HUKUM PERKOPERASIAN ANTARA KONSEP DAN PRAKTIK

1
HUKUM PERKOPERASIAN ANTARA KONSEP DAN PRAKTIK

• Oleh
• Munawar Kholil
• (Dosen Fakultas Hukum UNS)
• Seminar Penegakan Hukum Perkoperasian di
  Indonesia
• Diselenggarakan oleh
• DPC Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Surakarta
• Solo, 4 Agustus 2007

2
KONSEP KOPERASI

• Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.
• Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak
  sosial.
• Koperasi sebagai salah satu soko guru
  perekonomian nasional --- memajukan kesejahteraan
  anggota pada khususnya dan masyarakat pada
  umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
  nasional rangka mewujudkan masyarakat yang maju,
  adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD
  45.

3
Permasalahan Sistem Penegakan Hukum Perkoperasian

• Masalah Substansi Pengaturannya.
• Masalah Struktur Hukumnya
• Masalah Kultur Hukumnya

4
PENGATURAN KOPERASI

• UU No. 25 Tahun 1992 ttg Perkoperasian.
• PP No. 17 Tahun 1994 ttg Pembubaran Koperasi oleh
  Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaannya.
• PP No. 9 Th 1995 ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha
  Simpan Pinjam oleh Koperasi.
• Kep. Menkop UKM No. 226/KEP/M/V/1996 ttg
  Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
  oleh Koperasi.
• Kep. Menkop UKM No. 351/KEP/M/XII/1998 ttg
  Petunjuk Pelaksanaan Simpan Pinjam Koperasi.
• Kep. Menkop UKM No. 194/KEP/M/IX/1998 ttg
  Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi
  Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
• Kep. Menkop UKM No. 139/KEP/M/VII/1998 ttg
  Penunjukan Pejabat yang Berwenang utk Memberikan
  Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran
  Dasar serta Perubahan Koperasi
• Dan peraturan perundangan lainnya.

5
PENGERTIAN KOPERASI
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Landasan 3 asas - Pancasila UUD 45 -
Asas kekeluargaan
6

• Tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
  khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
  membangun tatanan perekonomian nasional rangka
  mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
  berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

Fungsi peran koperasi ? lihat Pasal 4
7
Prinsip Koperasi (Pasal 5)
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan secara Demokrasi.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil seimbang
dengan besarnya jasa usaha masing-masing aggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal.
5. Kemandirian
8
Pendirian Perkoperasian
Kerjasama Antar Koperasi
Bentuk Koperasi
1. Koperasi Primer
Anggota orang perorang sekurang-kurangnya 20 orang
2. Koperasi Sekunder
Anggota badan-badan hukum koperasi minimum 3
koperasi
9
Keuntungan Koperasi

• Koperasi sekarang ini merupakan Badan Usaha yang
  paling menguntungkan
• Mudah pendiriannya
• Dibebaskan dari pemungutan pajak
• Banyak bantuan fasilitas pemerintah
• Tidak diaudit oleh lembaga pengawas keuangan
  Pemerintah secara ketat (spt halnya Bank,
  Asuransi dan lembaga keuangan lainnya).

10
Pendirian Koperasi
1. Koperasi Primer
Anggota orang perorang sekurang-kurangnya 20
orang ---- (penyimpangan keanggotaan, anggota
bisa fiktif, hal ini dapat dilakukan oleh
pemodal besar/hitam utk pendirian KSP
sarana utk mengeruk keuntungan pribadi/
keluarganya)
2. Koperasi Sekunder
Anggota badan-badan hukum koperasi minimum 3
koperasi
11
Lanjutan

• Pembuatan Akte Pendirian yang memuat Anggaran
  Dasar.
• Permohonan Ijin Pendirian ke Pemerintah.
• Pengesahan Akte Pendirian oleh Pemerintah. Status
  Badan Hukum (recht persoon) Koperasi diperoleh
  sejak Akte Pendirian mendapat pengesahan dari
  Pemerintah. sejak saat itulah Koperasi sbg
  Subyek Hukum.
• Pengesahan tsb sekaligus merupakan ijin usaha
  Koperasi (lihat PP No. 9/95 Psl 3 ayat (3). ---
  Kemudahan ini yang tidak ada dalam pendirian
  badan usaha lainnya.

