Oleh:

1
KEBIJAKAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

• Oleh
• Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS
• Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian
  Pertanian
• Disampaikan pada
• Simposium Nasional dan Temu Alumni Fakultas
  Pertanian UNSRI
• Palembang, 27 Oktober 2012

2
POKOK BAHASAN

1. Kebijakan Umum
2. Permasalahan dan Tantangan
3. Kebijakan Ketahanan Pangan
4. RUU tentang Pangan

3
I. KEBIJAKAN UMUM
4

• Peran Strategis Sektor Pertanian

• Memainkan peran strategis sebagai lokomotif
  perekonomian nasional karena kontribusinya yang
  sangat nyata
• Penyediaan pangan 245 juta penduduk
• Penyediaan bahan baku industri
• Penyumbang PDB
• Penghasil devisa negara
• Penyediaan lapangan pekerjaan
• Peningkatan pendapatan petani, dan
• Pelestarian lingkungan hidup

5
Peran strategis(lanjutan)

• Secara empiris sebagai katup pengaman saat krisis
  ekonomi
• Secara socio-historis sebagai landasan
  pembangunan ekonomi berkelanjutan
• Berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan,
  jaring pengaman sosial, dan pemerataan hasil
  pembangunan
• Andalan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan
  iklim, termasuk salah satu andalan penghasil
  energi terbarukan.

6

• Visi Pertanian 2009 - 2014

Terwujudnya pertanian industrial unggul
berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai
tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani
7
STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2010-2014
7
8
Pangan

• adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
  hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
  perikanan, peternakan, perairan dan air, termasuk
  bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan
  bahan lain
• baik yang diolah maupun tidak diolah,
• yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman
  bagi konsumsi manusia,
• yang digunakan dalam proses penyiapan,
  pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan
  minuman.

SUMBER KALORI, PROTEIN, VITAMIN, ZAT GIZI
MIKRO/MINERAL bagi seseorang untuk dapat hidup
sehat, aktif dan produktif
9

• Posisi Pangan dalam Pembangunan Nasional
• Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia
  yang
• pemenuhannya merupakan hak asasi
• pemenuhannya tidak dapat ditunda
• tidak dapat disubtitusi dengan bahan lain
• Pangan adalah bagian dari budaya yang merupakan
  hasil adaptasi antara manusi dan lingkungan
• Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber
  daya manusia yang berkualitas
• Pilar utama bagi pembanguan nasional yang
  berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi,
  sosial, dan politik.

10

• Pengertian

• Kedaulatan Pangan
• Hak negara dan bangsa yang secara mandiri
• menentukan kebijakan pangan
• menjamin hak atas pangan rakyat
• memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
  sistem usaha pangannya sesuai dengan potensi
  sumber daya lokal
• Kemandirian Pangan
• Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi
  pangan yang beranekaragam dari dalam negeri
• yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan
  yang cukup sampai di tingkat perseorangan
• dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam,
  manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal
  secara bermartabat.

11
Pengertian..(lanjutan)

• Ketahanan Pangan
• Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya
  pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,
  yang tercermin dari
• tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun
  mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
  terjangkau
• untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan
  berkelanjutan

12

• Kerangka Pikir Pembangunan Pangan

Kedaulatan Pangan
perseorangan dan masyarakat yang sehat, aktif,
dan produktif , secara berkelanjutan
Ketahanan Pangan
Kemandirian Pangan
Keamanan Pangan
Landasan / ruh Ukuran kinerja Outcome
13

• Sistem Ketahanan Pangan Nasional

• Kebijakan Ekonomi dan Pangan
• Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi

KETAHANAN PANGAN
SDM yang tangguh (sehat, aktif, produktif)

• Sumberdaya
• Lahan
• Air
• SDM
• Teknologi
• Kelembagaan
• Budaya

Ketersediaan
Keterjangkauan
Pemanfaatan (Konsumsi)
Pasar Pangan DN/LN
Lingstrat LN DN Penduduk, Perubahan Iklim,
Kinerja Ekonomi, Dinamika Pasar Pangan,
Shock/Bencana
14
II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
15
A. Permasalahan Pangan Global

• Penyediaan dan Produksi Pangan
• Perubahan iklim global.
• Penurunan kapasitas produksi
• Ketidakpastian panen
• Ketidakseimbangan produksi dan stok pangan antar
  kawasan, yaitu US, Eropa vs Afrika.
• Ketidakseimbangan penguasaan dan kemampuan
  menerapkan teknologi produksi dan pengolahan
  pangan antar kawasan.
• Degradasi kualitas lahan dan air serta kerusakan
  lingkungan.

