PENGUSULAN DANA DEKONSENTRASI, MEKANISME REVISI ANGGARAN, KOORDINASI, MEKANISME PELAPORAN DITJEN BINAPENTASKER

1
PENGUSULAN DANA DEKONSENTRASI, MEKANISME REVISI
ANGGARAN, KOORDINASI, MEKANISME
PELAPORANDITJEN BINAPENTASKER

• OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI PELAPORAN
• DITJEN BINAPENTASKER
• KEMNAKER RI 2015

2
POKOK BAHASAN

• ANGGARAN DITJEN BINAPENTASKER TAHUN 2015 DAN
  PROSEDUR PENGUSULAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
  PEMBANTUAN TAHUN 2016
• MEKANISME REVISI ANGGARAN
• PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI TUGAS PEMBANTUAN DI
  PROVINSI
• MEKANISME PELAPORAN PROGRAM PENEMPATAN DAN
  PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 2015

3
PAGU ANGGARANDITJEN BINAPENTASKER TAHUN 2015

• PAGU ANGGARAN
• Rp. 1.073.208.025.000

4
ANGGARAN DITJEN BINAPENTASKER TAHUN 2015
5
PROSEDUR PENGUSULAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM
PPTK TAHUN 2016

• ISI USULAN
• LATAR BELAKANG
• KEG YG DIUSULKAN
• NILAI USULAN
• LOKASI USULAN
• TTD BUPATI
• DIKIRIMKAN SEBELUM AWAL MARET 2016

USULAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DISNAKER KABUPATEN/
KOTA
TEMBUSAN
PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR PENGIRIMAN USULAN
DISNAKER PROVINSI
MUSRENBANGDA
KEMNAKER RI C.Q DIRJEN BINAPENTA
MUSRENBANGPROP
APRIL
MENERUSKAN USULAN UNTUK DIBAHAS DI MUSRENBANGNAS
BAPPENAS
MUSRENBANGNAS
MEI
PENYUSUNAN RKAKL DENGAN DJA
RENCANA KERJA
6
FORMAT REVISI POK

• Usulan Revisi POK harus ditandatangani oleh KPA
  di Daerah
• Bentuk Revisi berupa perbandingan POK Sebelum dan
  Sesudah dalam file Excel.
• KPA harus memeriksa besaran angka usulan revisi
  (tidak boleh melebihi pagu anggaran)
• Setelah disetujui, Satker berkoordinasi dengan
  Instansi terkait.

7
-

• BEBERAPA MEKANISME PRIHAL
• REVISI ANGGARAN

8
A Revisi Anggaran pada KPA

• pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu)
  Kegiatan dan 1 (satu) Satker dan/atau
• pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan
  1 (satu) Satker.
• Revisi Anggaran pd KPA dilaksanakan dengan
  ketentuan sebagai berikut
• dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan
  DIPA Petikan, KPA menyampaikan usul Revisi
  Anggaran kepada Kanwil DJPBN dan
• dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan
  perubahan DIPA Petikan, KPA mengubah ADK RKA
  Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA,
  mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan
  KPA menetapkan perubahan POK.

9
(No Transcript)
10
KETERANGAN

• KPA melakukan Revisi Anggaran sesuai dengan
  kewenangannya.
• KPA meneliti apakah Revisi Anggaran yang
  dilakukan KPA mengubah DIPA Petikan atau tidak.
• Dalam hal DIPA Petikan tidak berubah, KPA
  meng-update ADK RKA-K/L DIPA serta mencetak dan
  menetapkan POK.
• Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan
  DIPA Petikan, KPA menyiapkan usulan Revisi
  Anggaran beserta dokumen pendukungnya.
• KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada
  DJPB untuk mendapatkan pengesahan.
• KPA mengirimkan pemberitahuan revisi POK ke
  Direktur Jenderal Binapenta Naker Kemenaker RI.

11
B. Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN(1/2)
Pagu Tetap

1. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu)
   Kegiatan dan 1 (satu) Satker
2. pergeseran antar Keluaran, dalam 1 (satu)
   Kegiatan dan 1 (satu) Satker
3. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan
   yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah
   kerja Kanwil DJPBN
4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan
   antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil
   DJPBN
5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker
   dan/atau
6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam
   1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN.

