Pertemuan 5 BENTUK PERUSAHAAN PERORANGAN DAN BUKAN

1
Pertemuan 5BENTUK PERUSAHAAN PERORANGAN DAN BUKAN

• Matakuliah F0422 / Pengantar Hukum Perdata dan
  Dagang
• Tahun 2005
• Versi Revisi 1

2
Learning Outcomes

• Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
• akan mampu
• Menjelaskan bagaimana mendirikan bentuk
  perusahaan perorangan, PT, koperasi, firma, CV,
  BUMN (C2)

3
Outline Materi

• PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN PERSEORANGAN
• BENTUK PERJANJIAN MAATSCHAP
• AKIBAT HUKUM DARI PERIKATAN PERUSAHAAN PERORANGAN
• PEMODAL PELAKU DAN PEMODAL PASIF
• STATUS BADAN HUKUM PT
• HARTA PT
• PENDIRIAN PT
• PERISTIWA HUKUM SEBELUM PT SAH
• DASAR PENDIRIAN PT
• MODAL PT

4
Outline Materi

• SAHAM
• LAPORAN TAHUNAN
• ORGAN PT (RUPS DIREKSI KOMISARIS)
• SUMBER HUKUM KOPERASI
• PRINSIP KOPERASI
• MULAI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM KOPERASI
• PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
• MODAL KOPERASI
• SUMBER HUKUM FIRMA/CV
• PENGERTIAN FIRMA/CV
• SAAT BERDIRINYA FIRMA/CV SEBAGAI BADAN HUKUM
• JAMINAN PERIKATAN FIRMA/CV
• BUMN (PERJAN, PERUM, DAN PERSERO)

5
Maatschap (Persekutuan Perdata)

1. Bukan bentuk perusahaan tetapi merupakan bentuk
   perjanjian, karena tidak berlaku bagi pihak
   luar (hanya berlaku bagi para pihak perjanjian)
2. Bukan Badan Hukum karena yang terikat hanya
   pemodal pelaku saja (subjek hukum pribadi)
3. Peraturan yang mengaturnya merupakan / hukum
   perjanjian
4. Peraturan dapat dikesampingkan berdasarkan
   kesepakatan para pihak.

6
Jenis - Jenis Pemasukan

• Uang
• Kepemilikan benda
• Kenikmatan benda
• Tenaga
• Pembagian keuntungan dan kerugian (pasal 1633 KUH
  Per) seimbang modal (tergantung dari jumlah
  modal yang dimasukkan)

7
Perseroan Terbatas

• Sumber Hukum
• UU No. 1/1995 tentang perseroan terbatas yang
  mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996.
• Ketentuan peralihan s/d tanggal 7 Maret 1998.

8
Macam - Macam PT

• PT (biasa/tertutup)
• PT terbuka (TBK) terdiri dari
• PT yang melakukan penawaran umum (go public)
• Perusahaan publik yaitu
• Saham yang dimiliki sekurang-kurangnya 300
  pemegang saham
• Modal disetor sekurang-kuranya Rp. 3.000.000.000
  (Tiga milyar rupiah) atau sesuai PP

9
Pendirian PT

• Pemegang saham 2 (dua) orang/lebih membuat akta
  pendirian secara otentik (akta notaries).
• Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata
  yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk
  kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau
  saham-saham, sedangkan terbatas merujuk kepada
  tanggung jawab pemegang saham, sedangkan terbatas
  luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua
  saham yang dimiliki.
• Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
  Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

10
Pendirian PT

• Pasar 1 butir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
  menyebutkan
• Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut
  perseroan adalah badan hukum yang didirikan
  berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan
  modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
  dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
  undang-undang ini serta peraturan
  pelaksanaannya.
• Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPT dapat
  disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan
  badan hukum yang didirikan berdasarkan
  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
  dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
• Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang
  saham dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPT yang
  menentukan bahwa
• Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab
  secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
  nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas
  kerugian perseroan melebihi nilai saham yang
  telah diambilnya.

11
Pendirian PT

• Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun
  1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas,
  berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah nama diri PT
  yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 PP Nomor. 26
  Tahun 1998 ditentukan bahwa perkataan Perseroan
  Terbatas atau disingkat PT hanya dapat
  dipergunakan oleh badan usaha yang didirikan
  sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995,
  sedangkan secara khusus bagi perusahaan publik,
  di belakang nama perseroan harus ditambahkan kata
  Tbk. Pemakaian nama perusahaan tersebut harus
  diajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan
  HAM melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal
  Hukum dan Perundang-undangan Departemen
  Kehakiman.
• Pendirian perorangan terbatas berdasarkan Pasal 7
  ayat (1) UUPT bahwa PT harus didirikan oleh dua
  orang atau lebih, baik secara perorangan maupun
  badan hukum.

