BAB 5 JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1
BAB 5 JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
2

• Jenis anggaran sektor publik
• Anggaran tradisional ciri utamanya bersifat
  line-item dan incrementalism
• Anggaran dg pendekatan New Public Management
  (NPM) adl anggaran yg berorientasi pd kinerja yg
  terdiri dari
• Planning Programming and and Budgeting System
  (PPBS)
• Zero Based Budgeting (ZBB)
• Performance Budgeting
• PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
• Sistem anggaran sektor publik dlm perkembangannya
  mjd instrumen kebijakan multifungsi yg digunakan
  sbg alat utk mencapai tujuan organisasi.
• Tercermin pd komposisi besarnya anggaran yg scr
  lgsg merefleksikan arah tujuan pelayanan
  masyarakat yg diharapkan.
• Anggaran sbg alat perencanaan kegiatan publik
  dinyatakan dlm satuan moneter sekaligus digunakan
  sbg alat pengendalian.
• Fungsi perencanaan pengawasan akan baik jika
  sistem anggaran serta pencatatan penerimaan
  pengeluaran dilakukan dg cermat sistematis.
• Pendekatan utama perencanaan penyusunan
  anggaran sektor publik
• Anggaran tradisional/konvensional
• Anggaran dg pendekatan New Public Management

3

• ANGGARAN TRADISIONAL
• Ciri anggaran tradisional
• Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan
  incrementalism
• Struktur dan susunan anggaran yg bersifat
  line-item.
• Cenderung sentralistis
• Bersifat spesifikasi
• Tahunan dan
• Menggunakan prinsip anggaran bruto
• Anggaran tradisional tidak rnampu mengungkapkan
  besarnya dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan,
  dan bahkan gagal memberikan informasi tentang
  besarnya rencana kegiatan.
• Shg tolok ukur yg dpt digunakan utk tujuan
  pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan
  anggaran.

4

• Incrementalism
• Penekanan tujuan utama pendekatan tradisional
  adl pd pengawasan dan pertanggungjawaban yg
  terpusat.
• Bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah
  atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item
  anggaran yg sdh ada sblmnya dg data tahun sblmnya
  sbg dasar menyesuaikan besarnya
  penambahan/pengurangan tanpa kajian yg
  mendalam/kebutuhan yg wajar.
• Masalah utama anggaran tradisionaln adl tdk
  memperhatikan konsep value for money (ekonomi,
  efisiensi dan efektivitas)
• Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya
  anggaran yg diajukan, bukan pada pertimbangan
  output yang dihasilkan dr aktivitas yg dilakukan
  dibandingkan dg target kinerja yang dikehendaki
  (outcome).
• Cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan
  historis (historic cost of service) tanpa
  memperhatikan pertanyaan sbb
• Apakah pelayanan tertentu yg dibiayai dg
  pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan atau
  masih menjadi prioritas?
• Apakah pelayanan yg diberikan telah terdistribusi
  scr adil merata di antara kelompok masyarakat?
• Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan
  efisien?
• Apakah pelayanan yg diberikan mempengaruhi pola
  kebutuhan publik?
• Akibat konsep historic cost of service adalah
  suatu item, program atau kegiatan muncul lagi dlm
  anggaran thn berikut meski sdh tak dibutuhkan.
  Perubahan menyangkut jumlah rupiah yg disesuaikan
  dg tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan
  penyesuaian lainnya

5

• Line-item
• Struktur anggaran bersifat line-item didasarkan
  atas sifat (nature) dari penerimaan dan
  pengeluaran.
• Tak memungkinkan utk menghilangkan item-item
  penerimaan atau pengeluaran yg sebenarnya sudah
  tidak relevan lagi
• Penilaian kinerja tak akurat, karena tolok ukur
  yg digunakan hanya pada ketaatan dlm menggunakan
  dana yg diusulkan.
• Dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yg
  dimaksudkan utk mengontrol pengeluaran, bukan
  tujuan yg ingin dicapai dg pengeluaran yg
  dilakukan.

6

• Kelemahan anggaran tradisional
• Hubungan yg tak rnemadai (terputus) antara
  anggaran tahunan dg rencana pembangunan jk
  panjang
• Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar
  pengeluaran tak pernah diteliti scr menyeluruh
  efektivitasnya.
• Lebih berorientasi pd input drpd output, shg tak
  dpt sbg alat utk membuat kebijakan dan pilihan
  sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja
  dievaluasi dlm bentuk apakah dana telah habis
  dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
• Sekat antar departemen yg kaku membuat tujuan
  nasional scr keseluruhan sulit dicapai dan
  berpeluang menimbulkan konflik, overlapping,
  kesenjangan, persaingan antar departemen
• Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin
  dan pengeluaran modal/investasi.
• Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran
  tsb tak terlalu pendek, terutama utk proyek modal
  mendorong praktik yg tak sehat (KKN).
  
• Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dg
  informasi yg tak memadai menambah lemahnya
  perencanaan anggaran shg muncul budget padding
  atau budgetary slack.
• Persetujuan anggaran yg terlambat, shg gagal
  memberikan mekanisme pengendalian utk pengeluaran
  yg sesuai, spt seringnya dilakukan revisi
  anggaran manipulasi anggaran.
• Aliran informasi (sistem informasi finansial) yg
  tak memadai yg mjd dasar mekanisme pengendalian
  rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

7

• ANGGARAN PUBLIK DG PENDEKATAN NPM
• Era New Public Management
• Sejak pertengahan tahun 1980-an telah tjd
  perubahan manajemen sektor publik yg drastis dr
  sistem manajamen tradisional yg terkesan kaku,
  birokratis, hierarkis mjd model yg fleksibel
  lebih mengakomodasi pasar.
• Model NPM mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali
  populer tahun 1990-an yg mengalami bbrp bentuk
  inkamasi, mis. munculnya konsep
• managerialism" (Poilit, 1993)
• "market-based public administration" (Lan,
  Zhiyong, and Rosenbloom, 1992)
• "post-bureaucratic paradigm" (Barzelay, 1992)
  dan
• "entrepreneurial government" (Osborne and
  Gaebler, 1992).
• NPM berfokus pd kinerja organisasi, bukan pd
  kebijakan. Konsekuensinya, pemerintah dituntut
  utk melakukan efisiensi, cost cutting kompetisi
  tender.

8

• Salah satu model pemerintahan di era NPM adl
  model pemerintahan Osborne dan Gaebler (1992) yg
  dikenal dg konsep "reinventing government".
  Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan
  Gaebler tsb adl
• Pemerintahan katalis fokus pd pemberian
  pengarahan bukan produksi pelayanan publik.
• Pemerintah milik masyarakat memberdayakan
  masyarakat daripada melayani dg memberikan
  wewenang kpd masyarakat.
• Pemerintah yg kompetitif kompetisi adl
  satu-satunya cara utk menghemat biaya sekaligus
  meningkatkan kualitas pelayanan.
• Pemerintah yg digerakkan oleh misi bukan
  peraturan.
• Pemerintah yg berorientasi hasil berusaha
  mengubah bentuk penghargaan insentif, yaitu
  membiayai hasil bukan masukan.
• Pemerintah berorientasi pd pelanggan
  mengidentifikasi pelanggan ssghnya, menciptakan
  dual accountibility kpd legislatif masyarakat
• Pemerintahan wirausaha mampu menciptakan
  pendapatan tidak sekedar membelanjakan
• Pemerintah antisipatif tidak reaktif ttp
  proaktif (berupaya mencegah drpd mengobati
• Pemerintah desentralisasi dr hierarki menuju
  partisipatif tim kerja. Pengambilan keputusan
  digeser ke tangan masyarakat, asosiasi LSM
• Pemerintah berorientasi pd mekanisme pasar
  perunahan dg mekanisme paar (mekanisme insentif)
  bukan dg mekanisme (sistem prosedur pemaksaan)

9

• PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN
• Era new public management mendorong usaha untuk
  mengembangkan pendekatan yg sistematis dlm
  perencanaan anggaran sektor publik, al
• Teknik Anggaran Kinerja/Performance Budgeting
• Zero Based Budgeting/ZBB
• Planning, Programming Budgeting System/PPBS
• Karakteristik pendekatan baru sistem anggaran
  publik
• Komprehensif/komparatif
• Terintegrasi dan lintas departemen
• Proses pengambilan keputusan yg rasional
• Berjangka panjang
• Spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas
• Analisis total cost benefit (termasuk
  opportunity cost)
• Berorientasi input, output outcome
• Adanya pengawasan kinerja
• ANGGARAN KINERJA
• Anggaran dg pendekatan kinerja menekankan konsep
  value for money pengawasan atas kinerja output
• Dominasi pemerintah dpt diawasi dikendalikan
  mll internal cost awareness, audit keuangan
  kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal
• Sistem anggaran kinerja mrp sistem yg mencakup
  penyusunan program tolok ukur kinerja sbg
  instrumen utk mencapai tujuan sasaran