12
Masalah Keanggotaan Koperasi

• Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus
  pengguna jasa Koperasi.
• Sepanjang tidak merugikan kepentingannya,
  Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada
  bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan
  usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan
  anggota menjadi anggota Koperasi. --- Berapa
  proporsinya pelayanan kpd yang bukan
  anggota/calon anggota dapat diberikan?
• Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan
  kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

13
Lanjutan

• Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau
  diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam
  AD dipenuhi.---- bolehkah koperasi mengatur
  secara ketat persyaratan anggota, misal masuknya
  anggota harus diputuskan RAT?
• Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah
  tangankan.
• Setiap anggota mempunyai hak kewajiban yang
  sama.

14
TANGGUNG JAWAB HUKUM ORGAN KOPERASI

• Rapat Anggota
• Pengurus
• Pengawas
• Tindakan yg dapat dikenakan thd Pengurus yang
  Nakal dalam UU No. 25/1992 tidak rinci tegas,
  lihat Psl 34 ayat (1) hanya mengatur ttg
  tindakan kesengajaan kelalaiannya secara
  bersama-sama maupun sendiri2 menanggung kerugian
  yang diderita Koperasi ayat (2) apabila
  tindakan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan
  bagi penuntut umum utk melakukan penuntutan. ---
  Hal ini berbeda dg badan usaha PT (UU No.
  40/2007).

15
Lanjutan

• Sedangkan utk Pengawas yang nakal tidak ada
  pengaturan yang jelas, jika ybs menyalahgunakan
  tugas dan kewenangannya (lihat Pasal 38 s/d 40 UU
  No. 25/1992).

16
JENIS-JENIS KOPERASI

• Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan
  dan kepentingan ekonomi anggotanya, seperti
  Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen,
  Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan
  Koperasi Jasa (Psl 16 UU No. 25/1992).

17
Permasalahan Koperasi Jasa Simpan Pinjam

• Akhir-akhir ini banyak berkembang pesat usaha
  Koperasi Primer Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit
  Koperasi Simpan Pinjam (USP), hal ini nampaknya
  menjadi wadah bisnis baru yang menawarkan
  keuntungan berlipat, karena tdk dikenakan pajak,
  pendirian mudah dan adanya bantuan/fasilitas
  pemerintah, tidak diaudit oleh lembaga pengawas
  keuangan Pemerintah secara ketat. Karena itulah
  bisa menjadi tempat Pemodal menengah - besar utk
  mencuci uangnya (money loundring) jika uang
  disimpan di Bank di atas Rp 100 juta harus
  dijelaskan asalnya, jadi jika Bank diawasi
  melotot tapi koperasi tidak.
• Prinsip aturan Koperasi dari anggota untuk
  anggota kemungkinan mudah disimpangi. Penyimpan
  dan pengguna dana KSP diredusir di dlm PP No. 9
  Th 1995 dengan dibolehkannya calon anggota (lihat
  Psl 17 jo 18). Dalam praktiknya calon anggota,
  selamanya/berkali-kali menyimpan/meminjam dana
  koperasi bisa tidak mjd anggota, dg alasan tdk
  memenuhi syarat.

