KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.

1
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAHDr. H. DIDIK
SUSETYO, SE. MSi.

1. Pendahuluan
2. Fungsi Dan Prinsip Anggaran
3. Kebijakan Anggaran Daerah
4. Tahapan Penyusunan, Penetapan, pelaksanaan
   Anggaran
5. Penilaian Kinerja Keuda
6. Penutup

2
Pendahuluan

• UU No 22/1999 tentang Pemda dan UU No 25/1999
  tentang PKPD yo UU No 32/2004 dan 33/2004
• Keleluasan (deskresi) yang lebih luas
• Otonomi mengurus urusan rumah tangga sendiri
• Mandiri dalam pelayanan kpd masyarakat
• Memenuhi kebutuhan minimum pelayanan masy
• Keuda sesuai prinsip keterbukaan, partisipasi
  masya, pertanggung-jawaban kpd masyarakat.
• Optimalisasi endowment factors daerah

3
INDIKATOR SOSIAL EKONOMI
No. PROPINSI Desa Tertinggal Jumlah Penduduk Penduduk miskin Penerima BLT Pertumbuhan PDRB ()
  PROPINSI juta (KK) Pertumbuhan PDRB ()
1 NAD 28.88 4.04 31.80 497,038 n.a
2 SUMUT 44.89 12.45 16.68 944,972 6.52
ZONA MEDAN ZONA MEDAN 36.88 16.49 20.04 1,442,010 6.52
3 SUMBAR 26.53 4.40 11.68 312,640 6.35
4 RIAU 42.65 6.12 14.66 293,707 5.73
5 JAMBI 39.43 2.66 13.91 199,738 5.65
6 KEPRI 45.49     73,679  
ZONA PADANG ZONA PADANG 38.53 13.18 13.07 879,764 5.87
7 SUMSEL 55.26 6.88 27.95 683,181 5.44
8 BENGKULU 46.57 1.74 25.01 163,936 6.74
9 LAMPUNG 48.52 7.29 24.82 785,041 2.43
10 BABEL 42.68 0.97 10.13 33,652 5.49
ZONA PALEMBANG ZONA PALEMBANG 48.25 16.88 21.52 1,665,810 4.64
SUMATERA SUMATERA 41.06 46.55 18.64 3,987,584 5.65
NASIONAL NASIONAL 22.04 219.90 18.61 19,100,905  
4
Fungsi dan Prinsip Anggaran

• Seberapa jauh hasil penyusunan pelaksanaan
  anggaran dapat mecapai tujuan.
• Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, alat
  pelaksanaan kegiatan, alat pengawasan atau
  pengendalian
• Prinsip Anggaran Daerah
• - pengeluaran tdk boleh melebihi penerimaan
• - prinsip kemandirian
• - efisiensi efektivitas anggaran
• - prinsip prioritas
• - disiplin anggaran

5
Kebijakan Anggaran Daerahmenurut UU No 25/1999
gtNo 33/2004

• Kewenangan yg diberikan kepada daerah menjadi
  lebih besar, tetap dalam NKRI
• UU PKPD sumber penerimaan (PAD, dana
  perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain
  pendapatan yg sah
• Bagaimana Pemda dapat mengelola dana
  desentralisasi secara ekonomis, efisien dan
  efektif

6
Tahap Penyusunan

• Perencanaan anggaran, penerimaan sesuai potensi
  dan pengeluaran sesuai prioritas kegiatan daerah
• Dispenda sebagai koordinator pemungutan PAD,
  sedangkan Bappeda untuk pengeluaran pembangunan
• Pemda DPRD sesuai fungsinya
• RAPBD ditetapkan dan dilaksanakan setelah
  pengesahan pejabat yg berwenang

7
Proses Penyusunan APBD

• Dengar pendapat DPRD dgn masyarakat dan Pemda
  menyampaikan RAPBD
• Perumusan kebijak umum, DPRDPemda
• Pembahasan skala prioritas
• Penyusunan rancangan APBD
• Pembahasan rancangan APBD
• Penetapan APBD
• Persetujuan perda ttg APBD, sidang paripurna

8
Tahap Pelaksanaan

• Peraturan tentang sistem dan prosedur yg harus
  diikuti dan digunakan sbg pedoman
• Pusat hanya mengatur pengelolaan
  pertanggung-jawaban keuda secara umum
• Daerah menyusun pelaksanaan secara teknis sesuai
  kebutuhan daerah
• Optimalisasi peran inspektorat wilayah kab/kota
  sbg internal auditor
• APBD mengacu Standard Akuntansi Keu Pemda
• Perubahan anggaran 3 bulan kondisi perlu

