Penggolongan Bank

1
Penggolongan Bank

• Bank Sentral/Bank Indonesia (BI)
• Status BI
• a. Lembaga Negara Yang Independen
• BI memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan
  tugasnya dan untuk menjamin independensi,kedudukan
  BI berada di luar Pemerintah RI.
• b. BI sebagai Badan Hukum
• UU no.23 Tahun 1999 merupakan dasar hukum BI
  sebagai Badan Hukum. BI berwenang menetapkan
  peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai
  dengan tugas dan wewenangnya.
• c. Kedudukan BI Dalam Struktur Ketatanegaraan RI
• BI mempunyai kedudukan khusus dalam sturktur
  ketatanegaraan RI. Kedudukan BI berada diluar
  pemerintah.Dalam pelaksanaan tugasnya, BI
  mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta
  pemerintah.

2
Tujuan dan Tugas BI

• Tujuan BI
• Dalam UU no.23 tahun 1999 tugas BI adalah
  mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
• Tugas BI
• 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
• gt operasi Pasar Terbuka gt
  Penetapan Cadangan Wajib Minimum
• gt Pengaturan Kredit Pembiayaan gt Penetapan
  Tingkat Diskonto
• 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem
  Pembayaran
• gt Pengaturan dan Pebyelenggaraan Kliring
  serta Penyelesaian Akhir Transaksi
• gt Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang
• 3. Mengatur dan Mengawasi Bank
• gt Memberikan dan mencabut izin usaha bank
• gt Memberikan izin pembukaan, penutupan,
  pemindahan kantor bank
• gt Memberikan persetujuan atas
  kepemilikan dan kepengurusan bank
• gt Memberikan izin kepada bank untuk
  menjalankan kegiatan-kegiatan usaha

3
BI Sebagai Lender of The Last Resort (LoLR)

• Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring
  pengaman sistim keuangan 
• Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank
  Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola
  krisis guna menghindari terjadinya
  ketidakstabilan sistem keuangan.
• Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan
  likuiditas pada kondisi normal maupun krisis.
• Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang
  menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi
  memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik.
• Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan
  pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas
  temporer namun masih memiliki kemampuan untuk
  membayar kembali.
• Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR,  BI
  harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh
  karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan
  persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam
  penyediaan likuiditas tersebut.

4
HUBUNGAN BI DENGAN PEMERINTAH

• BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG KAS PEMERINTAH
• UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH BI DAPAT MENERIMA
  PINJAMAN LUAR NEGERI, MENATAUSAHAKAN SERTA
  MENYELESAIKAN TAGIHAN DAN KEWAJIBAN KEUANGAN
  PEMERINTAH THD PIHAK LUAR NEGERI
• PEMERINTAH WAJIB MEMINTA PENDAPAT BI DAN ATAU
  MENGUNDANG BI DALAM SIDANG KABINET YANG MEMBAHAS
  MASALAH EKONOMI, PERBANKAN DAN KEUANGAN YANG
  BERKAITAN DG TUGAS BI

5

• 4.MEMBERIKAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN KEPADA
  PEMERINTAH MENGENAI RAPBN SERTA KEBIJAKAN LAIN YG
  BERKAITAN DEGAN TUGAS DAN WEWENANG BI
• 5.DALAM HAL PEMERINTAH MENERBITKAN SURAT HUTANG
  NEGARA, PEMERINTAH WAJIB TERLEBIH DAHULU
  BERKONSULTASI DEGAN BI DAN DPR

6

• 6. BI DAPAT MEMBANTU PENERBITAN SURAT HUTANG
  NEGARA YG DITERBITKAN PEMERINTAH
• 7. BI DILARANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA PEMERINTAH

7
Bank Umum

• Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa
  dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam
  pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara
  konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
• Bank umum merupakan Agent Of Development yang
  bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
  ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
  peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
• Sesuai SK Direksi BI no.32/33/KEP/DIR-12 Mei 1999
  Modal Disetor untuk mendirikan Bank Umum
  ditetapkan Sekurang-kurangnya 3 Trilyun Rupiah.
• Kegiatan Usaha Pokok Bank Umum diantaranya adalah
  
