KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
LATAR BELAKANG, KONSEP KEPEMERINTAHA, KONSEP
GOOD GOVERNANCE
2
LATAR BELAKANG
2.ADANYA DINAMIKA SISTEM SOSIAL POLITIK
1. ADANYA PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL
POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

• 1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL
• DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA
• SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT,
• SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN
• 2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS,
• BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN
• KEBUTUHAN MANUSIA
• 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
• UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS.
• 4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA ,
  MASYARAKAT
• 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi ?
  persaingan bebas
• kompetensi meningkat
• 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik
  bisnis ?
• arus informasi menembus batas ruang waktu
• 7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup
  
• jadi tuntutan dunia yg mendesak
• 8. Internal Indonesia krisi multidimensi
  (situasi politik tak stabil,
• ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat
  menurun, penegakan
• hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan
  ekonomi lambat,

• 1 Internal Indonesia krisi multidimensi
• (situasi politik tak stabil, ancaman
  disintegrasi,
• kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum
  lemah,
• penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat,
• pengangguran dan kemiskinan meningkat,
• daya saing turun.
• 2. Gerakan mahasiswa ? kekuatan reformasi ?
• ORBA tumbang
• 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999
• 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik
  
• interferences (gangguan/saling pengaruhi)
  
• 2) interplays (keterlibatan) intervensions
  (campur tangan)
• .

PERLU STRATEJI BARU
3
KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI
STRUKTUR
SELEKSI DAN REDUKSI
OPERASIONAL

• PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN ?DAN
  PEMILIHAN YANG TERBAIK

IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN
MENJADI KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG DINMIS,
JARINGAN KOMPLEKS TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,.,
KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI
DENGAN SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI SOSIAL
POLITIK
DARI PENDEKATAN BERAGAM, BIROKRASI KAKU,
HIERARKHIS, OTORITER,
4
KONSEPSI KEPEMERINTAHAN
GOVERNING PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING,
PEMBERIAN PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG
SETIAP HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA
PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.
GOVERNMENT PEMERINTAH CHANGE AGENT AGENT OF
DEVELOPMENT, PEMERINTAHAN NEGARA
PENYELENGGARA PEMBANGUNAN PELAYANAN PUBLIK
PENGERTIAN GOOD DALAM GG A NILAI-NILAI
YANGDIJUNJUNG TINGGI B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM
PENCAPAIAN TUJUAN
GOVERNANCE (WORLD BANK) KEPEMERINTAHAN ADALAH
CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK
MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA
PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS
USED IN MANAGING ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES
FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY) GOVERNANCE
(UNDP) PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK,
EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK
MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA
INGKATAN ( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND
ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATIONS
AFFAIR AT ALL LEELS)
GOOD GOVERNANCE
5
KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS
POLA PEMERINTAHAN
MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA
MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN
KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN
6
GOOD dlm GOOD GOVERNANCE
B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN
A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI
KEMANDIRIAN
KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT
PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASION
AL UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KEADILAN SOSIAL
7
ORIENTASI GOOD GOVERNANCE
LEGITIMACY
PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN
ELEMEN ELEMEN SBB.
ACCOUNTABILITY
SECURING OF HUMAN RIGHTS
AUTONOMY DEVOLUTION OF POWER
PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL
ASSURANCE OF CIVIL CONTROL
8
PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP
UNDP
WORLD BANK
THE EXERCISE OF
THE WAY STATE POWER IN MANAGING ECONOMIC
SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY
POLITICAL
ADMINISTRATIVE AUTHORITY
ECONOMIC
TO MANAGE
NATIONS AFFAIR AT ALL LEVEL
9
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF
WORLD BANK
1 DEMOKRASI
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN
2. PASAR YANG EFISIEN
4 PENCEGAHAN KORUPSI SECARA POLITIK DAN
ADMINISTRASI
3. HINDARI SALAH ALOKASI DANA INVESTASI YANG
LANGKA
6. MENCIPTAKAN LEGAL POLITICAL FRAME WORK
BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN
5 MENJALANKAN DISIPLIN ANGGARAN
10
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
UNDP
A. HUBUNGAN SINEGIS KONSTRUKTIF ANTARA
B. KARAKTERISTIK SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK
PARSIAL
1 PARTICIPATION
3. TRANSPARANCY
2. RULE OF LAW
STATE
4 RESPONSIVENESS
5. EQUITY
6 CONCENSUS ORIENTATION
PRIVATE
7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
COMMUNITY
9 STRATEGIC VISION
8 ACCOUNTABILITY
11
TIGA DOMAIN GOOD GOVERNANCE
S TATE (Pemerintah) Ciptakan
POLITIK HUKUM
yg kondusif
P RIVATE (Swasta) Ciptakan PEKERJAAN
dan PENDAPATAN
COMMUNITY (Masyarakat) Peran aktif positip dlm
kegiatan EKONOMI POLITIK
SOSIAL
S
C
P
12
THE THREE LEGS OF GOVERNANCE
Governance

