ISU-ISU HUKUM DALAM E-COMMERCE

1
ISU-ISU HUKUM DALAM E-COMMERCE E-CONTRACT
2
Isu-Isu Hukum Dalam E-Commerce dan E-Contract

• Adanya permasalahan-permasalahan baik yang
  bersifat teknis maupun yuridis. Permasalahan
  teknis adalah permasalahan reliabilitas teknologi
  elektronik itu sendiri sebagai core technology
  beserta piranti-piranti pendukungnya dalam
  hubungannya dengan penggunaannya sebagai media
  niaga. Permasalahan non teknis adalah
  masalah-masalah yang berkaitan dengan
  implikasi-implikasi yang terlahir dari
  pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia
  perdagangan (M. Arsyad Sanusi, E-Commerce Hukum
  dan Solusinya)
• Karakter internet atau cyber space yang bersifat
  global atau universal, maka permasalahan-permasala
  han yang timbul pun memiliki kecenderungan untuk
  juga berkarakter global dan universal. Contoh
  permasalahan Hukum Perdata Internasional.
• Permasalahan dalam e-commerce dikategorikan ke
  dalam dua kelompok, yaitu permasalahan yang
  bersifat substantif dan permasalahan yang
  bersifat prosedural.

3
Permasalahan Substantif

• Masalah Keaslian, Keotentikan dan Integritas Data
• Data message merupakan landasan utama
  terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik
  kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan
  ketentuan-ketentuan kontrak (terms and condition)
  atau substansinya.
• Beberapa teknik untuk menjamin keotentikan data
  dan integritas data message, yaitu teknik
  kriptografi (cryptography) dan tanda tangan
  elektronik (electronic signature).

4
KRIPTOGRAFI

• Suatu teknik pengamanan serta penjaminan
  keotentikan data yang terdiri dari dua proses,
  yaitu eknripsi (encryption) dan deskripsi
  (descryption)

5
ENKRIPSI

• Suatu proses yang dilakukan untuk membuat suatu
  data menjadi tidak dapat terbaca oleh pihak yang
  tidak berhak karena data-data tersebut telah
  dikonversikan ke dalam bahasa sandi atau
  kode-kode tertentu.

6
DESKRIPSI

• Merupakan kebalikan dari Enkripsi, yaitu
  merupakan proses menjadikan suatu data atau
  informasi yang telah di-enkripsi menjadi bisa
  terbaca oleh pihak yang berhak.

7
Suatu tanda tangan secara umum harus dapat
menjalankan sejumlah fungsi sebagai berikut

• Mengidentifikasi penandatangan
• Memberikan kepastian tentang keterlibatan
  seseorang dalam penandatanganan tersebut
• Mengasosiasikan orang tertentu dengan isi
  dokumen
• Menyatakan kepemilikan dokumen pada si
  penandatangan.
• (Adrian Mc Cullaghi, Peter Little, William Cacli)

8
7 Karakteristik yang dimiliki tanda tangan
tradisional

1. Dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama
2. Dapat dikenali dengan mudah oleh pihak ketiga
3. Relatif sulit dipalsukan oleh pihak ketiga
4. Dibubuhkan dan disertakan dalam dokumen sehingga
   keduanya menjadi satu kesatuan
5. Melibatkan proses fisik (penulisan tinta ke atas
   kertas)
6. Sama untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh
   orang yang sama
7. Relatif sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas.

9
Dari perbandingan karakteristik antara tanda
tangan secara umum dan tanda tangan secara
tradisional, maka tanda tangan elektronik dapat
ditolak keabsahannya, karena tidak memenuhi butir
5 dan 7 (melibatkan proses fisik dan kemudahan
untuk dihapus)
10
Namun, menurut para pakar tanda tangan elektronik
harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan
dengan alasn sebagai berikut

1. Tanda tangan elektronik dibubuhkan oleh
   seseorang/beberapa orang yang berkehendak dan
   diikat secara hukum.
2. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau
   dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik
   seperti halnya tanda tangan tradisional.
3. Sifat keamanan yang sama seperti tanda tangan
   tradisional.
4. Unsur niat dapat dipenuhi oleh tanda tangan
   elektronik.
5. Tanda tangan elektronik dapat diletakkan di
   bagian mana saja dari suatu dokumen seperti tanda
   tangan tradisional.

11

• B. Permasalahan Validitas
• Permasalahan substansial lainnya dalam
  e-commerce adalah masalah yang berkaitan dengan
  keabsahan dokumen elektronik yang digunakan dalam
  pembentukan kontrak elektronik serta permasalahan
  kontrak elektronik itu sendiri. Permasalahan
  tersebut erat kaitannya dengan wujud dokumen dan
  tanda tangan elektronik yang cenderung untuk
  tidak tertulis langsung diatas kertas, melainkan
  lebih bersifat abstrak (intangible)

12

• C. Permasalahan yang Bersifat Prosedural-Aplikatif
  
• Masalah Yurisdiksi atau Forum
• Yang dimaksud adalah judicial jurisdiction,
  yang merujuk pada kekuasaan pengadilan untuk
  mengadili kasus-kasus tertentu, dalam hal ini
  kasus- kasus yang berkaitan dengan
  transaksi-transaksi dalam e-commerce maupun
  e-contract.
• Masalah yurisdiksi merupakan masalah krusial
  dan kompleks dalam konteks e-commerce.

