inflasi targeting

1
Independensi Bank Sentral

• Inflasi targetting

2

• Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai
  Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan
  tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah
  undang-undang baru, yait?u UU No. 23/1999 tentang
  Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal
  17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan
  Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009.
• Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan
  sebagai suatu lembaga negara yang independen
  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas
  dari campur tangan Pemerint??ah dan/atau pihak
  lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
  diatur dalam undang-undan

• Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam
  merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan
  wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam
  undang-undang tersebut.
• Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri
  pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank
  Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau
  mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari
  pihak manapun juga.
• Status dan kedudukan yang khusus tersebut
  diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan
  peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter
  secara lebih efektif dan efisien

3
KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

•  Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,
  kedudukan BI sebagai lembaga negara yang
  independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi
  negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan
  Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan
  BI juga tidak sama dengan Departemen karena
  kedudukan BI berada di luar pemerintahan.
• Status dan kedudukan yang khusus tersebut
  diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan
  fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih
  efektif dan efisien.
• Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara
  independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI
  mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik
  dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.
• Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI
  setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi
  tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan
  moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan
  datang.
• Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang
  setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta
  oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan
  realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan
  DPR.
• Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib
  menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

4
Hubungan BI dengan Pemerintah Hubungan Keuangan

• Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah,
  Bank Indonesia membantu menerbitkan dan
  menempatkan surat-surat hutang negara guna
  membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri
  surat-surat hutang negara tersebut.
• Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir
  Pemerintah yang menatausahakan rekening
  Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan
  Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri
  untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.
• Agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar
  terfokus serta agar efektivitas pengendalian
  moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada
  Pemerintah guna mengatasi deficit spending - yang
  selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia
  berdasarkan undang-undang yang lama - kini tidak
  dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

5
Hubungan BI dengan Pemerintah Independensi
dalam Interdependensi

• Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara
  yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang
  bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab
  tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang
  tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan
  ekonomi nasional secara keseluruhan.
• Koordinasi di antara Bank Indonesia dan
  Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang
  membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan
  yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia.
  
• Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat
  meminta pendapat Bank Indonesia.
• Bank Indonesia dapat memberikan masukan, pendapat
  serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai
  Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain
  yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.
• Pemerintah dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur
  Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak
  suara.
• Oleh sebab itu, implementasi independensi justru
  sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja
  yang proporsional di antara Bank Indonesia di
  satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-lembaga
  terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap
  berlandaskan pembagian tugas dan wewenang
  masing-masing.
• BI mempunyai tugas yang dibagi dalam tiga
  keiompok besar Menetapkan dan melaksanakan
  kebijakan moneter. Mengatur dan menjaga
  kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan
  mengawasi bank
• Dalam upaya menetapkan dan melaksanakan
  kebijaksanaan moneter BI berwenang menetapkan
  sasaran laiu inflasi.

6

• Babak baru tersebutjuga ditandai oleh perubahan
  tugas pokok dariberagam sasaran (Multiplier
  objective) menjadi sasaran tunggal (single
  objective).
• Single objective tersebut adalah mencapai dan
  memelihara kestab'lan nii rupiah.
• Dengan ngle objective maka tingkat keberhasilan
  BI dalam menjalankan misinya akan lebih mudah
  diukur dan dipertanggungjawabkan kepada
  masyarakat.
• Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bl diwajibkan
  untuk menetapkan target inflasi yang akan menjadi
  landasan bagi perencanaan dan pengendalian
  sasaran-sasaran moneter.
• Kewajiban Bl hanya terbatas pada Inflasi yang
  dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter
• Sasaran laju inflasi yang juga dikenal di dunia
  intemasional sebagai Inflation Targeting
  bukanlah suatu kebijakan moneter yang baru.
• Target kebijaksanaan moneter ini sebenarnya sudah
  menjadi agenda Bank Sentral di banyak negara di
  dunia, walau Negara sedang berkembang masih
  jarang yang menggunakan sasaran laju inflasi
  tersebut,
• Negara yang dikenal sebagai negara industri telah
  banyak menggunakannya.