9
Tahap Pertanggung Jawaban

• Enam bulan setelah penetapan APBD ada laporan
  perhitungan anggaran ttg pelaksanaan keuda
  kinerjanya efisiensi dan efektivitas
• Jika 2 kali penolakan laporan, DPR usul
  pemberhentian Kep Daerah ke Presiden
• Laporan utk shareholder stakeholders
• Kriteria pedoman menilai kinerja keuda seberapa
  jauh sasaran fisik, brp besar dana,
  pengeluaran aggr, standard pelayanan yg dicapai
  dan biaya satuan komponen kegiatan

10
Penilaian Kinerja Keuda

• Seberapa besar sasaran fisik yg ditetapkan sesuai
  program dapat dicapai
• Berapa besar persentase dana yg diperlukan untuk
  membiayai belanja pelayanan publik dan aparatur
  daerah
• Persentase pengeluaran APBD yg digunakan untuk
  anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD
• Standar pelayanan yg dicapai dan biaya komponen
  kegiatan bagi masing-masing proyek

11
UU No 22/1999gt No 32/2004 ttg Pemerintahan
DaerahUU 34/2000 tentang Pajak Retribusi Daerah

• Otonomi daerah demokrasi, peran serta
  masyarakat, pemerataan keadilan, akuntabilitas
  potensi dan keanekaragaman daerah
• Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
• Jenis pajak provinsi PKB, BBNKB, PBBKB,
  pemanfaatan air bawah tanah permukaan
• Jenis pajak kab/kota hotel, restoran, hiburan,
  reklame, penerangan jalan, galian gol c, parkir

12
Kriteria Perda dalam Penetapan Pajak
Kabupaten/Kota

• Bersifat pajak dan bukan pajak
• Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota
  ybs dan memiliki mobilitas yang cukup rendah
  serta melayani masyarakat di wilayah
  kabupaten/kota
• Obyek dan dasar pengenaan pajak tdk bertentangan
  dgn kepentingan umum
• Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi
  dan atau obyek pajak pusat
• Potensinya memadai
• Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
• Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan
  masyarakat
• Menjaga kelestarian lingkungan

13
Retribusi Daerah

• Obyek dan klasifikasi retribusi jasa umum, jasa
  usaha, perizinan tertentu
• Sumber penerimaan PAD (pajak, retribusi, hasil
  BUMD, lain2 PAD yg sah)
• Dana perimbangan bagian PBB, BPHTB, SDA, DAU,
  DAK
• Pinjaman daerah masih membutuhkan kajian thd
  peraturan kemauan politik

14
Akuntabilitas Pemda thd Anggaran

• Sistem pengelolaan keuangan daerah Pemda
  berwenang untuk mengatur pengelolaan keuangannya
  sendiri memperluas sistem pertanggung-jawaban
  keuda kpd DPRD masy
• Pengendalian secara preskriptif, preventif, dan
  represif
• Contoh preskriptif, bentuk struktur APBD,
  penganggaran sesuai peraturan
• Preventif, pengesahan APBD, perub APBD, perhit
  APBD oleh pemerintah yang lebih tinggi
• Represif, pemeriksaan keuangan instansi pusat

15
PENEMPATAN DANA BANK DI SBI
16
Penutup

• Kebijakan program pembiayaan dan penganggaran
  nasional dan daerah bertujuan untuk mewujudkan
  masyarakat madani yang bebas Korupsi, Kolusi, dan
  Nepotisme
• Ada upaya menuju good governance of local public,
  transparansi, partisipasi masyarakat,
  akuntabilitas, efisiensi, memperhatikan HAM
• Public accountability, adanya pertanggung jawaban
  kepada masyarakat
• Sukses sistem desentralisasi fiskal untuk
  kesejahteraan masyarakat

17
REKOMENDASI KEBIJAKAN

• Menyusun strategi pembangunan yang berpihak pada
  kepentingan rakyat dengan mengutamakan
  pengembangan keunggulan daerah yang memiliki daya
  saing tinggi.
• Mengatur pola pengeluaran pemerintah, sehingga
  stimulus fiskal akan memberikan dampak yang
  maksimum dan lebih efektif. Konsentrasi
  pengeluaran pada semester II, akan memberikan
  efek yang kurang maksimal, memicu inflasi dan
  memberikan beban keuangan jika dana menganggur
  tersebut tetap ditanamkan di SBI.
• Membentuk Tim Pengendalian Inflasi yang bertugas
  memantau setiap perkembangan dan gejolak harga
  serta mencari penyebabnya sehingga inflasi dapat
  dikendalikan pada level yang moderat.

18
Sekian
Terima Kasih