• ECONOMI C
• GOVERNMENT
• AKTIVITAS EKON.
• DLM NEGERI
• INTERAKSI
• PENYEL. KONOMI
• d. IMPLEMENTASI (EQUITY, QUALITY, POVERTY OF LIFE

ADMINISTRATIVE GOVERNMENT SISTEM PROSES KEBIJAKAN
Political
Governance
Governance
Administrative
Economic
Governance
POLITICAL GOV PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN
UNTUKFORMULASIKEBIJAKAN
13
GOOD GOVERNANCE Aspek Pemerintahan
A. ADMINISTRATIVE COMPETENCE TRANSPARANCY (PEREN
CANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, PENYEDERHANAAN
ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, MODEL ADMINISTRASI,
INFORMASI)
B HUKUM KEBIJAKAN ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN
SOSIAL-POLITIK- EKONOMI)
C DESENTRALISASI REGIONAL DEKONSENTRASI DALAM
DEPARTEMEN
D CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF (MEKANISME
PASAR, PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH
DAN KECIL SEKTOR SWASTA, DEREGULASI, KEMAMPUAN
PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO)
14
GOOD GOVERNANCE Indikator Keberhasilan
B. SECARA KHUSUS INDONESIA BERDASARKAN TUJUAN
REFORMASI (TAP MPR 8/98)
A SECARA UMIUM
3 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
2. TERPENUHINYA KEDAULATAN RAKYAT
1 MENGATASI KRISIS EKONOMI (STABILITAS
MONETER TERCAPAI)
4 MELETAKAN DASAR KERANGKA AGENDA REF.-BANG.
TUJUAN PEMBANGUNAN (QUALITY OF LIFE0 TERCAPAI
A) .SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT
B) BERBANGSA, BERNEGARA, PARTISIPASI POLITIK RAKYA
T--- STABILITAS POLITIK
15
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN
AKHIR 1960-AN ILMU NEGARA DAN
PEMBANGUNAN (KETATALAKSANAAN, AGENT OF CHANGE,
PERENC. PEMBANG. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PELAKSAN
AAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
TAHUN 1950-AN ILMU ADMINISTRASI
NEGARA(KEPEMIMPINAN PADA APARATUR PERUMUSAN
KEBIJAKAN KEBUDAYAAN, SDM APARATUR,
KETATA- LAKSANAAN)
MASA HINDIA BELANDA ILMU PEMERINTAH (SEMUA
DIATUR PEMERINTAH)
16
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN d. Awal 1980an Reinventing
Government
1. CATALYTIC GOVERNMENT STEERING RATHER
THAN ROWING
2 COMMUNITY OWNED GOVERNMNT EMPOWERING THAN
