Kesehatan Haji

1
Kesehatan Haji

• Departemen Kesehatan
• Republik Indonesia

2
Topik Yang Dibahas

• Latar Belakang
• Visi
• Misi
• Tujuan Umum
• Tujuan Khusus
• Sasaran

• Kebijakan
• Strategi
• Target
• Kegiatan Pokok Pelayanan Kesehatan

3
LATAR BELAKANG

• Tugas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah
  secara inter departemental
• Departemen Kesehatan bertanggung jawab dalam
  pembinaan dan pelayanan kesehatan calon/ jemaah
  haji Indonesia
• Tanggung jawab pelayanan ini sejak sebelum
  keberangkatan ke Arab Saudi, diperjalanan pergi/
  pulang, selama di Arab Saudi dan setelah kembali
  ke tanah air.

4
LATAR BELAKANG

• Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk
  memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan
  yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen
  penyelenggaraan yang terpadu agar pelaksanaan
  ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib,
  lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama
  serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji
  secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

5
Tantangan pelayanan kesehatan haji

• meningkatnya jumlah calon jemaah haji risiko
  tinggi
• beragamnya latar belakang pendidikan, etnis dan
  sosial budaya
• kondisi fisik yang kurang baik
• kondisi lingkungan di Arab Saudi yang berbeda
  secara bermakna dengan kondisi di tanah air
• perbedaan musim (panas, dingin)
• kelembaban udara yang rendah
• perbedaan lingkungan sosial budaya

6
Tantangan pelayanan kesehatan haji

• keterbatasan waktu perjalanan ibadah haji
• kepadatan populasi jemaah haji pada saat wukuf di
  Arafah maupun melontar jumrah di Mina

7
Pelayanan Berkualitas perlu

• Sumberdaya manusia
• Berpengetahuan
• Terampil
• Berdedikasi tinggi
• Sarana dan prasarana serta sistem informasi
  kesehatan haji terpadu (Siskohat) bidang
  kesehatan
• ?

8
V i s i

• Calon/ jemaah haji bebas penularan penyakit,
  mandiri dalam pemeliharaan kesehatan, untuk
  istithoah ibadah haji
• ?

9
M i s i

• Memfasilitasi terselenggaranya upaya-upaya
  mencapai kemandirian calon/ jemaah haji dalam
  pemeliharaan kesehatannya dan perilaku hidup
  sehat.
• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan
  haji.
• Mengembangkan dan memanfaatkan jejaring informasi
  tele komunikasi berbasis komputer untuk
  pengambilan keputusan dalam perencanaan,
  pelaksanaan dan evaluasi.

10
M i s i

• Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya
  manusia yang berpengetahuan, terampil,
  berdedikasi dan profesional dalam kesehatan haji.
• Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam
  surveilans, penanggulangan KLB/ wabah dan bencana
  atau musibah masal.
• Mengembangkan kemitraan dengan lembaga swadaya
  masyarakat (LSM), organisasi profesi, badan
  pengelola pembiayaan pemeliharaan kesehatan,
  lembaga/ badan penelitian dan kerja sama lintas
  program serta lintas sektor. ?

11
Tujuan umum

• Meningkatnya kondisi kesehatan calon/ jemaah haji
  Indonesia serta terbebasnya masyarakat Indonesia/
  Internasional dari transmisi penyakit menular
  yang mungkin terbawa keluar/ masuk oleh calon/
  jemaah haji Indonesia
• ?

12
Tujuan Khusus

• Terindentifikasinya calon jemaah haji yang
  memenuhi persyaratan kesehatan untuk ibadah haji.
  
• Terbinanya kondisi kesehatan calon jemaah haji
  dan kemandirian pemeliharaan kesehatan.
• Tersedianya petugas kesehatan haji yang
  berpengetahuan, terampil, berdedikasi dan
  profesional disetiap jenjang pelayanan kesehatan
  haji.

13
Tujuan Khusus

• Meningkatnya surveilans, sistem kewaspadaan dini
  dan respon KLB.
• Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi
  penanggulangan bencana dan musibah masal pada
  jemaah haji Indonesia.
• Tersedianya data/ informasi cepat, tepat,
  terpercaya dan diseminasi informasi kesehatan
  haji.

14
Tujuan Khusus

• Terbinanya kerjasama dan kemitraan lintas
  program, sektor, bilateral dan multilateral
  tentang kesehatan haji.
• Tersedianya obat dan alat kesehatan sesuai dengan
  kebutuhan.
• Menurunnya angka kunjungan sakit dan angka
  kematian jemaah haji di Arab Saudi.
• ?

15
Sasaran

• Sasaran penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia
  adalah seluruh calon/ jemaah haji sejak terdaftar
  di daerah asal, di perjalanan, selama di Arab
  Saudi dan 14 hari setelah kembali dari Arab
  Saudi, pengelola kesehatan haji, tenaga
  kesehatan, instansi pemerintah di semua jenjang
  administrasi yang bertanggung jawab dalam
  penyelenggaraan haji, dan petugas kesehatan haji
  (Tim Kesehatan Haji Indonesia dan Panitia
  Penyelenggaran Ibadah Haji di Arab Saudi bidang
  kesehatan) ?

16
Kebijakan

• Meningkatkan sistem dan manajemen penyelenggaraan
  kesehatan haji secara terpadu, menyeluruh baik
  lintas program maupun lintas sektor dengan
  pendekatan epidemiologi.
• Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan haji dengan
  mengoptimalkan kemampuan di puskesmas, dinas
  kesehatan kabupaten/ kota, dinas kesehatan
  provinsi, embarkasi/ debarkasi haji dan di Arab
  Saudi.

17
Kebijakan

• Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan
  kesehatan calon/ jemaah haji dengan pendekatan
  manajemen risiko, profesional, terintegrasi
  lintas program, lintas sektor terkait dan
  mengikut sertakan peran masyarakat.

18
Kebijakan

• Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans
  dengan fokus penyakit potensial wabah terutama
  Meningitis meningokokus, penyakit menular baru
  (new emerging diseases) dan penyakit menular yang
  berjangkit kembali (re emerging diseases),
  sistem kewaspadaan dini dan respon KLB, bencana
  serta musibah masal.

19
Kebijakan

• Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme
  sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
  kesehatan haji dibidang pemeriksaan dan
  pembinaan, surveilans, Kesehatan Lingkungan,
  penanggulangan KLB dan musibah masal, sistem
  informasi kesehatan haji.
• Menyediakan dan meningkatkan perangkat keras dan
  perangkat lunak sistem informasi manajemen
  kesehatan haji pada setiap jenjang administrasi
  kesehatan.

20
Kebijakan

• Menyiapkan dan menyusun daftar kebutuhan obat,
  alat kesehatan haji maupun distribusinya.
• Menjalin kerjasama lintas program, sektoral,
  regional Asean, bilateral dengan Pemerintah Arab
  Saudi maupun Internasional.

21
Kebijakan

• Meningkatkan dan memantapkan sistem rekrutmen
  Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab
  Saudi bidang kesehatan dan Petugas yang menyertai
  jemaah haji (TKHI Kloter) melalui prosedur,
  kriteria serta cara penyeleksian secara
  berjenjang dari dinas kesehatan kabupaten/ kota,
  dinas kesehatan provinsi dan pusat.

22
Kebijakan

• Meningkatkan kemampuan penggalian sumber daya
  daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan sumber
  daya yang berasal dari masyarakat dalam
  penyelenggaraan kesehatan haji.
• ?