15
15
16
A. Permasalahan(lanjutan)

• Permintaan dan Konsumsi Pangan
• Jumlah penduduk dunia terus bertambah, terutama
  di Afrika dan Asia.
• Kompetisi pemanfaatan komoditas pangan antara
  food-feed-fuel.
• Pasar dan Harga Pangan
• Trend harga pangan yang terus meningkat dan lebih
  bergejolak (volatile).
• Pasar pangan internasional yang tidak menentu
  (unreliable) karena tiap negara cenderung
  mendahulukan ketahanan pangan domestiknya secara
  berlebihan pada saat krisis pangan.

16
16
17
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA PANGAN DAN SEREALIA
DUNIA TH 2000 2012
Sumber Data FAO (2012)
18
PRODUKSI,STOK DAN PERDAGANGAN SEREALIA
DUNIA(2001 2012)
Sumber Data FAO (2012)
19

• Perkembangan Jumlah Penduduk Dunia

• 2010 6,9 milyar
• 2011 7,0 milyar
• 2030 8,3 milyar
• 2050 9,1 milyar
• Perlu tambahan produksi pangan global sekitar 70
  - 100 di tahun 2050 (dari kondisi saat ini)

• Jumlah Penduduk Rawan Pangan 2011

Dunia 1,02 milyar orang (15,8 ) Asia
Pasifik 462 juta
19
19
20

• Cukupkah produksi pangan saat ini?

• Rata-rata Ketersediaan Energi/Kapita/Tahun
• Dunia (2007) 2.796 Kkal
• Standard (2011) 2.200 Kkal
• Permasalahan utama penyediaan pangan terletak
  pada
• Ketimpangan distribusi pangan antar negara
  dan antar daerah
• (Eropa Amerika vs. Asia Afrika)
• Ketimpangan daya beli masyarakat
• Pemborosan pangan (budaya dan kebiasaan makan)

20
20
21
B. Permasalahan Pangan Nasional

1. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi
   (periode 2000-2010 1,49 per tahun) dengan
   jumlah penduduk yang besar.
2. Jumlah penduduk miskin dan rawan pangan masih
   relatif tinggi (12.4 dari total penduduk).
3. Ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi
   pangan yang masih tinggi (konsumsi beras 139,15
   kg/kapita/th).
4. Konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak
   terkendali (sekitar 65.000 ha/th) serta degradasi
   kesuburan lahan.
5. Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya
   air semakin meningkat.
6. Infrastruktur pertanian/pedesaan masih kurang
   memadai (jaringan irigasi yang rusak 52).

22
Permasalahan ..... (lanjutan)

• Prasarana dan sarana transportasi pangan belum
  memadai, sehingga meningkatkan biaya distribusi/
  pemasaran pangan.
• Sebaran produksi pangan yang tidak menentu, baik
  antar waktu (panen raya dan paceklik) ataupun
  antar daerah (di Jawa surplus, di Papua dan Papua
  Barat defisit).
• Sering kali tidak sinkronnya waktu antara pola
  tanam/produksi pangan dan pola pembiayaan melalui
  APBN/APBD.
• Beberapa daerah di Indonesia rawan bencana alam,
  mengakibatkan frekuensi rawan pangan lokal sangat
  tinggi.

23
TANTANGAN

• Penerapan pembangunan pertanian yang
  berkelanjutan mengantisipasi perubahan iklim
• Perbaikan dan pembangunan infrastruktur
  pertanian (jaringan irigasi, sarana jalan dan
  perluasan lahan pertanian)
• Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
  Berkelanjutan
• Pengembangan sistem perbenihan dan perbibitan
  nasional

• Pengembangan sistem pembiayaan pertanian yang
  berpihak kepada petani.
• Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan
  pemantapan kelembagaan penyuluhan.
• Kampanye nasional penganekaragaman pangan
• Peningkatan koordinasi integrasi, dan
  sinkronisasi antarsektor, karena pembangunan
  pangan multi-sektor.

24
III. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
25

• Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

• Pendekatan jalur ganda (twin-track approach),
  yaitu
• Memprioritas pembangunan ekonomi berbasis
  pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan
  kerja dan pendapatan
• Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin
  dan rawan pangan melalui pemberian bantuan
  langsung agar tidak semakin terpuruk serta
  pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan
  ketahanan pangannya secara mandiri.

