Good Government Governance

1
Good Government Governance
2
Governance

• Istilah governance berasal dari akar kata
  govern
• Definisi yang relevan adalah
• rule with authority,
• conduct the policy, actions, and affairs (of
  State, subjects) constitutionally

3
Governance

• Terkait dengan pembuatan keputusan, siapa yang
  mempengaruhi, bagaimana pengaruh dilaksanakan,
  bagaimana pembuat keputusan melakukan secara
  akuntabel.
• Juga terkait dengan legitimasi, pengakuan
  kekuasaan untuk membuat keputusan bagi semua
  orang dan pengambilan resiko.
• Tata Pamong

4
The five criteria of good governance are

1. Respect for human rights (including freedom from
   torture, freedom of religion, protection of
   minorities),
2. Popular participation in political
   decision-making (including freedom of
   association, holding of democratic elections,
   freedom of the press),
3. Rule of law and the certainty of the law
   (independence of the judiciary, same law for all,
   transparency and predictability of state action),
4. A market-friendly and social economic order
   (including protection of property rights, market
   pricing, principle of competition)
5. Development-oriented state action (government
   policy oriented towards ecologically,
   economically and socially sustainable
   development, the fight against corruption, the
   efficiency of public administration, etc. scope
   of military expenditure).

5
Good Governance

• Ultimately, good governance is about protecting
  and promoting the public interest. And the public
  interest is more than the sum of a lot of
  individual interests. People who live together
  must cooperate to achieve their best interests.

6
Good governance in budgetary and fiscal policy

• In budgetary and fiscal policy, good governance
  is expressed in the responsible, transparent
  management of public resources.
• This relates both to the levying of funds (fair
  taxation policy, efficient tax administration,
  debt policy), and to the use of funds (rational
  budget planning, deployment of funds by political
  priority, budget implementation), as well as the
  monitoring thereof by parliaments and national
  audit offices.

7
The 10 Principles of Good Governance - a
normative framework adopted byassociations of
local governments

1. Participation - To encourage all citizens to
   exercise their right to express their opinion in
   the process of making decisions concerning the
   public interest, both directly and indirectly.
2. Rule of Law -To realize law enforcement which is
   fair and impartial for all, without exception,
   while honouring basic human rights and observing
   the values prevalent in the society.
3. Transparency - To build mutual trust between the
   government and the public through the provision
   of information with guaranteed easy access to
   accurate and adequate information.
4. Equality - To provide equal opportunities for all
   members of the society to improve their welfare.

8

1. Responsiveness - To increase the sensitivity of
   government administrators to the aspirations of
   the public.
2. Vision - To develop the region based on a clear
   vision and strategy, with participation of the
   citizenry in all the processes of development so
   that they acquire a sense of ownership and
   responsibility for the progress of their regions.
3. Accountability - To increase the accountability
   of decision-makers with regard to decisions in
   all matters involving the public interest.
4. Responsibilty
5. Supervision - To increase the efforts of
   supervision in the operation of government and
   the implementation of development by involving
   the private sector and the general public.
6. Efficiency Effectiveness To guarantee public
   service delivery by utilizing all available
   resources optimally and responsibly.
7. Professionalism - To enhance the capacity and
   moral disposition of government administrators so
   that they are capable of providing easy, fast,
   accurate and affordable services.

9
CORRUPTION
10
PETA KORUPSI DUNIA VERSI TI
11
ALIRAN DANA MAKRO, PEREKONOMIAN TANPA VIRUS
KORUPSI
PAJAK
PROYEK, BELANJA BARANG JASA
PENGHASILAN
PENGHASILAN
MASYARAKAT
PEMERINTAH
DUNIA USAHA
PAJAK PENGHASILAN
KONSUMSI
INVESTASI
DAN

PEMBIAYAAN
TABUNGAN
1
12
ALIRAN DANA MAKRO - BANYAK BOCOR . . . .
KARENA KORUPSI DAN KECURANGAN
BOCOR
PAJAK
4
BOCOR
PROYEK, BELANJA BARANG JASA
2
PENGHASILAN RESMI
PENGHASILAN RESMI
MASYARAKAT
PEMERINTAH
DUNIA USAHA
MASUK KANTONG
PENGHASILAN
PENGHASILAN
PRIBADI, KELOMPOK,
DARI
BOCOR
ATAU GOLONGAN
L
FORMAL
BOCOR
INFORMA
PERMAINAN
TRANSAKSI
B 2 B
OKNUM
5
1
TIDAK
KENA
PAJAK
KONSUMSI BERLEBIHAN
PAJAK PENGHASILAN
KONSUMSI
INVESTASI
DAN

