Title: Dr. Aidul Fitriciada Azhari
1Peradaban Islam Indonesia
- Dr. Aidul Fitriciada Azhari
Program Magister Pemikiran Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta
2Materi
- Pendekatan
- Islam dan Dekolonisasi di Indonesia
- Islam dan Modernisasi di Indonesia
- Islam dan Demokratisasi di Indonesia
- Islam dan Globalisasi di Indonesia
3Islam dan Dekolonisasi
- Pembentukan Identitas Nasional
- Pembentukan Negara Republik Indonesia
- Pertarungan Ideologi
- Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
4Islam dan Modernisasi
- Modernisasi ummat Islam
- Represi terhadap politik Islam
- Mobilitas Sosial Ummat Islam
- Perubahan basis politik Islam
- Akomodasi politik ummat Islam
5Islam dan Demokratisasi
- Islam sebagai kekuatan demokrasi
- Kebangkitan politik Islam
- Diaspora politik Islam
- Akomodasi konstitusional
6Islam dan Globalisasi
- Lompatan teknologi informasi dan telekomunikasi
- Perubahan geo-politik global
- Kebangkitan Islam global / transnasional
7Literatur
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, ISLAM DALAM
SEJARAH DAN KEBUDAYAAN MELAYU (Mizan, 1990) - Kuntowijoyo, DINAMIKA SEJARAH UMAT ISLAM
INDONESIA (Shalahudin Press,1994) - Kuntowijoyo, PARADIGMA ISLAM INTERPRETASI UNTUK
AKSI (2008) - Herbert Feith Lance Castles, PEMIKIRAN POLITIK
INDONESIA 1945-1965 (LP3ES, 1988) - Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia
1900-1942 (LP3ES, 1982) - Dennys Lombard, NUSA JAWA Jilid 1-3 (Gramedia,
2008) - Kusuma, RM. A.B., LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR
1945 (2004) - Ahmad Mansur Suryanegara, API SEJARAH 1-2 (2009)
- Syamsudin Arif, ISLAM DI NUSANTARA HISTORIOGRAFI
DAN METODOLOGI (2011)
8Pendekatan
- Teori otochtoni yang digunakan oleh Syed
Muhammad Naquib Al-Attas - Teori tahap kesadaran ummat Islam Indonesia dari
Kuntowijojo
9Teori Otoktoni
- Teori otoktoni menyatakan bahwa dalam suatu
kebudayaan terdapat unsur asli yang bersifat
tetap sekalipun datang pengaruh kebudayaan lain. - Di Eropa teori ini melahirkan gerakan Rennaisance
yang peradaban Eropa kepada warisan Yunani
Romawi. Sementara agama Kristen dipandang sebagai
kebudayaan asing yang menyebabkan terjadinya
zaman kegelapan di Eropa
10Teori Otoktoni
- Menurut teori otoktoni, kebudayaan asli Indonesia
tidak berubah sekalipun Islam menjadi agama
mayoritas. Kebudayaan Islam adalah kebudayaan
asing yang menempel tipis pada permukaan
kebudayaan asli Indonesia - Analog dengan otoktoni di Eropa, agar peradaban
Indonesia maju maka bangsa Indonesia harus
kembali kepada kebudayaan asli yang dipandang
pernah melahirkan kejayaan Sriwijaya dan
Majapahit
11Teori Otoktoni
- Teori ini digunakan oleh pemerintah
Hindia-Belanda untuk melahirkan lapisan Indonesia
baru yang terbaratkan melalui pendidikan bagi
para priyayi pada akhir abad ke-19 dan awal abad
ke-20 - Tujuan strategisnya adalah untuk menciptakan
kelompok sosial baru yang mampu melawan kekuatan
subversif para ulama dan penguasa Islam
12Teori Otoktoni
- Teori otoktoni ini berhasil mengkonstruksi
pengetahuan baru tentang Indonesia yang berwatak
nasionalistik dan anti-Islam - Tetapi secara politis tidak sepenuhnya berhasil
untuk menciptakan para loyalis kolonial karena
dari kalangan para priyayi terbaratkan itupun
muncul gerakan nasionalis yang anti-kolonial
13Tahap Kesadaran Ummat Islam
- Berdasarkan basis pengetahuan, ummat Islam
mengalami perkembangan tahap kesadaran - Tahap mitos didasarkan pada kepercayaan
mistis-relijius ? kerajaan utopia (Ratu Adil) - Tahap ideologi didasarkan pada formulasi
normatif-rasionalistik ? negara Islam - Tahap ide didasarkan pada basis
ilmu-pengetahuan dan teknologi ? peradaban Islam
14Tahap Kesadaran Ummat Islam
- Berdasarkan tahap kesadaran itu, ummat Islam
Indonesia mengalami perkembangan kesadaran - Sebagai kawula (abdi) dalam sistem
patrimonialisme kerajaan Islam - Sebagai wong cilik (rakyat kecil) dalam
masyarakat kolonial yang terindustrialisasi - Sebagai ummat dalam pergerakan nasional
kemerdekaan Indonesia - Sebagai warga negara dalam negara RI
15Tahap Kesadaran Ummat Islam
Basis Pengetahuan Tahap Kesadaran
MITOS Kawula
IDEOLOGI Wong Cilik Ummat
IDE Ummat Warga Negara
16Islam dan Dekolonisasi
- Pembentukan Identitas Nasional
- Pembentukan Negara Republik Indonesia
- Pertarungan Ideologi
- Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
17Pembentukan Identitas Nasional
- Secara umum identitas nasional terbentuk sebagai
reaksi dan perlawanan atas warisan dan
nilai-nilai kolonialisme Barat - Identitas nasional Indonesia sangat dipengaruhi
oleh tiga paham utama, yakni Islam, nasionalisme,
dan marxisme
18Aliran Pemikiran Politik Indonesia (Feith
Castle)
19Pembentukan Identitas Nasional
- Islam mengacu pada nilai-nilai Islam tradisional
maupun modern - Nasionalisme mengacu pada nilai-nilai tradisi dan
sekularisme politik. Nasionalisme adalah
perwujudan teori otoktoni - Marxisme mengacu pada kesadaran kelas dan
nilai-nilai keadilan sosial.