13
Pergeseran Paradigma Yurisdiksional Akibat
Lahirnya Internet dan Cyber Space

• Man should not draw. Lines on the land. The
  winds will dim them, the snows will cover them,
  and the train will wash them away
• Intinya, suatu sistem hukum selalu terkait sangat
  erat dengan wilayah khusus mereka yang
  sepenuhnya ditentukan oleh garis-garis batas.
• Namun, kehadiran internet dan e-commerce telah
  membuat batas-batas fisik ruang dan waktu menjadi
  tak lagi memiliki arti (borderless) karena
  kehadirannya memang dirancang untuk itu.

14
Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan
tersebut, Amerika Serikat mengenal adanya dua
tipe yurisdiksi

• Subject Matter Jurisdiction (Kompetensi Absolut)
• Kompetensi Relatif

15
Keberadaan yurisdiksi yang didasarkan atas
keberadaan lokasi server dan/atau sifat dari
website adalah tidak tepat.
16
Amerika Serikat telah memiliki The Long Arm
Statute yang memungkinkan negara ini untuk
memberikan penekanan pada keberlakuan sistem
hukum nasional negaranya untuk dapat berlaku
secara extra territorial ke bangsa-bangsa atau
negara-negara lain.
17
Applicable Law/Choice of Law

• Dalam hal tidak adanya pilihan hukum dalam suatu
  perjanjian atau kontrak, maka hal yang terpenting
  adalah menemukan hukum yang berlaku bagi kontrak
  tersebut. Untuk itu dapat dipergunakan beberapa
  teori sebagai berikut
• Lex loci contractus
• Lex loci solutionis
• The proper law of the contract
• The most characteristic connection

18
Masalah Pembuktian

• Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan
  data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih
  belum biasa digunakan.
• Padahal di beberapa negara seperti Australia,
  Chili, Jepang, China, dan Singapura telah
  memiliki peraturan hukum yang memberikan
  pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang
  sah. Contoh Contract Law of The Peoples
  Republic of China 1999.

19
Aspek Pembuktian Perdata

• Secara perdata, di Indonesia suatu perselisihan
  akan diselesaikan di badan peradilan Indonesia
  (choice of forum) dan dengan hukum Indonesia.
• Hukum Pembuktian Indonesia tercantum di dalam
  Buku IV dari Burgerlijk Wetboek (BW)
• Dalam acar perdata pembuktian lebih bersifat
  formil. Jadi sekiranya ada alat bukti yang
  dipalsukan maka persidangan acara perdata akan
  menunggu diputuskannya kasus pidana tersebut.

20
Aspek Pembuktian Pidana

• Adanya 4 (empat) sistem pembuktian
• Pembuktian berdasarkan keyakinan hukum
  (conviction in time)
• Pembuktian berdasarkan undang-undang secara
  positif (positief wettelijke bewijstheorie)
• Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
  atas alasan yang logis (la conviction raisonnee)
• Sistem pembuktian menurut undang-undang secara
  negatif (negatief wettelijke bewijstheorie)

21
Masalah Etika dan Kebijakan Publik

• Isu-isu hukum dalam e-commerce mencakup
• Masalah privasi
• Kekayaan intelektual
• Masalah kebebasan berbicara
• Masalah pajak
• Perlindungan konsumen

22
Severine Dusolier menyebutkan beberapa
permasalahan dalam perdagangan secara elektronik
anatara lain

• Masalah Hukum Perpajakan
• Masalah Pembayaran Elektronik
• Masalah Hukum Kontrak dan Pembuktian
• Liabilitas/Tanggung Jawab
• Hak Atas Kekayaan Intelektual
• Perlindungan Konsumen
• Permasalahan Privasi
• Hukum Perdata Internasional

23
Isu Hukum e-Commerce dan e-Contract di Indonesia

• Indonesia saat ini sangat membutuhkan suatu
  undang-undang yang akan mengatur tentang
  legalitas kontrak-kontrak bisnis elektronik
  (business e-contract), verifikasi tanda tangan
  elektronik, pengaturan tindak kejahatan cyber
  (cyber crime), dan sebagainya.
• Para pelaku tindak kejahatan tersebut dapat
  dengan mudah lolos dari jerat hukum karena tidak
  adanya aturan hukum dan peraturan
  perundang-undangan yang mengatur permasalahan
  tersebut di Indonesia.

24
Tidak adanya ketentuan hukum dan
perundang-undangan

• Seringkali pengadilan di Indonesia berpandangan
  bahwa karena Indonesia belum memiliki
  undang-undang khusus yang melarang tindakan
  cybersquating sebagai tindakan yang melawan
  hukum, maka terdakwa harus dibebaskan.
• Legalitas Kontrak Elektronik
• Keyakinan/Kepercayaan Konsumen
• Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti
• Meningkatnya Angka Kejadian Cybercrime

25
TERIMA KASIH