26
KEBIJAKAN OPERASIONAL (2010-2014)

• Ketersediaan Pangan

• Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan
  swasembada jagung, kedele, gula, daging sapi
  pada tahun 2014 antara lain
• rehabilitasi irigasi dan pencetakan sawah
• subsidi input (pupuk, benih)
• jaminan harga output (HPP)
• perlindungan dari gagal panen
• diseminasi teknologi dan revitalisasi penyuluhan
  
• Impor pangan pokok dilakukan bila produksi
  domestik dan cadangan pangan tidak memenuhi (the
  last resort)

27
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

• Ketersediaan Pangan (lanjutan)

• Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi
  sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan
  efisiensi dan proteksi.
• kebijakan promosi dan proteksi
• pemberdayaan petani dan pelaku usaha sepanjang
  rantai nilai (value chain)
• Menyediakan cadangan beras nasional yang cukup
  untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga.
• cadangan beras pemerintah yang memadai sekitar 2
  juta ton
• cadangan beras dan pangan lain Pemda Prop,
  Kab/Kota
• lumbung pangan masyarakat

28
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

Target Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Lima Komoditas Pangan Utama 2011 2014 Versi
Revisi (September 2012)
(Juta Ton)
Komoditas Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Rata-rata Pertumbuhan/Tahun ()
Komoditas 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata Pertumbuhan/Tahun ()
Padi 1) 66,47 65,72 6) 67,82 6) 72,06 6) 76,57 6) 3,64
Jagung 2) 18,33 17,61 18,86 19,83 20,82 3,33
Kedelai 3) 0,91 0,84 1,10 2,00 2,70 35,02
Gula 2,69 2,23 2,66 2,82 3,10 4,53
Daging Sapi 4) 0,42 0,45 0,52 0,55 0,58 8,48
KET 1) GKG, 2) Pipilan Kering (PK), 3) Biji
Kering, 4) Karkas 5) Rata-rata pertumbuhan selama
5 tahun (2010-2014) 6) Angka produksi padi tahun
2011 2014 mengalami penyesuaian sesuai Direktif
Presiden.
29
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

• Keterjangkauan Pangan

• Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok
  sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode
  khusus/tertentu (Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun
  Baru).
• Pembelian domestik.
• Operasi pasar.
• Penyaluran pangan dengan sasaran penerima
  tertentu (temporer).
• Kebijakan impor/ekspor.
• Kebijakan fiskal.
• Memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah
  Nusantara (konektivitas, pengembangan jaringan,
  dan sistem transportasi).

30
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

• Keterjangkauan Pangan (lanjutan)

• Melaksanakan penyaluran pangan bagi masyarakat
  rawan pangan kronis/warga miskin.
• saat ini berupa program Raskin (ke depan perlu
  diperluas menjadi Pangkin)
• Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat rawan
  pangan transien akibat bencana alam, sosial, dan
  ekonomi.

31
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

• Konsumsi Pangan dan Gizi

• Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
• Perubahan pola pikir ke arah pola konsumsi B2SA
  (beragam, bergizi, seimbang dan aman),
• Optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan / KRPL
  (kawasan rumah pangan lestari),
• Penguatan UKM (usaha kecil mikro) dalam bisnis
  pangan olahan berbasis tepung-tepungan,
• Perbaikan gizi keluarga dan kelompok khusus
  (bumil, busui, balita, kelompok khusus rawan
  pangan)
• Pengembangan, pengawasan, dan penanganan keamanan
  pangan olahan dan segar.

32
IV. RUU TENTANG PANGAN
33
Cakupan Pengaturan RUU tentang Pangan

• SISTEM KETAHANAN PANGAN
• Ketersediaan Pangan (Bab IV)
• Produksi pangan dalam negeri
• Cadangan pangan nasional
• Ekspor pangan
• Impor pangan
• Penganekaragaman pangan
• Penanganan krisis pangan
• Keterjangkauan Pangan (Bab V)
• Distribusi
• Pemasaran
• Perdagangan
• Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
• Bantuan pangan

34
Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)

• Konsumsi Pangan dan Gizi (Bab VI)
• Konsumsi pangan
• Pengnekaragaman konsumsi pangan
• Perbaikan gizi
• INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PANGAN
• Keamanan Pangan (Bab VII)
• Sanitasi pangan
• Pengaturan bahan tambahan pangan
• Pengaturan pangan produk rekayasa genetik
• Pengaturan iradiasi pangan
• Penetapan standar kemasan pangan
• Pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan
• Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
• Label dan Iklan Pangan (Bab VIII)

35
Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)

• SISTEM PENUNJANG
• Perencanaan (Bab III)
• Sistem Informasi Pangan (Bab X)
• Litbang Pangan (Bab XI)
• Kelembagaan (Bab XII)
• Peran Serta Masyarakat (Bab XIII)
• PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
• Pengawasan (IX)
• Penyidikan (Bab XIV)
• Ketentuan Pidana (Bab XV)

36
TERIMA KASIH