20Pembentukan Identitas Nasional
- Islam merupakan faham pertama yang mempengaruhi
pembentukan identitas nasional melalui peran para
ulama yang diperkuat dengan organisasi Islam - Kemunculan nasionalisme dan marxisme tetap
dipengaruhi secara dialektis oleh ajaran Islam
yang merupakan ideologi tempatan, sehingga muncul
konflik dan akomodasi dalam kedua ideologi
tersebut
21Pembentukan Identitas Nasional
- Pembentukan identitas nasional adalah bagian dari
proses dekolonisasi dengan tujuan untuk mengubah
struktur kolonial menjadi struktur nasional - Tetapi, bagi ummat Islam pembentukan identitas
nasional juga merupakan proses dekolonisasi
pengetahuan dari struktur pengetahuan sekuler
menjadi struktur pengetahuan islami
22Pembentukan Negara Indonesia
- Pembentukan negara Indonesia secara formal
melibatkan dua kekuatan utama, yakni Islam dan
nasionalis baik di BPUPK dan PPKI - Sementara kekuatan sosialis pimpinan St Sjahrir
berperan dalam mendesak Soekarno-Hatta untuk
memproklamasikan kemerdekaan RI tgl 17 Agustus
1945
23Pembentukan Negara Indonesia
- Setelah kemerdekaan, kelompok sosialis mengambil
alih kekuasaan dari kaum nasionalis dan Islam
pada KNIP (parlemen) dan menggeser kedudukan
Presiden Soekarno hanya sbg Kepala Negara - Sementara itu kekuatan tentara tetap dikuasai
oleh kaum nasionalis dan Islam yang melancarkan
perlawanan bersenjata thd Belanda
24Pembentukan Negara Indonesia
- Pada awal kemerdekaan terjadi perbedaan strategi
antara kaum nasionalis dan Islam vis-à-vis kaum
sosialis - Kaum nasionalis dan Islam yang sudah terlatih
secara militer oleh Jepang memilih jalan
perjuangan bersenjata, selain perjuangan politik
di pemerintahan - Kaum sosialis yang anti-fasisme Jepang memilih
jalan diplomasi
25Pembentukan Negara Indonesia
- Jalan diplomasi kaum sosialis melalui Perjanjian
Linggarjati dan Renville gagal mempertahankan
integritas negara Indonesia. - Kegagalan tsb dipulihkan oleh perjuangan
bersenjata yang banyak melibatkan ummat Islam,
tetapi kegagalan itu juga mendorong pembentukan
DI / NII di wilayah yang berdasarkan Perjanjian
Renville dikuasai oleh pemerintah Belanda
26Pembentukan Negara Indonesia
- Keberhasilan perjuangan bersenjata mendorong
persetujuan KMB yang menghasilkan penyerahan
kedaulatan dari Kerajaan Belanda kpd Republik
Indonesia Serikat - Berdasarkan KMB, Kerajaan Belanda menyerahkan
seluruh wilayah Hindia-Belanda dengan kompensasi
ekonomi dan keuangan (pelunasan utang Belanda,
perlindungan perusahaan2 swasta Belanda, dan
kewajiban tunduk pada aturan IMF dan Bank Dunia)
27Pembentukan Negara Indonesia
- Pembentukan negara Republik Indonesia akhirnya
ditentukan oleh peran pemimpin Islam, Mohammad
Natsir, yang mengajukan mosi integral dan
berhasil mengembalikan mempersatukan negara
Indonesia dalam wadah NKRI - Mosi integral menutup perjuangan revolusi
kemerdekaan dalam rangka membentuk negara NKRI
yang berdaulat sepenuhnya
28Pembentukan Negara Islam
- Keterlibatan secara formal dalam penyusunan UUD
di BPUPK dan PPKI membuat ummat Islam berperan
besar dalam pembentukan konsepsi dasar dan sistem
ketatanegaraan Indonesia - Keterlibatan ummat Islam dalam perjuangan
bersenjata dan pemerintahan awal kemerdekaan
memberikan legitimasi historis yang utuh bagi
peran ummat Islam dalam pembentukan negara RI
29Pertarungan Ideologi
- Keterlibatan pemimpin Islam dalam penyusunan UUD
di BPUPK dan PPKI memungkinkan ummat Islam
mengungkapkan konsepsi ideologi dan negara secara
formal - Secara umum konsepsi ideologi dan negara disusun
sebagai bentuk dekolonisasi terhadap konsepsi
negara kolonial Hindia-Belanda, sekalipun tetap
mempertahankan struktur dasar pemerintahan
Hindia-Belanda
30Pertarungan Ideologi
- Berkenaan dengan konsepsi dan struktur formal
negara terjadi kesepakatan antara Islam dan
nasionalis, tetapi dalam hal ideologi negara
terjadi perbedaan diametral menyangkut peran
