SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

1
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

• MOH. SALEH
• FAKULTAS HUKUM
• UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
• 2012

2
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

1. PEMBENTUKAN UUD 1945
2. TERBENTUKNYA KONSTITUSI RIS 1949
3. TERBENTUKNYA UUDS 1950
4. KEMBALI KE UUD 1945
5. AMANDEMEN UUD 1945

3
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
4
PEMBENTUKAN BPUPKI

• Tanggal 28 Mei 1945 dilantik BPUPKI oleh
  Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang,
• Beranggotakan 62 dengan Ketua dan Wakil Ketua
  Dokter KRT Rajiman Wediodiningrat dan RP Soeroso.
• BPUPKI bersidang dari 29 Mei 1945 sampai 16 Juli
  1945.
• Sidang 29 Mei 1 Juni 1945 berhasil dibicarakan
  Dasar Negara Pancasila.
• Sidang 10 Juni 17 Juli 1945 berhasil disusun
  dan disetujui RUUD.

5
SIDANG BPUPKI
PERIODE SIDANG TANGGAL POKOK BAHASAN KETERANGAN
I 29 Mei-1 Juni 1945 Dasar Negara Prof Mr. Soepomo, Mr. Muhammad Yamin Ir. Soekarno mengajukan pendapatnya tentang Dasar Negara.1 Juni Soekarno mengajukan Pancasila
Antara Pertama dan Kedua 22 Juni 1945 Dihasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945
II 10-17 Juli 1945 Antara lain ttg bentuk negara, wilayah negara, rancangan UUD Disepakati wilayah negara adalah ex Hindia Belanda
6
FAHAM NEGARA INTEGRALISTIK

• Mr. Soepomo dalam pidato di Sidang BPUPKI 31 Mei
  1945 menyatakan bahwa cita negara yang sesuai
  dengan Indonesia adalah negara integralistik.
• Negara integralistik menurut Mr. Soepomo lebih
  tepat daripada negara individual liberalistis
  atau negara yang didasarkan pada kelas
  sebagaimana diperlihatkan negara komunis.
• Pendapat Soepomo didukung Ir. Soekarno
  anggota-anggota BPUPK beretnis Jawa.
• Hatta Yamin di sisi lain menginginkan Negara
  Indonesia dibentuk mengedepankan hak-hak
  individu, sehingga UUD harus memuat jaminan hak
  asasi manusia dan tidak otoriter

7
PEMBENTUKAN PPKI

• PPKI boleh bekerja 9 Agustus 1945
• Pengajuan RUUD kepada Pemerintah Jepang untuk
  diterima dan disahkan.
• Beranggotakan 21 orang dengan Ketua dan Wakil
  Ketua Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
• Menurut rencana tanggal 24 Agustus 1945
  kemerdekaan Indonesia sudah akan disahkan oleh
  Pemerintah Jepang di Tokyo.

8
PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

• 6 Agustus 1945 Hirosyima dan 9 Agustus 1945
  Nagasaki dijatuhi bom atom dan bertekuk lutut
  kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945.
• 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
• Kemerdekaan Indonesia atas dasar perjuangan
  bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Pemerintah
  Jepang.

9
SIDANG I PPKI (18 AGUSTUS 1945 )

1. Mengesahkan berlakunya UUD NRI
2. Memilih Ir.Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta
   sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI
3. Menetapkan berdirinya KNIP yang akan membantu
   Presiden di dalam menjalankan tugas-tugas MPR,
   DPR dan DPA sebelum terbentuk.

10
KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (KNIP)

• Dasar Pasal I Pasal IV ATURAN PERALIHAN UUD NRI
• PPKI bubar pada tanggal 29 Agustus 1945.

11
PERUBAHAN UUD NRI DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN

1. MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X TANGGAL 16 OKTOBER
   1945
2. MAKLUMAT PEMERINTAH TANGGAL 14 NOVEMBER 1945

12
DIKTUM MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X TANGGAL 16
OKTOBER 1945

• MPR dan DPR bukan lagi sebagai Pembantu Presiden
  tetapi menjadi parlemen yang diserahi kekuasaan
  legislatif.
• Dibentuk BP-KNIP yang bertanggung jawab kepada
  KNIP.