PEMBIAYAAN
MARK UP
TABUNGAN
BIAYA
BOCOR
INVESTASI
2
3
13
DEFINISI KORUPSI

• Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa
  Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari
  perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com
  yang berarti bersama-sama dan rumpere yang
  berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga
  bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak
  jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena
  adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi
  lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada
  hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan
  administrasinya.
• Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak
  pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
  peraturan perundang-undangan yang mengatur
  tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi
  pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik
  menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Untuk
  pembahasan dalam situs MTI ini, pengertian
  "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang
  merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas
  untuk keuntungan pribadi atau golongan.

14
Sebab-sebab Korupsi

• Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri
  sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal
  yang sifatnya kompleks.
• Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal
  pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa
  berasal dari situasi lingkungan yang kondusif
  bagi seseorang untuk melakukan korupsi

15
Dr. Sarlito W. Sarwono

• Tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada
  dua hal yang jelas, yakni
• Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan,
  hasrat, kehendak dan sebagainya),
• Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman,
  adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

16
Dr. Andi Hamzah

• Disertasinya menginventarisasikan beberapa
  penyebab korupsi, yakni
• Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan
  kebutuhan yang makin meningkat
• Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia
  yang merupakan sumber atau sebab meluasnya
  korupsi
• Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang
  kurang efektif dan efisien, yang memberikan
  peluang orang untuk korupsi
• Modernisasi pengembangbiakan korupsi

17
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• 1. Aspek Individu Pelaku
• a. Sifat tamak manusia
• b. Moral yang kurang kuat
• c. Penghasilan yang kurang mencukupi
• d. Kebutuhan hidup yang mendesak
• e. Gaya hidup yang konsumtif
• f. Malas atau tidak mau kerja
• g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

18
BPKP (lanjutan)

• 2. Aspek Organisasi
• a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
• b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
• c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi
  pemerintah yang kurang memadai
• d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen
• e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam
  organisasi

19
BPKP (lanjutan)

• 3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
• a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk
  terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh
  budaya masyarakat.
• b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban
  utama korupsi
• c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya
  terlibat korupsi

20
BPKP (lanjutan)

• d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan
  bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut
  aktif
• e. Aspek peraturan perundang-undangan
• (BPKP Strategi Pemberantasan Korupsi)

21
CIRI-CIRI KORUPSI
22
Ciri Korupsi

1. Melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai
   negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi
   juga terjadi di organisasi usaha swasta
3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok,
   uang kopi, salam tempel, uang semir, uang
   pelancar, pelicin, baik dalam bentuk uang tunai
   atau benda atau wanita.

23
Lanjutan Ciri Korupsi

• 4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah
  membudaya
• 5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan
  timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
• 6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan,
  biasanya pada badan publik atau masyarakat umum

24
Lanjutan Ciri Korupsi

• 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar
  norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam
  tatanan masyarakat.
• 8. Di bidang swasta korupsi dapat berbentuk
  menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk
  membuka rahasia perusahaan tempat seseorang
  bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak
  perusahaan.

25
Modus Korupsi

• Modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi
  itu dilakukan. Banyak modus-modus dalam korupsi.
• contoh bagaimana modus korupsi itu dilakukan

26
Pemerasan Pajak

• Pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak
  menemukan kesalahan perhitungan pajak yang
  mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak.
  Kesalahan-kesalahan tersebut bisa karena
  kesengajaan wajib pajak dan bisa juga bukan
  karena kesengajaan. Kekurangan tersebut dianggap
  tidak ada dan imbalannya wajib pajak harus
  membayarkan sebagian kekurangan tersebut masuk ke
  kantong pemeriksa pajak.
• Ada istilah GIRO (Bagi Loro Jawa)

27
Manipulasi Tanah

• status kepemilikan tanah memanipulasi tanah
  negara menjadi milik perorangan/badan,
• merendahkan pembebasan tanah dan meninggikan
  pertanggungjawaban
• membebaskan terlebih dahulu tanah yang akan kena
  proyek dengan harga murah.
• Pimpro dan aparat pemda membayar ganti rugi atas
  tanah negara yang seharusnya tidak perlu ganti
  rugi