7

• Negara-negara yang telah menggunakan sasaran laju
  inflasi sebagai agenda pokok kebijaksanaan
  monetemya antara lain Selandia Baru, Kanada,
  Inggris, Finlandia, Swedia, Australia dan
  Spanyol.
• Tingkat sasaran laju inflasi di negara-negara
  tersebut berkisar antar I dan 4.
• Dan secara umum target-target berhasil dicapai,
  walau dibeberapa negara terjadi inflasi yang
  sedikit lebih tinggi. (RezaY Siregar 1999, 8).
• Wijoyo Santoso dan donny Fajar A. (2000, hal 550
  mengatakan bahwa pada hakekatnya lnflation
  Targeting adalah suatu cara Bakn Sentral untuk
  mcnuntun ekspektasi Inflasi publik agar searah
  dengan target inflasiyang ditetapkan dalam rangka
  meniorong pertumbuhan ekonomi yang
  berkesinambungan dan meningkatkan kesempatan
  kerja.

8
Di Indonesia, disagegasi inflasi IHK tersebut
dikelompokan menjadi

• 1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang
  cenderung menetap atau persisten (persistent
  component) di dalam pergerakan inflasi dan
  dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti
• Interaksi permintaan-penawaran
• Lingkungan eksternal nilai tukar, harga komoditi
  internasional, inflasi mitra dagang
• Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen
• 2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang
  cenderung tinggi volatilitasnya karena
  dipengaruhi oleh selain faktor fundamental.
  Komponen inflasi non inti  terdiri dari
• Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food)
• Inflasi yang dominan dipengaruhi
  oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan
  makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor
  perkembangan harga komoditas pangan domestik
  maupun perkembangan harga komoditas pangan
  internasional.  
• Inflasi Komponen Harga yang diatur
  Pemerintah (Administered Prices)
• Inflasi yang dominan dipengaruhi
  oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga
  Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif
  listrik, tarif angkutan, dll.

9

• Determinan Inflasi
• Inflasi timbul karena adanya tekanan dari
  sisi supply (cost push inflation), dari sisi
  permintaan (demand pull inflation), dan dari
  ekspektasi inflasi.
• Faktor-faktor terjadinya cost push inflation
  dapat disebabkan oleh
• depresiasi nilai tukar,
• dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara
  partner dagang,
• peningkatan harga-harga komoditi yang diatur
  pemerintah (administered price),
• terjadi negative supply shocks akibat bencana
  alam dan terganggunya distribusi.
• Faktor penyebab terjadi demand pull
  inflation adalah
• tingginya permintaan barang dan jasa relatif
  terhadap ketersediaannya.
• Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini
  digambarkan oleh output riil yang melebihi output
  potensialnya atau permintaan total (agregate
  demand) lebih besar dari pada kapasitas
  perekonomian.
• Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi
  dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku
  ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka
  inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.
  Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih
  cenderung bersifat adaptif atau forward looking.

10
Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga
di tingkat produsen dan pedagang terutama pada
saat menjelang hari-hari besar keagamaan
(lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan
upah minimum regional (UMR).M Meskipun
ketersediaan barang secara umum diperkirakan
mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan,
namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari
raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari
komdisi supply-demand tersebut. Demikian halnya
pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula
meningkatkan harga barang meski kenaikan upah
tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong
peningkatan permintaan. 

• Inflatian Targeting meruakan kerangka kebijakan
  monerer yang mengharuskan target inflasi secara
  eksplisit dan diumumkan kepada publik, sehingga
  kebijakan moneter diarahkan sedemikian rupa
  untLrk mcncapai angka infi asi yang ditetpkan.
• Dengan kerangka kerja yang demikian berarti
  inflasion targeting selain memiliki sasaran akhir
  laju inflasi uga menjadi inflasi langsung sebagai
  jangkar kebijakan moneter itu sendiri.
• Adapat efektif dilakukan maka pada setiap awal
  periode program moneter, Bank Sentral harus
  menetapkan dan memberikan komitmen ecara
  eksplisil kepada masyarakat mengenai targett
  inflasi yang akan dicapai dalam suatuperiode
  tertentu.

