Tata Kelola (Governance) BUMN

1
Tata Kelola (Governance) BUMN

• Miko Kamal, PhD
• Principal, Miko Kamal Associates

Jakarta Gedung Istana Pasar Baru Lt. 3 No. 09-B Jl. Pintu Air Raya No. 58-64 Jakarta 10710 www.mkamal.co.id Padang Taman Mangunsarkoro A 6, Lt. 2 Jl. Kismangunsarkoro Padang 25100 miko.kamal_at_mkamal.co.id
2
Definisi of governance

• as the system of laws, rules, and factors that
  control operations at a company (Gilan and
  Starks).
• the system by which companies are directed and
  controlled (the UK Report of 1992).
• a manage a trios among the CEO, the board, and
  the shareholders, each of whom wonders what the
  other two get up to when hes not around
  (Steward).

3
Definisicont.

• The process of controlling management and of
  balancing the interests of all internal
  stakeholders and other parties who can be
  affected by the corporations conduct in order to
  ensure responsible behaviour by corporations and
  to achieve the maximum level of efficiency and
  profitability for a corporation (Du Plessis,
  McConvill and Bagaric).

4
Definisicont.

• A set of rules to regulate the relationship
  among shareholders, company management,
  creditors, government, employees, and internal
  and external stakeholders related to rights and
  obligations or, in order words, a system that
  controls the company. The purpose of corporate
  governance is to create added value for all
  stakeholders Forum for Corporate Governance in
  Indonesia (FCGI).

5
Definisicont.

• Corporate governance is a process and structure
  used by the state-owned enterprises organs to
  improve the success of the business and corporate
  accountability in order to increase shareholder
  value for the long-term while taking into account
  the interests of other stakeholders, based on
  legislation and ethical values (The Indonesian
  governments definition of corporate governance
  focus on SOEs).

6
Kata kunci governance

• Control dan Wonder
• Accountability
• Perusahaan akan dapat mencapai tujuannya apabila
  para pengelola perusahaan menjalankan pekerjaan
  mereka secara bertanggung jawab, di bahwa sistem
  kontrol perusahaan yang berjalan secara efektif.
• Kontrol atau pengawasan adalah tool untuk memaksa
  para pengelola perusahaan untuk bekerja secara
  bertanggung jawab.

7
Karakteristik Kepemilikan Swasta

• Person who holds companys shares is the
  companys principal (Orang yang memegang saham
  perusahaan adalah pemilik perusahaan)--Davies,
  1971.
• Every shares can be transferred, means
  shareholders can put up for sale shares they hold
  whenever they wish (Setiap saham dapat
  dipindahtangankan, artinya pemegang saham dapat
  menjual sahamnya kapan dia mau --Sokol, 2009.

8
Karakteristik Kepemilikan BUMN

• Warga negara suatu negara dianggap sebagai
  pemilik BUMN.
• TAPI,
• Warga negara tidak memiliki tidak memiliki
  kepemilikan langsung terhadap BUMN.
• Kepemilikan warga negara di BUMN tidak bisa
  dipindahtangankan.

9
Perbandingan Kepemilikan Swasta Vs BUMN
Kepemilikan swasta Kepemilikan BUMN
Ditandai dengan jumlah yang dimilikinya di perusahaan Saham dapat dipindahtangankan Tidak ada saham yang dapat ditunjukkan oleh publik (No direct possession over SOEs) Multiple Principal. Saham tidak dapat dipindahtangankan.
10
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

• Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya
  disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh
  atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
  melalui penyertaan secara langsung yang berasal
  dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1
  angka 1 UU No. 19/2003).
• Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut
  Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan
  terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
  seluruh atau paling sedikit 51 (lima puluh satu
  persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
  Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
  keuntungan (Pasal 1 angka 2 UU No. 19/2003).

11
Badancont.

• Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya
  disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang
  modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi
  kriteria tertentu atau Persero yang melakukan
  penawaran umum sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal
  1 angka 3 UU No. 19/2003)
• Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum,
  adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
  dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan
  untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
  dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
  mengejar keuntungan berdasarkan prinsip
  pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka 4 UU No.
  19/2003).

12
Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN(Psl 2 ayat (1)
UU No. 19/2003)

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan
   perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
   negara pada khususnya
2. mengejar keuntungan
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
   penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
   tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
   orang banyak
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang
   belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan
   koperasi
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan
   kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,
   koperasi, dan masyarakat.

13
BUMN Persero

• Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan
  prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan
  terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
  Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
  (Pasal 11 UU N0. 19/2003).

14
Organ Persero

• Rapat Umum Pemegang Saham
• Direksi, dan
• Komisaris
• (Pasal 13 UU No. 19/2003)

15
Kewenangan RUPS(Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No.
19/2003)

1. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh
   saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak
   selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan
   terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya
   dimiliki oleh negara.
2. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak
   substitusi kepada perorangan atau badan hukum
   untuk mewakilinya dalam RUPS.