23
Strategi

•  Sosialisasi pemeriksaan dan pembinaan kesehatan
  calon jemaah haji sehingga petugas dan
  masyarakat mengetahui manfaat dari pemeriksaan
  dan pembinaan kesehatan haji.
• Standarisasi pemeriksaan dan pembinaan kesehatan
  calon jemaah haji.

24
Strategi

• Advokasi pada pengambil keputusan untuk dukungan
  politis dan komitmen dalam pembiayaan terutama
  SKD dan respon KLB, bencana dan musibah masal.
• Intensifikasi pemeriksaan fisik didukung
  pemeriksaan laboratorium yang akurat, tatalaksana
  kasus dengan pendekatan manajemen risiko sesuai
  dengan standar yang berlaku.

25
Strategi

• Swadana dalam pemeriksaan dan pembinaan kesehatan
  calon jemaah haji
• Penggalangan kemitraan dengan badan pengelola
  pembiayaan kesehatan seperti Asuransi Kesehatan
  (ASKES), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
  Masyarakat (JPKM) dan asuransi kesehatan lainnya
  dalam pembinaan kesehatan haji.

26
Strategi

• Fasilitasi dan asistensi metode, teknologi
  pemeriksaan, pembinaan serta pengukuran kualitas
  (quality assurance) kesehatan haji.
• Pengembangan metode dan materi pelatihan petugas
  kesehatan haji (PPIH dan TKHI) yang sesuai dengan
  kebutuhan di lapangan (aplikatif)
• Intensifikasi surveilans epidemiologi, SKD dan
  respon KLB ?

27
Target

•  Seluruh Puskesmas pemeriksa kesehatan calon
  jemaah haji dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/
  Kota melaksanakan pemeriksaan, rujukan dan
  pembinaan kesehatan sesuai dengan standar.
• Cakupan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji
  100 .
• Cakupan tes kehamilan pada calon jemaah haji
  wanita pasangan usia subur ( PUS ) 100.

28
Target

• Cakupan imunisasi Meningitis meningokokus
  tetravalen 100 dengan Indeks Pemakaian (IP) 9
• Frekuensi KLB menurun.
• Menurunnya angka kunjungan dan angka kematian.
• Seluruh pelabuhan Embarkasi/ Debarkasi Haji
  melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan haji
  sesuai dengan standar.
• Cakupan pengumpulan Kartu Kewaspadaan Kesehatan
  Jemaah Haji (K3JH) 80 ?

29
Kegiatan pokok pelayanan kesehatan haji

• Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji
• Pembinaan kesehatan calon jemaah haji
• Pelayanan medis
• Imunisasi
• Surveilans
• Kesiapsiagaan Penanggulangan KLB dan Musibah
  Masal
• Kesehatan Lingkungan

30
Kegiatan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji

• Perencanaan
• Pengorganisasian
• Pelatihan
• Pembinaan teknis
• Sistem Informasi
• Monitoring dan Evaluasi

31
Tahap - Tahap Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah
Haji

• Pemeriksaan Kesehatan I
• Pemeriksaan Kesehatan II

32
Pemeriksaan Kesehatan I

• Pemeriksaan kesehatan I dilaksanakan di puskesmas
  oleh dokter puskesmas sebagai pemeriksa
  kesehatan, dibantu tenaga keperawatan dan analis
  laboratorium puskesmas sebelum melunasi Biaya
  Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ke Bank Penerima
  Setoran (BPS)

33
Pemeriksaan Kesehatan I

• Pemeriksaan kesehatan I dilakukan untuk
  mengetahui faktor risiko calon jemaah haji dan
  selanjutnya dilakukan manajemen terhadap faktor
  risiko tersebut sehingga calon jemaah haji
  mencapai kesehatan yang optimal untuk menunaikan
  ibadah haji.

34
Pemeriksaan Kesehatan I

• Pada saat pemeriksaan kesehatan I tersebut, foto
  harus sudah ditempel pada lembar Surat Keterangan
  Kesehatan yang akan diserahkan ke BPS dan sesuai
  dengan wajah calon jemaah haji. Selanjutnya calon
  jemaah haji diingatkan bahwa setelah memperoleh
  kursi (seat) atau terdaftar di Siskohat, calon
  jemaah haji harus kembali ke puskesmas untuk
  dilakukan pembinaan lebih lanjut dan dibuatkan
  buku kesehatan

35
Pemeriksaan Kesehatan I

• Pasfoto yang ditempel pada buku kesehatan dan
  surat keterangan kesehatan harus sama dengan
  pasfoto yang digunakan untuk paspor haji dan
  berukuran 4 x 6 cm kemudian dibubuhi stempel
  puskesmas dan harus mengenai pasfoto.

36
Pemeriksaan Kesehatan I

• Bila yang diperiksa calon jemaah haji wanita
  sebaiknya pemeriksa kesehatan adalah dokter
  wanita. Apabila yang memeriksa dokter pria harus
  didampingi oleh perawat wanita.
• Data hasil pemeriksaan kesehatan calon jemaah
  haji harus ditulis dengan lengkap dan benar dalam
  BKJH dan dapat dipertanggung jawabkan
  kebenarannya sesuai dengan lembar I Petunjuk
  Pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji terlampir

37
Pemeriksaan Kesehatan I

• Tenaga kesehatan harus mengisi kode diagnosis
  sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan calon
  jemaah haji, sesuai dengan lembar II petunjuk
  pengisian terlampir. Calon jemaah haji yang hasil
  pemeriksaan kesehatannya BAIK atau KURANG BAIK
  kesehatannya, tetapi besar harapan dapat
  disembuhkan sebelum keberangkatannya, maka buku
  kesehatannya dapat ditanda tangani langsung oleh
  dokter pemeriksa dengan catatan harus mengikuti
  pengobatan dan pembinaan kesehatan secara teratur

38
Pemeriksaan Kesehatan I

• Khusus untuk calon jemaah haji wanita pasangan
  usia subur (PUS) perlu dilakukan pemeriksaan tes
  kehamilan (bagi puskesmas yang sudah mampu). Bagi
  yang tidak hamil ditekankan untuk mengikuti
  keluarga berencana (KB), untuk mencegah kehamilan
  sampai keberangkatan. Kemudian menanda tangani
  surat pernyataan pada buku kesehatan bahwa jika
  ternyata hamil menjelang saat keberangkatan
  bersedia menunda keberangkatannya ke Arab Saudi

39
Pemeriksaan Kesehatan I

• Bagi wanita hamil dengan usia kehamilan kurang
  dari 14 minggu dan lebih dari 26 minggu harus
  menunda keberangkatannya sesuai dengan Surat
  Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
  Kesehatan serta peraturan penerbangan
  Internasional
• Bagi wanita hamil dengan usia kehamilan antara 14
  s/d 26 minggu dan telah divaksinasi Meningitis
  meningokokus tetravalen sebelum hamil diizinkan
  berangkat dengan syarat menanda tangani surat
  pernyataan bersedia menanggung segala risikonya

40
Pemeriksaan Kesehatan I

• Khusus bagi calon jemaah haji usia lanjut (Usia
  gt60 tahun ) selain dilakukan pemeriksaan
  laboratorium (darah dan urin) perlu dirujuk ke
  Rumah Sakit Kabupaten/ Kota untuk dilakukan
  pemeriksaan EKG, foto thorak dan kimia darah
  sesuai indikasi. Hasil pemeriksaan dilampirkan
  pada Buku Kesehatan Jemaah Haji

41
Pemeriksaan Kesehatan I

• Bagi calon jemaah haji yang batuk lebih dari 3
  minggu, dilakukan pemeriksaan laboratorium Basil
  Tahan Asam (BTA) dan foto thorak. Apabila
  hasilnya positif maka diberi pengobatan sesuai
  dengan ketentuan Program Pemberantasan TB Paru
  Nasional

42
Pemeriksaan Kesehatan I

• Hasil pemeriksaan kesehatan harus ditulis sesuai
  kode diagnosis calon jemaah haji risti maksimal 5
  kode dengan urutan pertama yang terberat.
• ?