11

• Secara umum ada beberapa karakterisitik yang
  harus diemban bank sentral jika menerapkan
  kebijakan Inflasi Targeting (IT) , antara lain
• Adanya publikasi mengenai target inflasi kedepan
  pada publik.
• Adanya komitmen untuk menjaga stabilitas harga
  sebagai tujuan utama kebijakan moneter.
• Penggunaan information inclusive strategy, yang
  mana banyak variabel-variabel, tidak hanya
  variabel moneter, digunakan sebagai informasi
  dalam implementasi IT.
• Peningkatan transparansi strategi kebijakan
  moneter
• Peningkatan akuntabilitas dari bank sentral
  tentang pencapaian tujuan IT. (Mishkin, 2000)
• Pemilihan strategi kebijakan IT tentu juga tidak
  terlepas dari cerita sukses beberapa
  Negara-negara maju yang lebih dulu sukses
  mengimplementasikan kebijakan ini.
• Namun cerita sukses tersebut tentunya tidak bisa
  ditelan mentah bagi Negara-negara lain yang ingin
  mengimplementasikan kebijakan IT, hal ini
  disebabkan karena ada perbedaan mendasar antara
  Negara maju dan berkembang.
• Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain
• Lemahnya institusi fiskal di Negara berkembang
• Lemahnya institusi dan sistem keuangan, termasuk
  regulasi dalam implementasi prinsip kehati hatian
  dan supervisi bank
• Rendahnya kredibilitas institusi moneter, dalam
  hal ini bank sentral Currency  substitution and li
  ability dollarization
• 4. Negara berkembang sangat rentan
  terhadap sudden stopkhususnya dalam keluar masuk
  modal. (Mishkin, 2000)

12
 Kerjasama BI dengan Lembaga Lain

• Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak
  bagi keberhasilan tugasnya,
• BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi
  dengan berbagai lembaga negara dan unsur
  masyarakat lainnya.
• Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota
  kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta
  perjanjian-perjanjian, yang ditujukan untuk
  menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas
  antar lembaga serta mendorong penegakan hukum
  yang lebih efektif.

13
Beberapa Kerjasama dimaksud adalah dengan
pihak-pihak sbb

• Departemen Keuangan (MoU tentang Mekanisme
  Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian
  Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI sebagai
  Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar
  negeri Pemerintah, SKB tentang Penatausahaan
  Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka
  penyehatan perbankan)
• Kejaksaan Agung Kepolisian Negara SKB tentang
  kerjasama penanganan tindak pidana di bidang
  perbankan
• Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara
  MoU tentang Pemberantasan uang palsu
• Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM MoU
  bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
• Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun) MoU tentang
  Penyusunan Master Repurchase Agreement (MRA)
• Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur
  Bank Indonesia tentang Koordinasi Pengelolaan
  Uang Negara 

14
Evaluasi Kinerja Kerangka Kebijakan Moneter
Tahun Target Inflasi IHK Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Target Pertumbuhan Base money Nilai Tukar Rupiah per USD (Rata-rata) Pertumbuhan Base money actual (JUB) Inflasi IHK aktual
2000 5-7 3-4 8.3 8238 23.4 9.53
2001 6-8.5 5.0 11-12 10255 15.37 12.53
2002 9-10 3.5-4.0 14-15 9316 5.98 10.03
2003 8-10 3.5-4.0 13 8575 14.25 5.06
15
TIME LAG
16
MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKSANAAN MONETER

• BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang
  mencerminkan sikap kebijakan moneter yang
  ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan
  kepada publik. Lebih lengkapnya, BI Rateadalah
  kebijakan keuangan yang ditetapkan BI setiap
  bulan yang didahului rapat anggota dewan gubernur
  dengan melihat kondisi perekonomian di dalam dan
  luar negeri secara keseluruhan.
• Kemudian sikap BI terhadap kondisi tersebut
  dirumuskan lewat operasi moneter sebagai acuan
  untuk ditetapkannya BI Rate.
• Salah satu faktor utama penetapan nilai BI
  Rate adalah inflasi.
• Harga-harga barang dan jasa akan naik atau turun
  secara umum dan terus-menerus akibat naik
  turunnya inflasi. Penetapan BI Rate akan
  tergantung dari naik turunnya inflasi tersebut.
  Jika inflasi naik, Bank Indonesia
  akan menaikkan BI Rate. Sebaliknya, jika inflasi
  turun, Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate.

