PENDIDIKAN PANCASILA

1

• PENDIDIKAN PANCASILA

2

• LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA
• PENDAHULUAN
• PENDIDIKAN ADALAH UPAYA MASYARAKAT PEMERINTAH
  GUNA KELANGSUNGAN HIDUP WARGANYA GENERASI
  PENERUS. BERMAKNA MAMPU MENGANTISIPASI HARI
  DEPAN, SENANTIASA TERKAIT DENGAN KONTEKS
  BUDAYA, BANGSA NEGARA
• KEMAMPUAN MASYARAKAT TSB, MEMERLUKAN PEMBEKALAN
  IPTEKS YANG DILANDASI NILAI-NILAI YANG MENJADI
  PANDUAN DAN KEYAKINAN DALAM BERMASYARAKAT,
  BERBANGSA BERNEGARA.
• BANGSA INDONESIA, SELAIN MENGUASAI IPTEKS, HARUS
  BERIMAN DAN BERTAKWA, BERBUDI PEKERTI LUHUR,
  SEHAT JASMANI ROHANI, MEMILIKI RASA TANGGUNG
  JAWAB YANG BERSENDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA.
• PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI PANDANGAN
  HIDUP BANGSA HARUS MENJADI PENUNTUN SIKAP
  PERILAKU RAKYAT YANG SESUAI DENGAN KEHIDUPAN
  SEBAGAI WARGA NKRI.
• PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA PANDANGAN HIDUP
  BANGSA MERUPAKAN SATU KESATUAN SALING BERKAITAN
  SERTA KETERGANTUNGAN.

3

• PANCASILA
• PANCASILA, SEBAGAI DASAR ATAU FILSAFAT NEGARA RI
  SECARA RESMI DISAHKAN PANITIA PERSIAPAN
  KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI), TANGGAL 18
  AGUSTUS 1945, DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA
  REPUPLIK INDONESIA, TAHUN II No. 7, TERDIRI ATAS
  2 (DUA) BAGIAN, PEMBUKAAN BATANG TUBUH
  (Pasal-Pasal).
• PADA ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN TERCANTUM RUMUSAN
  PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA MELIPUTI
• 1. BASIS ATAU FUNDAMEN NEGARA,
• 2. TUJUAN YANG MENENTUKAN NEGARA, DAN
• 3. PEDOMAN YANG MENENTUKAN CARA
  BAGAIMANA NEGARA ITU
• MELAKSANAKAN FUNGSI-FUNGSINYA DALAM
  MENCAPAI TUJUAN
• BERDASARKAN KETENTUAN YURIDIS TERSEBUR, MAKA
  SETIAP WARGA NEGARA TERUTAMA KALANGAN PERGURUAN
  TINGGI SEBAGAI INSAN INTELEKTUAL SUDAH SEHARUSNYA
  MEMPELAJARI, MENGHAYATI MENDALAMI SERTA
  MENGEMBANGKAN, AKHIRNYA MENGAMALKAN DALAM SETIAP
  ASPEK KEHIDUPAN DALAM RANGKA BERMASYARAKAT,
  BERBANGSA BERNEGARA.
• HAKEKAT PANCASILA MENGANDUNG DUA PENGERTIAN
  POKOK, SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA
  SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

4

• LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN PANCASILA
• PASAL 31 ayat 3, Pemerintah mengusahakan
  menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
  yang meningkatkan keimanan ketakwaan serta
  akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
  bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
• Merupakan penjabaran dari PEMBUKAAN UUD
  1945, ALINEA KEEMPAT, yaitu Pemerintah negara
  Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan
  seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan
  kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan
  bangsa,
• UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN
  NASIONAL.
• 3. KETETAPAN MPR No. X/MPR/1998 tentang
  POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
  PENYELAMATAN NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL
  SEBAGAI HALUAN NEGARA.
• 4. KEP. MEN.DIK.NAS. R.I. No. 056/U/1994, mengacu
  pada PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 30 TAHUN 1990,
  menetapkan bahwa status Pendidikan Pancasila
  dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai Mata
  Kuliah Wajib untuk setiap Program Studi
  bersifat Nasional.
• 5. KEP. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I. No.
  010/0/2000.