12
B. Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN(2/2)
Ralat Administratif

1. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang
   dalam peruntukan dan sasaran yang sama
2. ralat kode KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja
   Kanwil DJPBN
3. perubahan nomenklatur Bagian Anggaran,
   Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode
   tetap
4. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu)
   wilayah kerja Kanwil DJPBN
5. ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil
   DJPBN yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu)
   wilayah kerja Kanwil DJPBN
6. ralat cara penarikan PHLN/PHDN
7. ralat rencana penarikan dana atau rencana
   penerimaan dalam halaman III DIPA dan/atau
8. Perubahan Pejabat Perbendaharaan.

13
(No Transcript)
14
KETERANGAN

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Eselon I menyiapkan
  usulan Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan
  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  (Kanwil DJPBN) dengan dilengkapi dokumen
  pendukung.
• Kanwil DJPBN meneliti usulan Revisi Anggaran dan
  kelengkapan dokumen pendukung.
• Dalam hal Revisi Anggaran ditolak, Kanwil DJPBN
  akan menerbitkan surat penolakan Revisi Anggaran.
  
• Dalam hal Revisi Anggaran disetujui, Kanwil DJPBN
  akan melakukan upload ADK RKA-K/L DIPA ke server.
  
• Setelah ADK RKA-K/L DIPA divalidasi oleh sistem,
  secara otomatis akan diterbitkan notifikasi dan
  kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan
  Revisi Anggaran.
• Kanwil DJPBN menyampaikan surat pengesahan yang
  dilampiri notifikasi pengesahan Revisi Anggaran.
• KPA melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan
  Revisi Anggaran dari Kanwil DJPBN.

15
C. Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan
Eselon I K/L ... (1/2)

1. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan
   yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah
   kerja Kanwil DJPBN
2. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan
   yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja
   Kanwil DJPBN yang berbeda
3. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan
   antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil
   DJPBN
4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan
   antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN
   yang berbeda
5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker
6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam
   1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN
7. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam
   wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda

16
C. Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan
Eselon I K/L ... (2/2)

1. pergeseran dalam satu atau antarprovinsi/kabupaten
   /kota untuk kegiatan dalam rangka tugas
   pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu
   atau antarprovinsi untuk kegiatan dalam rangka
   dekonsentrasi
2. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk
   kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan
   bersama, dan/atau dekonsentrasi
3. penambahan cara penarikan PHLN/PHDN dan/atau
4. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka
   memenuhi kebutuhan biaya operasional.

17
(No Transcript)
18
KETERANGAN

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan
  Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Eselon I
  beserta data dan dokumen pendukung.
• Eselon I menerima usulan Revisi Anggaran meneliti
  surat usulan, mengecek kewenangan Revisi
  Anggaran, serta memeriksa kelengkapan dokumen
  pendukung.
• Eselon I menyiapkan surat usulan Revisi Anggaran
  yang dilengkapi data dan dokumen pendukung
  sebagai dasar bagi DJA untuk mengesahkan.
• Berdasarkan usulan Revisi Anggaran yang telah
  disetujui Eselon I, DJA dan/atau Kanwil DJPB
  melakukan update database RKA-K/L DIPA dan
  mengesahkan Revisi Anggaran.

19
(No Transcript)
20
KETERANGAN

• Eselon I menyiapkan usulan perubahan anggaran
  untuk direviu oleh APIP K/L.
• Reviu yang dilakukan APIP K/L yaitu dengan
  melakukan verifikasi atas kelengkapan dan
  kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta
  kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah
  penganggaran.
• Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP
  K/L, Eselon I menyiapkan usulan-usulan Revisi
  Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung untuk
  disampaikan kepada DJA.
• DJA meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan
  kelengkapan dokumen pendukung.
• DJA melakukan penelaahan dengan
  Kementerian/Lembaga untuk usulan Revisi Anggaran
  yang memerlukan penelaahan.
• Dalam hal a. dokumen pendukung tidak lengkap
  atau b. penelaahan Revisi Anggaran ditolak, DJA
  akan menetapkan Surat Penolakan Revisi Anggaran
  dan menyampaikannya kepada Eselon I.
• Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan
  Revisi Anggaran disetujui, DJA akan menerbitkan
  DHP RKA-K/L Revisi.
• Berdasarkan DHP RKA-K/L Revisi, DJA akan
  memberikan pengesahan (approval) pada aplikasi.
• Setelah database di-upload, server akan
  memberikan notifikasi persetujuan revisi dan
  menerbitkan kode digital stamp baru.
• DJA menerbitkan surat pengesahan revisi yang
  dengan dilampiri notifikasi sistem.
• Eselon I menerima pengesahan revisi dari DJA dan
  melaksanakan kegiatan sesuai persetujuan revisi.