28
Manipulasi Kredit (Koperasi)

• Memanipulasi daftar calon nasabah dan uangnya
  digunakan untuk kepentingan pribadi
• Menggunakan sebagian atau seluruh dana
  pengembalian kredit dari nasabah untuk
  kepentingan pribadi

29
Harga Kontrak Terlalu Tinggi

• Pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan
  langsung (tidak melalui mekanisme tender)
• Membuat Rencana Anggaran Belanja dengan harga
  satuan yang lebih tinggi (mark up), memperpanjang
  jarak angkut
• Mengubah status tanah kebun, sawah menjadi tanah
  pemukiman
• Jasa konsultan dibuat seolah-olah berkali-kali
  padsahal hanya satu kali
• Panitia lelang menetapkan pemenang dari tawaran
  paling rendah tanpa membandingkan dengan owner
  estimate

30
Kelebihan Pembayaran

• Volume pekerjaan yang dibayar, melebihi dari yang
  seharusnya
• Jumlah pengadaan barang lebih kecil dari jumlah
  yang dibayar
• Harga yang dibayar melebihi harga wajar

31
Ketekoran Kas

• Meminjam uang proyek untuk kepentingan pribadi
  namun dibuat seolah-olah untuk kepentingan dinas
• Mengambil uang proyek dengan memalsukan tanda
  tangan
• Pemegang kas membuat pembukuan ganda dan menunda
  pembukuan penerimaan
• Pengeluaran kas tanpa seizin pemberi otorisasi

32
Penggunaan Dana tidak sesuai ketentuan

• Dana dipinjamkan diluar kepentingan dinas
• Aset yang disewakan kepada orang lain sementara
  uang sewa masuk ke kantong pribadi, sementara
  biaya operasional untuk aset tersebut tetap
  diambil dari anggaran rutin

33
Uang Komisi

• Membuat komitmen lisan untuk menerima komisi
  sekian persen dari dana yang ditempatkan di bank
  atau badan keuangan lain
• Komisi dari rekanan yang mendapat proyek

34
Penggelapan Uang Negara

• Bunga uang proyek didepositokan dan tidak
  disetorkan ke kas negara
• Penggelapan hasil keuntungan kerjasama PUSKUD,
  penggelapan hasil penerimaan piutang
• Subsidi dalam bentuk uang diubah dalam bentuk
  barang dimana jenis dan harganya ditentukan
  sesuai dengan keinginan yang bersangkutan

35
Pemalsuan Dokumen

• Menambah/mengurangi data dalam tanda bukti
  pengeluaran/penerimaan
• Menjual ilegal BBM kepada pihak III dan ditutupi
  dengan pemalsuan jumlah pemakaian BBM
• Meminta rekanan untuk emnyiapkan kuitansi kosong
  yang sudah dicap dan ditandatangani
• Putusan kasasi MA dipalsukan sehingga tersangka
  bebas

36
Jalur Cepat Pembuatan KTP

• Dalam Pembuatan KTP dikenal 'jalur biasa' dan
  'jalur cepat'. Jalur biasa adalah jalur
  prosedural biasa, yang mungkin waktunya lebih
  lama tapi biayanya lebih murah. Sedangkan 'jalur
  cepat' adalah proses pembuatanya lebih capat dan
  harganya lebih mahal.

37
SIM Jalur Cepat

• Dalam proses pembuatan SIM secara resmi,
  diberlakukan ujian/tes tertulis dan praktek yang
  dianggap oleh sebagian warga, terutama sopir akan
  mempersulit pembuatan SIM Untuk mempercepat
  proses itu mereka membayar lebih besar, asalkan
  tidak harus mengikuti ujian. Biaya tidak resmi
  pengurusan SIM biasanya langsung ditetapkan oleh
  petugas. Biasanya yang terlibat dalam praktek ini
  adalah warga yang mengurus SIM dan oknum petugas
  yang menangani kepengurusan SIM.

38
MarkUp Budget/Anggaran

• Biasanya terjadi dalam proyek dengan cara
  menggelembungkan besarnya dana proyek dengan cara
  memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya
  fiktif.
• Misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian
  komputer tetapi pada prakteknya tidak ada
  komputer yang dibeli atau kalau komputer dibeli
  harganya lebih murah.