12
Pendirian PT

• Pendirian PT harus dengan akta notaries yang
  dibuat dengan Bahasa Indonesia, bedasarkan akta
  inilah dibuat Akta Pendirian Perseroan yang
  memuat Anggaran Dasar dan keterangan lainnya.
  Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi
  perseroan yang bersangkutan, para pendiri
  bersama-sama atau kuasa mengajukan permohonan
  tertulis kepada Menteri Kehakiman dan HAM dengan
  melampirkan data-data pendirian PT. Berdasarkan
  Pasal 7 ayat (6) UUPT, perseroan memperoleh
  status badan hukum setelah akte pendirian
  perseroan itu disahkan oleh Menteri Kehakiman dan
  HAM. Dalam waktu 30 hari setelah akta pendirian
  disahkan Menteri Kehakiman dan HAM, berdasarkan
  Pasal 21 UUPT direksi wajib mendaftarkan akta
  pendirian beserta surat pengesahan Menteri
  Kehakiman dan HAM kedalam Daftar Perusahaan di
  Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
  setempat, setelah mendaftar dalam waktu paling
  lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran
  mengumumkan ikhtisar akta pendirian yang telah
  disahkan didalam Tambahan Berita Negara Republik
  Indonesia.
• Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha yang
  melakukan kegiatan usaha haruslah memiliki modal
  yang cukup untuk mendukung kegiatan usahanya
  tersebut, oleh karena itu modal daripada
  perseroan terbatas terdiri dari

13
Modal Dasar (authorized capital)

• Merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang
  ada dalam perseroan. Dalam Pasal 25 UUPT, modal
  dasar perseroan paling sedikit Rp.20.000.000,-
  (dua puluh juta rupiah). Besarnya jumlah modal
  dasar perseroan tidaklah menggambarkan kekuatan
  finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan
  jumlah maksimum modal dan saham yang dapat
  diterbitkan perseroan.

14
Modal yang ditempatkan (issud capital)

• Merupakan modal yang disanggupi para pendiri
  untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat
  perseroan didirikan. Dalam Pasal 26 ayat (1) UUPT
  disebutkan, pada saat pendirian perseroan paling
  sedikit 25 dari modal harus telah ditempatkan,
  sebagaimana dengan modal dasar, modal ditempatkan
  belum memberikan kekuatan finansial riil
  perseroan, karena modal ditempatkan tersebut
  belum berupa uang tunai atau belum ada sama
  sekali dalam kas perseroan.

15
Modal Yang Disetor (Paid Capital)

• Merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah
  uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan
  para pendiri kepada kas perseroan. Pasal 26 (2)
  UUPT menyebutkan, setiap penempatan modal
  tersebut di atas harus telah disetor paling
  sedikit 50 dari nominal setiap saham yang
  dikeluarkan, sedangkan ayat (3) menentukan bahwa
  seluruh saham yang dikeluarkan harus disetor
  penuh pada saat pengesahan perseroan dengan
  penyetoran sah. Karena modal yang disetor berupa
  uang tunai atau bentuk lainnya secara riil telah
  disetor para pendiri ke dalam kas perseroan, maka
  modal yang disetor dapat menggambarkan kekuatan
  finansial riil daripada suatu perusahaan.

16
Modal Yang Disetor (Paid Capital)

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan
  pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan
  terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak
  diserahkan kepada direksi atau komisaris. Adapun
  kewenangan daripada RUPS antara lain meliputi
• mengubah anggaran dasar,
• menambah dan mengurangi modal perseroan,
• memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan
  pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan
  Tahunan,
• mengangkat anggota direksi dan menetapkan
  pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
  direksi,
• memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau
  menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian
  besar kekayaan perseroan,
• memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan
  pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Negeri,
• menyetujui rancangan penggabungan dan peleburan
  perseroan,
• memberikan keputusan pembubaran perseroan.