10

• ZERO BASED BUDGETING (ZBB)
• Proses implementasi ZBB, tiga tahapan
• Identifikasi unit-unit keputusan
• Penentuan paket-paket keputusan
• Paket keputusan mutually-exclusive adl
  paket-paket keputusan yg memiliki fungsi yg sama
• Paket keputusan incremental merefleksikan
  tingkat usaha yg berbeda
• Meranking dan mengevaluasi keputusan
• Keunggulan ZBB
• Jika ZBB dilaksanakan dg baik maka dpt
  menghasilkan alokasi sumber daya scr lebih
  efisien
• ZBB berfokus pada value for money
• Memudahkan identifikasi tjdnya inefisiensi
  ketidakefektivan biaya
• meningkatkan pengetahuan motivasi staf
  manajer
• Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah
  dlm proses penyusunan anggaran
• Mrp cara yg sistematik utk menggeser status quo
  mendorong organisasi utk selalu menguji
  alternatif aktivitas pola perilaku biaya serta
  tingkat pengeluaran
• Kelemahan ZBB
• Time consuming, terlalu teoritis tak praktis,
  membutuhkan biaya besar, hasilkan kertas kerja
  yg menumpuk krn pembuatan paket keputusan
• ZBB cenderung menekankan manfaat jk pendek
• Implementasi ZBB membutuhkan teknologi maju
• Masalah terbesar ZBB adl proses meranking
  mereview paket keputusan yg mrp pekerjaan
  melelahkan membosankan shg dpt mempengaruhi
  keputusan

11

• PLANNING, PROGRAMMING BUDGETING SYSTEM (PPBS)
• PPBS adl teknik penganggaran yg berorientasi pd
  output tujuan, penekanan utamanya adl alokasi
  sumber daya berdasrkan analisis ekonomi
• Proses Implementasi PPBS
• Tahapan implementasi PPBS sbb
• Menentukan tujuan umum organisasi tujuan unit
  organisasi dg jelas
• Mengidentifikasi program kegiatan utk mencapai
  tujuan
• Mengevaluasi berbagai alternatif program dg
  menghitung cost-benefit
• Pemilihan program yg memiliki manfaat besar dg
  biaya kecil
• Alokasi sumber daya ke setiap program yg
  disetujui
• Program yg disusun hrs terkait dg tujuan
  organisasi tersebar ke seluruh bagian
  organisasi
• Karakteristik PPBS
• Berfokus pd tujuan dan aktivitas program untuk
  mencapai tujuan
• Berorientasi masa depan shg scr eksplisit
  menjelaskan implikasi thdp tahun anggaran yad
• Mempertimbangkan semua biaya yg terjadi
• Analisis scr sistematik atas berbagai alternatif
  program, meliputi
• identifikasi tujuan
• identifikasi scr sistematik alternatif program
  utk mencapai tujuan
• estimasi biaya total setiap alternatif program
• estimasi manfaat/hasil yg ingin diperoleh dr
  setiap alternatif program

12

• Kelebihan PPBS
• Memudahkan pendelegasian tgg jwb dr manajemen
  puncak ke menengah
• Dlm jk panjang mengurangi beban kerja
• memperbaiki kualitas pelayanan mll pendekatan
  sadar biaya (cost consciousness/aareness) dlm
  perencanaan program
• Lintas departemen shg meningkatkan komunikasi,
  koordinasi kerja sama antar departemen
• Eliminasi program overlapping atau bertentangan
  dg pencapaian tujuan
• Aplikasikan teori marginal utility mendorong
  alokasi sumber daya optimal
• Kelemahan PPBS
• Membutuhkan sistem informasi canggih,
  ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan
  staf yg berkapabilitas tinggi
• Membutuhkan biaya besar krn membutuhkan teknologi
  yg canggih
• Scr teori bagus, ttp sulit mengimplementasikan
• Abaikan realitas politik organisasi sbg
  kumpulan manusia yg kompleks
• Teknik anggaran yg statistically oriented shg
  kurang tajam mengukur efektivitas program hanya
  tepat mengukur bbrp program ttt
• Pengaplikasiannya menghadapi masalah teknis
  sulit mengalokasikan biaya krn sifat
  kegiatan/program yg lintas departemen. Sementara
  itu sistem akuntansi berdasarkan departemen bukan
  program

13

• Masalah utama penggunaan ZBB PPBS
• Bounded rationality keterbatasan dlm
  menganalisis semua alternatif untuk melakukan
  aktivitas
• Kurangnya data untuk membandingkan semua
  alternatif, utamanya mengukur output
• Masalah ketidakpastian sumber daya, pola
  kebutuhan di masa yad, perubahan politik
  ekonomi
• Pelaksanaan teknik tsb menimbulkan beban
  pekerjaan yg sangat berat
• Kesulitan menentukan tujuan perankingan
  terutama krn conflict of interest
• Seringkali tak memungkinkan perubahan program scr
  cepat tepat
• Resistance to change berupa hambatan birokrasi
  perlawanan politik
• Pelaksanaannya sering tdk sesuai dengan proses
  pengambilan keputusan politik.
• Pemerintah beroperasi pd situasi yg tdk rasional.