• 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
  simpanan
• 2. Memberikan kredit
• 3. Menerbitkan Surat Pengakuan Utang
• Selain Usaha yang diizinkan, terdapat usaha-usaha
  yang dilarang bagi Bank Umum,antara lain usaha
  perasuransian

8
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

• BPR adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam
  lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan
  kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau
  prinsip syariah.
• Usaha yang dilarang bagi BPR
• 1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta
  dalam lalu lintas pembayaran
• 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
• 3. Melakukan penyertaan modal
• 4. melakukan usaha perasuransian
• Modal Disetor untuk BPR (SK Direksi BI
  no.32/35/KEP/DIR 12 Mei 1999)
• 1. 2 (Dua) Milyar Rupiah untuk di wilayah
  pendirian DKI Jakarta, dan Kabupaten/Kotamadya
  Tangerang,Bogor, Bekasi, Karawang.
• 2. 1 (satu) Milyar Rupiah untuk di wilayah
  pendirian Ibukota Provinsi di luar wilayah yang
  disebutkan dalam huruf (1)
• 3. Lima Ratus Juta Rupiah untuk di wilayah
  pendirian di luar wilayah yang disebut dalam
  huruf (1) dan (2)

9
Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

• Sejarah Singkat Bank Syariah
• Awal mula dilakukan di Pakistan dan Malaysia
  tahun 1940-an
• Mesir pada tahun 1963, kemudian diikuti
  negara-megara Arab lainnya
• Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam
  melaksanakan sistem perbankan syariah secara
  nasional.
• Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia
  merupakan hasil kerjasama tim Perbankan MUI yaitu
  dengan dibentuknya PT.Bank Muamalat tanggal 1
  Nopember 1991
• Bank berdasar prinsip syariah adalah Bank umum
  syariah dan BPR syariah yang beroperasi sesuai
  dengan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata
  lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya
  mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam.
• Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah
  adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam
  antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau
  kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
  syariah.

10

• Pengertian Riba
• Riba menurut istilah bahasa Arab berarti
  tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbu
  sebagaihan.
• Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan
  tambahan (premium) sebagai syarat yang dibayarkan
  oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain
  pinjaman pokok.
• Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama
  dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha.

11

• Jenis-jenis Riba
• Dalam fiqih muamalah setidaknya dikenal dua macam
  riba
• Riba Al-Nasiah
• Istilah Nasiah berasal dari nasaa yang berarti
  penundaan yang mengacu kepada penanggulangan
  waktu penyerahan atau penerimaan jenis barang
  ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.
• Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan,
  perubahan, premi, atau tambahan antara yang
  diserahkan saat ini dengan yang diserahkan
  kemudian.
• b. Riba al-Fadl
• Riba al-fadl adalah pertukaran antara
  barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran
  yang berbeda, atau dengan kata lain riba al-fadl
  muncul dalam perdagangan yang tidak adil dan
  merugikan salah satu pihak.

12

• Fatwa Mengenai Riba di Indonesia
• Dua ormas Islam berpengaruh di Indonesia yaitu
• a.Majlis Tarjih Muhammadiyah
• Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Quran
  dan As-Sunnah.
• Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank
  tanpa riba hukumnya halal.
• Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara
  kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang
  selama ini berlaku , termasuk perkara musytabihat
  (dianggap diragukan).
• Koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah,
  karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan
  pinjam bukan termasuk riba denagn catatan,
  hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak
  melampaui laju inflasi.

13

• b.Lajnah Bahsul Masail Nahdhatul Ulama
• Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank
  riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
  Pendapat ini dengan beberapa variasi keadaan
• Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan
  riba, sehingga hukumnya haram
• Bunga tersebut sama dengan riba sehingga hukumnya
  haram. Akan tetapi,boleh dipungut sementara
  sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga
  belum beroperasi.
• Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank
  dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Pendapat
  ini juga dengan beberapa variasi keadaan
• Bunga konsumsi sama dengan riba ,hukumnya haram.
• Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya
  halal.
• Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak
  sama dengan riba, hukumnya halal.
• Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan
  dibank, hukumnya boleh.

