Terorisme dan Penggunaan Kekuatan Militer ( Terrorism and the Use of Force)

1
Terorisme dan Penggunaan Kekuatan Militer (
Terrorism and the Use of Force)

• IB Surya Dharmajaya

2
Latar Belakang

• Tujuan utama pembentukan PBB ?mencegah terjadinya
  PD III. ? kekhawatiran terhadap gagalnya LBB
  untuk mencegah terjadinya PD II.
• Article 2 (4) anggota tidak diperkenankan untuk
  menggunakan ancaman dan kekuatan bersenjata
  terhadap integritas wilayah maupun kebebasan
  politik suatu Negara, atau tindakan-tindakan
  lainya yang bertentangan dengan tujuan
  didirikannya PBB (peace and security).

3
Art. 2 (4)

• Declaration on Principles of International Law
  1970 mendiskripsikan sebagai the duty as one to
  avoid military, political, economic or any other
  form of coercion aimed against the political
  independence or territorial integrity of any
  state.
• Tidak hanya penggunaan kekuatan bersenjata saja
  yang dilarang, tetapi juga ancaman untuk
  menggunakan itu

4
Pengecualian Art. 2(4)

• Article 39 ? atas persetujuan dari Dewan
  Keamanan PBB.
• Article 51 ?self defence yang tidak memerlukan
  persetujuan Dewan Keamanan PBB.

5
Art. 39 Collective Action

• "The Security Council shall determine the
  existence of any threat to the peace, breach of
  the peace, or act of aggression and shall make
  recommendations, or decide what measures shall be
  taken in accordance with Articles 41 and 42, to
  maintain or restore international peace and
  security.
• Syarat
• a"threat to the peace"
• a "breach of the peace"
• an "act of aggression."

6
Art. 39

• to "maintain or restore international peace and
  security." Hanya sampai tercapainya kedamaian dan
  keamanan internasional

7
Art. 41 dan 42

• Article 41 merujuk pada jalan tanpa kekerasan
  embargoes, withdrawal of diplomatic relations,
  cutting off of communications
• Article 42 refers to the measures that may be
  taken should those under article 41 prove
  inadequate. They are "such action by air, sea,
  or land forces as may be necessary to maintain or
  restore international peace and security. "

8
Art. 51 Self Defence

• "Nothing in the present Charter shall impair the
  inherent right of individual or collective
  self-defence if an armed attack occurs against a
  Member of the United Nations
• Terdapat keharusan bahwa semua tindakan yang
  diambil haruslah tidak lebih dari necessary and
  proportionate in the face of the invasion.
  Sebagaimana yang terdapat dalam The Caroline Case
  of 1837.

9
The Caroline Case of 1837

• pemberontak Kanada di pulau Navy mendeklarasikan
  Republic of Canada dan menyatakan perang terhadap
  United Kingdom dan Upper Canada. Simpatisan
  pemberontak tersebut (orang Amerika) mengharapkan
  kekalahan Inggris. Kemudian mengisi kapal SS
  Caroline, dengan persenjataan dan mengirimkannya
  ke pemberontak tersebut. Mengetahui hal itu
  loyalis Kanada dan AL Inggris mengirim pasukan
  untuk menangkap SS Caroline. Mereka berhasil
  menangkapnya, kemudian mengevakuasi crew kapal
  dan membakar SS Caroline di atas Niagara falls.

10
The Caroline Case of 1837

• Tindakan Inggris adalah self defence dengan
  pertimbangan bahwa Inggris "government to show a
  necessity of self-defence, instant, overwhelming,
  leaving no choice of means, no moment for
  deliberation.
• Digunakan AS sebagai right of pre-emptive self
  defence khususnya setelah kejadian 9/11.

11
Nicaragua Case

• AS mendukung gerakan revolusioner sayap kanan
  Contra dengan memberikan pelatihan militer dan
  supply senjata.
• AS dianggap telah melanggar kewajiban
  internasional yaitu non intervention dan
  penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Negara
  lain secara illegal