43
Pemeriksaan Kesehatan II

• Pemeriksaan kesehatan II dilaksanakan oleh Tim
  Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/ Kota
  dengan penanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan
  Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri dari
  Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kabupaten/
  Kota
• Pemeriksaan kesehatan II dilakukan terhadap
  seluruh calon jemaah haji untuk menentukan layak
  tidaknya calon jemaah haji berangkat ke Arab Saudi

44
Pemeriksaan Kesehatan II

• Pelaksana pemeriksaan kesehatan II dan rujukan
  adalah dokter, perawat dan tenaga kesehatan
  lainnya (dinas kesehatan dan rumah sakit) dan
  atau dokter yang pernah bertugas sebagai Tim
  Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) atau Tim
  Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang ditetapkan oleh
  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
• Tim Pelaksana Penerima Rujukan Kabupaten/ Kota
  adalah dokter spesialis yang ditetapkan oleh Tim
  Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/ Kota

45
Pemeriksaan Kesehatan II

• Pada saat memeriksa calon jemaah haji, tenaga
  kesehatan harus memeriksa dengan teliti apakah
  calon jemaah haji yang diperiksa sesuai dengan
  foto yang terdapat dalam BKJH
• Bagi calon jemaah haji wanita pasangan usia subur
  harus dilakukan tes kehamilan sebelum divaksinasi
  Meningitis meningokokus tetravalen

46
Pemeriksaan Kesehatan II

• Dokter pemeriksa kesehatan II harus menentukan
  kesimpulan sesuai dengan hasil pemeriksaan, yang
  dinyatakan BAIK atau TIDAK BAIK
• Bagi calon jemaah haji yang BAIK kesehatannya
  diberikan imunisasi Meningitis meningokokus
  tetravalen. BKJH diisi dengan lengkap dan ditanda
  tangani oleh dokter pemeriksa kesehatan II dan
  selanjutnya dianjurkan untuk mengikuti pembinaan
  kesehatan hingga waktu keberangkatan ke pelabuhan
  Embarkasi Haji

47
Pemeriksaan Kesehatan II

• Bagi calon jemaah haji yang TIDAK BAIK
  kesehatannya tetapi menurut dokter pemeriksa
  kesehatan dapat disembuhkan sebelum keberangkatan
  maka kesimpulan hasil pemeriksaan ditentukan
  setelah pengobatan terakhir dan apabila sampai
  dengan pengobatan terakhir tidak sembuh maka
  dinyatakan tidak baik kesehatannya dan ditunda/
  ditolak keberangkatannya

48
Pemeriksaan Kesehatan II

• Bagi calon jemaah haji penderita penyakit
  menular yang membahayakan diri sendiri maupun
  orang lain, dilakukan pengobatan hingga tidak
  membahayakan lagi. Jika memerlukan pengobatan
  yang lama dan diperkirakan tidak sembuh hingga
  saat keberangkatan ke Arab Saudi, maka dokter
  pemeriksa kesehatan II bersama Tim Penyelenggara
  Kesehatan Haji Kabupaten/ Kota memutuskan
  menunda/ menolak keberangkatan calon jemaah haji
  tersebut

49
Pemeriksaan Kesehatan II

• Bagi calon jemaah haji berumur lebih dari 60
  tahun dan sesuai dengan indikasi agar dilengkapi
  dengan hasil foto thorak, EKG, dan laboratorium
  kimia darah, hasilnya ditulis dan dilampirkan
  pada BKJH

50
Pemeriksaan Kesehatan II

• Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan II ditulis
  secara lengkap sesuai status kesehatannya di BKJH
  dan dapat dipertanggung jawabkan akan kebenaran
  isinya

51
Pemeriksaan Kesehatan II

• Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemeriksaan
  kesehatan calon jemaah haji dapat dikenakan
  sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  yang berlaku.
• ?

52
Pelayanan Medis dalam Penyelenggaraan Haji

• Tujuan Pemeriksaan
• Di Tanah Air
• Puskesmas
• Rumah Sakit Kabupaten / Kota
• Embarkasi / Debarkasi Haji
• Di Pesawat

53

• Di Arab Saudi
• Pelayanan Medis Petugas TKHI Kloter
• Pelayanan obat di Sektor dilaksanakan oleh dokter
  Aspiran
• Pelayanan Medis di BPHI oleh PPIH bidang
  kesehatan

54
Tujuan Pemeriksaan

• Teridentifikasinya kondisi kesehatan dan faktor
  risiko calon jemaah haji.
• Tercatatnya data kondisi kesehatan dan faktor
  risiko calon jemaah haji secara benar dan lengkap
  dalam Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH)
  Indonesia.

55
Tujuan Pemeriksaan

• Berfungsinya BKJH sebagai catatan medis calon
  jemaah haji untuk memudahkan tindak lanjut dalam
  pengobatan dan perawatan di perjalanan, embarkasi
  haji, selama di Arab Saudi dan 14 hari
  sekembalinya dari Arab Saudi.
• Terpenuhinya persyaratan kesehatan calon jemaah
  haji (istihitoah) yang diberangkatkan
• ?

56
DI TANAH AIR

• Pelaksanaan pelayanan medis di tanah air
  dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit kabupaten/
  kota, embarkasi/ debarkasi haji.
• ?

57
Puskesmas

• Memberikan pelayanan pengobatan rawat jalan,
  rawat inap bila tersedia dan rujukan ke rumah
  sakit kabupaten/ kota bila diperlukan.
• ?

58
Rumah Sakit Kabupaten/Kota

• Memberikan pelayanan pengobatan rawat jalan,
  rawat inap, pemeriksaan penunjang medis
  (laboratorium, EKG, foto thoraks dan lain-lain),
  konsultasi dan rujukan spesialisasi
• Memberikan jawaban konsultasi kepada dokter
  puskesmas yang merujuk calon jemaah haji
• Dokter spesialis menentukan obat-obatan yang
  harus dibawa oleh calon jemaah haji risti
• ?

59
Embarkasi/ Debarkasi Haji

• Memberikan pelayanan pengobatan, rawat jalan,
  rawat sementara, pemeriksaan penunjang medis dan
  rujukan ke rumah sakit yang telah ditetapkan
  selama calon jemaah haji berada di asrama haji
  pada saat keberangkatan
• Melegalisir obat-obatan yang dibawa oleh calon
  jemaah haji

60
Embarkasi/ Debarkasi Haji

• Menerbitkan surat keterangan layak terbang bagi
  calon jemaah haji risiko tinggi yang sakit dan
  hamil
• Memantau kesehatan dan memberikan pelayanan
  pengobatan, rawat jalan, rawat sementara, rujukan
  bagi jemaah haji pada saat sekembalinya dari Arab
  Saudi
• ?

61
DI PESAWAT

• Pelayanan medis di pesawat dilaksanakan oleh
  dokter dan tenaga keperawatan Kloter
• Memeriksa kelengkapan obat yang disediakan di
  pesawat.
• Melakukan visite secara berkala kepada calon
  jemaah haji risti.

