Pendidikan Kewarganegaraan

1
Pendidikan Kewarganegaraan
2
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

• Oleh
• Miftakhul Khairiyah (124254062)
• Fitria Anjar Sari (124254074)
• Imroatul (124254
• Samsul Prayogo (124254

3
(No Transcript)
4
Latar Belakang

• Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
• Sejarahnya dapat dimulai dari UU no 3 tahun
  1945 tentang Kementrian Pertahanan dan Angkatan
  Perang. Kemudian UU no 29 tahun 1954 tentang
  pertahanan negara dari UUDS 1950, pasal 7 tentang
  Pendidikan Pendahuluan Pertahanan rakyat (P3R).
  Tahun 1960 Trikora ada program wajib latih
  mahasiswa atau Walawa.tahun 1967 pasca PKI
  program stabilitas politik dan ekonomi dengan
  mengurangi biaya TNI. Tahun 1973 mulai ada GBHN
  dan 1974 Walawa diganti dengan Pendidikan
  Kewiraan(non fisik) dan program pwerwiwa
  cadangan.UU no2 tahun 1989 pasal 39 tentang
  sistem pendidikan nasional, Kewiraan masuk dalam
  PKn

5
Dasar Hukum

• UUD 1945 pasal 27 (3)
• UUD 1954 pasal 30 (1)
• UUD 1945 pasal 31 (1)
• UU No 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok
  Pertahanan Keamanan Negara pasal 9 (1 dan 2)
• PP 30 tahun 1990 jo Keputusan Mendikbud No
  056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
  Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
  Mahasiswa pasal 9
• UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
  pasal 9 (1 dan 2)
• UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  Nasional pasal 37 (2)

6
Rasional Pendidikan Kewarganegaraan

• Pendidikan merupakan transformasi kognitif,
  afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar
  manusia dapat lebih berdaya dan bermakna bagi
  hidupnya.
• Bagi bangsa Indonesia pendidikan dan pengajaran
  merupakan bagian terpenting dala kehidupan
  berbangsa dan bernegara.
• Proses transformasi dirancang dan dituangkan
  dalam kurikulum MKPK, dengan tujuan agar
  mahasiswa dapat mencapai tujuan pendidikan
  nasional.
• PKn berperan aktif dalam memelihara dan
  membangkitkan rasa cinta tanah air bagi
  mahasiswa, selain itu juga merupakan bagian
  terpenting dalam pembentukan kualitas pada
  mahasiswa Indonesia.

7
Kompetensi yang Diharapkan

• Dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban
  sebagai warga negara terdidik.
• Mampu menguasai pengetahuan dan pemahaman yang
  cukup untuk mengahadapi beragam masalah yang
  berkembang di masyarakat, bebrbangsa dan
  bergenagara.
• Mampu memupuk pola pikir, tingkah laku dan sikap
  yang mencerminkan jiwa patriotisme, rsa cinta
  tanah air untuk negara.
• Mampu berlatih dan terbiasa berfikir utuh
  menyeluruh yaitu penalaran intelektual dalam
  memecahkan persoalan bangsa dan negara.
• Sebagai kader pejuang dan calon pemimpin bangsa
  mampu memperluas cakrawala berfikir.

8
Pemahaman terhadap Bangsa, Negara, Hak dan
Kewajiban Warga Negara

• Depdikbud mendefinisikaan bangsa sebagai berikut.
  1. bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal
  keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan
  berpemerintahan sendiri.
• 2. bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat
  oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka
  bumi.
• Sedangkan Negara adalah organisasi bangsa yang
  terbentuk dari sekelompok atau beberapa kelompok
  manusia yang secara bersama mendiami wilayah
  tertentu di bawah suatu pemerintahan yang
  mengurus tata tertib dan keselamatan bangsa
  tersebut.

9
Hubungan antara Warga Negara dan Negaranya

• 3 Jenis Hubungan antara Warga Negara dengan
  Negaranya yakni
• Hubungan yang bersifat emosional pembekalan
  yang berupa nilai-nilai, sikap dan tingkah laku.
• Hubungan yang bersifat formal pembekalan konsep
  dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
  berbangsa dan bernegara
• Hubungan yang bersifat fungsional pembekalan
  yang mengarah pada peran, fungsi, dan partisipasi
  setiap warga negara dalam bermasyarakat,
  berbangsa, dan bernegara.

10

• Hubungan antara Warga Negara dengan Negara
  Indonesia diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 yakni
  
• Pasal 26
• Pasal 27
• Pasal 28
• Pasal 28 A-J
• Pasal 29
• Pasal 30
• Pasal 31
• Pasal 32
• Pasal 33
• Pasal 34

11
(No Transcript)