17
Modal Yang Disetor (Paid Capital)

• RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh
  pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah
  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
  dengan hak suara yang sah. Dala hal RUPS pertama
  tidak mencapai kuorum maka diadakan pemanggilan
  kedua yang harus dilakukan paling lambat 7
  (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan,
  RUPS kedua diadakan paling cepat 10 (sepuluh)
  hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
  setelah RUPS pertama. Kuorum kedua adalah
  diwakili oleh pemegang saham 1/3 (satu per tiga)
  bagian dari jumlah seluruh saham dan keputusan
  diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari
  jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali
  anggaran dasar dan UUPT menentukan lain. Khusus
  untuk mengubah Anggaran Dasar, kuorum menjadi sah
  apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per
  tiga) dari seluruh saham dan disetujui oleh suara
  terbanyak biasa dari jumlah suara tersebut.

18
Direksi

• Merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab
  untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta
  mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan,
  sehingga dapat dikatakan bahwa direksi memiliki
  tugas dan wewenang ganda yakni melaksanakan
  pengurusan dan perwakilan perseroan.
• Dalam Pasal 85 UUPT disebutkan bahwa setiap
  anggota direksi bertanggung jawab penuh secara
  pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau
  lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan
  usaha perseroan.
• Dalam Pasal 85 UUPT disebutkan bahwa setiap
  anggota direksi bertanggung jawab penuh secara
  pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau
  lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan
  usaha perseroan.
• Pengangkatan direksi untuk pertama kali tidak
  melalui RUPS tetapi dengan mencantumkan susunan
  dan nama direksi dalam akta pendirian perseroan,
  yang kemudian untuk pengangkatan selanjutnya
  harus oleh RUPS. Anggota direksi diangkat untuk
  jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk
  diangkat kembali.

19
Direksi

• Adapun Kewajiban direksi dalam menjalakan
  perseroan antara lain
• mengusahakan pendaftaran akta pendirian atau akta
  perubahan anggaran akta perubahan anggaran dasar,
• mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham
  dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai
  kepemilikan saham dari anggota direksi atau
  komisaris,
• mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak
  atas saham,
• dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab
  menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk
  kepentingan dan usaha perseroan,
• menyelenggarakan pembukuan perseroan.

20
Komisaris

• Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
  pengawasan secara umum dan khusus serta
  memberikan nasihat kepada direksi dalam
  menjalankan perusahaan. Sebagai lembaga pengawas,
  komisaris mempunyai kewenangan tertentu yaitu
• Berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan
  direksi untuk sementara waktu dari jabatannya.
• Apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena
  suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai
  pengurus yang dalam hal ini semua ketentuan
  mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi
  terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku untuk
  komisaris tersebut.

21
Komisaris

• Pengangkatan komisaris melalui pencantuman nama
  dalam akta pendirian ketika perseroan didirikan
  maupun oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu
  dengan kemungkinan diangkat kembali.
• Dalam membentuk suatu perseroan dapat dilakukan
  berbagai cara dengan penyatuan perusahaan

22
Penggabungan (Merge)

• Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan
  ke dalam salah satu perusahaan yang melakukan
  penggabungan. Perusahaan atau perusahaan-perusahaa
  n yang menggabungkan diri berakhir kedudukannya
  sebagai badan hukum (perusahaan) karena
  dibubarkan dan dilikuidasi dan yang tinggal
  adalah perusahaan yang menerima penggabungan.
  Penggabungan dapat dilakukan secara Horizontal
  (merupakan kombinasi satu perusahaan dengan
  perusahaan lainnya yang kegiatannya masih dalam
  lini bisnis yang sama atau menghasilkan produk
  yang sama) dan secara vertical (merupakan
  kombinasi satu perusahaan dengan perusahaan
  lainnya yang kegiatannya menunjukkan adanya
  hubungan sebagai produsen supplier atau
  menggabungkan diri kepada yang menghasilkan
  produk-produk yang berada dalam rangkaian proses
  produksi).

23
Peleburan (Konsolidasi)

• Merupakan peleburan dua atau lebih perusahaan
  menjadi satu perusahaan yang baru sama sekali,
  sementara masing-masing perusahaan yang
  meleburkan diri berakhir kedudukannya sebagai
  badan hukum atau perusahaan. Semua asset,
  pemegang saham dan kreditor dari masing-masing
  perseroan yang meleburkan diri secara yuridis
  menjadi asset, pemegang saham dan kreditor
  perseroan baru hasil peleburan.