21
(No Transcript)
22
KETERANGAN

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan
  Revisi Anggaran untuk direviu oleh APIP K/L dalam
  hal usulan Revisi Anggaran membutuhkan reviu APIP
  K/L.
• Reviu yang dilakukan APIP K/L yaitu dengan
  melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen
  yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam
  penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
• Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP
  K/L, KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran
  dan melengkapi dokumen pendukung kepada PPA BUN
  untuk disampaikan kepada DJA.
• DJA meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan
  kelengkapan dokumen pendukung.
• Dalam hal a. dokumen pendukung tidak lengkap
  atau b. penelaahan Revisi Anggaran ditolak, DJA
  akan menetapkan Surat Penolakan Revisi Anggaran
  dan menyampaikannya kepada PPA BUN.
• DJA melakukan penelaahan dengan PPA BUN untuk
  usulan Revisi Anggaran yang memerlukan
  penelaahan.
• Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan
  Revisi Anggaran telah sesuai, DJA akan menetapkan
  DHP RDP BUN Revisi sebagai dasar penerbitan DIPA
  BUN Revisi.
• Berdasarkan DHP RDP BUN Revisi, DJA akan
  mengunggah ADK RDP BUNDIPA Revisi untuk
  memperbarui database.
• Setelah database di-upload, server akan
  memberikan notifikasi persetujuan revisi dan
  menerbitkan kode digital stamp baru.
• DJA menerbitkan surat pengesahan revisi yang
  dilampiri notifikasi sistem.
• PPA BUN/KPA BUN menerima persetujuan revisi dari
  DJA dan melaksanakan kegiatan sesuai persetujuan
  revisi.

23
-

• BEBERAPA MEKANISME PRIHAL
• PELAPORAN

24
TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI
TA 2015

1. PELAPORAN BERDASARKAN PERMEN 18/MEN/XII/2011
2. PELAPORAN BERDASARKAN PP 39 Tahun 2006 (e-monev
   Bappenas)
3. PELAPORAN DATA DAN INFORMASI KEPMEN 250 TAHUN
   2008

25
PELAPORAN BERDASARKAN PERMEN 18/MEN/XII/2011

• Pelaporan yang bersifat umum adalah pelaporan
  yang memuat kegiatan secara umum yang meliputi
  kegiatan rutin (tupoksi) dan kegiatan pada Daftar
  Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pelaporan ini
  dilaporkan oleh masing-masing unit kerja di
  lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan
  Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
  Kerja yang memperoleh Dana Dekonsentrasi secara
  periodik akurat dan tepat waktu, yang meliputi

26
A.PELAPORAN BERDASARKAN PERMEN 18/MEN/XII/2011

• Pelaporan Bulanan
• Pelaporan Tahunan/Laporan Paripurna

27
Adapun pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan
DIPA yang harus disusun dan dilaporkan dalam
bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan
meliputi

• 1.Pelaporan Bulanan
• Pelaporan Bulanan adalah pelaporan yang waktu
  penyampaiannya dilaksanakan secara periodik pada
  tanggal 5 setiap bulan sekurang-kurangnya berisi
  
• Hasil kegiatan selama kurun waktu satu bulan yang
  disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
  masing-masing unit kerja di lingkungan
  Disnakertrans Propinsi/Kabupaten/Kota.
• Memuat kegiatan rutin yang menyangkut laporan
  kegiatan hasil pelaksanaan DIPA, baik keuangan
  maupun fisik secara garis besar.
• Masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam
  pelaksanaan tugas