13
MAKLUMAT PEMERINTAH TANGGAL 14 NOVEMBER 1945

• Kabinet tidak lagi dipimpin oleh Presiden tetapi
  merupakan dewan yang diketuai oleh Perdana
  Menteri (Prime Minister).
• Menteri Tidak lagi bertanggung jawab kepada
  Presiden, tetapi bertanggung jawab kepada Badan
  Pekerja KNIP.
• Dari Kabinet Presidensiil berubah menjadi Kabinet
  Parlementer.

14
TERBENTUKNYAKONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
15
NEGARA INDONESIA SERIKAT

• Pendudukan Kembali oleh Belanda di beberapa
  daerah.
• Negara bagian RIS terdapat Negara Indonesia
  Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947),
  Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara
  Jawa Timur, Negara Madura (1948). Dan Negara
  Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar,
  Kelimantan Tenggara, Banka, Belitung, Riau dan
  Jawa Tengah, dan daerah banjar.
• Belanda ingin mempersempit kekuasaan NRI melalui
  Agresi I tahun 1947 dan Agresi II tahun 1948.

16
KONFERENSI MEJA BUNDAR

• KMB pada 27 Des. 1949 di Den Haag antara NRI,
  Belanda dan BFO (Bijeenkomst voor Federal
  Overleg), Serta PBB.
• Tiga Persetujuan KMB
• a. Didirikan NRI Serikat
• b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
• c. Didirikan Uni antara RIS dan Belanda.
• Tiga Persetujuan Pemulihan Kedaulatan
• a. Piagam Penyerahan Kedaulatan - 29 Des. 1949
• b. Status Uni Konstitusi RIS berlaku 27 Des.
  1949
• c. Persetujuan perpindahan NRI menjadi Negara
• Bagian NRI Serikat.

17
TUGAS MAKALAH ?
Sistem Ketatanegaraan menurut Konstitusi RIS?
18
TERBENTUKNYAUNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA
19
KEMBALI KE BENTUK NEGARA KESATUAN

• Banyak Negara-negara bagian bergabung ke NRI
• Negara bagian tinggal NRI, Negara Indonesia Timur
  dan Negara Sumatera Timur.
• Musyawarah antara NRI Serikat dan NRI pada 19 Mei
  1950 diputuskan untuk bersama-sama melaksanakan
  Negara Kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus
  1945 dan akan diberlakukan UUDS.
• Tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik
  Indonesia terbentuk melalui UUDS 1950 yang
  ditetapkan dengan UU Federal No. 7 Th. 1950.

20
TUGAS MAKALAH ?
Sistem Ketatanegaraan menurut UUDS?
21
KEMBALI KEUNDANG-UNDANG DASAR 1945
22
KEMBALI KE UUD 1945

• UUD Proklamasi tidak pernah ada pencabutan secara
  yuridis.
• Sidang Badan Konstituante belum menghasilkan RUUD
  selama 2,5 Tahun.
• Keputusan Pemerintah tanggal 19 Februari 1959
  menganjurkan kepada Badan Konstituante
  memberlakukan kembali UUD 1945
• Mayoritas menyetujui, tetapi tidak mencapai 2/3
  suara yang dipersyaratkan dalam Pasal 137 UUDS.
• Anggota Badan Konstiante banyak yang tidak hadir
  pada sidang-sidang berikutnya.
• Untuk mengatasi itu dikeluarkanlah Dekrit
  Presiden 5 Juli 1959.

23
TIGA ISI POKOK DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

• Pembubaran Konstituante
• Berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi
  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
  Indonesia sejak saat ditetapkan Dekrit Presiden
  ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar
  Sementara
• Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan
  Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan
  dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta
  Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara,
  dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

24
SURAT PERINTAH 11 MARET 1966

• Dilatarbelakangi pemberontakan G 30S/PKI tanggal
  30 September 1965.
• SURAT PERINTAH diberikan kepada Letnan Jenderal
  Soeharto Men/Pangad, untuk atas nama
  Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS untuk
  mengambil segala tindakan yang dianggap perlu,
  terjaminnya keamanan dan ketenangan serta
  jalannya pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
  Dasar 1945.

