AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Description:

Osman Syarif, Ak. MBA Overviu Mengapa perlu mempelajari akuntansi sektor publik Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Perbedaan lingkungan yang menyebabkan akuntansi ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:9451
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 18
Provided by: osmansyaF
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK


1
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
  • Osman Syarif, Ak. MBA

2
Overviu
  • Mengapa perlu mempelajari akuntansi sektor publik
  • Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
  • Perbedaan lingkungan yang menyebabkan akuntansi
    sektor publik berbeda dari akuntansi
    bisnis/swasta
  • Badan-badan penetap standar akuntansi sektor
    publik
  • Sistem Akuntansi

3
Ruang Lingkup dan Definisi Akuntansi Sektor
Publik
  • Tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk
    transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga
    sektor publik
  • Lembaga-lembaga pemerintah (pusat daerah)
  • Perusahaan milik negara dan daerah (BUMN BUMD)
  • Organisasi publik yayasan, organisasi
    politik/masa, LSM, universitas
  • ..mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang
    diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
    lembaga-lembaga tinggi negara dan
    departemen-departemen di bawahnya, pemerintah
    daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial,
    maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik
    dan swasta (Dr Indra Bastian)

4
Differences in the GNP Environment
  • Absence of individuals with legal claim to the
    excess of revenues over expenses
  • Generating net income is not the main goal
  • Formal and restrictive budgets
  • Resource providers (taxpayers or donors) may not
    receive equivalent value in return for the
    resources given
  • Resources often have restrictions as to how or
    when they may be used

5
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi
Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
Tujuan Organisasi Nonprofit motif Profit motif
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. Pembiayaan internal Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal Utang bank,obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat(publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor 
6
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi
Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Perbedaan Sektor Publik Sektor swasta
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting
7
U.S. STANDARD SETTERS
  • Federal level
  • FASAB - Federal Accounting Standards Advisory
    Board
  • GAO - General Accounting Office
  • U.S. Treasury Department
  • OMB - Office of Management and Budget
  • State and Local Government (SLG)
  • GASB - Governmental Accounting Standards Board
  • Not-for-profits
  • FASB - Financial Accounting Standards Board

8
STANDARD SETTERS Contd
  • State and Local - GASB formed in 1984
  • Covers basic governments and entities owned or
    controlled by governments
  • Not-for-profits - FASB formed in 1973
  • Covers not-for-profits not related to government
    entities private nonprofit hospitals, colleges,
    museums, etc.

9
Badan yang Terkait Akuntansi Sektor Publik di
Indonesia
  • Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
  • Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) yang
    berada di bawah IAI

10
Sistem Akuntansi Single Entry
  • Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini
    pembukuan hanya dilakukan secara single entry,
    dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara
    terpisah-pisah,

11
Kelemahan Sistem Single Entry
  • Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem
    yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
  • Memakai sistem single entry accounting yang tidak
    lagi memadai untuk menampung kompleksitas
    transaksi-transaksi keuangan pemerintah.
  • Sulit dilakukan rekonsiliasi antar sub sistem.
  • Tidak mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan
    Pemerintah.
  • Tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah.

12
Basis Akuntansi
  • Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
    Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1
    Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
    pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi
    akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran
    pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun
    anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang
    sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam
    pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai
    dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
    dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dual
    basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah
    pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
    dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan
    basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva,
    kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan
    basis akrual.

13
Basis Akuntansi
  • Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada
    kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat
    neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi
    berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga
    wajib membuat laporan realisasi anggaran atau
    yang dulu di kenal dengan nama Perhitungan
    Anggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan
    akuntansi berbasis kas.

14
Produk dan Usaha yang Dilaksanakan
  • BAKUN
  • Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat Sistem
    Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
  • SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua
    sistem utama yang terpadu, yaitu
  • Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan
    oleh BAKUN
  • Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang
    diselenggarakan oleh Departemen/Lembaga
    Pemerintah Non Departemen.
  • Single entry ? double entry
  • Bisa membuat neraca

15
Produk dan Usaha yang Dilaksanakan
  • Untuk menyeragamkan akuntansi pemerintah yang
    dipakai baik oleh pusat maupun daerah agar nanti
    dapat dibuat neraca konsolidasi, BAKUN juga telah
    menyusun eksposure draft Standar Akuntansi
    Keuangan Pemerintah (SAKP).

16
Produk dan Usaha yang Dilaksanakan
  • Kompartemen Akuntan Sektor Publik
  • KASP juga telah menyusun draft standar akuntansi
    untuk sektor publik/pemerintah yaitu Standar
    Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun hingga saat
    ini draft tersebut masih diperdebatkan, karena
    BAKUN merasa memiliki wewenang untuk membuat
    standar akuntansi tersebut

17
Concluding Comments
  • In this course you will become familiar with
    current GASB, FASB, and FASAB, SAKP, SAP
  • Accounting and reporting for governmental and
    not-for-profit entities differ from those of
    for-profit entities because each type of entity
    has different purposes and reporting objectives.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com