Perhitungan PPh 21

1
Perhitungan PPh 21
2
Definisi

• adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
  honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang
  diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
  pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan
  atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3
Pemotong PPh Pasal 21

• Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi
  dan badan.
• Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
• Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan
  Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT
  ASABRI.
• Perusahaan dan bentuk usaha tetap.
• Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi,
  perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial
  politik dan organisasi lainnya serta organisasi
  internasional yang telah ditentukan berdasarkan
  Keputusan Menteri Keuangan.
• Penyelenggara kegiatan

4
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

• Pegawai tetap.
• Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah,
  pemberi jasa, pengelola proyek, peserta
  perlombaan, petugas dinas luar asuransi),
  distributor MLM/direct selling dan kegiatan
  sejenis.
• Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang
  pribadi atau ahli warisnya yang menerima
  Tabungan
• Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
• Penerima honorarium.
• Penerima upah.
• Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek,
  Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)

5
Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh
Pasal 21

• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
  pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang
  yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
  pada dan bertempat tinggal bersama mereka,
  dengan syarat
• - bukan warga negara Indonesia dan
• - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
  penghasilan lain di luar jabatan atau
  pekerjaannya tersebut serta negara yang
  bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
• Pejabat perwakilan organisasi internasional yang
  ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan
  sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak
  menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan
  lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

6
Komponen PerhitunganPajak Penghasilan

• Penghasilan Bruto
• Semua kenikmatan yang diterima seperti Gaji,
  Bonus, THR, uang Pensiun
• PTKP
• Pendapatan Tidak Kena Pajak, pengurangan yang
  berdasarkan jumlah tanggungan keluarga
• Biaya Jabatan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
  250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.
• 5 dari gaji bruto. maksimum 6.000.000,-
  pertahun atau Rp 500.000,- (sebulan)
• Sedangkan biaya pensiun sekarang adalah
  Rp2.400.000,- setahun atau Rp200.000,- sebulan.

7
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Mulai 1 Januari 2009
Pengurangan terhadap penghasilan bruto orang
pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak
dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena
pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang
harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP
diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008
Mulai Berlaku 1 Januari 2009 Diri
Sendiri                                 Rp. 15,84
juta Tambahan WP Kawin              Rp. 1,32
juta Tambahan Istri Bekerja          
Rp. 15,84 juta Tambahan Tanggungan        
Rp. 1,32 juta
8
PTKP
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 15.840.000 - - 15.840.000
K/0 15.840.000 1.320.000 - 17.160.000
K/1 15.840.000 1.320.000 1.320.000 18.480.000
K/2 15.840.000 1.320.000 2.640.000 19.800.000
K/3 15.840.000 1.320.000 3.960.000 21.120.000
TK/1 15.840.000 1.320.000 17.160.000
TK/2 15.840.000 2.640.000 18.480.000
TK/3 15.840.000 3.960.000 19.800.000
9
Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan
adalah
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
0 s/d Rp 50.000.000 5
Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25
gt Rp 500.000.000 30
10
Contoh menghitung PPh 21

• Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu
  Lestari sejak 1 Januari 2007. la memperoleh gaji
  beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp.
  5.400.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.
  250.000 sebulan. saefudin menikah tetapi belum
  punya anak.Penghitungan PPh Ps. 21