24
Pengambilalihan (Akuisis)

• Adalah pembelian seluruh atau sebagai saham satu
  atau lebih oleh perusahaan lainnya atau pemilik
  perusahaan lainnya, namun perusahaan atau
  perusahaan-perusahaan yang diambilalih sahamnya
  tetap hidup sebagai badan hukum atau perusahaan,
  hanya saja berada di bawah kontrol perusahaan
  yang mengambil alih saham-sahamnya itu. Akuisisi
  dapat dibedakan menjadi akuisisi internal yaitu
  pengambil alihan terhadap perubahan target yang
  masih berada dalam satu grup bisnis, sedangkan
  akuisisi eksternal merupakan pengambilalihan
  perusahaan target yang berada di luar grup bisnis
  perusahaan yang mengakuisisi.

25
Pengambilalihan (Akuisis)

• Pembubaran dan likuidasi berdasarkan Pasal 114
  UUPT, dapat terjadi karena
• Keputusan RUPS,
• Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam
  anggaran dasar telah berakhir,
• Penetapan Pengadilan.

26
Pengambilalihan (Akuisis)

• Dalam perseroan bubar maka perseroan tidak dapat
  melakukan perbuatan hukum kecuali untuk
  membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
  Proses pemberesan (likuidasi) dilakukan oleh
  Likuidator, yang nama anggota ditentukan oleh
  RUPS apabila perseroan tersebut dibubarkan
  berdasarkan keputusan RUPS, sedangkan keanggotaan
  likuidator dapat diangkat oleh Pengadilan apabila
  pembubaran perseroan tersebut berdasarkan
  penetapan pengadilan, untuk pembubaran perseroan
  yang diputuskan kedua lembaga tersebut tidak
  disertai penunjukkan likudator maka direksi
  secara ex officio bertindak sebagai likuidator.

27
Badan Usaha Milik Negara

• Perusahaan persekutuan berbadan hukum milik
  negara adalah perusahaan yang didirikan dan
  dimiliki oleh negara.
• Perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam
  bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan
  kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika
  ditentukan lain dengan atau berdasarkan
  undang-undang. Perusahaan negara merupakan badan
  hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan
  kekayaan sendiri (kekayaan negara yang
  dipisahkan) dan tidak terbagi dalam saham-saham.
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969
  dapat berbentuk

28
Perusahaan Jawatan (Perjan) atau Department
Agency

• Mempunyai ciri-ciri pokok antara lain sebagai
  berikut
• menjalankan public service atau pelayanan kepada
  masyarakat,
• merupakan bagian dari departemen atau direktorat
  jenderal atau direktorat atau pemerintah daerah
  tertentu. Modal Perjan termasuk bagian anggaran
  belanja yang menjadi hak dari departemen yang
  bersangkutan dan yang selalu diperhitungkan pada
  pembiayaan anggaran belanja dari tahun yang
  bersangkutan,
• mempunyai hubungan hukum publik,
• pengawasan dilakukan baik serara hirarki maupun
  fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu
  departemen atau pemerintah daerah.
• Pada prinsipnya pegawai-pegawai Perjan adalah
  pegawai negeri sipil, namun demikian ada pula
  yang berstatus sebagai buruh perusahaan yang
  dibayar dengan upah harian atau dengan cara lain.

29
Perusahaan Umum (Perum) atau Public Corporation

• Merupakan wadah bagi perusahaan yang tidak
  digolongkan pada Perjan ataupun Persero.
  Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 1998
  menyebutkan bahwa Perum adalah badan usaha milik
  negara sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun
  1969 dimana seluruh modalnya dimiliki negara
  berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
  terbagi atas saham.

30
Perusahaan Umum (Perum) atau Public Corporation

• Tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang
  bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
  penyediaan barang dan atau jasa yang mutu tinggi
  dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan
  prinsip pengelolaan perusahaan. Sifat usaha Perum
  lebih menitik berat pada pelayanan umum baik
  pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa.
  Perum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah
  dengan kekayaan negara, di dalam Perum tidak ada
  penyertaan modal swasta baik nasional maupun
  asing. Modal seluruhnya dimiliki negara dari
  kekayaan negara yang dipisahkan.

31
Perusahaan Umum (Perum) atau Public Corporation

• Organ Perum terdiri dari Direksi dan Dewan
  Pengawas yang anggotanya diangkat dan
  diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan
  usulan Menteri Departemen teknis terkait. Status
  pegawai Perum berdasarkan Pasal 53 PP No.13 Tahun
  1998 yang menentukan bahwa pegawai Perum
  merupakan pekerja Perum yang pengangkatan dan
  pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannnya
  berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan
  perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

32
Perusahaan Perseroan

• Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah
  Nomor. 12 Tahun 1998, Perseroan merupakan badan
  usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan
  Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 yang berbentuk
  Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud
  Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1995 yang seluruh
  atau paling sedikit 51 saham yang dikeluarkan
  dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal
  secara langsung.