62
DI PESAWAT

• Memberikan pengobatan kepada jemaah haji sakit.
• Memberikan penyuluhan kesehatan untuk mengurangi
  dampak peningkatan tekanan udara dan mabuk dalam
  perjalanan.
• Membuat Certificate of Death (COD) bagi
  calon/ jemaah haji yang wafat.
• ?

63
DI ARAB SAUDI

• Pelayanan medis di Arab Saudi dilaksanakan oleh
  dokter dan tenaga keperawatan di kloter serta
  PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan sesuai daerah
  kerja
• ?

64
Pelayanan medis petugas TKHI kloter
65
Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Madinah

• Memantau kondisi kesehatan seluruh jemaah haji,
• Melapor ke wakadaker pelayanan kesehatan.
• Mengambil tas yang berisi paket obat dan alat
  kesehatan kloter.
• Menganjurkan jemaah haji cukup istirahat makan
  dan minum.
• Memberikan pelayanan pengobatan bagi jemaah haji
  yang memerlukan.
• Melakukan rujukan ke BPHI.
• Membuat Certificate of Death (COD) bagi
  jemaah haji yang wafat.

66
Selama perjalanan dari Jeddah ke Madinah/ Makkah

• Memantau kondisi kesehatan jemaah haji.
• Memberikan pelayanan pengobatan bagi jemaah haji
  yang memerlukan.
• Melakukan rujukan ke BPHI atau rumah sakit Arab
  Saudi (RSAS).

67
Selama berada di Madinah, Makkah Armina

• Menempatkan jemaah haji risiko tinggi dekat
  petugas kesehatan.
• Melakukan visite secara berkala terutama bagi
  jemaah haji risti.
• Menganjurkan calon jemaah haji cukup istirahat,
  makan dan minum.
• Memberikan pelayanan kesehatan/pengobatan.
• Melakukan rujukan ke BPHI atau RSAS.
• Membuat Certificate of Death (COD) bila ada
  jemaah haji yang wafat. ?

68
Pelayanan obat di Sektor dilaksanakan oleh dokter
Aspiran

• Memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan
  bila diperlukan.
• Menyediakan ambulans untuk rujukan ke BPHI atau
  RSAS.
• Meneruskan permintaan obat dari kloter ke Depo.
• Membagikan jatah obat untuk kloter di sektor.
• ?

69
Pelayanan medis di BPHI oleh PPIH bidang kesehatan
70
Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah (saat
kedatangan)

• Memberikan pelayanan pengobatan, rawat jalan,
  rawat sementara bagi jemaah haji yang memerlukan.
  
• Melakukan rujukan ke RSAS atau ke BPHI Makkah
  dengan disertai laporan rujukan (Lru).
• Menjawab konsultasi rujukan dari dokter kloter.
• Membuat Certificate of Death (COD) bagi jemaah
  haji yang wafat.

71
Di Madinatul Hujjaj - Jeddah (saat pemulangan)

• Memberikan pelayanan pengobatan, rawat jalan,
  rawat inap bagi jemaah haji yang memerlukan.
• Melakukan rujukan ke RSAS dengan disertai laporan
  rujukan (Lru) dan laporan tanda terima rujukan
  (Tru).
• Memberikan pelayanan pulang dini atau tidak
  bersama kloternya, perlu disertai resume riwayat
  penyakit dan pengobatannya (Rpp).

72

• Menyerah terimakan pasien pulang dini beserta
  resume penyakit dan pengobatannya (Rpp) kepada
  dokter kloter yang akan mendampingi.
• Menjawab konsultasi rujukan dari dokter kloter.
• Membuat Certificate of Death (COD) bagi
  jemaah haji yang wafat.

73
Di Madinah
74
Di Airport Madinah (saat kedatangan dan
pemulangan)

• Melakukan rujukan ke BPHI Madinah atau ke RSAS
  dengan disertai laporan rujukan (Lru).
• Membuat Certificate of Death (COD) bagi
  jemaah haji yang wafat.

75
Di BPHI

• Memberikan pelayanan pengobatan, rawat jalan,
  rawat inap bagi jemaah haji yang memerlukan.
• Melakukan rujukan ke RSAS dengan disertai laporan
  rujukan (Lru) dan laporan tanda terima rujukan
  (Tru).
• Memberikan pelayanan kesehatan gigi.

76
Di BPHI

• Memberikan pelayanan pulang dini atau tidak
  bersama kloternya, perlu disertai resume riwayat
  penyakit dan pengobatannya (Rpp).
• Menyerah terimakan pasien pulang dini beserta
  resume penyakit dan pengobatannya (Rpp) kepada
  dokter kloter yang akan mendampingi.

77
Di BPHI

• Menjawab konsultasi rujukan dari dokter kloter.
• Membuat Certificate of Death (COD) bagi jemaah
  haji yang wafat.

78
Di Makkah

• Memberikan pelayanan rawat jalan.
• Memberikan pelayanan rawat inap.
• Memberikan pelayanan kegawat daruratan dan
  spesialistik.
• Memberikan pelayanan rujukan ke RSAS disertai
  formulir Lru dan Tru.
• Memberikan pelayanan kesehatan rujukan dari
  kloter.   

79
Di Makkah

• Memberikan pelayanan penunjang kesehatan
  terbatas.
• Memberikan jawaban konsultasi rujukan dari
  kloter.
• Menyeleksi dan melayani jemaah haji sakit yang
  ikut safari wukuf.
• Mendampingi Tawaf Ifadhah bagi jemaah haji sakit
  yang memerlukan pengawasan petugas kesehatan.
• Memberikan pelayanan pulang dini atau pulang
  tidak bersama kloternya disertai resume riwayat
  penyakit dan pengobatannya (Rpp).

80
Di Makkah

• Menyerah terimakan pasien pulang dini atau tidak
  bersama kloternya beserta resume riwayat
  penyakit dan pengobatannya (Rpp) kepada dokter
  BPHI.
• Melaksanakan evakuasi jemaah sakit ke Jeddah dan
  Madinah disertai formulir evakuasi.
• Memberikan pelayanan kesehatan gigi.
• Memberikan pelayanan dan konsultasi gizi
  dietetik.
• Membuat Certificate of Death (COD) bagi
  jemaah haji yang wafat.

81
Di Arafah Mina (Armina)

• Memberikan pelayanan rawat jalan.
• Memberikan pelayanan rujukan ke BPHI Makkah atau
  ke RSAS disertai formulir Lru dan Tru.
• Memberikan pelayanan kegawat daruratan.
• Memberikan pelayanan kesehatan rawat inap.

82
Di Arafah Mina (Armina)

• Memberikan pelayanan kesehatan rujukan dari
  kloter.
• Memberikan pelayanan penunjang kesehatan
  terbatas.
• Memberikan pelayanan dan konsultasi gizi
  dietetik.
• Membuat certificate of Death (COD) bagi
  jemaah haji yang wafat. ?

83
Imunisasi Meningitis Meningokokus

• Tujuan
• Penatalaksanaan Imunisasi Meningitis Meningokokus
• Cara Pelarutan dan Cara Imunisasi
• Efikasi Vaksin, Daya Lindung dan Imunisasi Ulang
  (Revaksinasi)
• Kontraindikasi
• Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
• Pencatatan

84
tujuan

•  Tujuan imunisasi meningitis meningokokus
  tetravalen untuk memberikan kekebalan tubuh
  terhadap penyakit Meningitis meningokokus
  tertentu, sesuai dengan vaksin yang diberikan
  pada calon jemaah haji
• ?

