KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

1
KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI
INDONESIA

• SUHARIYONO AR

2
SISTEMATIKA MATERI

• Pendahuluan
• Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana
• Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004
• Pola dan Pembobotan Penentuan Pidana
• Kasus-Kasus
• Penutup

3
LINGKUP

• Pembahasan dibatasi pada bagaimana pembentuk
  undang-undang menentukan politik
  kriminal/kebijakan penentuan pidana (criminal
  policy) yang meliputi kebijakan kriminalisasi dan
  kebijakan bobot besaran penentuan pidananya serta
  penentuan jenis pidananya.
• Bobot besaran dan jenis pidana yang ditentukan
  dalam suatu undang-undang dapat dijadikan patokan
  bagi hakim untuk memutus dengan melihat maksimum
  atau minimum pidana yang diancamkan

4
KEPENTINGAN (sbg. pedoman)

• Rasa keadilan di sini cukup menghitung
  rasionalitas dan proporsionalitas antara
  perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari
  perbuatan tersebut, yang secara umum meliputi
  kepentingan
• jiwa (leven)
• badan (lijf)
• kehormatan (eer)
• kemerdekaan (vrijheid) dan
• harta benda (vermogen).

individu
masyarakat
pemerintah
negara
5
POLA

• KLASIFIKASI POLA PIDANA (PENJARA, KURUNGAN,
  DENDA)
• KLASIFIKASI YANG BERAT SAMPAI TERINGAN

JARAK KUALIFIKASI
6
Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana

• Pidana hukuman/derita/nestapa karena melanggar
  delik
• Pemidanaan penghukuman (proses/tujuan/pedoman)
• Tindak pidana perbuatanmelakukan atau tidak
  melakukan sesuatu yang oleh peraturan
  perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan
  yang dilarang dan diancam dengan pidana.
  (strafbaar feit /toerekeningsvatbaar)

7
Perlunya Pidana?

• Jan Remmelink mengatakan bahwa kita harus
  mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat
  perilaku yang merugikan atau membahayakan,
  termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan
  tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa
  sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan
  administratif, penulis), demi alasan teknis
  murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau
  mencegah dilakukannya tindakan kriminal
• Namun demikian, Remmelink mengingatkan bahwa
  pidana adalah dan akan tetap harus dipandang
  sebagai ultimum remedium.

8
Tujuan Pemidanaan

• Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh
  pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan
  dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan
  umum (generale preventie) terutama teori
  pencegahan umum secara psikologis (psychologische
  dwang) dan pencegahan khusus (speciale preventie)
  yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak
  mengulangi perbuatannya.
• Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan
  menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu
  lagi karena pelaku merasakan bahwa pidana
  merupakan penderitaan sehingga pidana itu
  berfungsi mendidik dan memperbaiki.

9
UU Nomor 10/2004

• Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan
  penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap
  ketentuan yang berisi norma larangan atau
  perintah.
• Buku I KUHP berlaku untuk ketentuan pidana.
• Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya
  denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang
  ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat
  serta unsur kesalahan pelaku.
• Harus mengacu, kecuali tindak pidana khusus.

10
Macam UU

• undang-undang hukum pidana (seperti KUHP/UU
  Korupsi)
• undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)
• undang-undang hukum administrasi (mengatur
  perizinan/-kepegawaian)
• undang-undang organik (pembentukan institusi dan
  susunan organisasinya)
• undang-undang pengesahan (ratifikasi)
• undang-undang penetapan (APBN)
• undang-undang arahan atau pedoman (UU Tata
  Ruang)
• undang-undang campuran (administratif,
  keperdataan, arahan, dan/atau organik yang di
  dalamnya mengatur ketentuan pidana)

11
Pola dan Bobot
Bobot Delik Jenis Pidana Keterangan
Sangat ringan Denda perumusan tunggal denda ringan (kategori I dan II) penjara di bawah 1 tahun
Berat Penjara atau Denda perumusan alternatif penjara berkisar 1 7 tahun denda lebih berat (kategori III IV)
Sangat serius penjara saja penjara seumur hidup mati perumusan tunggal atau alternatif dapat dikumulasikan dengan pidana denda (pemberatan)
12
Pola Berat dan Ringan Pidana Penjara
Pola Minimum Pola Minimum Pola Maksimum Pola Maksimum
Umum Khusus Umum Khusus
KUHP 1 hari - 15/20 tahun Bervariasi sesuai de-ngan deliknya
RUU KUHP 1 hari Bervariasi antara 1 5 tahun 15/20 tahun Bervariasi sesuai dengan deliknya
13
Pola Minimum Khusus
Bobot Delik Ancaman Maksimum Ancaman Minimum
Berat 4 7 tahun 1 tahun
Sangat Serius 7 10 tahun 12 15 tahuni 20 tahun/seumur hidup/ mati 2 tahun 3 tahun 5 tahun
14
Pola dan Jenis

• pidana penjara tunggal tanpa pidana denda (tindak
  pidana serius/sangat berat)
• pidana penjara dan pidana denda sebagai kumulatif
  pemberatan (berat)
• pidana denda sebagai alternatif pidana penjara
  (ringan)
• pidana denda tunggal (sangat ringan)
• pola pidana denda peraturan daerah (sangat ringan
  dan bersifat pelanggaran)
• pola pidana denda untuk korporasi (hanya denda
  dan biasanya pemberatan)
• pola pidana denda untuk anak (bisa juga untuk
  lansia)
• pola pidana denda undang-undang di luar KUHP
  (pelanggaran administratif yang dikriminalisasi
  yang pidananya relatif sangat ringan)
• pola pidana untuk kejahatan tanpa korban (ringan
  dan dimaksudkan sebagai pencegahan umum serta
  rehabilitatif).

15
Kasus-Kasus

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
  Penanggulangan Bencana
• Kriminalisas atau Alasan Lex Specialis (UU
  Fidusia, Kewarganegaraan, Penataan Ruang, dll)
• Rumusan rapel dan Rumusan dan/atau (UU ITE)

16
SEKIAN DAN TERIMA KASIH(SELAMAT BERPUASA)