• terdapat beberapa perbedaan berkenaan dengan
  besarnya pengaruh uang terhadap perekonomian
  (yakni besamya angka pelipat uang) serta
  bagaimana jal ur pengaruh (mekanisme
  transmisi) perubahan jumlah uang terhadap
  perekonomian.
• Ada beberapa jalur dalam mana perubahan
  jumlah uang mempengaruhi kegiatan ekonomi
  (biasanya kegiatan ekonomi diu kur dengan
  pengeluaran total masyarakat)

17
Jalur Biaya Modal (The Cost
Of Capital Channel)

• Dalam ekonomi Keynes, tingkat bunga
  merupakan penghubung utama antara sektor
  moneter dengan sektor riil.
• Perubahan jumlah uang misalnya, akan
  mempengaruhi tingkat bunga.
• Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi
  investasi atau bahkan mungkin juga
  konsumsi.
• Investasi merupakan bagian dari pengeluaran
  total (agregate expenditure).
• Perubahan dalam pengeluaran total pada
  gilirannya akan mempunyai efek ganda terhadap
  keseimbangan pendapatan nasional.
• Dengan demikian, tingkat bunga yang
  merupakan beaya modal dapat dipandang sebagai
  indikator pengaruh kebijaksanaan
  moneter/sektor moneter terhadap keseimbangan
  pendapatan (sektor riil),

18
Jalur Kekayaan (Wealth Channel)

• Pengaruh perubahan jumlah uang terhadap
  pendapatan nasional dapat juga melalui jalur
  kekayaan. Pengertian keka-yaan biasanya
  meliputi
  
  
• Kekayaan yang berupa barang phisik (rumah,
  tanah dan sebagainya)
• Surat berharga .
• Uang tunai
• Hubungan antara kekayaan dengan pengeluaran
  total (dalam hal ini konsumsi) telah
  dijelaskan oleh Pigou (yang sering disebut
  dengan Pigou effect atau real balance
  effect).
• Real balance effect dapat dijelaskan
  sebagai berikut perubahan nilai uang kas
  riil (real cash balance) baik disebabkan
  oleh karena turunnya harga (dengan jumlah
  uang tetap) ataupun naiknya jumlah uang
  (dengan harga tetap) akan mempengaruhi
  tingkat konsumsi. Konsumsi merupakan bagian
  dari pengeluaran total.
• Dengan perubahan pengeluaran total maka
  keseimbangan pendapatan akan berubah.
• Dengan demikian kebijaksanaan moneter akan
  mempengaruhi jumlah, uang (dimana uang
  merupakan bagian dari kekayaan) salah satu
  komponen kekayaan ini (dalam hal ini uang kas
  riil) akan mempengaruhi konsumsi (melalui
  real balance/ Pigore effect). Konsumsi
  merupakan bagian dari pengeluaran total.
  Perubahan pengeluaran total akan mengakibatkan
  perubahan pendapatan.

19
Jalur Harga Relatip (Teori Portfolio)

• Teori portfolio merupakan dasar yang
  rasional mengapa seseorang memegang sesuatu
  (beberapa) kekayaan tertentu, termasuk dalam
  bentuk uang.
• Beberapa anggapan teori ini antara lain
• Setiap orang akan selalu berusaha untuk
  menyamakan pendapatan marginal (marginal return)
  dari masing-masing bentuk kekayaan dalam
  portfolionya.
• Bertambahnya salah satu bentuk kekayaan
  akan menurunkan harga bentukkekayaan tersebut
  relatip terhadap bentuk kekayaan yang lain.
  Individu tersebut akan
  menukarkan bentuk kekayaan yang harganya
  turun tersebut dengan bentuk kekayaan Iain
  yang harganya lebih tinggi.
• Proses pertukaran tersebut (dengan demikian
  juga berarti proses perubahan susunan
  bentuk kekayaan akan berjalan terns (akan
  dilakukannya) sampai pendapatan marginal dari
  masing-masing bentuk kekayaannya sama besar,

20

• Perubahan harga relatip sebenarnya
  merupakan konsekuensi dari proses penyesuaian
  susunan portfolio seseorang. Misalnya,
  penambahan jumlah uang sebagai akibat dari
  kebijaksanaan moneter membeli surat berharga
  oleh Bank Sentral, akan menyebabkan individu
  kelebihan uang kas dalam portfolionya.
• Individu akan menukarkan kelebihan uang kas
  ini dengan bentuk kekayaan yang lain. Harga
  kekayaan lain akan naik (atau retumnya
  turun).
• Produksi (dan dengan demikian investasi)
  pada bentuk kekayaan lain ak.an naik.
  Investasi naik akan mengakibatk.an pendapatan
  juga bertambah. Dari contoh ini jelas bahwa
  kenaikan jumlah uang akan dapat menaikan
  pendapatan.