agama dalam kehidupan negara. - Kaum nasionalis menghendaki negara bersikap
netral thd agama, sementara pemimpin Islam
menghendaki negara RI merepresentasikan mayoritas
penduduk yang beragama Islam
31Pertarungan Ideologi
- Pada BPKUK terjadi kesepakatan ideologis berupa
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dirancang
sebagai disain bagi pernyataan kemerdekaan RI dan
preambule UUD. - Tetapi, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945 terjadi perubahan konstelasi yg
mengakibatkan kaum nasionalis melakukan manuver
politik yang memanfaatkan kegentingan situasi
yang membuat para pemimpin Islam gagal
mempertahankan kesepakatan awal dan terpaksa
menerima kesepakatan baru
32Pertarungan Ideologi
- Selama masa revolusi kemerdekaan, pertarungan
ideologi antara Islam dan nasionalis tidak
mencuat, tetapi mulai muncul konflik keras antara
Islam dan nasionalis vis-à-vis komunis yang
memberontak di Madiun - Pertarungan ideologi muncul kembali setelah
revolusi kemerdekaan, terutama di dalam
Konstituante
33Pertarungan Ideologi
- Sama halnya pada waktu BPUPK dan PPKI, secara
umum terdapat kesepakatan di antara annggota
Konstituante soal konsep negara Indonesia, tetapi
terjadi perbedaan mendasar tentang ideologi
negara antara ideologi Islam dan Pancasila - Konflik ideologi itu ditengahi oleh Presiden
Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5
Juli 1945 yang di dalamnya secara formal mengakui
eksistensi Piagam Jakarta 22 Juni 1945
34Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
- Para pemimpin Indonesia (Islam, nasionalis,
sosialis) sepakat bahwa dekolonisasi
sosial-ekonomi harus dilakukan setelah
dekolonisasi politik selesai. Karena itu selama
revolusi kemerdekaan 1945-1949 revolusi
sosial-ekonomi tidak dapat dilaksanakan - Dekolonisasi sosial-ekonomi bertujuan untuk
mengubah struktur sosial-ekonomi kolonial menjadi
struktur sosial-ekonomi nasional, termasuk yang
terdapat dalam kesepakatan KMB
35Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
- Upaya dekolonisasi sosial-ekonomi sudah dimulai
sejak Kabinet Hatta yang membentuk Komisi Ahli
Siasat Ekonomi. - Tetapi, secara formal dan terencana, dekolonisasi
mulai disusun pada Kabinet NKRI pertama, yaitu
Kabinet Natsir, yang menyusun Rencana Urgensi
Ekonomi yang kemudian disusul dengan penyusunan
Repelita, sekalipun baru diselesaikan pada tahun
1958
36Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
- Pada masa Orde Lama, ummat Islam tidak dilibatkan
secara formal dalam dekolonisasi sosial-ekonomi.
Arah dekolonisasi sosial-ekonomi dikendalikan
oleh PKI yang terbukti gagal. - Tetapi, tanpa disadari hasil dekolonisasi
sosial-ekonomi yang dilakukan sejak kabinet
Natsir telah melahirkan lapisan ummat Islam baru
yang terdidik.
37Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
- Lapisan ummat Islam terdidik itu merupakan hasil
dari program pendidikan dasar pada 1950-an
melalui pembentukan Sekolah Rakyat dan integrasi
pelajaran agama ke dalam pendidikan umum
(desekulerisasi) - Program ini mengakibatkan terjadi mobilitas
sosial ummat Islam ke dalam sektor modern yang
mengubah formasi sosial masyarakat Indonesia pada
tahun 1970-an
38Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
- Mobilitas sosial ummat Islam hasil pendidikan
nasional membuat perubahan penting dalam tahap
kesadaran ummat Islam dari tahap ideologis
menjadi tahap ilmu. - Ummat Islam terdidik itu merupakan modal sosial
penting bagi proses modernisasi yang dilakukan
oleh Orde Baru
39Dekolonisasi Sosial-Ekonomi
- Dekolonisasi sosial-ekonomi membentuk kesadaran
baru ummat Islam sebagai warga negara yang aktif - Kesadaran sebagai warga negara ini secara
perlahan mendorong integrasi ke dalam struktur
negara RI sehingga pada penghujung Orde Baru
mulai menggeser kedudukan politik kaum elit lama
yang terdidik Belanda