16
Direksi

• Pengurusan Persero dilakukan oleh Direksi.
• Pengangkatan dan pemberhentian direksi (Pasal 15
  ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003)
• Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan
  oleh RUPS.
• Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS,
  pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan
  oleh Menteri.

17
Komisaris

• Pengawasan Persero dilakukan oleh Dewan
  Komisaris.
• Pengangkatan dan pemberhentian komisaris (Pasal
  27 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003)
• Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris
  dilakukan oleh RUPS.
• Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS,
  pengangkatan dan pemberhentian Komisaris
  ditetapkan oleh Menteri.

18
Persero Terbuka

• Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan
  Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
  1995 UU No. 40/2003sepanjang tidak diatur lain
  dalam peraturan perundang- undangan di bidang
  pasar modal (Pasal 34 UU No. 19/2003).

19
Perum

• Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan
  usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum
  berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
  berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh
  masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan
  perusahaan yang sehat.
• Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai
  maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
  (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat
  melakukan penyertaan modal dalam badan usaha
  lain.
• (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003)

20
Organ Perum

• Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan
  Pengawas (Pasal 37 UU No. 19/2003).

21
Pengangkatan Direksi Perum

• Pengangkatan dan pemberhentian Direksi
  ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme
  dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  (Pasal 44 UU No. 19/2003).

22
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

• Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
  Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
  mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
  undangan (Pasal 56 UU No. 19/2003).
• .

23
Struktur Kepemilikan (Ownership) BUMN

• Source Sam, 2003

Dua Lapis Kepemilikan Pemilik/Principal(s) Pengelola/Agent(s)
Lapis pertama Masyarakat Umum (Voters) Negara (anggota Paremen anggota kabinet)
Lapis kedua Negara (anggota Paremen anggota kabinet) Manajer (pelayan publik di pemerintahan)
24
Beda Kepemilikan Perusahaan Pribadi dan
BUMN(Beyond the principal-agent)
Principal - agent (Pemilik Perusahaan - Manajer) Perusahaan Swasta
Beyond the principal - agent (Companys ultimate owners - Pemerintah) BUMN
Persoalan keagenan BUMN tidak hanya persoalan
antara Pemerintah vs Direksi dan Dewan Komisaris,
TAPI juga per- soalan keagenan publik vs
pemerintah.
25
Resep menyelesaikan persoalan keagenan di BUMN
Resep Umum
PRIVATIZATION
Resep saya
Teori PRINCIPAL-AGENT BUMN PRAKTEK MEMOSISIKAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI WAKIL PUBLIK (PUBLICS REPRESENTATIVE)
26
Resep lebih detail

• 1. Mengurangi kekuasaan Pemerintah terhadap BUMN

Keadaan sekarang Usulan (Proposal)
Pemerintah menunjuk dan memberhentikan Direksi Pemerintah menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris Summary Pemerintah adalah pemilik dan agen BUMN secara bersamaan. Pemerintah HANYA berhak menujuk dan memberhentikan Direksi. Pemerintah tidak memiliki hak untuk menunjuk dan memberhentikan Dewan komisaris. Summary Pemerintah adalah publics agent oleh karena itu Pemerintah berhak menunjuk dan memberhentikan wakilnya (direksi) yang bertugas menjalankan aktivitas keseharian perusahaan.
27
Details cont.

• 2. Board of trustees harus dibuat untuk membuat
  konsep SOEs principal-agent berjalan.
• Posisi Hukum board of trustees (BoT)
• - Sebuah aturan khusus tentang BoT harus dibuat
• - Independen
• - BoT adalah perwakilan publik ketimbang wakil
  pemerintah
• - Model KPK pemilihan komisioner KPK dapat
  dipertimbangkan untuk diadopsi.

28
Details cont.

• Model KPK
• - Anggota BoT dipilih oleh DPR.
• - Panitia seleksi dibentuk oleh Pemerintah.
• - Anggota Panitia seleksi terdiri dari elemen
  masyarakat dan pemerintah.
• - Jumlah anggota panitia seleksi yang berasal
  dari publik harus lebih banyak dari jumlah
  pemerintah.
• - Panitia seleksi harus diketuai oleh anggota
  yang berasal dari masyarakat.

29
Details cont.

• 3. Cross control
• - One institution can control the policies of
  another institution.
• (For example, if the government appointed a
  political party member to an SOEs board of
  directors, then the board of trustees could ask
  for the cancellation of the appointment in the
  district court where the SOE is legally
  domiciled)
• - The domestic courts verdict can only be
  appealed in the Supreme Court.

30
Details cont.

• Gambar 1 model sekarang
  Gambar 2 model yang diusulkan

Government GMoS
Court
Board of Trustees
Government
Board of Commissioners
Board of Directors
Board of Commissioners
Board of Directors