TERMINOLOGI HUKUM ISTILAH TRANSAKSI ELEKTRONIK

1
TERMINOLOGI HUKUM ISTILAH TRANSAKSI ELEKTRONIK

• Pengertian
• RUU ITE (Pasal 1 angka 10)
• Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang
  dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan
  komputer, atau media elektronik lainnya.
• Penjelasan
• Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah
  perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan
  secara elektronik dengan memadukan jaringan dari
  sistem elektronik berbasiskan komputer dengan
  sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi
  oleh keberadaan jaringan komputer global atau
  Internet.

2
Segi Hukum Keperdataan (Perikatan)

• Dalam penjelasan RUU ITE disebutkan transaksi
  elektronik dipandang sebagai bagian dari
  perikatan para pihak (Pasal 1233 KUHPerdata).
• Transaksi tersebut akan merujuk kepada semua
  jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan
  hukum secara elektronik itu sendiri yang akan
  mencakup

• jual beli,
• lisensi,
• asuransi,
• lelang,
• dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai
  dengan perkembangan mekanisme perdagangan di
  masyarakat.

3
Segi Hukum Perdata Dagang ( Hk. Dagang)

• Transaksi elektronik dirumuskan definisinya dari
  terminologi E-Commerce (Electronic Commerce) atau
  mengarah pada perniagaan/perdagangan.
• RUU ITE tidak mendefinisikan e-commerce secara
  jelas, hanya dalam penjelasan disebutkan
• transaksi seringkali direduksi sebagai
  perjanjian jual beli antar para pihak yang
  bersepakat untuk itu.

Transaksi elektronik oleh kalangan bisnis
diidentikkan sebagai perdagangan elektronik
(e-commerce) yang maknanya lebih sempit dari
makna transaksi elektronik. Argumentasi
Perdagangan/perniagaan adalah hanya sebagian
dari aspek perikatan dalam hukum perdata.
4

• E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala
  bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang
  atau jasa (trade of goods and service) dengan
  menggunakan media elektronik.
• ( Sutedjo SB, 1999 4).

Electronic Commerce adalah kemampuan untuk
membentuk transaksi bisnis yang meliputi
pertukaran barang dan jasa di antara dua pelaku
bisnis dengan menggunakan peralatan dan teknologi
elektronika. (Indonesian Information Society
Initiative, UGM).
5
Segi Hukum Administrasi Publik /Administrasi
Pemerintahan

• Penjelasan RUU ITE menyatakan bahwa dalam lingkup
  publik, maka hubungan hukum tersebut akan
  mencakup hubungan antara warga negara dengan
  pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota
  masyarakat yang tidak dimaksud untuk
  tujuan-tujuan perniagaan.

Transaksi elektronik pada lingkup hukum publik
ini dapat berupa transaksi pelayanan publik dan
transaksi informasi antar organisasi Pemerintahan
sebagaimana telah diatur dalam Inpres No.3 Tahun
2003.
6
WILAYAH HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK

• Penjelasan RUU ITE
• Dalam perspektif yuridis, makna yuridis transaksi
  pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek
  materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh
  para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara
  formil.
• Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan
  hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun
  terjadi perubahan media maupun perubahan tata
  cara bertransaksi.

• HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN
• PADA UMUMNYA
• HUKUM PERDATA DAGANG / HK. BISNIS
• KHUSUS MENGATUR PERNIAGAAN
• HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Hubungan HK Transaksi elektronik
7
PENGERTIAN HUBUNGAN HUKUM

• Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua
  pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai
  akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) dan
  diatur oleh hukum.

Hak Kewenangan atau peranan yang ada pada
seorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu
yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang
lain.
8

• Kewajiban sesuatu yang harus dipenuhi atau
  dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh
  haknya atau karena telah mendapatkan haknya dalam
  suatu hubungan hukum.
• Obyek Hukum sesuatu yang berguna, bernilai,
  berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan
  sebagai pokok hubungan hukum.
• Subyek Hukum segala sesuatu yang dapat menjadi
  pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki
  kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid).