5

• 6. KEP. MEN.DIK.NAS. No. 232/U/2000 ttg. PEDOMAN
  PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
  PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA DITETAPKAN,
  BAHWA PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN PANCASILA
  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN KELOMPOK
  MKPK YANG WAJIB DIBERIKAN DALAM KURIKULUM SETIAP
  PROGRAM STUDI / KELOMPOK PROGRAM STUDI.
  
• KEP. DIR. JEN. DIKTI. DEP.DIK.NAS. R.I. No.
  265/DIKTI/KEP/2000, tentang PENYEMPURNAAN
  KURIKULUM INTI MKPK PENDIDIKAN PANCASILA PADA
  PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.
• PASAL 1, Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang
  mencakup unsur filsafat Pancasila merupakan salah
  satu komponen yang tak dapat dipisahkan dari
  kelompok MKPK dalam susunan Kurikulum Inti
  Perguruan Tinggi di Indonesia.
• PASAL 2, bahwa Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
  adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh
  setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk
  Program Diploma / Politeknik dan Program
  Sarjana.
• PASAL 4, bahwa Pendidikan Pancasila yang
  mencakup unsur Filsafat Pancasila di Perguruan
  Tinggi bertujuan untuk
• 1. Dapat memahami mampu melaksanakan
  Pancasila UUD 1945 dalam kehidupan sebagai
  warganegara RI,
• 2. Menguasai pengetahuan pemahaman tentang
  beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat,
  berbangsa bernegara yang penerapan pemikiran
  berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
• 3. Memupuk sikap perilaku yang sesuai dengan
  nilai-nilai norma Pancasila, sehingga mampu
  menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka
  keterpaduan IPTEKS pembangunan.

6

• 7. KEP. DIRJEN.DIKTI.DEPDIKNAS. RI. No.
  38/DIKTI/Kep/2002 jo No. 43/ DIKTI/ Kep/2006,
  ttg. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN MKPK DI PERGURUAN
  TINGGI.
• Pasal 2, Visi kelompok MKPK di PT. membantu
  mahasiswa memantapkan keperi-
• badiannya agar secara
  konsisten mampu mewujudkan nilaai-nilai dasar
• keagamaan dan kebudayaan, rasa
  kebangsaan dan cinta tanah air
• sepanjang hayat dalam
  menguasai, menerapkan mengembangkan
• IPTEKS yang dimilikinya dengan
  rasa tanggungjawab
• Pasal 3, Kompetensi kelompok MKPK bertujuan
  menguasai kemampuan berpikir,
• bersikap rasional dinamis,
  berpandangan luas sebagai manusia
• intelektual.
• 8. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  
• A. Menyiapkan Peserta Didik menjadi anggota
  masyarakat yang memiliki kemampuan Akademik
  dan/atau Profesional yang dapat menerapkan,
  dan/atau memperkaya khasanah IPTEKS.
• B. Mengembangkan menyebarluaskan IPTEKS
  serta mengupayakan
• penggunaannya untuk meningkatkan taraf
  kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan
  nasional.

