SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1

• SATUAN ACARA PERKULIAHAN
• HUKUM KONSTITUSI
• Fakultas Hukum
• Universitas Sriwijaya
• Semester Ganjil
• 2013/2014

2
PENGASUH MATA-KULIAH

• Penanggung-Jawab
• Dr. Zen Zanibar, SH, MH (ZZen78_at_yahoo.co.id)
• Tim Pengajar
• Amir Syarifuddin, SH, MHum
• Laurel Heydir, SH, MA (LHeydir_at_indosat.net.id)
• Zulhidayat, SH, MH (HidayatZul_at_yahoo.com)
• Irsan, SH, MHum (irsan_cintafh_at_yahoo.com)

3
KEGIATAN

• Perkuliahan
• Tatap-muka
• Diskusi
• Tugas
• Mandiri
• Terstruktur
• Ujian
• Tengah Semester
• Akhir Semester

4
PENILAIAN

• Rumus
• NA (25 X Tugas) (30 X UTS) (45 X UAS)
• NA Nilai Akhir
• UTS Ujian Tengah Semester
• UAS Ujian Akhir Semester
• ? Kehadiran BUKAN merupakan komponen penilaian
  melainkan persyaratan untuk mengikuti UTS UAS
  yaitu jumlah kehadiran dalam perkuliahan minimal
  80

5
KOMUNIKASI

• Selain komunikasi dalam perkuliahan tatap-muka,
  perkuliahan juga menggunakan fasilitas jaringan
  internet
• Adapun alamat mailing-list mata-kuliah ini
• Hukum-Konstitusi_at_GoogleGroups.Com
• ? Mahasiswa dapat langsung subscribe ke milis
  ini atau mendaftar melalui LHeydir_at_indosat.net.id
  

6
CAKUPAN PERKULIAHAN

• Mata-kuliah Hukum Konstitusi yang diajarkan di FH
  UNSRI membahas tentang Hukum Tata Negara
  positif Indonesia yaitu aturan
  ketatanegaraan yang saat ini berlaku di Indonesia

7
SUMBER KAJIAN

• Sumber kajiannya yang utama adalah Konstitusi RI
  yaitu UUD RI Tahun 1945
• dan peraturan pelaksanaannya

8

• Beberapa topik bahasan yang terkait dengan
  Konstitusi RI
• Periodesasi Konstitusi RI
• Perubahan (constitutional amendment) atau
  pembaruan (constitutional reform)?
• Bentuk produk hukum perubahan
• Pemuatan di Lembaran Negara
• Grand design ketatanegaraan RI
• Sistematika
• Konsistensi

9

• Periodesasi Konstitusi Indonesia
• UUD 1945 (I) 18 Agustus 1945
• Konstitusi RIS 27 Desember 1949
• UUDS 1950 27 Agustus 1950
• UUD 1945 (II) 5 Juli 1959
• Masa Orde Lama/OrLa (Pemerintahan Sukarno)
• Masa Orde Baru/OrBa (Pemerintahan Suharto)
• UUD 1945 era Reformasi
• Amandemen 1 (19 Oktober 1999)
• Amandemen 2 (18 Agustus 2000)
• Amandemen 3 (9 November 2001)
• Amandemen 4 (10 Agustus 2002)

10

• UUD 1945 Pasca 4 Amandemen
• Konsep-konsep yang dikandung
• Konsep Kedaulatan
• Kedaulatan Negara
• Kedaulatan Tuhan, Rakyat Hukum
• Kedaulatan Politik, Ekonomi Sosial

11

• Konsep-konsep yang dikandung lanjutan
• Konsep Demokrasi Sistem Perwakilan
• Konsep Negara Hukum
• Konsep HAM
• Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)
  Perimbangan Kekuasaan (Checks Balances)
• Konsep Desentralisasi Pemerintahan (Otonomi
  Daerah)
• Konsep Perekonomian Nasional pro Kesejahteraan
  Sosial

12

• Sistem Ketatanegaraan
• Bentuk Negara (Republik)
• Susunan Negara (Negara Kesatuan)
• Lembaga Negara Utama (Primary Organs)
• Lembaga Negara Pendukung (Supporting Organs)
• Lembaga Negara Tambahan (Auxiliary Organs)
• ? Bermunculannya Lembaga Negara Tambahan
  (auxiliary state institutions/agencies/organs)
  adalah ekses dari proses demokratisasi sebagai
  Lembaga Publik yang menjembatani antara
  infra-struktur politik dan supra-struktur politik

13

• Lembaga Negara Utama/Primary Organs
• Ketatanegaraan Nasional
• Parlemen/Legislatif (MPR, DPRD, DPD DPRD)
• Pemerintah/Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden
  Kementerian Negara)
• Peradilan/Yudikatif (MA MK)
• Ketatanegaraan Daerah
• Pemerintahan Provinsi
• Gubernur Wakil Gubernur
• DPRD Provinsi
• Pemerintahan Kabupaten/Kota
• Bupati/Walikota Wakil Bupati/Walikota
• DPRD Kabupaten/Kota
• Pemerintahan Daerah Khusus/Istimewa
• ? Keberadaan Wakil Gubernur Wakil
  Bupati/Walikota diatur di UU tapi tidak disebut
  di UUD