85
PENATALAKSANAAN IMUNISASI Meningitis meningokokus

• Imunisasi Meningitis meningokokus tetravalen pada
  calon jemaah haji diberikan minimal 10 hari
  sebelum keberangkatan ke Arab Saudi
• Bila imunisasi diberikan kurang dari 10 hari
  sejak keberangkatan ke Arab Saudi harus diberikan
  profilaksis dengan Ciprofloxacin 500 mg dosis
  tunggal
• Pelaksanaan imunisasi bersamaan dengan
  pemeriksaan kesehatan II di Dinas Kesehatan
  Kabupaten/ Kota.

86

• Komposisi Vaksin dan Kemasan
• Vaksin mencevak ACW135Y adalah preparat
  polisacharida murni yang diambil dari bahan
  Neisseria meningitidis group ACW135Y.
• Terdapat dua kemasan yaitu dosis tunggal dan
  multi dosis (10 dosis).
•  Cara Penyimpanan Vaksin
• Penyimpanan vaksin dalam lemari es pada suhu 2
  8oC
• Pelarut dapat disimpan dalam suhu kamar ?

87
Cara Pelarutan dan Cara Imunisasi

• Ambil cairan pelarut, seluruh cairan pelarut
  disedot ke dalam semprit kemudian dimasukkan ke
  dalam botol vaksin, kocok perlahan-lahan sampai
  vaksin larut semua
• Vaksin yang telah dilarutkan disimpan dalam
  thermos es atau lemari es dengan suhu 2- 80 C
• Vaksin diberikan dengan dosis 0,5 cc untuk umur 2
  tahun keatas dan 0,3 cc untuk umur dibawah 2
  tahun

88
Cara Pelarutan dan Cara Imunisasi

• Kulit di lengan kiri atas di desinfeksi dengan
  kapas alkohol kemudian dengan menggunakan
  semprit 1 cc vaksin disuntikkan secara subkutan
  dalam
• Vaksin yang telah dilarutkan dan atau sisa vaksin
  yang telah dipakai tidak dapat digunakan lagi
  setelah delapan jam
• ?

89
Efikasi Vaksin, Daya Lindung dan Imunisasi Ulang
(Revaksinasi)

• Efikasi vaksin 95
• Daya lindung/ proteksi kekebalan 2 tahun,
  antibody terbentuk 10 hari setelah imunisasi.
• Imunisasi ulang dilakukan setelah 2 tahun.
• ?

90
Kontra Indikasi

• Wanita hamil, panas tinggi serta bagi mereka yang
  peka atau alergi terhadap phenol.
• ?

91
Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)

• Hampir tidak ada, kadang-kadang timbul bercak
  kemerahan (skin rash) yang sangat ringan dan
  dapat terjadi Syok Anaphilaksis (renjatan)
• Bila terjadi syok dapat diatasi dengan suntikan
  Adrenalin 1 1000 dengan dosis 0,2 0,3 cc
  secara Intra Musculair (IM)
• Untuk tindakan pengamanan bagi calon jemaah haji
  setelah diimunisasi meningitis meningokokus
  tetravalen dianjurkan menunggu 30 menit. ?

92
Pencatatan

• Setelah imunisasi meningitis meningokokus
  tetravalen kemudian dicatat pada kartu
  International Certificate of Vaccination (ICV)
  nama calon jemaah haji, nomor paspor, tanggal
  imunisasi, nama vaksin, nomor vaksin/batch number
  dan dosis.

93
Pencatatan

• ICV ditanda tangani oleh dokter, baik dokter
  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau
  dokter yang ditunjuk, dokter Kepala KKP
  Embarkasi/ dokter yang ditunjuk dan distempel
  Port Health Authority (bukan stempel dinas
  kesehatan kabupaten/ kota atau puskesmas).

94
Pencatatan

• Bagi calon jemaah haji yang tidak mempunyai bukti
  imunisasi Meningitis meningokokus tetravalen
  harus imunisasi di pelabuhan Embarkasi dan diberi
  kartu ICV serta minum Cyprofloxacin 500 mg dosis
  tunggal sebagai profilaksis.
• ?

95
Surveilans Epidemiologi (SE)

• Tujuan
• Kegiatan
• Sasaran

96
TUJUAN

•  Tujuan SE kesehatan haji adalah mencegah
  keluarnya penyakit menular dari Indonesia dan
  masuknya penyakit menular dari luar negeri yang
  mungkin terbawa oleh calon/ jemaah haji ke
  Indonesia, mengetahui distribusi penyakit,
  kematian menurut waktu dan tempat serta faktor
  risiko yang terdapat pada calon/ jemaah haji
  Indonesia ?

97
KEGIATAN

• Pengumpulan, pengolahan, analisis dan disiminasi
  data atau informasi, dilakukan sejak calon jemaah
  haji melakukan pemeriksaan kesehatan di daerah
  asal, diperjalanan, selama di Arab Saudi dan
  setelah kembali dari Arab Saudi sampai ke daerah
  asal selama 14 hari.
• Pengamatan terhadap jemaah haji sakit dan wafat
  baik di Arab Saudi, di embarkasi/ debarkasi haji
  dan sekembalinya dari Arab Saudi.

98
KEGIATAN

• Pengamatan terhadap kesehatan lingkungan di
  Indonesia dan Arab Saudi.
•  Sumber data SE kesehatan haji meliputi hasil
  pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di
  puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/ kota,
  laboratorium, rumah sakit dan unit-unit rujukan
  lainnya baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

99
KEGIATAN

• SE dilakukan melalui jejaring surveilans
  kesehatan haji (net working) sejak di tanah air
  sampai dengan di Arab Saudi.
•  Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi
  data atau informasi, dilakukan dengan menggunakan
  fasilitas sistem komputerisasi haji terpadu
  (Siskohat) bidang kesehatan di Arab Saudi, pusat,
  embarkasi/ debarkasi haji dan dinas kesehatan
  provinsi yang telah tersedia jaringan Siskohat
  bidang kesehatan.

100
KEGIATAN

• Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi
  data atau informasi di puskesmas, dinas kesehatan
  kabupaten/ kota dan dinas kesehatan provinsi yang
  belum tersedia jaringan Siskohat bidang kesehatan
  dilakukan dengan mengirim laporan sesuai dengan
  ketentuan yang berlaku.

101
KEGIATAN

• Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota bersama-sama
  petugas puskesmas melaksanakan SE paska haji
  dengan mengamati kondisi kesehatan jemaah haji
  secara pasif dan aktif.
• SE secara pasif adalah jemaah haji mengirimkan
  K3JH setelah 14 hari setibanya di daerah asal ke
  Puskesmas pemeriksaan awal/ terdekat.

102
KEGIATAN

• SE secara aktif adalah petugas puskesmas
  mengunjungi ke rumah jemaah haji untuk mengetahui
  kondisi kesehatannya apabila setelah 14 hari
  jemaah haji tidak mengirimkan K3JH.
• Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab
  mengkoordinasikan pelaksanaan SE yang
  dilaksanakan oleh Puskesmas.
• Pembiayaan SE secara aktif disediakan oleh Dinas
  Kesehatan Kabupaten/ Kota.

103
KEGIATAN

• Pembiayaan SE kesehatan haji di Arab Saudi
  bersumber pada biaya PPIH di Arab Saudi.
• ?

104
SASARAN

•  Sasaran SE meliputi penyakit menular sesuai
  dengan ketentuan Undang-undang Karantina,
  Undang-undang Wabah Penyakit Menular,
  International Health Regulation (IHR), penyakit
  tidak menular, keracunan dan kesehatan
  lingkungan.
• ?