14
Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah

• Wadiah (Titipan/ Simpanan)
• Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak
  lain,baik perorangan maupun badan hukum yang
  harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si
  penitip menghendaki.
• Mudharabah (Bagi Hasil)
• Adalah akad kerjasama antara dua pihak,dimana
  pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak
  lain menjadi pengelola.Keuntungan dibagi menurut
  kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
• 1. Mudharabah Muthlaqah merupakan kerjasama yang
  cakupannya lebih luas karena tidak dibatasi
  waktu,spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
• 2. Mudharabah Muqayyadah. Dimana pihak lain
  dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah
  bisnis.
• Musyarakah (Penyertaan)
• Adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk
  melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak
  memberikan dana dengan kesepakatan bahwa
  keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama
  sesuai kesepakatan.

15
Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah

• Ijarah (Sewa Beli)
• Adalah Pemberian kesempatan kepada penyewa untuk
  mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka
  waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah
  disepakati.
• Salam (Pembiayaan di muka)
• Yaitu Pembelian barang yang diserahkan kemudian
  hari,sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
  Prinsip yang dianut adalah harus diketahui
  terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang
  dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk
  uang.
• Istishna (Pembiayaan Bertahap)
• Merupakan bentuk khusus dari akad Salam.
  Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli
  dan produsen.Kedua pihak harus sepakat terlebih
  dulu tentang harga dan sistem pembayaran.
• Hiwalah (Anjak Piutang)
• Merupakan pengalihan utang dari orang yang
  berutang kepada orang lain yang wajib
  menanggungnya.
• Kafalah (Garansi Bank)
• Merupakan jaminan yang diberikan penanggung
  kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
  pihak kedua atau yang ditanggung.

16
Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah

• Rahn (Gadai)
• Merupakan kegiatan menahan salah satu harta
  milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman
  yang diterimanya.
• Sharf (Transaksi Valuta Asing)
• Wardh (Pinjaman Talangan)
• Ujrah (Fee)
• Wardhul Hasan (Pinjaman sosial)
• Adalah Suatu pinjaman lunak yang diberikan atas
  dasar kewajiban sosial semata-mata dan peminjam
  tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal
  pinjaman.

17
Bank Devisa

• Adalah Bank umum, baik bersifat konvensional
  maupun berdasar prinsip syariah yang dapat
  memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam
  dan luar negeri.
• Bank Devisa harus memperoleh Surat Izin dari Bank
  sentral untuk dapat melakukan usaha perbankan.
• Tugas dan Usaha Bank Devisa
• Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar
  negeri
• Melayani pembukaan dan pembayaran L/C
• Melakukan jual beli valuta asing
• Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas
• Membuka dan membayar Traveller Cheque
• Menerima tabungan valas
• Tugas dan Usaha bank devisa baru dapat dilakukan
  apabila telah mempunyai Bank Koresponden di
  negara bersangkutan.
• Bank Koresponden adalah bank devisa yang ditunjuk
  oleh bank responden untuk mewakili dan
  melaksanakan tugas-tugasnya di negara
  bersangkutan.

18
Organisasi Bank

• Organisasi Bank
• Organisasi bank yang terbaik menurut Drs.H.Malayu
  S.P.Hasibuan dengan ciri
• Organisasi Lini dan staf merupakan organisasi
  paling luwes karena sumber perintah dan tanggung
  jawab jelas.
• Pendepartemenan didasarkan atas proses produksi
  (aktivitas) agar hubungan pekerjaan serasi
  terintegrasi dan kontrol internal berlangsung
  baik.
• Struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga
  vertikal agar pembagian kerja jelas.
• Job Description harus ditetapkan secara jelas
  agar tumpang tindih pekerjaan terhindar.
• Adanya Desentralization authority kepada karyawan
  agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah
  dapat ditibngkatkan.
• Penempatan karyawan berdasar pada prinsip the
  right man on the right place sehingga ada
  keefektifan organisasi.
• Rentang kendali untuk setiap bagian harus
  berdasar pimpinan dan volume pekerjaan yang akan
  dikerjakan, biasa berkisar 3 hingga 9 orang.
• Organisasi bank harus dibagi atas Front Liner dan
  Back Office sehingga pelayanan nasabah lebih baik
  dan lebih cepat