14

• Lembaga Negara Pendukung/Supporting Organs
• Pemeriksa keuangan negara (BPK)
• Penyelenggara rekrutmen Hakim Agung pengawas
  integritas Hakim (KY)
• Penyelenggara Pemilu/Pemilukada (KPU/KPUD)
• Bank Sentral (BI)
• Duta Konsul
• Dewan Pertimbangan Presiden (WanTimPres)
• Tentara Nasional Indonesia (TNI)
• Kepolisian Negara RI
• Kejaksaan

15

• Lembaga Negara Tambahan/Auxiliary Organs
• Yang dibentuk dengan UU, al
• KomNas HAM (Komisi Nasional Hak Azasi Manusia),
  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPI (Komisi
  Penyiaran Indonesia), KPPU (Komisi Pengawas
  Persaingan Usaha), KKR (Komisi Kebenaran
  Rekonsiliasi), KomNas Anak (Komisi Perlindungan
  Anak Indonesia), Komisi Kepolisian Nasional,
  Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, Dewan Pendidikan,
  PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi
  Keuangan), Dewan Pertahanan Nasional, LPSK
  (Lembaga Perlindungan Saksi Korban), LPS
  (Lembaga Penjamin Simpanan) dst

16

• Lembaga Negara Tambahan/Auxiliary Organs
  lanjutan
• Yang dibentuk dengan PP/KepPres/PerPres, al
• KON (Komisi Ombudsman Nasional), KHN (Komisi
  Hukum Nasional), KomNas Perempuan (Komisi
  Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), DMN
  (Dewan Maritim Nasional), DEN (Dewan Ekonomi
  Nasional), DPUN (Dewan Pengembangan Usaha
  Nasional), DRN (Dewan Riset Nasional), DPIS
  (Dewan Pembina Industri Strategis), DBN (Dewan
  Buku Nasional), KPA (Komisi Penanggulangan Aids),
  Komisi Banding Merek, Dewan Pengupahan, Dewan
  Sumber Daya Air Nasional dst

17

• Sistem Perwakilan / Parlementaria
• Struktur Parlemen Nasional
• MPR
• DPR
• DPD
• Struktur Parlemen Daerah
• DPRD Provinsi
• DPRD Kabupaten/Kota
• Fungsi Tugas Parlemen
• Fungsi Legislasi (Legislation)
• Fungsi Pengawasan (Controlling)
• Fungsi Anggaran (Budget)

18

• Anggota Parlemen
• Perwakilan Politik (DPR DPRD)perwakilan
  berdasarkan ideologi (Partai Politik)
• Perwakilan Daerah (DPD)perwakilan berdasarkan
  teritori (per provinsi)
• Mekanisme Pengisian Jabatan Anggota Parlemen
• Melalui Pemilu (Pemilihan Umum)yang
  diselenggarakan serentak secara nasional
• Pemilu diselenggarakan oleh KPU
• Pemilu DPR DPRD diikuti oleh calon yang berasal
  dari anggota ParPol peserta Pemilu
• Pemilu DPD diikuti oleh calon perseorangan

19

• Sistem Pemerintahan
• Sistem Presidensial
• Struktur Pemerintah Pusat
• Presiden/Wakil Presiden
• PilPres (Pemilu Presiden/Wakil Presiden)
• Menteri Kementerian Negara
• Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
• Birokrasi Pusat
• Pejabat Negara Pegawai Negeri
• Kewenangan Eksekutif Pemerintah Pusat
• Kewenangan lainnya/non-eksekutif (legislatif
  yudikatif)
• Kewenangan dalam keadaan darurat
• ? Bedakan antara pemerintah (government/executiv
  e branch) pemerintahan (governance)

20

• Sistem Pemerintahan lanjutan
• Pemerintah Daerah
• Pemerintah Provinsi
• Gubernur Wakil Gubernur
• Pemerintah Kabupaten/Kota
• Bupati/Walikota Wakil Bupati/Walikota
• Perangkat Daerah
• Pemerintah Desa
• Pemerintah Daerah Khusus/Istimewa
• Diatur secara tersendiri untuk masing-masing
  daerah
• ? Pengisian Jabatan Kepala Daerah melalui
  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung yang
  diselenggarakan secara lokal di daerah ybs

21

• Hubungan Pemerintah Pusat Daerah
• Desentralisasi
• Dekonsentrasi
• Perbantuan (Mede Bewind)

22

• Kementerian Negara
• Yang nomenklaturnya disebutkan dalam UUD 1945
  Triumvirate
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Yang ruang-lingkup urusannya disebutkan dalam UUD
  1945
• Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Perdagangan

23

• Kementerian Negara lanjutan
• Yang ruang-lingkup urusannya disebutkan dalam UUD
  1945 lanjutan
• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Kelautan Perikanan
• Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi
• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pendidikan Nasional
• Kementerian Sosial
• Kementerian Agama