105
Penanggulangan KLB dan Musibah

• Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Respon KLB
• Penanggulangan KLB
• Penanggulangan Bencana dan Musibah Massal

106
SKD dan Respon KLB

• Tujuan SKD dan Respon KLB
• Kegiatan SKD dan Respon KLB Calon / Jemaah Haji

107
Tujuan SKD dan Respon KLB

• Terwujudnya sikap tanggap petugas terhadap
  kondisi yang mengancam terjadinya KLB untuk
  melakukan tindakan pencegahan dan atau tindakan
  dini terhadap KLB penyakit, keracunan makanan

108
Tujuan SKD dan Respon KLB

• Terlaksananya pemantauan, tanggap dalam melakukan
  respon terhadap peningkatan kesakitan, kematian,
  penurunan kinerja pelayanan kesehatan,
  memburuknya sanitasi, lemahnya pengamanan
  kesehatan makanan dan penurunan status kesehatan
  imunitas calon/ jemaah haji.
• ?

109
Kegiatan SKD dan Respon KLB

• Persiapan SKD dan KLB
• Kegiatan Operasional
• Kesiap-siagaan
• Lain-lain

110
Persiapan SKD dan KLB

• Identifikasi Penyakit potensial wabah pada calon
  / jemaah haji Indonesia yang perlu diwaspadai
  adalah penyakit Diare, Malaria, Demam berdarah,
  Pes, Kholera, Yellow fever, Meningitis
  meningokokus, Influenza, Rift Valley Fever (RVF),
  Ebola, Hepatitis, Tifus bercak wabah dan
  keracunan serta identifikasi faktor yang
  berpengaruh meliputi faktor risiko pada populasi,
  lingkungan, sarana dan prasarana yang tersedia
  serta sumber daya manusia.

111
Persiapan SKD dan KLB

• Mekanisme pelaporan sesuai dengan jejaring SKD
  respon KLB, dimulai dari tingkat puskesmas,
  kabupaten, provinsi, embarkasi dan debarkasi
  haji, pusat ( Ditjen PPM PL ) selama di Arab
  Saudi dan sekembalinya dari Arab Saudi. Setiap
  tingkat pelaporan melibatkan pihak terkait
  misalnya laboratorium kesehatan, Rumah sakit
  maupun Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang
  kesehatan.
• Pelatihan dan gladi bersih. ?

112
Kegiatan Operasional

• Surveilans terhadap kejadian kesakitan dan
  kematian.
• Surveilans terhadap indikator faktor risiko.
• Penyelidikan keadaan rawan KLB penyakit,
  keracunan atau adanya dugaan KLB.
• Peningkatan kesiapsiagaan operasional.
• Penanggulangan KLB. ?

113
Kesiapsiagaan

• Tersedianya SDM yang terlatih dan siap pakai.
• Adanya tim ahli yang mudah diakses untuk
  konsultasi dan tersedianya referensi.
• Tersedianya fasilitas komunikasi (telphone,
  faximile, e-mail, website, dll).
• Tersedianya fasilitas transportasi (kendaraan
  operasional, ambulance dll).
• Tersedianya prosedur kerja tetap (Protap/
  SOP). ?

114
Lain-lain

• Pembiayaan SKD dan respon KLB dan jejaringnya
  agar dialokasikan biaya penanggulangan KLB di
  Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan
  Kabupaten/ Kota dan KKP.
• Biaya rujukan dan perawatan selama di embarkasi/
  debarkasi haji dan selama di Arab Saudi
  dibebankan pada PPIH di embarkasi/ debarkasi dan
  PPIH di Arab Saudi.

115

• Biaya SKD dan respon KLB selama di Arab Saudi
  dibebankan pada PPIH di Arab Saudi.
•  Apabila KLB terjadi lintas provinsi dan
  memerlukan fasilitasi dan asistensi maka Kepala
  Dinas Kesehatan Provinsi tempat KLB dapat
  mengajukan usulan penanggulangan KLB ke Ditjen
  PPM PL.

116
Penanggung jawab penyelidikan dan penanggulangan
KLB

• Di Kabupaten/ Kota termasuk wilayah disekitar
  asrama haji embarkasi penanggung jawabnya Dinas
  Kesehatan Kabupaten/ Kota.
• Diperjalanan lintas Kabupaten/ Kota menuju
  pelabuhan embarkasi/ debarkasi-antara dan atau
  embarkasi/ debarkasi haji penanggung jawabnya
  adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

117
Penanggung jawab penyelidikan dan penanggulangan
KLB

• Di Asrama Transito Kabupaten/ Kota dan Provinsi
  penanggung jawabnya adalah masing-masing Dinas
  Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi.
• Di dalam asrama haji embarkasi/ debarkasi-antara
  dan di pelabuhan embakasi/ debarkasi-antara
  penanggung jawabnya adalah Kepala KKP.

118
Penanggung jawab penyelidikan dan penanggulangan
KLB

• Di dalam asrama haji embarkasi dan pelabuhan
  embarkasi/ debarkasi haji penanggung jawabnya
  adalah Kepala KKP.

119

• Pada saat debarkasi petugas KKP mencatat tanggal
  kedatangan dan membubuhkan stempel pada Kartu
  Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) sebagai
  dasar pelaksanaan SKD dan respon KLB di daerah
  asal.

120

• KLB pada calon/ jemaah haji dilaporkan secepatnya
  dalam waktu 24 jam melalui telepon, fax, email
  dan atau formulir WI secara berjenjang sampai ke
  Ditjen PPM PL (Cq. Subdit Kesehatan Haji).

121

• Pada saat pemberangkatan calon jemaah haji menuju
  asrama transito, asrama embarkasi/
  debarkasi-antara atau asrama embarkasi/ debarkasi
  haji perlu dilakukan pengawalan oleh tim
  kesehatan tempat asal calon jemaah haji.

122

• Tim pengawal kesehatan terdiri dari dokter dan
  tenaga keperawatan disertai fasilitas obat dan
  alat kesehatan serta ambulans.
•  Biaya tim pengawal kesehatan calon jemaah
  haji dibebankan kepada Pemerintah Daerah
  setempat.
• ?

123
Penanggulangan KLB

• Tujuan
• Kegiatan Penanggulangan KLB

124
Tujuan

• Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan
  KLB penyakit menular, tidak menular, keracunan,
  kepada para calon/ jemaah haji agar mereka
  terlindungi dan terhindar dari bahaya tersebut.
• Mencegah dan memutuskan rantai penularan/transmisi
  penyakit menular yang terbawa oleh calon/jemaah
  haji dari Indonesia ke luar negeri dan atau
  sebaliknya.

125
Tujuan

• Menurunkan frekuensi KLB.
• Menurunkan jumlah kasus dan kematian dalam suatu
  KLB.
• Memperpendek periode KLB.
• Terwujudnya kesiapsiagaan petugas haji dalam
  mengantisipasi dan menanggulangi KLB penyakit
  menular, tidak menular, keracunan makanan. ?
  

126
Kegiatan Penanggulangan KLB

• Menetapkan populasi rentan terhadap KLB
  berdasarkan waktu, tempat dan kelompok
  masyarakat.
• Melakukan upaya pencegahan melalui perbaikan
  kondisi kesehatan dan lingkungan yang
  menyebabkan timbulnya kerentanan dalam suatu
  populasi.
• Memantapkan pelaksanaan SKD dan respon KLB.

127
Kegiatan Penanggulangan KLB

• Memantapkan keadaan kesiapsiagaan menghadapi
  kemungkinan timbulnya KLB.
• Melakukan penyelidikan epidemiologi dan
  penanggulangan pada saat terjadi KLB.
• Mengkaji data atau informasi KLB.
• ?

