STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan(PSAP)

• PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
• PSAP No. 02 Realisasi Anggaran
• PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
• PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan
• PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan
• PSAP No. 06 Akuntansi Investasi
• PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap
• PSAP No. 08 Akunt Konstruksi dalam Pengerjaan
• PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban
• PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan
  Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar
  Biasa
• PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

3
Pengantar

• Komite Standar akuntansi Pemerintahan,
  selanjutnya disebut KSAP
• Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
  Pemerintahan, selanjutnya disebut IPSAP, adalah
  klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut
  atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP

4
Lanjutan ...

• KSAP terdiri dari
• 1. Komite Konsultatif Standar Akuntansi
  Pemerintahan (Komite Konsultatif)
• 2. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
  (Komite Kerja)
• Ad. 1. Komite Konsutatif
• Bertugas memberikan konsultasi dan/atau pendapat
  dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan
  Pemerintah tentang Standar Akuntansi
  Pemerintahan.
• Ad. 2. Komite Kerja
• Bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun
  konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
  Standar Akuntansi Pemerintahan

5
I. Tujuan dan Strategi KSAP

• KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan
  keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan
  melalui penyusunan dan pengembangan standar
  akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung
  pelaksanaan penerapan standar tersebut

6
II. Pelaporan Keuangan Pemerintah

• Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk
  memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun
  tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.
  
• Penggunaan istilah laporan keuangan meliputi
  semua laporan dan berbagai penjelasannya yang
  mengikuti laporan tersebut

7
III. Standar Akuntansi Pemerintahan

• Kedudukan SAP
• Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang
  Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan
  Pemerintah
• Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan
  daerah wajib menerapkan SAP

8

• B. Ruang Lingkup
• SAP diterpakan dilingkup pemerintah, yaitu pusat,
  daerah, dan satuan organisasi di lingkungan
  pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan
  perundang-undangan satuan organisasi dimaksud
  wajib menyajikan laporan keuangan
• Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan
  secara eksplisit pada setiap standar yang
  diterbitkan

9
C. Proses Penyiapan SAP

1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi
   standar
2. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP
3. Riset terbatas oleh kelompok kerja
4. Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja
5. Pembahasan draf oleh komite kerja
6. Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan
7. Peluncuran draf publikasian SAP
8. Dengar pendapat terbatas dan Dengar pendapat
   publik
9. Pembahasan tanggapan dan masukkan terhadap draf
   publikasian
10. Finasilsasi standar

10
D. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

• Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah,
  KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK
  RI atas draf SAP.
• Komite Konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada
  Presiden draf SAP final melalui menteri Keuangan
  untuk ditetapkan menjadi PP

11
E. Sosialisasi Awal standar

• F. Bahasa

12
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

• Tujuan
• Tujuannya adalah sebagai acuan bagi
• Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam
  melaksanakan tugasnya
• Menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi
  masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar
• Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai
  apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP
• Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
  informasi yang disajikan pada laporan keuangan
  yang disusun sesuai dengan SAP

13

• Ruang Lingkup
• Kerangka konseptual ini membahas
• Tujuan kerangka konseptual
• Lingkungan akuntansi pemerintahan
• Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
• Entitas pelaporan
• Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta
  dasar hukum
• Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang
  menentukan manfaat informasi dalam laporan
  keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala
  informasi akuntansi
• Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur
  yang membentuk laporan keuangan.