28

• 2.Pelaporan Tahunan
• Pelaporan Tahunan atau laporan Paripurna adalah
  pelaporan yang waktu penyampaiannya dilaksanakan
  pada akhir tahun, atau seluruh pekerjaan telah
  dilaksanakan yang berisi
• Ringkasan hasil kegiatan selama kurun waktu satu
  tahun, baik kegiatan rutin maupun kegiatan DIPA.
• Sasaran-sasaran yang belum tercapai,
  hambatan-hambatan maupun kendala yang dihadapi
  dan tindak lanjut yang telah diambil.
• Hasil-hasil yang telah dicapai dibidang kegiatan
  DIPA dan pembinaan selama jangka waktu tertentu
  berdasarkan rencana yang telah ditentukan.
• Penyampaian Pelaporan Keuangan mengacu pada
  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  Republik Indonesia Nomor KEP/08/MEN/I/2005
  tanggal 04 Januari 2005 tentang Pedoman Pelaporan
  Keuangan Bidang Ketenagakerjaan sesuai lampiran

29
B.PELAPORAN BERDASARKAN PP 39 Tahun 2006 (e-monev
Bappenas)

• Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Formulir A
  untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan
  sebuah aplikasi perangkat lunak komputer yang
  dibangun dan dikembangkan dalam rangka memudahkan
  user dalam melaksanakan kegiatan pelaporan
  seperti yang diamanatkan dalam PP 39 tahun 2006.
• Sistem ini terdiri dari tiga menu utama yaitu
• Menu Formulir A
• Menu Tabel Referensi dan
• Manajemen User
• Utilities.

30
C.PELAPORAN DATA DAN INFORMASI KEPMEN 250 TAHUN
2008

• Dalam rangka implementasi Kepmenakertrans Nomor
  250 Tahun 2008 tentang Klasifikasi dan
  Karakteristik Data dari Jenis Informasi
  Ketenagakerjaan, telah dibuat sebuah sistem
  online yang dapat menghimpun input data
  ketenagakerjaan dari kabupaten/kota sehingga
  diperoleh keseragaman laporan/data secara lebih
  efektif dan efisien.

31
MEKANISME PELAPORAN PROGRAM PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 2015

• Setiap Dinas Ketenagakerjaan Propinsi, Kab/ Kota
  yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan dan
  Dekonsentrasi wajib menyampaikan data laporan
  pelaksanaan kegiatan kepada Propinsi dan Pusat
  setiap bulan.
• Laporan kepada Pusat dikirmkan melalui Surat
  dengan alamat Bagian PEP, Setditjen Binapenta,
  melalui email pep.binapenta_at_gmail.com, melalui
  sms center 081317513333

32
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING TUGAS
PEMBANTUAN

• Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program
  Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
  Disnaker Provinsi diharapkan dapat melaksanakan
  Rapat Koordinasi dengan berkoordinasi dengan
  Bagian Program Evalap Setditjen Binapenta untuk
  mempercepat pencairan anggaran.
• Disnaker Provinsi juga diharapkan memonitor
  pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan setiap bulan.
• Disnaker Kabupeten/ Kota harus mengirimkan
  laporan perkenmbangan dana tugas pembantuan
  setiap bulan kepada Provinsi dan Pusat.

33
MATRIK LAPORAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015
(DIKIRIMKAN SETIAP BULAN)
34
MATRIK LAPORAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2015
(DIKIRIMKAN SETIAP BULAN)
35
PAGU INDIKATIF DAN TAMBAHAN ANGGARAN DITJEN
BINAPENTASKER TAHUN 2016

• PAGU INDIKATIF
• Rp. 1.257.828.384.000

36
KOMPOSISI PAGU INDIKATIF DITJEN BINAPENTASKER
TAHUN 2016
NO UNIT ORGANISASI/ SATKER ADM RUTIN PRIORITAS PRIORITAS TOTAL PAGU INDIKATIF
NO UNIT ORGANISASI/ SATKER ADM RUTIN RM PNBP TOTAL PAGU INDIKATIF
1 SEKRETARIAT DITJEN BINAPENTA 56.730.023 50.445.330 2.591.817 109.767.170
2 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR KERJA 2.000.000 54.293.762 23.246.238 79.540.000
3 DIREKTORAT PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 2.000.000 71.276.300 18.393.700 91.670.000
4 DIREKTORAT PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 2.000.000 11.583.917 2.716.083 16.300.000
5 DIREKTORAT PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 15.000.000 118.073.195 28.106.805 161.180.000
6 DIREKTORAT PKK 2.000.000 606.709.300 114.380.700 723.090.000
7 BBPPK LEMBANG 11.201.214 38.753.043 26.326.957 76.281.214
    90.931.237 951.134.847 215.762.300 1.257.828.384
37
TERIMA KASIH