SERVING
3. COMPETITIVE GOVERNMENT INJECTING
COMPETITION INTO SERVICES
4 MISSION DRIVEN GOVERNMENT TRANSFORMING
RULE-DRIVEN ORGANIZATION
5. RESSULT ORIENTED GOVERNMENT FUNDING OUTCOME,
NOT INPUT
17
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN d. AWAL 1980an REINVENTING
GOVERNMENT
6, 6. CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT MEETING THE NEED
OF CUSTOMER, NOT BUREAUCRACY
8. ANTICIPATORY GOVERNMENT PREVENTING RATHER
THAN CURE
7 ENTERPRISING GOVERNMENT EARNING RATHER THAN
S PENDING
10 MARKET ORIENTED GOVERNMENT
LEVERAGING CHANGE THROUGH MARKET
9. DECENTRALIZED GOVERNMENT FROM HIERARCHY TO
PARTICIPATION AND TEAM WORK
18
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
Perkembangan Manajemen Pemerintahan Pembang e.
Awal 1990an Banishing Bureaucracy (Fives C)
YANG TERDIRI ATAS
1 THE CORE STRATEGY KEJELASAN KEGUNAAN DAN TUJUAN
2. THE CONSEQUENCES STRATEGY KONSEKUENSI KINERJA
3. THE CUSTOMER STRATEGY PELANGGAN
SEBAGAI PENGENDALI
4. THE CONTROLL STRATEGY KONTROL DARI
ATAS KETENGAH
5. THE CULTURE STRATEGY MENDORONG BUDAYA
KEWIRAUSAHAAN ,INOVATIF, KREATIF
19
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
Perkembangan Manajemen Pemerintahan Pembang f.
Akhir 1990an Good Governanace Sejalan perkemb.
Demokrasi dan Pasar Bebas ? tumbuh kebersamaan 3
unsur partnership dalam GOVERNANCE
STATE
PRIVATE SECTOR
COMMUNITY
20
POSISI INDONESIA
Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah China
dan Vietnam (88 software bajakan) Terkorup ke-6
di dunia dari 142 negara atau ke-2 setelah
Myanmar di Asia Tenggara (International
Transfarancy 2005) Peringkat 102 Kebebasan Pers
(Worldwide Press Freedom, 2005)
21
POSISI INDONESIA
Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment
ranking 138 dari 140 negara (diatas Gabon dan
Suriname) World Invesment Report 2003 Human
Development Report 2006 (UNDP) 118 dari 175
negara (dibawah Filipina, China dan
Vietnam) Country Risk 150 dari 185 negara
(dibawah Afganistan, Burundi, dan Somalia)
(Economist Intelligence Unit, World Market
Research Center, Moodys Investor Service,
Standard Poors
22
BRAND IMAGE