18
Lanjutan

• Psl 18 ayat (2) PP No. 9/1995 dinyatakan 3 bulan
  setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi
  anggota. Kata harus dalam PP tsb jika tidak
  dilaksanakan juga tidak ada sanksinya.
• Penarikan Bunga Pinjaman yang tinggi, jauh di
  atas bunga bank. Mungkin kita bisa sepakat kalo
  KSP yang seperti itu bisa mrpk rentenir/bank
  plecit yg berbadan hukum. Dalam PP No. 9 Th
  1995 sendiri juga tidak jelas pengaturannya,
  berapa proporsi utk calon/bukan anggota yang dpt
  menyimpan dan/atau meminjam dana KSP. Pengawasan
  utk hal inipun masih lemah.
• Bunga tinggi yang dipatok mrpkan kesepakatan
  anggota. Apakah dibenarkan dengan berlindung dari
  anggota ke anggota/calon anggota dengan dasar
  kesepakatan --- bisa mjd rentenir yg
  dilegalkan. Cepat kaya bikin koperasi, bernaung
  di bawah hk kesepakatan anggota koperasi. Maka
  perlu ada regulasi yang adil, patut dan wajar
  tentang simpan pinjam koperasi.

19
PEMBINAAN KOPERASI

• Pembinaan Koperasi dalam PP No. 9 Th 1995 jo Kep
  Menkop UKM No. 351/KEP/M/XII/1998, oleh pejabat
  terkait dg tugas memantau perkembangan KSP USP
  secara berkala melalui laporan keuangannya,
  melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang
  menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk
  pelaksanaan program pembinaan anggota, serta
  melakukan penilaian kesehatan KSP USP.
• Nampaknya tugas tersebut dalam relaitasnya belum
  dapat dilakukan secara optimal --- perlu
  dilakukan perubahan struktur dan kultur birokrasi
  untuk terwujudnya koperasi yang sehat, wajar dan
  mandiri.

20
PENILAIAN KESEHATAN

• Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan
  Unit Simpan Pinjam yang diatur dlm Kep. Menkop
  UKM No. 194/KEP/M/IX/1998, masih berorientasi
  pada uang/nilai uang. Mestinya dalam penilaian
  kesehatan koperasi perlu dibedakan dengan lembaga
  keuangan lainnya (karena konsepnya beda),
  misalnya perlu dilihat SDM, kesejahteraan
  anggota, pemberlakuan bunga yang wajar, dan
  lain sebagainya.

21
PEMBUBARAN KOPERASI

• Pembubaran oleh Rapat Anggota.
• Pembubaran oleh Pemerintah.
• Perlukah pengaturan Kepailitan suatu badan usaha
  Koperasi hanya bisa diajukan oleh Menteri
  Koperasi? (lihat Psl 32 PP No. 9/1995 ---
  ketentuan yang ragu2/malu2)

22
PENUTUP

• Perlu regulasi yang jelas dan tegas tentang KSP
  kaitanya dengan bunga, setoran modal,
  keanggotaan, penilaian kesehatan, agar tidak
  menjadi wadah para pemodal hitam untuk mencuci
  uangnya, yang justru merusak citra koperasi itu
  sendiri.

23
Lanjutan

• Perlu regulasi kerjasama pengawasan thd KSP
  antara Kantor Kemenkop dan Depkeu utk mewujudkan
  koperasi yang sehat, wajar dan, mandiri.
• Kebijakan pembebasan pajak dan pemberian
  bantuan/fasilitas dari pemerintah (skim bunga
  ringan) untuk Koperasi perlu ditinjau ulang, agar
  lebih tepat sasaran.
• MAN BEHIND THE GUN, berlakunya hukum dan
  penegakan hukum sangat tergantung dari
  substansi, struktur, dan kultur hukum masyarakat
  yang bersangkutan. Bagaimanapun baiknya hukum
  koperasi dan adanya sarana prasarana/institusi yg
  lengkap untuk menegakkan hk namun itu semua
  tergantung pada kultur hukum masyarakat yang
  bersangkutan. Pekerjaan berat Kantor Kementerian
  Koperasi dan UKM serta jajarannya adalah
  membangun budaya hukum masyarakat Koperasi agar
  sesuai dengan yg dikonsepkan dalam hukum koperasi
  itu.
• Terima Kasih Matur nuwun