128
Penanggulangan Bencana dan Musibah Massal

• Tujuan
• Kegiatan Penanggulangan dan Musibah Masal
• Di Indonesia
• Di Arab Saudi

129
Tujuan

• Meningkatkan upaya kesiapsiagaan dalam
  penanggulangan bencana dan musibah masal.
• Menurunkan jumlah kasus dan kematian dalam suatu
  bencana dan musibah masal.
• Terwujudnya kesiapsiagaan petugas haji dalam
  mengantisipasi dan menanggulangi bencana dan
  musibah masal.
• Mencegah timbulnya KLB penyakit menular pasca
  bencana dan musibah masal

130
Di Indonesia

• Kegiatan Pra Bencana dan Musibah Masal
• Kegiatan Pada Saat Bencana dan Musibah Masal
• Langkah-langkah Cepat Penilaian Kesehatan

131
Kegiatan Pra Bencana dan Musibah Masal

• Membentuk Tim Penanggulangan bencana dan musibah
  masal yang anggotanya terdiri dari Ditjen PPM
  PL bekerja sama dengan lintas program dan lintas
  sektor terkait.
• Meningkatkan SDM yang terampil yaitu SDM yang
  memiliki pengetahuan tentang penanggulangan
  kesehatan pada bencana, memiliki dedikasi /
  kemauan untuk bekerja dalam situasi yang serba
  terbatas, memiliki hubungan kerja yang baik
  dengan pihak lain.

132

• Menyediakan sarana dan prasarana
• Menyusun prosedur kerja tetap/ SOP
• Meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
  dan musibah masal pada pra, saat kejadian dan
  paska kejadian.
• ?

133
Kegiatan Pada Saat Bencana dan Musibah Masal

• Penilaian cepat kesehatan (Rapid Health
  Asessment), merupakankegiatan untuk
  mengidentifikasi dampak bencana dan musibah masal
  pada kesehatan, kebutuhan kesehatan dan prioritas
  kegiatan kesehatan untuk penanggulangan.
• Penanggulangan gawat darurat medis massal
• Pelayanan kesehatan dasar, termasuk gizi dan
  kesehatan keluarga.

134

• Surveilans penyakit menular
• Penyehatan lingkungan melalui upaya kesehatan
  lingkungan.
• Pemberantasan penyakit menular.
• ?

135
Langkah-langkah Cepat Penilaian Kesehatan

• Pengumpulan data dan informasi kegiatan dimulai
  dengan memanfaatkan peta daerah setempat yang
  tersedia
• Analisis data, informasi dan penyajiannya
• Rekomendasi hasil penilaian cepat kesehatan
  digunakan untuk menentukan upaya penanggulangan
  selanjutnya, yang memuat antara lain
• Bantuan obat-obatan, bahan dan peralatan yang
  diperlukan.
• Bantuan tenaga kesehatan. ?

136
Di Arab Saudi

• Meningkatkan intensitas pelayanan dan
  memberdayakan tenaga, sarana prasarana serta
  optimalisasi kerjasama dengan sistem yang telah
  ada di Arab Saudi.
• Meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan
  Bencana/Musibah masal pada pra, saat kejadian dan
  paska kejadian.

137

• Membagi tiga daerah bencana atau musibah masal
  pada saat terjadi bencana yaitu Daerah
  Lingkaran Satu (DLS), Daerah Lingkaran Dua (DLD),
  Daerah Lingkaran Tiga (DLT).
• Kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada
  penanggulangan bencana/musibah masal di Arab
  Saudi, merupakan perwujudan kesatuan persepsi,
  gerak, tindakan, komando yang terorganisasi dan
  terintegrasi dengan berbagai pihak yang terkait.

138

• Struktur organisasi kesiapsiagaan penanggulangan
  bencana atau musibah masal mengikuti struktur
  organisasi PPIH di Arab Saudi sebagai mana
  tercantum dalam lembar III terlampir.

139
Jejaring Penanggulangan Bencana dan Musibah Masal

• Duta Besar RI, selaku Koordinator Penyelenggaraan
  Ibadah Haji di Arab Saudi.
• Departemen Luar Negeri
• Konjen RI di Jeddah selaku Koordinator harian
  Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.
• Kepala Bidang Urusan Haji selaku Kepala Staf
  Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.

140

• Unit-unit pada PPIH di Arab Saudi
• Amirul Hajj dan Naib Amirul Hajj.
• Departemen Kesehatan Kerajaan Arab Saudi
• FETP Arab Saudi
• Perwakilan Kesehatan Negara Islam Regional Asean
  di Arab Saudi.
• Perwakilan Kesehatan Negara Islam secara
  Internasional (OKI)

141

• Ditjen BIUH di Depag.( Ditgara, Ditbina, Sub Dit
  Informasi )
• Siskohat Nasional Depag
• Badan Koordinasi Nasional penanggulangan Bencana
  (Bakornas-PB)
• Pokja PB Bidang Kesehatan
• Pusat Penanggulangan Masalah kesehatan, Depkes RI
• Ditjen PPM PL ( Sub Dit Kesehatan Haji ). ?

142
Kesehatan Lingkungan

• Tujuan
• Kegiatan
• Pelaksanaan

143
Tujuan

• Mengendalikan faktor risiko lingkungan untuk
  mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman
  dan calon jemaah haji terbebas dari penularan
  penyakit
• ?

144
Kegiatan

• Penyuluhan kesehatan lingkungan dan kesehatan
  perorangan (personal higyne) dilaksanakan sejak
  pembinaan kesehatan calon jemaah haji di
  puskesmas, kabupaten/ kota, provinsi dan
  embarkasi/ debarkasi haji.
• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah makan
  atau restoran maupun jasaboga lainnya yang
  melayani calon jemaah haji dalam perjalanan dari
  daerah asal ke asrama embarkasi/ debarkasi haji.

145
Kegiatan

• Melaksanakan pengamatan dan pemantauan kesehatan
  lingkungan di asrama transit, asrama embarkasi/
  debarkasi haji, sanitasi pesawat dan di
  pemondokan Arab Saudi.
• Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan jasaboga
  serta pengelola makanan, minuman di asrama
  transit, asrama embarkasi/ debarkasi haji dan
  jasaboga pesawat.

146
Kegiatan

• Melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan
  pengambilan usap dubur pada petugas pengelola
  makanan/minuman.
• Melakukan pengamatan, pemantauan dan pengendalian
  vektor penyakit di asrama transit, asrama
  embarkasi/ debarkasi haji dan pesawat.

147
Kegiatan

• Pengambilan sampel makanan, minuman, air, jajanan
  dan ulas alat untuk pemeriksaan bakteriologis.
• Pengambilan sampel air untuk pemeriksaan kualitas
  air meliputi pemeriksaan fisik, mikrobiologi,
  kimiawi. Selain itu dilakukan pemeriksaan PH air
  dan sisa chlor secara langsung dilapangan.

148
Kegiatan

• Pengambilan sampel makanan untuk disimpan di bank
  sampel dalam freezer
• ?

149
Pelaksanaan

• Di Indonesia
• Di Arab Saudi
• Tindak Lanjut

150
Di Indonesia

• Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan pada
  penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia
  dilaksanakan di tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi
  dan Pelabuhan Embarkasi/ Debarkasi Haji.