24

• Kementerian Negara lanjutan
• Yang ruang-lingkup urusannya disebutkan dalam UUD
  1945 lanjutan
• Kementerian Kebudayaan Pariwisata
• Kementerian Komunikasi Informatika
• Yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka
  penajaman, koordinasi sinkronisasi program
  pemerintah
• Kementerian Sekretariat Negara
• Kementerian Riset Teknologi
• Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah
• Kementerian Lingkungan Hidup

25

• Kementerian Negara lanjutan
• Yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka
  penajaman, koordinasi sinkronisasi program
  pemerintah lanjutan
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
  Anak
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
  Reformasi Birokrasi
• Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Kementerian Perumahan Rakyat
• Kementerian Pemuda Olah Raga

26

• Kementerian Negara lanjutan
• Kementerian Koordinator (untuk menyelenggarakan
  sinkronisasi koordinasi urusan
  kementerian-kementerian yang berada di dalam
  lingkup tugasnya)
• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
  Keamanan
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
  Rakyat

27

• Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
• (dh Lembaga Pemerintah Non-Departemen)
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  (BKKBN)
• Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM)
• Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional
  (Bakosurtanal)
• Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG)
• Badan Narkotika Nasional (BNN)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga
  Kerja Indonesia (BNP2TKI)
• Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM)

28

• Lembaga Pemerintah Non-Kementerian lanjutan
• Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten)
• Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)
• Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT)
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Badan Pertanahan Nasional (BPN)
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Badan SAR Nasional (Basarnas)
• Badan Standardisasi Nasional (BSN)
• Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
• Lembaga Administrasi Negara (LAN)
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
• Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)

29

• Lembaga Pemerintah Non-Kementerian lanjutan
• Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  (Perpusnas)

30

• Sistem Hukum Perundang-undangan
• Kekuasaan Kehakiman
• Mahkamah Agung dan struktur pengadilan
• Lingkungan Peradilan Umum
• Lingkungan Peradilan Agama
• Lingkungan Peradilan Militer
• Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
• Mahkamah Konstitusi
• Pengujian UU terhadap UUD
• Sengketa antar Lembaga Negara
• Perselisihan hasil pemilu
• Pembubaran Partai Politik
• Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden
• Komisi Yudisial
• Perekrutan Hakim Agung pengawas integritas Hakim

31

• Produk Hirarki Perundang-undangan
• Undang-Undang Dasar
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
  Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah
• Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan
• Materi muatan peraturan perundang-undangan
• Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan

32

• Sistem Perekonomian Nasional
• Pro Kesejahteraan Sosial
• Keuangan Negara
• APBN
• APBD
• Perbendaharaan Negara
• Pajak Retribusi

33

• Penduduk Warga Negara
• WNA WNI
• Azas kewarganegaraan
• Pewarganegaraan (naturalisasi)
• Hak kewajiban warga-negara
• Kehilangan kewarganegaraan

34

• Hak Asasi Manusia
• Hak hidup mempertahankan kehidupan
• Hak untuk berkeluarga berketurunan
• Hak perlindungan atas kekerasan diskriminasi
• Hak untuk mendapatkan pendidikan
• Hak kesetaraan di depan hukum
• Hak terhadap pekerjaan yang layak perlakuan
  yang adil dalam hubungan kerja
• Hak kesetaraan dalam pemerintahan
• Hak atas status kewarganegaraan
• Hak atas kebebasan beragama menganut
  kepercayaannya

35

• Hak Asasi Manusia lanjutan
• Hak kebebasan memilih tempat tinggal di wilayah
  negara
• Hak untuk berserikat, berkumpul berpendapat
• Hak terhadap informasi
• Hak atas rasa aman
• Hak untuk bebas dari penyiksaan pelecehan
  martabat untuk memperoleh suaka politik dari
  negara lain
• Hak untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang
  baik dan sehat
• Hak terhadap pelayanan kesehatan

36

• Hak Asasi Manusia lanjutan
• Hak atas jaminan sosial
• Hak untuk memperoleh perlindungan atas hak
  miliknya
• Hak untuk hidup bebas dari siksaan perbudakan
• Hak masyarakat atas identitas tradisinya
• ? Perlindungan terhadap HAM adalah tanggung-jawab
  negara

37

• Beberapa hal lain yang diatur dalam UUD
• Wilayah Negara
• Pertahanan Keamanan Negara
• Pendidikan Kebudayaan
• Bahasa Negara (Bahasa Indonesia)
• Lambang Negara (Garuda Pancasila Semboyan
  Bhineka Tunggal Ika)
• Lagu Kebangsaan (Indonesia Raya)
• Perubahan UUD
• Aturan Peralihan
• Aturan Tambahan

38
REFERENSI

• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia versi
  awal (18 Agustus 1945) hingga pasca amandemen
  ke-4 (10 Agustus 2002)
• Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
  Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta PT Bhuana
  Ilmu Populer, 2007
• Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara
  (Jilid I II), Jakarta Mahkamah Konstitusi,
  2006
• Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat,
  Jakarta Mahkamah Konstitusi, 2007
• Referensi lainnya yang relevan