9
PENGERTIAN PERISTIWA HUKUM

• Peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa yang
  mempunyai akibat hukum atau peristiwa yang
  mengakibatkan timbul atau lenyapnya hak dan
  kewajiban.

Peraturan hukum menetapkan peristiwa-peristiwa
tertentu dalam suatu masyarakat sebagai peristiwa
hukum. Peristiwa hukum ditimbulkan oleh
perbuatan-perbuatan manusia dan
peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang diatur
oleh peraturan hukum. Contoh Jual beli adalah
peristiwa hk dari perbuatan manusia, sedangkan
bencana alam sebagai force major merupakan
peristiwa hukum yang terjadinya dipicu bukan dari
perbuatan manusia meskipun dapat menimbulkan atau
melenyapkan hak dan kewajiban seseorang. (Burhan
Ashofa, 1996).
10
PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

• Melibatkan tiga pelaku / pihak yang berbeda
• Perusahaan ("busines"),
• Konsumen ("consumer")
• Pemerintah ("public administration").

POLA TRANSAKSI ELEKTRONIK / HUBUNGAN HUKUM

• Business to Business (B2B).
• Business to Consumer (B2C).
• Business to Public Administration(B2G)
• Consumer or Business to Public Administration(C2G)
  
• Consumer to Consumer(C2C)
• Public Adminstration to Public Administration
  (G2G)

11
KERANGKA HUKUM E-COMMERCE
12
PERATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIKDARI NEGARA ASING

• AS Uniform Electronic Transaction Act 1998
• Singapura Electronic Transaction Act 1996
• Malaysia Digital Signature act 1997
• Kanada Electronic Transaction Act 1999
• Irlandia Electronic Commerce Bill 1999
• UETA
• Electronic Sign 2001 (UNCITRAL)
• Convention on Cyber Crime (OECD)
• UNCITRAL Model Law on E-Commerce
• Resolusi PBB Nomor 55/63

13
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN
HUKUMTERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK

• RUU Tindak Pidana TI
• RUU ITE
• RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
• UU Perlindungan Konsumen
• UU Telekomunikasi
• UU No.12 / 2002 tentang Hak Cipta
• UU No.14 / 2001 tentang Paten
• UU No.15 / 2001 tentang Merek
• UU Money Laundring
• UU Kedokteran
• UU Penyiaran

14
ACUAN PERUNDANGAN DARI LUAR NEGERI

• UETA
• Electronic Sign 2001 (UNCITRAL)
• CyberCrime Act 2001 USC Code Tittle 18 (1029,
  1030)
• Children Online Privacy Protection Act
• ETA of Singapore
• Convention on Cyber Crime (OECD)
• UNCITRAL Model Law on E-Commerce
• Resolusi PBB Nomor 55/63
• Dll.

15
Pengaturan E-commerce menurut UNCITRAL

• Internationlly, the United Nations Commision on
  International
• Trade Law ( UNCITRAL ) , has completed work on a
  model law
• that supports the commercial used of internatonal
  contracts in
• electronic commerce . This model law establishes
  rules and norms
• that validate and recognize contract fromed
  through electronic
• means , sets default rules for contract formation
  and governance of
• electronic contract performance, defines the
  characteristicof a valid
• electronic writing and an original document
  ,provides far the
• acceptability of electronic signatures for legal
  and commercial
• purposes and support the admission of computer
  evidence in court
• and arbitration proceedings
• ( UNCITRAL Model Law EC, 1996 3).

16
ETA (Electronic Transaction Act) Singapore
(Undang-undang Transaksi Elektronik)

• Salah satu bunyi Pasal menyebutkan secara tegas
• untuk menghindari keragu-raguan maka , suatu
  keterangan tidak dapat dibantah keabsahannya,
  akibat hukumnya atau pelaksanaannya dengan dasar
  bahwa keterangan tersebut adalah dalam bentuk
  catatan elektronik.
• (Catrine Tay Swee Kian).