GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release

1
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PT USADI
SISTEMINDO INTERMATIKA
2
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERENCANAAN PENGANGGARAN
PERTANGGUNGJAWABAN

• BAB XI Akuntansi Keuangan Daerah
• BAB XII Pertanggungjawaban
• Pelaksanaan APBD
• (Permendagri 13 tahun 2006)

• BAB IV Penyusunan Rancangan APBD
• BAB V Penetapan APBD
• (Permendagri 13 tahun 2006)

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN

• BAB VII Pelaksanaan APBD
• BAB IX Pengelolaan Kas
• BAB X Penatusahaan Keuangan Daerah
• (Permendagri 13 tahun 2006)

3
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN (PENDAPATAN)
PENGELUARAN (BELANJA)
4
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
5
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
6
Pendapatan melalui Bendahara
Permendagri 55 th 2008
7
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan SKPD
Penerimaan secara tunai
Buku Penerimaan Penyetoran
8
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan SKPD
Penerimaan melalui rekening Bank Bendahara
9
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan SKPD
Penerimaan melalui Kas Daerah
Buku Penerimaan Penyetoran
10
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan Pembantu
Penerimaan secara tunai
Buku Penerimaan Penyetoran
11
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD
Bendahara Penerimaan PPKD
Buku Penerimaan PPKD
12
Penatausahaan Penerimaan
13
Penerimaan
14
Penyetoran
15
Pengembalian Pendapatan
16
Buku Penerimaan dan Penyetoran
17
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
SPD
18
(SPP) Surat Permintaan Pembayaran

• SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
  bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
  pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran
  atas suatu belanja
• Pengajuan SPP dilakukan oleh Bendahara
  Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada
  PA/KPA melalui PPK
• Didasarkan kepada SPD yang telah dikeluarkan
• Ada 4 jenis SPP yaitu UP, GU, TU dan LS

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007
pasal 198 s/d 210
19
(SPM) Surat Perintah Membayar

• SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
  anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
  SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD
• Dokumen ini dibuat oleh PPK berdasarkan SPP
  telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/
  Bendahara Pengeluaran Pembantu
• SPM diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
  Pengguna Anggaran

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007
pasal 211 s/d 215
20
(SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana

• SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk
  mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah
  SPM diterima oleh BUD
• SP2D adalah spesifik ? satu SP2D hanya dibuat
  untuk satu SPM
• SP2D dapat diterbitkan jika
• Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu
  anggaran yang tersedia
• Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai
  peraturan perundangan
• Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D
• Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM
  diterima
• Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1
  hari sejak diterima SPM

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007
pasal 216 s/d 219
21
PENCATATAN TRANSAKSI -Uang Persediaan-
SPD
BKU
22
PENCATATAN TRANSAKSI -LS-
BKU
23
SPD
24
Penatausahaan Pengeluaran
25
SPP UP
26
SPM
27
Pergeseran Uang
28
Panjar
29
Belanja
30
Pertanggungjawaban UP/TU
31
Pelimpahan UP
32
Struktur SAPD
33
SIKLUS AKUNTANSI
34
1. Akuntansi Satker

• Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK SKPD/
  SKPKD
• PPK-SKPD menjurnal
• SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan
  Kas.
• SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal
  Pengeluaran Kas.
• Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam
  Register Jurnal Umum.
• Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam
  Register Jurnal Umum
• Jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar
  SKPD, yang dijadikan dasar untuk membuat Neraca
  Saldo SKPD

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007
pasal 241 s/d 265
35
Akuntansi Satker (lanjutan)

• Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun
  Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari
• Laporan Realisasi Anggaran
• Neraca
• Catatan Atas Laporan Keuangan
• Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD
  kepada PA untuk diotorisasi
• PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang sudah
  diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007
pasal 241 s/d 265
36
2. Akuntansi PPKD

• Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi Akuntansi
  Pemda yang biasanya dilakukan secara khusus oleh
  Bidang Akuntansi di SKPKD
• Akuntansi PPKD mencatat transaksi-transaksi Pemda
  dan juga transaksi yang muncul dalam posisinya
  sebagai konsolidator
• Seperti halnya Akuntansi Satker, Akuntansi PPKD
  juga melaksanakan siklus yang sama Jurnal, Buku
  Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007
pasal 266 s/d 289
37
Akuntansi PPKD (lanjutan)

• Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan
  menghasilkan laporan keuangan berupa
• Laporan Realisasi Anggaran
• Neraca PPKD
• Catatan atas LK
• Laporan Keuangan PPKD (parents balance sheet)
  juga berfungsi sebagai kontrol dan alat
  penggabung di akhir periode

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007
pasal 266 s/d 289
38
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
1
39
LAPORAN KEUANGAN PEMDA

• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan
  Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD,
  Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan
  Konsolidator
• Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah
  Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah
  tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah
  dinihilkan melalui jurnal eliminasi

40
Worksheet Konsolidasi
NS SKPD Stlh Penyesuaian
NS PPKD stlh Penyesuaian
WORKSHEET KONSOLIDASI
LRA Pemda
Neraca Pemda
Jurnal Eliminasi
41
Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
Laporan Arus Kas
42
Memorial
43
Jurnal
44
Korolari
45
Konsolidator
46
Saldo Awal
47

• Modul Penganggaran
• Aspek konsistensi data perencanaan ke data
  penyusunan anggaran ( RPJM, RKPD, KUA dan PPAS)
• Proteksi atas penjabaran pagu anggaran dari
  program pada seluruh kegiatan turunannya pada
  dokumen KUA dan PPAS.
• Struktur unit organisasi yang digunakan pada
  level terendah adalah SKPD (PA).
• Struktur rekening yang digunakan mengikuti
  struktur rekening regulasi dengan level terendah
  adalah rincian objek belanja dan proteksi bagi
  redudansi rekening.
• Memiliki pemisahan pengelolaan rekening PPKD
  SKPD.
• Nilai RKA yang akan dianggarakan tidak boleh
  melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam
  KUA/PPA
• Standar harga menjadi kontrol terhadap belanja
  setiap SKPD.

48

• Modul Pelaksanan dan Penatausahaan
• Pelaksanaan anggaran pada rekening tertentu yang
  tidak memilki Akad dan Perda tidak dapat
  dilakukan.
• Pelaksanaan penyediaan dana dikontrol sesuai
  dengan posisi anggaran kas yang sudah ditetapkan
  oleh PPKD
• Pada permintaan pembayaran tidak dapat melebihi
  nilai yang sudah di SPD kan dan yang sudah
  dianggarkan.
• Meminimalisasi kesalahan penempatan rekening saat
  pelaksanaan penatausahaan karena rekening
  disesuaikan dengan rekening yang dianggarakan.
• Memiliki kontrol nilai penatausahaan dan
  buku-buku pembantu bendahara.
• Transaksi penatausahaan sudah dipisahkan antara
  bendahara dan bendahara pembantu
• Memiliki otomasi integrasi antara dokumen (TBP
  STS, BPK SPJ SPJ SPP GU)

49

• Pertanggungjawaban
• Penjurnalan dilakukan berdasarkan transaksi yang
  dilakukan pada penatausahaan.
• Penjurnalan dilakukan juga pada SKPD, PPKD dan
  PPKD sebagai konsolidator
• Memiliki buku besar sebagai kontrol terhadap
  transaksi yang sudah dibukukan pada rekening di
  SKPD PPKD
• Memiliki Neraca Saldo untuk memastikan bahwa
  transaksi yang diposting sudah valid.
• Menghasilkan laporan keuangan SKPD, PPKD Pemda.

50
Terima Kasih