7

• LANDASAN HISTORIS
• PANCASILA DIGALI SEMENJAK LAHIRNYA BANGSA
  INDONESIA, MELIPUTI NILAI KETUHANAN, SIKAP
  TOLERANSI, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
• MELALUI PROSES YANG CUKUP PANJANG, NILAI-NILAI
  PANCASILA TELAH MELALUI PEMATANGAN, MAKA PARA
  TOKOH BANGSA SAAT AKAN MENDIRIKAN NEGARA RI
  MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.
• WALAUPUN DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 TIDAK
  TERMUAT ISTILAH PANCASILA, NAMUN YANG DIMAKSUD
  DASAR NEGARA DENGAN ISTILAH PANCASILA. HAL INI
  DIDASARKAN ATAS INTERPRETASI HISTORIS DALAM
  RANGKA PEMBENTUKAN RUMUSAN DASAR NEGARA, YANG
  SECARA SPONTAN DITERIMA OLEH PARA TOKOH BANGSA.
• SEJARAH KETATANEGARAAN TELAH TERJADI BEBERAPA
  KALI PERUBAHAN UUD. UUD 1945 DIGANTI OLEH
  KONSTITUSI RIS (1949), KEMUDIAN BERUBAH MENJADI
  UUD SEMENTARA (1950), DAN AKHIRNYA DIKELUARKAN
  DEKRIT 5 Juli 1959, YANG ISINYA
• I. MEMBUBARKAN KONSTITUANTE,
• II. MENETAPKAN BERLAKUNYA KEMBALI UUD
  1945, DAN TIDAK BERLAKUNYA UUDS TAHUN 1950.
• III. DIBENTUKNYA MPRS DAN DPAS DALAM WAKTU
  YANG SESINGKAT-
• SINGKATNYA.
• DASAR DEKRIT TSB, UUD 1945 BERLAKU KEMBALI
  HINGGA SAAT INI,

8

• LANDASAN KULTURAL
• DALAM HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA BERNEGARA,
  SETIAP NEGARA DI DUNIA MEMILIKI SUATU PANDANGAN
  HIDUP, FILSAFAT HIDUP YANG MERUPAKAN SUATU
  PEGANGAN DALAM KANCAH PERGAULAN MASYARAKAT
  INTERNASIONAL.
• SETIAP BANGSA MEMILIKI CIRI PANDANGAN HIDUP YANG
  BERBEDA, BANGSA INDONESIA MENDASARKAN PANDANGAN
  HIDUP DALAM SUATU ASAS KULTURAL YANG DIMILIKI
  MELEKAT PADA BANGSA SENDIRI YAITU PANCASILA.
• PANCASILA MERUPAKAN PENCERMINAN NILAI YANG TUMBUH
  DALAM KEHIDUPAN BANGSA, DIANGKAT DARI NILAI-NILAI
  KULTURAL YANG DIMILIKI BANGSA INDONESIA MELALUI
  PROSES PEMIKIRAN FILOSOFIS PENDIRI NEGARA YANG
  DIGALI DARI BUDAYA SENDIRI, SEJAJAR DENGAN
  KARYA-KARYA BESAR BANGSA LAIN DI DUNIA.
• PANCASILA TIDAK MENGANDUNG NILAI-NILAI YANG KAKU
  TERTUTUP, A TERBUKA MASUKNYA NILAI-NILAI YANG
  POSITIF YANG DATANG DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR,
  SEHINGGA GENERASI PENERUS, TERUTAMA KALANGAN
  INTELEKTUAL KAMPUS DAPAT MENDALAMI, DALAM ARTIAN
  MENGEMBANGKAN SESUAI TUNTUTAN ZAMAN.

9

• LANDASAN FILOSOFIS
• PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA
  FILOSOFIS BANGSA INDONESIA, MERUPAKAN SUATU
  KEHARUSAN MORAL UNTUK SECARA KONSISTEN
  MEREALISASIKANNYA DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN
  DENGAN MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI DALAM
  SILA-SILA PANCASILA.
• SECARA FILOSOFIS, BANGSA INDONESIA SEBELUM
  MENDIRIKAN NEGARA SEBAGAI BANGSA YANG
  BERKETUHANAN BERPERIKEMANUSIAAN. SECARA
  OBJEKTIF, MANUSIA INDONESIA ADALAH BERKETUHANAN,
  BERPERIKEMANUSIAAN YANG ADIL BERADAB SERTA
  BERUSAHA MEMPERTAHANKAN PERSATUAN UNTUK
  MEWUJUDKAN KEADILAN.
• NILAI-NILAI PANCASILA MERUPAKAN DASAR FILSAFAT
  NEGARA, MAKA KONSEKUENSINYA, SETIAP ASPEK
  PENYELENGGARAAN NEGARA HARUS BERSUMBER PADA
  NILAI-NILAI PANCASILA TERMASUK SISTEM PERATURAN
  PERUNDANG-UNDANGAN.
• PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA, MENJADI
  SUMBER NILAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKAITAN
  DENGAN POLITIK, EKONOMI, HUKUM, SOSIAL BUDAYA
  SERTA PERTAHANAN KEAMANAN.