19
Evaluasi Organisasi Bank

• Restrukturisasi
• Adalah perubahan struktur suatu organisasi baik
  secara vertikal maupun horisontal agar efektif
  membantu tercapainya tujuan.
• Restrukturisasi Vertikal
• Adalah dengan memperbanyak tingkatan-tingkatan
  suatu organisasi.
• Kebaikannya 1. Rentang kendali relatif sedikit
• 2. Pengendalian karyawan lebih muda
• 3. Koordinasi relatif lebih mudah dan
  lebih baik
• 4. Relationship organisasi lebih kecil
• Keburukannya 1. Tingkatan jabatan banyak,
  tunjangan jabatan bertambah.
• 2. Jalur perintah dan tanggung jawab
  terlalu panjang
• 3. jalur informasi dan komunikasi
  cukup panjang
• 4. Birokrasi semakin banyak.

20

• Restrukturisasi
• Restrukturisasi Horizontal
• adalah perubahan struktur organisasi dengan car
  menambah jumlah bagian atau departemennya.
• Kebaikannya 1. Jalur perintah dan tanggung
  jawab pendek
• 2. Tingkatan jabatan sedikit
• 3. Jalur informasi dan komunikasi
  pendek
• 4. Birokrasi relatif sedikit
• Keburukannya 1. Rentang kendali semakin
  banyak
• 2. Pengarahan dan pengendalian karyawan kurang
  baik
• 3. Koordinasi relatif akan lebih sulit
• Restrukturisasi Kombinasi
• Adalah perubahan struktur organisasi bank yang
  dilakukan dengan cara
  mengkombinasikan perubahan vertikal dan
  horizontal. Cara ini relatif lebih baik karena
  kebaikan-kebaikan dimanfaatkan, sementara
  keburukannya dibuang.

21
Evaluasi Organisasi Bank

• Reorganisasi Bank
• Adalah penyusunan suatu organisasi bank, baik
  anggaran dasar, anggaran rumah tangga,maupun
  struktur organisasinya agar organisasi bank
  tersebut dapat lebih efektif mencapai tujuannya.

22
Merger, Konsolidasi,dan Akuisisi Bank

• Hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS
  bagi bank yang bersifat PT yang dihadiri ¾ bagian
  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
  sah dan disetujui oleh sekurangnya ¾ bagian
  jumlah pemegang saham yang hadir.
• Saat terjadi merger dan konsolidasi, jumlah
  aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20 dari
  jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.

23
Merger Bank

• Adalah penggabungan dari dua bank atau lebih
  dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah
  satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa
  melikuidasi terlebih dahulu.
• 1. Merger Horizontal
• yaitu penggabungan dua bank atau lebih
  dengan status yang sama menjadi satu bank.
• 2. Merger Vertikal
• yaitu penggabungan dua bank atau lebih
  dengan status yang tidak sama menjadi satu bank.
• 3. Merger Konglomerat
• yaitu penggabungan dua bank atau lebih yang
  satu sama lainnya tidak memiliki hubungan secara
  lini.

24

• Konsolidasi Bank
• Adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan
  cara mendirikan bank baru dan membubarkan
  bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih
  dahulu
• Akuisisi Bank
• Adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank
  yang mengakibatkan beralihnya pengendalian
  terhadap bank.

25
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi
Bank

• Pencabutan izin usaha bank dilakukanapabila
  terjadi hal-hal berikut.
• Menurut penilaian BI suatu bank diperkirakan
  mengalami kesulitan yang membahayakan
  kelangsungan usahanya, dan tidakan penyelamatan
  yang dilakukan BI belum cukup mengatasi kesulitan
  yang dihadapi bank.
• Menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat
  membahayakan sistem perbankan
• Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang
  saham.

26
Kegiatan Bank

• Kegiatan Bank Umum
• 1. Menghimpun Dana (Funding)
• kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan
  membeli dana dari masyarakat.dapat dilakuak
  dengan menawarkan berbagai jenis simpanan seperti
  
• Simpanan Giro
• Simpanan Tabungan
• Simpanan Deposito

27
Kegiatan Bank Umum

• Menyalurkan Dana (Lending)
• Kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun
  dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan bank
  melalui pemberian pinjaman(kredit) meliputi
• Kredit investasi
• Kredit modal kerja
• Kredit perdagangan
• Kredit produktif
• Kredit konsumtif
• Kredit profesi