Jalur Langsung (Teori Monetarist)

• Menurut teori ini pengaruh kebijaksanaan moneter
  terhadap.Gf-P secara langsung.
• Jalur mekanisme langsung, ini sifatnya lebih
  sederhana.
• Menurut pendapatnya, karena sebenamya
  mekanisme transmisi itu begitu kompleks
  sehingga suk.ar untuk digambarkan, maka tidak
  bisa dinyatakan secara spesifik.
• Oleh karena itu tidak bisa digambark.an
  secara ter perinci. Secara skematis
  mekanisme transmisi versi mone tarist ini
  dapat digambark.an sebagai berikut.

21
Pengaruh jumlah uang terhadap pengeluaran
total melalui perubahan harga.
Kebijaksanaan moneter untuk tujuan
stabilisasi ekonomi tergantung pada, pertama
kuat/tidaknya hubungan antara perubahan
kebijaksanaan moneter dengan kegiatan ekonomi
dan kedua jangka waktu antara perubahan
kebijaksanaan moneter dengan efeknya terhadap
kegiatan ekonomi.
22
Recognition lag (pengakuan) mencakup waktu dari
to ke t 1, yakni waktu yang diperlukan oleh
Bank Sentral untuk mengumpulkan data ekonomi
serta menganalisa perubahan kegiatan ekonomi yang
diinginkan dengan melakukan kebijaksanaan
moneter. Pada waktu to tingkat kegiatan
ekonomi telah berubah, misalnya terdapatnya
kenaikan pengangguran yang cukup besar.
Sebelum Bank Sentral mengambil kebijaksanaan
moneter guna mengatasi masalah pengangguran ini
diperlukan waktu terlebih dahulu untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan
pengangguran.Administrative lag menunjukkan
waktu antara diketahuinya ( oleh Bank
Sentral) akan diperkirakan untuk merubah
kebijaksanaan moneter (t1) dengan waktu
dalam mana Bank Sentral betul-betul merubah
satu atau beberapa instrumen kebijaksanaan
moneter (t2)

• Keseluruhan recognition dan administrasi lag
  sering disebut dengan inside lag, yakni
  Jangka waktu antara perubahan keadaan
  kegiatan ekonomi yang memerlukan perubahan
  kebijaksanaan moneter dengan perubahan
  satu atau beberapa instrumen kebijaksanaan
  moneter,
• Outside/impact lag adalah waktu antara
  perubahan dalam instrumen kebijaksanaan
  moneter (t2) dengan efek dari kebijaksanaan
  moneter tersebut dalam kegiatan ekonomi.
  Lag ini mengukur lamanya waktu dalam
  mentransfer perubahan kebijaksanaan
  moneter dengan efeknya terhadap kegiatan
  ekonomi (t3).
  .
• Masalah lag ini sangat penting terutama
  dalam kaitannya dengan kebijaksanaan
  stabilisasi.
• Lag ini rnenunjukkan efisiensi kebijaksanaan
  moneter. Karena adanya tenggang waktu (lag)
  inilah yang sering kebijaksanaan moneter yang
  ditujukan untµk stabilisasi kegiatan ekonomi
  malah berakhir dengan ketidakstabilan.

23

• Milton Friedman adalah salah satu ahli
  ekonomi yang mempermasalahkan lag dalam
  kebijaksanaan moneter dan fiskal. Gambar
  berikut menjelaskan permasalahan tersebut.

24

• Misalnya, kebijaksanaan moneter yang
  ekspansip diambil pada saat perekonomian lesu
  (titik A). Karena efek kebijaksanaan ini ada
  tenggang waktu, maka baru terasa justru pada
  waktu perekonomian membaik, dan bahkan
  kegiatan ekonomi dapat lebih melonjak (titik C)
  dibandingkan dengan apabila tidak
  diambil kebijaksanaan moneter ekspansip
  (perekonomian akan bergerak seperti pada
  pola garis tidak patah-patah).
• Kegiatan ekonomi terus meningkat dan inflasi
  mungkin dapat timbul. Untuk mencegahnya, maka
  diambil kebijaksanaan moneter yang
  restriktip. Karena adanya lag, maka efeknya
  terasa pada waktu kegiatan ekonomi menurun,
  dan bahkan menurunnya lebih tajam (titik D).
  