1. Membangun daya tarik bagi pelanggan
2. Memasarkan dan menawarkan produk/layanan
3. Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan
   melalui BRANDING
4. Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan
   pengakuan dan reputasi melalui proceived value
   dari pelanggan
5. Brand adalah aset stratejik

23
BRAND IMAGE

• NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND IMAGE
  (CITRA DIRI)
• Jerman Bidang precision engineering
• Jepang Produsen elektronik rumah tangga
• Singapura Pemerintah yang sangat probisnis
• Thailand Produsen buah-buahan
• 5. China Produk murah
• 6. USA Polisi dunia
• 7. Indonesia?? KULI, //

TKW
KORUP
PEMBAJAK
MISKIN
24
BRAND IMAGE
Bodoh
Malas
Miskin
Pekerja
25
PERUBAHAN DUNIA

• DYNAMIC
• 2. TURBULENT

PRAHALAD IF YOU DONT LEARN, YOU DONT CHANGE IF
YOU DONT CHANGE, YOU DIE LEARN OR DIE
26
PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL

1. PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI
2. DESENTRALISASI PEMERINTAHAN
3. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
   (GOOD GOVERNANCE)
4. PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE KOMPETENSI)
5. GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI
6. EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI

27
PERSAINGAN PEREBUTAN PANGSA PASAR
PANGSA PELUANG
KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING 1. GAGAL KELUAR
DARI KUNGKUNGAN MASA LALU sulit meninggalkan
paradigma lama dalam menyiasati strateji
organisasi saat ini 2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA
DEPAN gagal mengembangkan proses pembelajaran
kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti
sebagai bagian dalam menciptakan masa depan
28
PROFESINALISME SDM

• CIRI-CIRI
• MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN DAPAT MEMANDANG
  MASA DEPAN
• MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA
• MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN
  SPORTIF
• MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI
• SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT

29
KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK

1. KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (TIMING
   AND KNOW HOW)
2. BIAYA DAN KUALITAS (COST AND QUALITY)
3. KEKUATAN ORGANISASI UNTUK MENGHALANGI PESAING
   (STRONG HOLDS)
4. KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS)

30
KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN

1. KUALITAS PELAYANAN
2. KETEPATAN WAKTU
3. KERAMAHAN DALAM PELAYANAN
4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI
5. TRANSPARAN (BIAYA PROSEDUR)

31
TRANSFORMASI MANAJEMEN
VISI APA YANG INGIN DICAPAI?
MISI BAGAIMANA MENCAPAI VISI ?
KOMPETENSI BAGAIMANA MENINGKATKANNYA ?
PERUBAHAN BAGAIMANA MENGATASINYA ?
BAGAIMANA MAMPU BERKOMPTISI ?
KINERJA BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG
DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD ?
32
DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA
RESPONSIVENESS KESEDIAAN MEMBANTU PELANGGAN
DAN MELAYANI TEPAT WAKTU
RELIABILITY KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/ MELAKUKAN
PELAAYANAN SECARA HANDAL
ASSURANCE JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN,
KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN, PROFESIONALISME,
PEMBERI LAYANAN.
TANGIBLE PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN PERSONIL,
ALAT KOMUNIKASI DSB,
EMPATHY MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH KEPADA
PELANGGAN
33
REENGINEERING CORPORATION
DAHULU PASAR MILIK PRODUSEN PRODUK SEPERTI
APAPUN AKAN TERSERAP, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI
ALTERNATIF LAIN
SEKARANG ADA 3 KEKUATAN
CHANGE
CUSTOMERS
COMPETITION
PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN PERMINTAAN
34
REENGINEERING BIROKRASI
DAHULU PELAYANAN MILIK BIROKRASI PELAYANAN
SEPERTI APAPUN DITERIMA, PELANGGAN TIDAK
MEMILIKI KEKUATAN
SEKARANG ADA 3 KEKUATAN
CHANGE
CUSTOMERS
COMPETITION
BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN KEPUASAN PELANGGAN
35
EKSPEKTASI PELANGGAN
PENILAIAN PELANGGAN TERHADAP LAYANAN YANG DIBERIKA
N
LAYANAN YANG DIHARAPKAN PELANGGAN
TINGKATLAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMENUHI
EKSPEKTASI PELANGGAN
36
BUDAYA ORGANISASI
SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG MENGARAHKAN
SELURUH ANGGOTA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN MASA
DEPAN YANG MENJANJIKAN A.L.
MEMBANGUN VISI
BERPENAMPILAN
MENYELESAIKAN MASAALAH
BERSIKAP
MENGAMBIL KEPUTUSAN
37
REKAYASA BUDAYA ORGANISASI
SEBAGAI BAGIAN STRATEJI ORGANISASI UNTUK MERAIH
TUJUAN
BUDAYA ORGANISASI
TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR DAN STRATEJI
ORGANISASI AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL
STRATEJI ORGANISASI MENCAPAI TUJUAN
STRUKTUR ORGANISASI YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN ORGA
NISASI
KULTUR TINDAKAN YANG BENAR UNTUK MENCAPAI TUJUAN
38
SIKAP DAN PERILAKU DALAM MEMBANGUN BUDAYA
ORGANISASI