151
Pemeriksaan dan Penilaian Pendahuluan

• Pemeriksaan dan penilaian pendahuluan kesehatan
  lingkungan di Asrama Embarkasi/ Debarkasi Haji
  dilakukan dua tahap, yaitu
• Pemeriksaan dan penilaian awal (pertama)
  dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah
  kesehatan lingkungan, jasaboga (asrama dan
  pesawat) dan membuat rekomendasi kepada pengambil
  keputusan tentang perbaikan asrama haji, sarana
  sanitasi yang aman dan nyaman, perbaikan
  jasaboga, dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum
  operasional haji.

152

• Pemeriksaan kedua dimaksudkan untuk memantau
  perbaikan kesehatan lingkungan dan kesiapan
  asrama serta pemeriksaan kesehatan penjamah
  makanan dilakukan 1 (satu) minggu sebelum
  operasional haji.
• Khusus pengendalian vektor dilakukan 1 (satu)
  hari sebelum operasional haji dan selama
  operasional haji dilaksanakan oleh KKP bersama
  dengan Dinas Kesehatan setempat

153

• Pelaksanaan pemeriksaan/ penilaian pendahuluan
  sanitasi asrama embarkasi/ debarkasi haji
  dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari
  unsur-unsur
• Pelaksana
• Kantor Kesehatan Pelabuhan embarkasi/ debarkasi
  haji (sebagai koordinator dan penanggung jawab).
• Dinas Kesehatan Provinsi tempat embarkasi haji.
• Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tempat embarkasi
  haji.
• Kantor Wilayah / Kantor Departemen Agama di
  embarkasi.

154

• Pembina
• Subdit Kesehatan Haji, Dit. Epim-Kesma Ditjen PPM
  PL.
• Subdit Hygiene dan Sanitasi Makanan Minuman,
  Dit. PAS Ditjen PPM PL
• Subdit Kesehatan Pelabuhan DP, Dit. Epim-Kesma
  Ditjen PPM PL.

155

• Subdit Hygine Sarana dan Bangunan Umum Dit. PL
  Ditjen PPM PL
• Subdit Pengamanan Kualitas Air Dit. PAS Ditjen
  PPM PL
• Subdit Sanitasi Darurat, Dit. PAS Ditjen PPM PL
• Subdit Pengasramaan Departemen Agama RI.

156
Sasaran Pemeriksaan dan Penilaian Kesling

• Bangunan asrama meliputi ventilasi,
  pencahayaan, kulaitas udara, kelembaban, kondisi
  lantai, kepadatan penghuni di dalam kamar tidur,
  lubang asap atau fasilitas sirkulasi udara di
  dapur, ruang makan, fasilitas tangga yang aman
  dan pengamanan instalasi.
• Dapur.

157
Sasaran Pemeriksaan dan Penilaian Kesling

• Fasilitas penyediaan air bersih, pembuangan
  tinja/ jamban, pembuangan sampah, fasilitas untuk
  wudhu dan air limbah melalui kegiatan inspeksi
  sanitasi.
• Kran-kran air, perpipaan air, titik-titik
  pengambilan air (water point), tandon
  (reservoir), bak-bak penampungan air melalui
  kegiatan pengambilan sampel air.

158
Sasaran Pemeriksaan dan Penilaian Kesling

• Jasaboga pesawat.
• Fasilitas umum lainnya.

159
Pemeriksaan dan Pengawasan Selama Operasional Haji

• Pengawasan sanitasi lingkungan termasuk
  tempat-tempat umum.
• Pengawasan hygiene sarana dan bangunan.
• Pengawasan pembuangan sampah, kotoran dan air
  limbah.
• Pengawasan terhadap kualitas air, kesinambungan
  dan kecukupan persediaan air serta perilaku
  hygienis pengguna air.

160

• Pengawasan sanitasi makanan dan minuman.
• Pemeriksaan bakteriologis ulas alat makanan
  (perabot) dan usap dubur.
• Pengamatan dan pemberantasan vektor penyakit.
• Pembinaan dan Pemeriksaan kesehatan petugas
  pengolah makanan.

161

• Pengawasan dam pengambilan sampel makanan dan
  minuman katering asrama dan katering pesawat,
  untuk disimpan pada bank sampel dalam freezer
  dan secara periodik dilakukan pemeriksaan
  laboratorium.

162

• Memberikan penyuluhan kesehatan perorangan
  (personel hygiene) maupun sanitasi lingkungan
  kepada calon jemaah haji.
• Pengambilan sampel makanan untuk disimpan di bank
  sampel dalam freezer.
• Izin usaha penyelenggaraan penyediaan makanan
  (jasa boga) untuk jemaah haji sesuai dengan
  ketentuan peraturan perundangan yang
  berlaku. ?

163
Di Arab Saudi

• Pengamatan, Pemantauan Pemondokan dan Jasaboga
• Pemantauan suhu dan kelembaban

164
Pemondokan dan Jasa Boga

• Tersedianya lift pada gedung yang lebih dari 4
  lantai.
• Disetiap kamar tidur tersedia penyejuk ruangan
  (AC, kipas angin) dan heater (pada saat musim
  dingin), ventilasi, pencahayaan yang cukup,
  tempat tidur lengkap dengan kasur dan bantal
  serta kunci kamar.
• Kepadatan hunian minimal 1 x 2,5 m per jemaah
  haji.
• Kamar mandi, W.C. 1 15 jemaah haji dan cukup
  air.
• Dapur aman, bersih dan cukup air.
• Pembuangan kotoran, air dan sampah memenuhi
  syarat kesehatan.
• PH air 6,5 8,5 dengan Sisa Chlor 0.2 0,5
  mg/l (ppm).

165
Untuk catering harus diperhatikan

• Tempat pengolahan dan dapur
• Penjamah makanan (food handler)
• Proses pengolahan
• Penyimpanan
• Pengangkutan
• Penyajian
• Pengambilan sampel makanan
• Tersedianya kamar mandi ( 1 10 orang) ?

166
Pemantauan suhu dan kelembaban

• Pukul 06.00 WAS
• Pukul 14.00 WAS
• Pukul 20.00 WAS
• ?

167
Tindak Lanjut

• Di Indonesia
• Di Arab Saudi

168
Di Indonesia

• Hasil pemeriksaan/ penilaian dan pengendalian
  kesehatan lingkungan asrama haji dan bandara,
  jasa boga asrama haji serta pesawat
  direkomendasikan kepada penyelenggara dan atau
  instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan
  haji.

169
Di Indonesia

• Tindak lanjut untuk perbaikan kesehatan
  lingkungan asrama haji dan bandara, jasa boga
  asrama haji dan pesawat merupakan tanggung jawab
  masing-masing penyelenggara dan atau instansi
  yang berwenang dalam penyelenggaraan haji.

170
Di Arab Saudi

• Hasil pemeriksaan/ penilaian dan pengendalian
  kesehatan lingkungan pemondokan, asrama haji
  Madinatul Hujjaj, jasa boga Madinatul Hujjaj,
  airport dan pesawat direkomendasikan kepada
  penyelenggara dan atau instansi yang berwenang
  dalam penyelenggaraan haji (Muassasah, Maktab,
  Majmuah, Konsulat Jenderal, Kabid Haji dan
  Kadaker).

171
Di Arab Saudi

• Tindak lanjut untuk perbaikan kesehatan
  lingkungan pemondokan, asrama haji Madinatul
  Hujjaj, jasaboga, airport dan pesawat merupakan
  tanggung jawab masing-masing penyelenggara dan
  atau instansi yang berwenang dalam
  penyelenggaraan haji (Muassasah, Maktab,
  Majmuah, Konsulat Jenderal, Kabid Haji dan
  Kadaker).