28
Kegiatan Bank Umum

• 3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (Services)
• Merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung
  kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan
  dana.Jasa-jasa yang ditawarkan meliputi
• Transfer
• Kliring
• Inkaso
• Safe Deposit Box
• Kartu Kredit
• Bank Notes
• Bank Garansi
• Bank Draft
• Letter Of Credit
• Traveller Cheque
• Menerima Setoran-Setoran
• Melayani Pembayaran-pembayaran
• Bermain di Pasar Modal

29

• Kegiatan BPR
• Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan
  bank umum, hanya saja jumlah jasa bank yang
  dilakukan BPR jauh lebih sempit
• Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing
• Dalam mencari dana,juga membuka simpanan giro dan
  simpanan deposito namun dilarang menerima
  simpanan dalam bentuk tabungan.
• Dalam hal pemberian kredit lebih diarahkan ke
  bidang-bidang tertentu saja seperi perdagangan
  internasional, penanaman modal asing.
• Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya
  dapat dilakukan selayaknya bank umum yang ada di
  Indonesia.

30
Penggabungan Usaha Bank

• Alasan Penggabungan
• Masalah Kesehatan
• Apabila Bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh
  BI setelah melalui beberapa perbaikan
  sebelumnya,maka sebaiknya bank tersebut melakukan
  penggabungan.
• Masalah Permodalan
• Apabila modal suatu bank dirasakan kecil
  sehingga sulit untuk melakukan perluasan
  usaha,maka bank dapat bergabung dengan satu atau
  beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi
  besar.
• Masalah Manajemen

31
Penggabungan Usaha Bank

• Teknologi dan Administrasi
• Bank yang menggunakan teknologi masih
  tradisional sangat menjadi masalah.Diperlukan
  modal yang tidak sedikit.Jalan keluar yang
  dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank
  yang udah memiliki teknologi canggih.Begitupun
  dalam hal administrasinya sehingga diharapkan
  jadi lebih baik.
• Ingin menguasai Pasar
• Dengan adanya penggabungan dari beberapa
  bank,maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang
  dimiliki bertambah. Tujuan ini untuk
  menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

32
Badan Hukum dan Kerahasiaan Bank

• Izin Pendirian
• Jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang
  baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai
  persyaratan yang telah ditentukan BI.
• Persyaratan yang wajib dipenuhi menurut UU no.10
  tahun 1998 sekurang-kurangnya
• Susunan organisasi dan kepengurusannya
• Permodalan
• Kepemilikan
• Keahlian di bidang perbankan
• Kelayakan rencana kerja
• Di samping izin yang telah diajukan, pemohon
  dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan
  dan yang telah ditentukan.

33

• Bentuk Badan Hukum Bank
• Sesuai UU no.10 tahun 1998 bentuk badan hukum
  Bank umum dapat berupa
• Perseroan Terbatas (PT)
• Koperasi
• Perseroan Daerah (PD)
• Bentuk Badan Hukum BPR sesuai UU no.10 tahun 1998
  dapat berupa
• Perusahaan Daerah (PD)
• Koperasi
• Perseroan Terbatas (PT)
• Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

34

• Pembinaan dan Pengawasan Bank
• Dilakukan oleh BI dengan menetapkan kriteria
  kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan
  modal, kualitas aset, kualitas manajemen,likuidita
  s,rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan
  dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan
  usaha dengan prinsip kehati-hatian.
• Apabila tindakan BI untuk keberlangsungan bank
  tidak mapu mengatasi kesulitan yang dihadapi bank
  dan dapat membahayakan sistem perbankan, maka
  pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank dan
  memerintahkan direksi bank segera
  menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan
  hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

35

• Rahasia Bank
• Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan
  keuangan nasabah dan apabila melanggar, perbankan
  akan dikenakan sanksi.
• Rahasia bank akan gugur apabila kondisi
• Untuk kepentingan perpajakan
• Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah
  diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara.
• Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
• Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank

36

• Sanksi Administratif
• Sanksi diberikan kepada siapa saja yang melakukan
  kegiatan perbankan seperti menghimpun dana tanpa
  izin usaha dari pimpinan BI.
• Sanksi juga diberikan kepada anggota dewan
  komisaris, direksi atau pihak terafiliasi lainnya
  yang dengan sengaja memberikan keterangan yang
  wajib dirahasiakan .