• MENUMBUHKAN
• BUDAYA KUALITAS
• -DAN KESADARAN BIAYA
• -SERTA KETEPATAN WAKTU
• 2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN
• 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM
• 4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR

39
BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS

1. MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA ORTGANISASI
2. SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK KEDALAM
   MAUPUN KELUAR
3. DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN AKREDITASI OLEH
   MASYARAKAT
4. SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH PELUANG
   (LOKAL, RAEGIONAL, DAN INTERNASIONAL)

40
AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA

1. PERENCANAAN STRATEJIK
2. MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA
3. PENGEMBANGAN SISTEM PENGUMPULAN DATA
4. PENYEMPURNAAN TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA
5. PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN

41
ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

• PERSYARATAN
• TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN STAKEHOLDERS
  (PELANGGAN, KARYAWAN, PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN
  PEMEGANG SAHAM)
• SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS)
• ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING
  MENGUNTUNGKAN
• ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI
  STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA.

42
PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN
-
PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIDESENTRALISAIKAN
MASYARAKAT MODEREN
KEPUTUSAN DIDISKUSIKAN
PROSES INTERAKSI SOSIAL
PEMERINTAHAN/ ORGANISASI
ELEMEN MASYARAKAT/ ANGGOTA ORGANISASI
MASYARAKAT/ ANGGOTA DENGAN PEMERINTAH/ ORGAN
EKUILIBRIUM KEPENTINGAN ANTARA
PERSOALAN PEMERINTAHAN/ ORGANISASI
43
KOMITMEN DAN KONSISTENSI

KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN
KOMITMEN
PENEGAKAN ATURAN/ HUKUM
VISI DAN MISI
KOMITMEN
KONSISTENSI
AKUNTABILITAS
44
ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI
KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START
KEGEMARAN MULAI DARI PERBEDAAN
(PERSAMAAN?) TIDAK MEMILIKI MODAL
TEKNOLOGI FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI
BELUM OPTIMAL POLITIK DIANGGAP
IDENTIK DENGAN KOLEKSI KEKUASAAN,
PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN
UNTUK KEBAIKAN PUBLIK KOMPETISI DIANGGAP
MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l
45
KEGAGALAN KOMPETISI
ORANG YANG BERPIKIR TETAPI TIDAK PERNAH
BERBUAT ORANG YANG BERBUAT TETAPI
TIDAK PERNAH BERPIKIR
46
PERBEDAAN ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL
BAGAI MEMBACA BUKU ORANGA SUKSES MEMBACA
BUKU SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI MAKA DITEMUKAN
YANG DI CARINYA ORANG GAGAL BERHENTI MEMBACA
BUKU PADA LEMBARAN BERIKUTNYA SEBELUM DITEMUKAN
YANG DICARINYA
47
ORANG GAGAL (THOMAS EDISON)
KEBANYAKAN ORANG GAGAL ADALAH ORANG YANG TIDAK
MENYADARI BETAPA DEKATNYA MEREKA KE TITIK
SUKSES SAAT MEREKA MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH
48
SUKSES
VISI / CITA-CITA ( DOA) ACTION
49
KEGAGALAN
VISI / CITA-CITA ( DOA) tanpa
ACTION Atau ACTION tanpa VISI / CITI-CITA
(DOA)
50

SUKSES ORGANISASI
SUKSES AKUNTABILITAS KOMPETENSI
KOMPETISI RENSTRA
51
ETOS KERJA
Totalitas kepribadian
Ekpresi
Cara pandang
52
MANAJEMEN SPIRITUAL ETOS KERJA
Relationship (silaturahmi)
(sharing, caring, fairing)
Equipping (dukungan)
Attitude (sikap)
Leadership (kepemimpinan)
53
NEW BRAND IMAGE
BODOH
PANDAI DAN TERAMPIL
Malas
KREATIF DAN INOVATIF
Miskin
KAYA DAN SEJAHTERA
Pekerja
Wirausahawan
54
TERIMA KASIH
Your Text Here
WASSALAM W.W.