HUKUM ACARA BPSK BERDASARKAN KEPMENPERINDAG No. 350/MPP/Kep/12/2001

1
HUKUM ACARA BPSKBERDASARKANKEPMENPERINDAG No.
350/MPP/Kep/12/2001

• Oleh
• Soemali, SH., M.Hum.

2
Kegiatan Yang Dilakukan Konsumen BPSK Dalam
Proses Pengajuan Penyelesaian Sengketa Konsumen

• Konsumen
• 1. Mengajukan permohonan
• pnyelesaian sengketa
• konsumen
• Tertulis
• Lisan

• BPSK
• Sekretariat BPSK memberikan tanda
• Terima kepada pemohon
• Sekretariat mencatat isi gugatan
• yang disampaiakn oleh pemohon
• Sekretariat BPSK membubuhi
• tanggal No. Registrasi

3
Ketua BPSK Memeriksa a. Apabila isi gugatan
tidak lengkap, permohonan ditolak. b.
Apabila permohonan gugatan bukan merupakan
wewenang BPSK, permohonan ditolak

• 2. Isi gugatan
• a. Nama alamat lengkap konsumen,
• ahli waris atau kuasanya disertai
• bukti diri.
• b. Nama alamat lengkap pelaku
• usaha.
• c. barang atau jasa yang diadukan
• d. Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi
• dokumen bukti yang lain.
• e. Keterangan tempat, waktu tanggal
• diperoleh barang atau jasa tsb.
• f. Saksi yang mengetahui barang
• atau jasa tersebut diperoleh

4

• a. Foto-foto barang kegiatan pelaksanaan
• jasa, bila ada.
• 3. Konsumen memilih cara penyelesaian
• sengketa harus disetujui oleh pelaku
• usaha.
• Berhasil Tidak
  berhasil
• Para pihak memilih konsiliator, mediator, arbiter
• (dari unsur peerintah, konsumen, pelaku usaha,
• Salah satu anggota wajib berpendidikan hukum)

• Ketua BPSK menetapkan majelis, dengan
• ketua majelis dari unsur pemerintah.
• Ketua BPSK menetapkan panitier yang berhasil dari
  anggota sekretariat BPSK.

5

• Majelis dapat menunjuk ahli alih bahasa
• Majelis wajib mengangkat seorang yang
• mampu berkomunikasi sebagai juru bicara.

• Apabila konsumen atau pelaku usaha atau
• saksi tidak dapat berhasil Indonesia
• Apabila konsumen atau pelaku usaha atau
• saksi bisu dan/atau tuli dan/atau tidak
  dapat
• menulis

6
Lisan
Gugatan
Sekretariat BPSK
Tertulis
Diperiksa oleh Ketua BPSK
Ditolak ?
Diterima

• Pengusaha dipanggil dala waktu
  selambat0lambatnya 3 hari
• kerja sejak ditermanya surat gugutan.
• Surat panggilan memuat
• - hari, tanggal, jam tempat persidangan
  serta kewajiban
• pelaku usaha untuk memerikan jawaban
  terhadap penyelesaian
• sengketa konsumen disampaikan pada
  persidangan pertama
• Sidang dilaksanakan pada hari kerja ke 7 sejak
  diterimanya
• permohonan penyelesaian sengketa konsumen
  oleh BPSK.

7
Permohonan Penyelesaian Sengeta Konsumen melalui
BPSK
Tertulis
Lisan
Konsumen
Kuasa/ o.t
a.w
Sekretariat BPSK
8
Sekretariat BPSK
Diperiksa kelengkapan administratif
Ketua BPSK
Menerima
Menolak

• Permohonan tidak memenuhi
• ketentuan pasal 16
• Permohonan gugatan bukan
• wewenang BPSK

• Konsumen dengan persetujuan
• pelaku usaha memelih cara

Lanjut
9
Lanjutan ..

• Konsumen dengan persetujuan pelaku
• usaha memelih cara

Konsiliasi
Mediasi
Arbitrase

• Ketua BPSK membentuk Majelis dituangkan
• dalam Keputusan ketua BPSK.
• Ketua BPSK menunjuk panitera yang berasal dari
• anggota Sekretariat BPSK.

10
Tata Cara Persidangan
Ketua BPSK
Dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima
Memanggil pelaku usaha secara tertulis yang
dilampiri copy permohonan penyelesaian sengketa
konsumen
Sidanf 1 hari kerja ke 7 terhitung sejak
permohonan di terima BPSK
11
Cara Konsiliasi
Majelis BPSK

• memanggil konsumen pelaku usaha yang
  bersengketa
• Memanggil saksi-saksi ahli bila diperlukan
• Menyediakan forum bagi konsumen pelaku usaha
  yang bersengketa
• Menjawab pertanyaan konsumen pelaku usaha
  perihal peraturan
• perundang-undangan di bidang perlindungan
  konsumen

Pemohon
Termohon
Tercapai kesepakatan

• Dituangkan dalam putusan BPSK
• Tidak memuat sanksi administratif

12
Cara mediasi
Majelis BPSK

• memanggil konsumen pelaku usaha yang
  bersengketa
• memanggil saksi-saksi ahli bila diperlukan
• menyediakan forum bagi konsumen pelaku usaha
  yang bersengketa
• Secara aktif mendamaikan konsumen pelaku usaha
  yang bersengketa
• Secara aktif memberikan saran atau anjuran
  penyelesaian sengketa
• konsumen sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan di bidang
• perlindungan konsumen

13
Cara Arbitrase
Termohon
Pemohon
Arbiter
Arbiter
Arbiter
( sebagai Ketua majelis ) ( dari unsur pemerintah)
Tidak hadir
Tidak hadir
Sidang diundur (merupakan kesempatan terakhir)
Sidang ke 2 ( 5 hari sejak sidang 1)
(1)
(2)
Tidak hadir
Tidak hadir
Gugatan gugur Demi hukum
Gugatan konsumen dikabulkan
Lanjut .
14
Termohon
Pemohon
Hadir
Hadir
Damai
Berhasil
Gagal
Putusan perdamaian
Sidang dilanjutkan

• Gugatan dilanjutkan
• Surat jawaban dibacakan

• Dikeluarkan putusan BPSK
• Dapat memeuat sanksi administratif