39
Proses Tender (Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi Pemerintah)

• Dalam proses tender pengerjaan tender seperti
  perbaikan jalan atau pembangunan jembatan
  seringkali terjadi penyelewengan.
• Pihak yang sebenarnya memenuhi persyaratan
  tender, terkadang tidak memenangkan tender karena
  telah dimenangkan oleh pihak yang mampu 'main
  belakang' dengan membayar lebih mahal, walaupun
  tidak memenuhi syarat.
• Dalam hal ini telah terjadi penyogokan kepada
  pemberi tender oleh peserta tender yang
  sebenarnya tidak qualified

40

• Calon pemenang sudah ditentukan diawal (kolusi
  dan nepotisme)
• Tidak meminta uang jaminan bagi peserta lelang
• Memberitahukan plafon dana yang tersedia
• Menciptakan peserta tender fiktif
• Panitia tender sudah diatur lebih dulu

41
Penyelewengan dalam Penyelesaian Perkara

• Korupsi terjadi tidak selalu dalam bentuk uang,
  tetapi mengubah (menafsirkan secara sepihak)
  pasal-pasal yang ada untuk meringankan hukuman
  kepada pihak yang memberi uang kepada penegak
  hukum. Praktek ini melibatkan terdakwa/tersangka,
  penegak hukum (hakim/jaksa) dan pengacara.

42
PEMBAYARAN FIKTIF

• Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
  
• Pembayaran penuh untuk pekerjaan yang tidak
  selesai
• Pembayaran untuk pekerjaan atau pembelian yang
  tidak dilakukan
• Mengisi sendiri bukti pendukung pengeluaran

43
MANIPULASI PERJALANAN DINAS

• Membuat surat perintah perjalanan dinas fiktif
• Menambah atau mengurangi data-data berkaitan
  dengan perjalan dinas tersebut (jarak, waktu, dan
  jumlah peserta)

44
SOLUSI

• Dengan menegakkan good governance dalam suatu
  organisasi
• Diharapkan terjadi peningkatan dalam hal
• Efisiensi, efektifitas, dan berkesinambungan
  suatu organisasi
• Legitimasi organisasi yang dikelola dengan
  terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

45

• Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para
  stakeholders.
• Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah
  demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi
  secara legitimate.

46
Perlindungan untuk Pengungkap (whistle blower)
kasus korupsi

• Para individu yang mengungkap informasi tentang
  pelanggaran, yaitu pengungkap pelanggaran
  (whistle blower) harus dilindungi.
• Betulkah di/terlindungi?
• Dilindungi secara hukum vs keselamatan diri dan
  keluarga.

47
Peran Profesi Akuntan

• Tuntutan profesionalisme antara lain
• (1) meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni
  akuntansi,
• (2) menjaga kepercayaan publik kepada profesi,
  dan
• (3) mengadakan dan menjalankan setiap program dan
  kegiatan profesi yang bertujuan untuk
  meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi

48

• Kewajiban untuk menjadi "pillars of integrity"
• Salah satu agen yang mempromosikan good
  governance
• Ikut "menyuarakan" adanya keterbukaan dan
  akuntabilitas dalam berbagai aktivitas
  masyarakat.
• Membantu bimbingan teknis dan pengetahuan praktis
  mengenai laporan keuangan dan pemeriksaan
  keuangan bagi LSM, lembaga ombudsman dan lembaga
  keagamaan
• Jika memungkinkan memberikan bantuan sumberdaya
  manusia.

49

• Ikut mendorong gerakan-gerakan anti-korupsi yang
  dipelopori oleh masyarakat sendiri.
• Beberapa gerakan tersebut
• Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI),
• Indonesian Corruption Watch (ICW),
• Gerakan Peduli Harta Negara Gempita (Gempita),
• Pact Indonesia, dan
• Gerakan Masyarakat Madani (Gema Madani).

50

• "Jadi bagi profesi akuntan good corporate
  governance adalah sebuah keharusan karena bangsa
  kita adalah bangsa yang berbudaya.
• Dalam hal inilah diperlukan peran serta para
  akuntan untuk mengembangkan good corporate
  governance yang sesungguhnya merupakan akar dari
  akuntansi itu sendiri,"

51
TUGAS UNTUK MAHASISWA

• CARI MINIMAL 2 ARTIKEL MENGENAI TEMA GOOD
  GOVERNANCE
• DARI ARTIKEL-ARTIKEL TERSEBUT SUSUNLAH SUATU
  ARTIKEL DENGAN IDE/PEMIKIRAN BARU TENTANG GOOD
  GOVERNANCE
• HALAMAN BEBAS
• DIKUMPUL PERTEMUAN SELANJUTNYA

52
TERIMA KASIH