• Dengan .demikian tampak dengan jelas,
  bahwa kebijaksanaan moneter yang dimaksudkan
  untuk menstabilkan perekonomian justru
  berakliir dengan ketidakstabilan. Garis
  patah-patah menggambarkan gerak gelombang
  kegiatan perekonomian sebagai akibat adannya
  kebijaksanaan moneter, yang lebih tidak stabil
  dibandingkan tanpa kebijaksanaan moneter.

25
Transmisi Kebijakan Moneter

• Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan
  memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah
  satunya tercermin dari tingkat inflasi yang
  rendah dan stabil.
• Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia
  menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai
  instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi
  aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan
  akhir pencapaian inflasi.
• Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI 7DRR
  sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut
  sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).

26
BI 7-day (Reverse) Repo Rate

• Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka
  operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga
  acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI
  7-Day Repo Rate, yang akan berlaku efektif
  sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang
  digunakan saat ini, perkenalan suku bunga
  kebijakan yang baru ini tidak mengubah stance kebi
  jakan moneter yang sedang diterapkan.
• Mengapa BI memperkenalkan suku bunga acuan BI
  baru? Hal itu agar suku bunga kebijakan dapat
  secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan
  dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo
  Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan
  yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang,
  sifatnya transaksional atau diperdagangkan di
  pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.
• Pada masa transisi, BI Rate akan tetap digunakan
  sebagai acuan bersama dengan BI Repo Rate 7 Hari.
• Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan
  hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral
  dan merupakan best practice internasional dalam
  pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi
  moneter senantiasa disempurnakan untuk
  meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya
  untuk menjaga stabilitas harga.
• Penguatan kerangka operasi moneter juga
  mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang
  kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang
  memberikan momentun bagi upaya penguatan kerangka
  operasi moneter.

27

• Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7DRR sampai
  mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut
  sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter.
• Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank
  Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen
  moneter dan target operasionalnya mempengaruhi
  berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum
  akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi.
• Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi
  antara Bank Sentral, perbankan dan sektor
  keuangan, serta sektor riil.
• Perubahan BI 7DRR mempengaruhi inflasi melalui
  berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga,
  jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga
  aset, dan jalur ekspektasi.

28
(No Transcript)
29

• Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR
  mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga
  kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang
  mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat
  menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif
  melalui penurunan suku bunga untuk mendorong
  aktifitas ekonomi.
• Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku
  bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari
  perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.
  Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan
  biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.
  
• Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi
  dan investasi sehingga aktifitas perekonomian
  semakin bergairah.
• Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami
  kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan
  menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem
  aktifitas perekonomian yang terlalu cepat
  sehingga mengurangi tekanan inflasi.
• Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat
  mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering
  disebut jalur nilai tukar.
• Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong
  kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia
  dengan suku bunga luar negeri.

30

• Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut
  mendorong investor asing untuk menanamkan modal
  ke dalam instrument-instrumen keuangan di
  Indonesia seperti SBI karena mereka akan
  mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih
  tinggi.
• Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan
  mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah.
• Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor
  lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri
  menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif
  sehingga akan mendorong impor dan mengurangi
  ekspor.
• Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada
  menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan
  perekonomian.
• Perubahan suku bunga BI 7DRR mempengaruhi
  perekonomian makro melalui perubahan harga aset.
• Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset
  seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi
  kekayaan individu dan perusahaan yang pada
  gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk
  melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan
  investasi.

31

• Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan
  ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan
  inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga
  yang diperkirakan akan mendorong aktifitas
  ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong
  pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi
  dengan meminta upah yang lebih tinggi.
• Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh
  produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga
• Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja
  memerlukan waktu (time lag).
• Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan
  yang lain.
• Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat
  karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai
  tukar bekerja sangat cepat.
• Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat
  berpengaruh pada kecepatan tarnsmisi kebijakan
  moneter.
• Apabila perbankan melihat risiko perekonomian
  cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan
  suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat.
• Juga, apabila perbankan sedang melakukan
  konsolidasi untuk memperbaiki permodalan,
  penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya
  permintaan kredit belum tentu direspon dengan
  menaikkan penyaluran kredit.
• Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit
  perbankan juga belum tentu direspon oleh
  meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat
  apabila prospek perekonomian sedang lesu.
• Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan,
  perbankan, dan kondisi sektor riil sangat
  berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya
  proses transmisi kebijakan moneter.

32

• Tujuan Kebijakan Moneter BI

33
Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

• Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan
  oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral)
  untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit
  yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan
  ekonomi masyarakat (Nopirin, 1997).

• Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan
  memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini
  sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 
  pasal 7 tentang Bank Indonesia.
• Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah
  antara lain adalah kestabilan terhadap
  harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada
  inflasi.
• Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005
  Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan
  moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama
  kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework)
  dengan menganut sistem nilai tukar yang
  mengambang (free floating).
• Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam
  mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.
• Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan
  kebijakan nilai tukar untuk mengurangi
  volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan
  untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam  ?melaksanakan kebijakan moneter, Bank
Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang
dinamakanInflation Targeting Framework (ITF).
Kerangka kerja ini diterapkan secara formal
sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan
kebijakan moneter yang menerapkan uang
primer (base money) sebagai sasaran kebijakan
moneter
34

• Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan
  sasaran inflas?i kepada publik dan kebijakan
  moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi
  yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.
• Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter
  dilakukan secara forward looking, artinya
  perubahan stance kebijakan moneter dilakukan
  melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke
  depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang
  telah dicanangkan. 
• Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga
  ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas
  kebijakan kepada publik. 
• Secara operasional,  stance kebijakan moneter
  dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan 
  (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku
  bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku
  bunga kredit perbankan. 
• Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan
  memengaruhi output dan inflasi. 
• Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar
  dengan band intervensi nilai tukar (crawling
  band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan
  jangkar nominal (nominal anchor)  baru dalam
  rangka menjalankan kebijakan moneter.  Jangkar
  nominal adalah variabel nominal (seperti indeks
  harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang
  ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral
  sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga
  lainnya. 
• Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka
  inflasi luar negeri akan menjadi inflasi
  domestik. 

35

• Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar
  nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal,
  tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan
  diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki
  pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi. 
• Ibarat kapal yang mengapung di lautan tanpa
  kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan. 
• Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal
  masyarakat akan membuat ekspektasi inflasi yang
  diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan
  jangkar nominal tersebut. 
• Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank
  Indonesia secara konsisten dpt mencapainya akan
  meningkatkan kredibilitas kebijaan moneter yg pd
  gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai
  dengan sasaran yang ditetapkan BI. 

• Ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar
  nominal dengan ITF.
• ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat.  Dengan
  sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan
  memahami arah inflasi.  Sebaliknya dengan sasaran
  base money, apalagi jika hubungannya dengan
  inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit
  mengetahui arah inflasi kedepan.
• ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai
  prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat
  yang diberikan kepada Bank Indonesia.
• ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak
  kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag.
• ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas
  kebijakan moneter mendorong kredibilitas
  kebijakan moneter.  Aspek transparansi dan
  akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini
  merupakan aspek-aspek good governance dari sebuah
  bank yang telah diberikan independensi.

36

• Lanjutan
• ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan
  antara uang beredar, output dan inflasi. 
  Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih
  komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah
  variabel informasi tentang kondisi perekonomian.

• Bagaimana ITF diterapkan? Dalam kerangka ITF,
  Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke
  depan pada periode tertentu. 
• Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah
  proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan
  sasaran yang ditetapkan.  Proyeksi ini dilakukan
  dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang
  dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan. 
• Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel
  dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon
  dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. 
• Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui
  sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung
  melakukan pengetatan moneter. 
• Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada
  publik mengenai asesmen terhadap kondisi inflasi
  dan outlook ke depan serta keputusan yang
  diambil.
• Jika sasaran inflasi tidak tercapai maka
  diperlukan penjelasan kepada publik dan
  langkah-langkah yang akan diambil untuk
  mengembalikan inflasi sesuai dengan sasarannya.