33
Perusahaan Perseroan

• Pasal 13 PP No. 12 Tahun 1998 menentukan bahwa
  terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip
  Perseroan Terbatas sebagaimana diatur UU No. 1
  Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan dan
  maksud didirikannya Persero untuk menyediakan
  barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memupuk
  keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
  Organ Persero sebagaimana PT pada umumnya terdiri
  dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi
  dan Komisaris. Menteri Keuangan bertindak
  mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara
  dalam Persero. Menteri Keuangan dapat memberikan
  saham negara dalam Persero. Menteri Keuangan
  dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi
  kepada Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha
  Milik Negara, perorangan atau Badan hukum untuk
  mewakilinya dalam RUPS Persero.

34
Perusahaan Perseroan

• Modal persero dikuasai sepenuhnya (100) oleh
  negara. Bagi persero yang telah melakukan
  penawaran umum (go publik) di pasar modal, maka
  persero yang bersangkutan menjadi Persero
  Terbuka, dalam Pasal 31 PP No. 12 Tahun 1998
  ditentukan bahwa terhadap Persero Terbuka berlaku
  ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
  di bidang pasar modal.

35
Hapusnya Status Badan Hukum PT

1. Keputusan RUPS
2. Jangka waktu berdirinya berakhir
3. Penetapan pengadilan

36
Tugas Likuidator / Pemberes Setelah PT Bubar

1. Mendaftarkan
2. Mengumumkan
3. Memberitahukan

37
Organ PT

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Komisaris
3. Direksi

38
Wewenang RUPS

• Kekuasaan tertinggi dalam PT
• Kewenangan lainnya (yang tidak diserahkan ke
  Direksi/Komisaris
• Mengubah anggaran dasar
• Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan
• Menambah modal perseroan
• Mengurangi modal perseroan
• Memberi persetujuan laporan tahunan dan
  pengesahan laporan keuangan
• Mengangkat direksi
• Memberi persetujuan mengalihkan atau menjaminkan
  seluruh sebagian kekayaan PT
• Memberi keputusan untuk mengajukan permohonan
  pernyataan pailit pada P.N.
• Mengangkat komisaris.

39
Tata Cara Pemanggilan Dan Penyelenggaraan RUPS

• Bagi PT biasa
• Dengan surat tercatat dalam waktu 14 hari
  sebelum RUPS kecuali RUPS dihadiri seluruh
  pemegang saham
• Bagi PT terbuka
• Mengumumkan pada 2 surat kabar harian tentang
  akan diadakannya pemanggilan RUPS dalam waktu 14
  hari sebelum pemanggilan.
• Pemanggilan RUPS pada 2 surat kabar harian paling
  lambat 14 hari sebelum RUPS.
• Menyampaikan agenda rapat ke BAPEPAM selambatnya
  7 hari sebelum pemberitahuan.
• Menyampaikan kepada BAPEPAM hasil rapat
  selambatnya 2 hari kerja setelah RUPS
• Mengumumkan hasil rapat kepada publik dalam 2
  surat kabar harian.

40
Modal PT

• Permodalan PT pada saat didirikan terdiri dari
• Modal dasar
• Modal ditempatkan
• Modal disetor

41
Modal PT

• Saham
• Atas nama
• Atas tunjuk (tanpa nama)
• Pemindahan hak atas saham
• Hak suara
• Hak pemegang saham

42
Koperasi
43
Firma, C.V. BUMN
44
BUMN

• Sumber Hukum (UU No. 9/1969)
• Macam BUMN
• PERJAN
• PERUM
• PERSERO (P.T.)

45
PERJAN (Perusahaan Jawatan)

• Indonesische Bedrijven Wet (I.B.W.) (S. 1927
  419)

46
Bidang Usaha PERJAN

• Penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat
  (PP No. 1983)
• PERJAN bagian dari Departemen/Dirjen/Pemda atau
  bagian dari Badan Hukum Publik)

47
PERUM (Perusahaan Umum)

• UU No. 19 Prp/1980
• PERUM sama dengan Badan Hukum
• Bidang Usaha PERUM
• Penyediaan pelayanan bagi umum disamping mendapat
  keuntungan