25
MEMORANDUM DPR-GR

• Bagian I Memorandum DPR-GR tanggal 2 Juni 1966
• Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17
  Agustus 1945.
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
• Undang-Undang Dasar 1945.
• Surat Perintah 11 Maret 1966.

26
AMANDEMENUNDANG-UNDANG DASAR 1945
27
POKOK TUNTUTAN REFORMASI 12 MEI 1998

• Amandemen UUD NRI 1945
• Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
• Penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM,
  serta pemberantasan KKN
• Otonomi yang adil antara pusat dan daerah
• Mewujudkan kebebasan pers dan
• Mewujudkan kehidupan demokrasi.

28
AMANDEMEN PERTAMA UUD 1945

• Amandemen Pertama tanggal 19 Oktober 1999.
• Beberapa Pasal yang diamandemen adalah 9 Pasal
  (5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21)
• Pokok perubahan dalam amandemen pertama adalah
  mengurangi kewenangan dan hak prerogatif presiden
  
• a. Pengangkatan dan penempatan duta negara lain
• b. Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan
  rehabilitasi
• c. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda
  kehormatan.

29
AMANDEMEN KEDUA UUD 1945

• Amandemen Pertama tanggal 18 Agustus 2000.
• Beberapa Pasal yang diamandemen adalah
• a. Perubahan 6 Pasal (18, 19, 20, 26, 27, dan
  30)
• b. Penambahan 19 Pasal
• Pokok perubahan dalam amandemen kedua adalah
• a. Pemerintahan daerah lebih dirinci
• b. Fungsi DPR dan hak anggota DPR
• c. Hak Asasi Manusia.

30
AMANDEMEN KETIGA UUD 1945

• Amandemen Pertama tanggal 9 November 2001.
• Beberapa Pasal yang diamandemen
• a. Perubahan 8 Pasal (1, 3, 6, 11, 17, 23, dan
  24)
• b. Penambahan 15 Pasal.
• Pokok perubahan dalam amandemen ketiga adalah
• a. MPR tidak lagi melakukan kedaulatan rakyat
• b. Memperjelas Indonesia sebagai negara hukum
• c. Presiden dan Wapres dipilih langsung
• d. Pembentukan DPD.

31
AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945

• I. Amandemen Pertama tanggal 11 Agustus 2002.
• II. Beberapa Pasal yang diamandemen
• Pasal 2 Ayat (2) 6A Ayat (4) Pasal 8 Ayat (3)
  Pasal 11 Ayat (1) Pasal 16, Pasal 23B, 23D
  Pasal 24 Ayat (3) Pasal 29 Ayat (1, 2) Pasal 31
  Ayat (1, 2, 3, 4, 5) Pasal 32 Ayat (1, 2) Pasal
  33 Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 34 Ayat (1, 2, 3,
  4) Pasal 37 Ayat (1, 2, 3, 4, 5).
• III. Pokok perubahan dalam amandemen keempat
  adalah
• a. Anggota dan pemilihan MPR
• b. Pemilihan dan pergantian Presiden dan/atau
  Wapres
• c. Bank Sentral, Pendidikan, sistem ekonomi,
• d. Perubahan konstitusi.

32
TUGAS MAKALAH ?
Sistem Ketatanegaraan menurut Amandemen I, II,
III, dan IV UUD 1945?
33
CENDRAWASIH BURUNG IRIAN
DI ACEH
E.KALIMANTAN
N.SUMATRA
N.SULAWESI
RIAU
W.KALIMANTAN
C.SULAWESI
C.KALIMANTAN
MALUKU
JAMBI
RIAU
JAMBI
C.KALIMANTAN
W.SUMATRA
S.SUMATRA
IRIAN JAYA
S.KALIMANTAN
PAPUA
S.SULAWESI
LAMPUNG
SE.SULAWESI
BENGKULU
C.JAVA
E.JAVA
W.JAVA
W.JAVA
Terima kasih Cukup sekian
BALI
DI YOGYAKARTA
E.NUSA TENGGARA
W.NUSA TENGGARA