10

• TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
• RAKYAT MELALUI PERWAKILANNYA, MENYATAKAN BAHWA
  PENDIDIKAN NASIONAL DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN
  KECERDASAN SERTA HARKAT MARTABAT BANGSA.
• MEWUJUDKAN MANUSIA SERTA MASYARAKAT
  INDONESIA YANG BERIMAN BERTAKWA TERHADAP TUHAN
  YANG MAHA ESA, BERKUALITAS MANDIRI, SEHINGGA
  MAMPU MEMBANGUN DIRINYA MASYRAKAT
  SEKELILINGNNYA SERTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS
  PEMBANGUNAN BANGSA.
• PERKULIAHAN PANCASILA MENGARAHKAN PERHATIAN PADA
  MORAL, YANG DIHARAPKAN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM
  KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM MASYARAKAT YANG
  TERDIRI ATAS BERBAGAI GOLONGAN AGAMA.
• BERPERILAKU YANG ADIL BERADAB, BERBUDAYA
  DENGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BERSAMA DIATAS
  KEPENTINGAN PERORANGAN GOLONGAN.
• DENGAN DEMIKIAN PERBEDAAN PEMIKIRAN
  PENDAPAT ATAU KEPENTINGAN, DAPAT DIATASI MELALUI
  MUSYAWARAH DENGAN DASAR KEADILAN.

11

• TUJUAN PERKULIAHAN PANCASILA JUGA UNTUK
  MEMBERIKAN DASAR-DASAR ILMIAH ATAU
  TRANSFORMASI NILAI MELALUI PENGEMBANGAN
  PENGETAHUAN SECARA ILMIAH, SERTA UNTUK MEMBENTUK
  MANUSIA PANCASILAIS SEBAGAI CALON PEMIMPIN DI
  MASA DEPAN.
• MEMBERIKAN PENGERTIAN, PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT
  ATAU TATA NILAI BANGSA, DASAR NEGARA IDEOLOGI
  NASIONAL DENGAN SEGALA IMPLIKASI YANG DIHADAPI
  DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA BERNEGARA YANG
  BERLANGSUNG SANGAT CEPAT, SERTA MENGANTISIPASI
  PERKEMBANGAN IPTEKS DISERTAI POLA KEHIDUPAN YANG
  MENGGLOBAL.
• DENGAN MEMILIKI PENGETAHUAN PANCASILA SECARA
  ILMIAH, MAHASISWA AKAN MEMILIKI KETAHANAN
  IDEOLOGIS DALAM MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF DARI
  LUAR.
• MEMPERSIAPKAN WARGA NEGARA YANG BERKESADARAN
  KEBANGSAAN, SERTA PEMIMPIN-PEMIMPIN YANG
  BERTANGUNG -JAWAB TERHADAP NEGARA KESATUAN
  REPUBLIK INDONESIA (NKRI) YANG BERSENDIKAN
  PANCASILA.
• KEBERHASILAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA, AKAN
  MEMBUAHKAN SIKAP MENTAL BERSIFAAT CERDAS, PENUH
  TANGGUNG JAWAB DENGAN PERILAKU YANG
• - BERIMAN BETAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
  SERTA
• BERPERIKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB