Pengantar Hukum Indonesia

1
Pengantar Hukum Indonesia

• Materi Hukum Acara

2
Hukum Acara

• Hukum Acara atau Hukum Formil, yaitu kaedah hukum
  yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu
  perkara ke muka suatu badan peradilan dan
  bagaimana Hakim memberi putusan.
• Hukum Acara atau Hukum Formil yang berasal dari
  bahasa Belanda yaitu Formeelrecht atau juga
  Adjective Law dalam bahasa Inggris.

3
Hukum Acara

• Ada berbagai sistem hukum acara di Indonesia,
  antara lain
• 1. Hukum Acara Pidana.
• 2. Hukum Acara Perdata.
• 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
• Negara.
• 4.Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

4
Hukum Acara Pidana

• Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan
  hukum yang mengatur tentang cara bagaimana
  mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana
  materil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan
  cara bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan.
• Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan
  bahwa Hukum Acara Pidana sebagai realisasi hukum
  pidana adalah hukum yang menyangkut cara
  pelaksanaan penguasa nienindak warga yang didakwa
  bertanggung jawab atas suatu delik (peristiwa
  pidana).

5
Landasan Hukum Acara Pidana

• Sumber Hukum Acara Pidana
• Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang
  Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
• Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang
  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab
  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP,). Dengan
  berlakunya KUHAP ini, maka Herzien Indonesisch
  Reglement (HIR), dalam bahasa Indonesia Reglemen
  Indonesia diperbaharui (RID) bagian pidana
  dinyatakan tidak berlaku lagi.
• Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
  Agung.
• Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan
  Umum.

6
Hukum Acara Pidana

• Fungsi Hukum Acara Pidana
• Mencari dan menemukan kebenaran.
• Pemberian keputusan oleh Hakim.
• Pelaksanaan keputusan oleh Hakim.

7
Asas-Asas Hukum Acara Pidana

• 1. Yang berhubungan dengan peranan.
• Prakarsa proses dilakukan oleh Polisi/Jaksa.
  Jaksa mengajukan tuntutan ke Pengadilan serta
  melaksanakan penetapan Hakim.
• Asas-asas oportunitas yaitu dimungkinkannya
  perkara yang sedang dalam proses penuntutan
  dideponir atau dipeti-eskan oleh Jaksa/Pengadilan
  demi kepentingan umum.
• Kedua pihak wajib didengar keterangan-keteranganny
  a oleh Hakim.
• Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan
  dilakukan dengan perdebatan lisan atau langsung.
• Keputusan Hakim wajib dilandasi dengan
  alasan-alasan yang rasional obyektif, setelah
  mendengar kedua pihak termasuk saksi a
  charge (yang meringankan) dan saksi a de charge
  (yang memberatkan).
• Dalam rangka menemukan kebenaran materiil
  (materieel waarheid), Hakim dalam menjalankan
  tugasnya bersifat aktif (leidende rol), artinya
  Hakim bertindak memimpin (proses) peradilan.
• Akusator artinya pada asas akusator ini para
  pihak diakui sebagai subyek dan kedudukannya
  sederajat, pemeriksaan tidaklah bersifat rahasia
  (terbuka untuk umum). Tersangka sudah dapat
  didampingi oleh Penasehat Hukum.
• Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
• Praduga tak bersalah (Presumption of innocence).
  Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
  dituntut atau dihadapkan di muka sidang
  pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada
  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya
  dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
• Semua orang diperlakukan sama di depan hakim.

8
Asas-Asas Hukum Acara Pidana

• 2. Yang berhubungan dengan keadaan peradilan.
• Sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum.
  Terhadap asas ini ada pengecualian yaitu bahwa
  sidang perkara susila dan pelaku kejahatan adalah
  anak-anak dibawah umur dilakukan secara tertutup.
  Keputusan Hakim harus selalu dinyatakan dengan
  pintu terbuka.
• Peradilan bertahap.
• Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.
• Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi.
• Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung.
• 3. Sidang Pengadilan diselenggarakan oleh suatu
  Majelis Hakim ( Ketua 2 orang atau 3 orang
  anggota)
• 4.Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang
  tetap.

9
Subyek Hukum Acara Pidana.

1. Tersangka/terdakwa ialah orang yang diduga
   melakukan tindak pidana.
2. Polisi ialah petugas yang melakukan penyidikan.
3. Jaksa ialah petugas yang melakukan penuntutan.
4. Hakim ialah petugas yang bertugas mengadili.
5. Panitera ialah petugas yang melakukan pencatatan
   pada sidang pengadilan.
6. Penasehat Hukum/Pengacara ialah yang memberikan
   nasehat atau yang mendampingi tersangka di sidang
   pengadilan.
7. Saksi--saksi.
8. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanan
   putusan Hakim

10
Pelaksanaan peranan Acara Pidana dalam perkara
pidana

• Bila diduga atau diketahui terjadi peristiwa
  pidana maka, dilakukan penyidikan oleh Polisi
  atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus
  oleh undang-undang. Penyidikan ini dilakukan
  untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang
  berguna untuk menemukan siapa yang merupakan
  tersangka yang melakukan tindak pidana.
• Setelah si tersangka dan barang bukti ditemukan
  maka perkara ini dilimpahkan kepada Jaksa
  (Penuntut Umum) yang akan melakukan penuntutan di
  Pengadilan Negeri supaya diperiksa dan diputus
  oleh Hakim di sidang pengadilan.
• Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh
  Hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang
  untuk mengadili (menerima,memeriksa dan memutus
  perkara pidana).
• Hakim mengadili berdasarkan asas bebas, jujur dan
  tidak memihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan
  tersebut Hakim menetapkan keputusan. Putusan
  adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam
  sidang Pengadilan Terbuka yang dapat berupa
  pemidanaan (penjatuhan hukuman) atau bebas (bila
  apa yang didakwakan dalam pengadilan tidak
  terbukti secara sah) atau putusan lepas dari
  segala tuntutan hukum (perbuatan yang terbukti
  tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan delik).
• Setelah Hakim menjatuhkan putusan yang telah
  mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa
  menjalankan isi putusan tersebut.

11
Upaya Hukum

• Bila putusan Hakim sudah dijatuhkan dan para
  pihak (Jaksa atau terdakwa) tidak puas, bagi
  mereka diberikan upaya hukum berupa
• 1. Upaya Hukum Biasa yaitu
• Melalui pemeriksaan tingkat banding diajukan ke
  Pengadilan Tinggi oleh terdakwa/kuasanya atau
  oleh Jaksa melalui pemeriksaan untuk kasasi yang
  diajukan ke Mahkamah Agung.
• Permintaan kasasi terhadap putusan bebas tidak
  dapat dilakukan.
• 2. Upaya Hukum Luar Biasa yaitu
• Demi kepentingan hukum.terhadap semua putusan
  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat
  diajukan satu kali pemeriksaan kasasi oleh Jaksa
  Agung kepada Mahkamah Agung. Kasasi di sini
  bertujuan untuk mencapai kesatuan penafsiran
  hukum oleh pengadilan.

12
Pra-Peradilan

• Satu macam pemeriksaan yang tidak dikenal dalam
• HIR/RID tetapi diuraikan dalam UU No. 8/1981
• tentang KUHAP yaitu Pra Peradilan.
• Pemeriksaan dalam Pra Peradilan ialah perkara
• Mengenai sengketa tentang sah atau tidaknya
  penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
  atau penghentian penuntutan.
• Mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi
  bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan
  pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

13
Pra-Peradilan

• Sidang pengadilan dilakukan oleh cukup Hakim
  tunggal yang dibantu seorang Panitera. Permohonan
  Pra Peradilan ini diajukan oleh tersangka,
  keluarga tersangka atau kuasanya kepada Ketua
  Pengadilan Negeri. Acara pemeriksaan Pra
  Peradilan ini harus cepat dan singkat, oleh
  karena dalam waktu sepuluh hari setelah
  diterimanya penuntutan, Hakim harus menjatuhkan
  putusannya.

14
HUKUM ACARA PERDATA

• Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan
  hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan
  perkara-perkara perdata ke muka pengadilan
  (termasuk juga Hukum Dagang) dan cara-cara
  melaksanakan putusan-putusan hakim. Dapat juga
  dikatakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur
  bagaimana cara memelihara dan mempertahankan
  Hukum Perdata Materiil.
• Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata
  adalah rangkaian peraturan yang memuat cara
  bagaiman orang harus bertindakan terhadap dan di
  muka pengadilan serta cara bagaimana Pengadilan
  harus bertindak satu lama lain untuk melaksanakan
  berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
• Izaac S. Leihitu menyatakan bahwa Hukum Acara
  Perdata adalah peraturan-peraturan yang mengatur
  tentang cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan
  kewajiban-kewajiban dalam hukum perdata materiil
  melalui Pengadilan.

15
Sejarah perkembangan peradilan di Indonesia.

• Peradilan di Indonesia telah mengalami tiga zaman
  
• 1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1848-1042).
• 2. Zaman Pendudukan Jepang (1942 - 1945).
• 3. Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 -
  sekarang).
• Menurut Inlandsch Reglement tahun 1848 peradilan
  di Indonesia untuk bangsa Indonesia, dalam
  perkara perdata ditentukan sebagai berikut
• District-gerecht
• Regentschap-gerecht
• Landraad
• Raad van Justitie, (RvJ)
• Hooggerechtshof (HGH).
• Pada Zaman Pendudukan Jepang semua badan
  peradilan dari Pemerintah Hindia Belanda
  dihapuskan, kemudian diubah namanya yaitu
• Landraad menjadi Tihoo-Hooin, (Pengadilan
  Negeri).
• Landgerecht menjadi Keizai-Hooin (Pengadilan
  Kepolisian).
• Regentschap-gerecht menjadi Ken-Hooin (Pengadilan
  Kabupaten).
• District-gerecht menjadi Gun-Hooin (Pengadilan
  Kewedanaan).
• Raad van Justitie menjadi Koo-Too-Hooin
  (Pengadilan Tinggi),
• Hooggerechtshof menjadi Saikoo-Hocin (Mahkamah
  Agung).

16
Landasan Hukum Acara Perdata

• Pada masa penjajahan Belanda untuk hukum acara
  perdata berlaku
• Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
  untuk golongan
• Eropa dan Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)
  atau Reglemen
• Indonesia yang Dibaharui (RID) untuk golongan
  Bumi Putra di Pulau
• Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan
  Madura berlaku
• Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).
• Badan peradilan pada masa ini ialah
• 1. Raad van Justitie dan Residentie Gerecht untuk
  golongan Eropa
• 2. Landraad untuk golongan Bumi Putra.
• Pada masa penjajahan Jepang badan-badan peradilan
  di atas
• dihapuskan, kemudian Landraad diubah menjadi
  Pengadilan Negeri.
• Melalui UU no. 20 tahun 1947 dibentuk Pengadilan
  Tinggi. Mahkamah
• Agung dibentuk dengan UU No. 1 tahun 1950 untuk
  perkara kasasi.
• Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
  yang menyatakan
• bahwa kita kembali ke UUD 1945, maka melalui
  pasal II Aturan
• Peralihannya dan pasal-pasal peralihan
  sebelumnya, tetap digunakan
• HIR (RID) dan RBg sebagai Kitab Undang-undang
  Hukum Acara.

17
Sumber Hukum Acara Perdata

• Sumber hukum yang lain selain yang telah
  disebutkan di atas ialah
• Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951 tentang
  kesatuan susunan kekuasaan Acara Pengadilan Sipil
  yang menunjuk RID sebagai pedoman.
• Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan
  pokok kekuasaan kehakiman jo. Undang-undang no.
  35 tahun 1999.
• Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
  Agung jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun
  2004.
• Undang-undang no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan
  Umum.
• Selain undang-undang, yurisprudensi dan doktrin
  juga dapat merupakan sumber hukum acara perdata.
• Peradilan agama juga merupakan peradilan perkara
  perdata khusus perceraian, tetapi hanya mengadili
  orang-orang yang beragama Islam saja, dan
  perkara-perkaranya mengenai agama Islam bukan
  diperuntukkan agama lain.Untuk Agama lain adalah
  kompetensi Pengadilan Negeri

18
Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata

• Yang berhubungan dengan peranan
• Prakarsa proses dilakukan oleh para pihak yang
  bersengketa.
• Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk
  mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya
  kepada yang berkepentingan.
• Hakim wajib mengusahakan perdamaian.
• Perkara yang sudah berjalan dapat sewaktu-waktu
  ditarik atas persetujuan kedua belah pihak yang
  bersengketa.
• Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan
  mengutamakan tulisan-tulisan.
• Putusan hakim wajib dilandasi dengan
  alasan-alasan yang rasional obyektif. Alasan
  tersebut sebagai pertanggungjawaban Hakim atas
  putusannya terhadap masyarakat.
• Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup
  dipertimbangkan merupakan alasan untuk
  pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.
• Yurisprudensi dan doktrin seringkali dijadikan
  landasan oleh Hakim untuk memperkuat putusan yang
  telah ditetapkannya.

19
Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata

• 2. Yang berhubungan dengan keadaan peradilan
• Sidang-sidang Pengadilan dilakukan secara terbuka
  untuk umum, artinya setiap orang diizinkan
  menghadiri pemeriksaan di persidangan. Tujuannya
  adalah memberi perlindungan hak-hak asasi manusia
  dalam bidang peradilan dan menjamin obyektifitas
  peradilan.
• Asas terbuka ini dapat disimpangi dalam perkara
  susila dan ketertiban umum, tetapi putusan harus
  dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
• Kedua belah pihak yang berperkara didengar
  pendapatnya dan diakui sebagai subyek hukum yang
  kedudukannya sederajat.
• Peradilan dilaksanakan bertahap
• Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.
• Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi. Bagi
  mereka yang tidak puas dengan putusan yang
  dijatuhkan dapat mengajukan untuk mengulang
  kembali perkara mereka ke Pengadilan Tinggi.
• Tingkat Kasasi
• Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak
  mengulang lagi perkara yang sudah diputuskan oleh
  Pengadilan Tinggi atau pada tingkat banding, akan
  tetapi yang diteliti disini ialah apakah putusan
  Hakim terdahulu telah melanggar atau melakukan
  penyimpangan atas undang-undang.
• Sidang-sidang pengadilan pada umumnya
  diselenggarakan oleh suatu Majelis Hakim.

20
Norma-norma dalam Hukum Acara Perdata

• 1. Subyek hukum dalam Hukum Acara Perdata
• Para pihak yang bersengketa yaitu
• - Penggugat, pihak yang mengajukan gugatan ke
  Pengadilan.
• - Tergugat, pihak yang digugat dalam perkara
  perdata.
• Hakim yang mengadili.
• Panitera yang mencatat jalannya sidang
  Pengadilan.
• Penasehat hukum/Pengacara.
• Juru sita.

21
Norma-norma dalam Hukum Acara Perdata

• 2. Kompetensi/kewenangan mengadili ada 2 (dua)
  macam
• Absolute Competentie/Kompetensi Mutlak.
• Kewenangan mutlak ini menjawab pertanyaan badan
  peradilan macam apa yang berwenang untuk
  mengadili sengketa ini? Jadi kompetensi mutlak
  ini menyangkut pembagian kekuasaan anatar badan
  peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan.
  Misalnya ,pemberian kekuasaan mengadili kepada
  Pengadilan Negeri dan tidak kepada macam
  pengadilan lain.
• Relatieve Competentie/Kompetensi Relatif.
• Kompetensi relatif ini adalah kewenangan untuk
  mengadili diantara badan peradilan yang sejenis.
  Misalnya pembagian kekuasaan mengadili diantara
  berbagai wilayah Pengadilan Negeri.

22
Norma-norma dalam Hukum Acara Perdata

• 3. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan
  dapat berupa
• A. Perkara gugatan (jurisdictio contentiosa).
• Di Sini terdapat sanggah-menyanggah, jadi
  berhubungan dengan perselisihan. Jenis putusannya
  ialah Keputusan/vonnis.
• B. Perkara Permohonan (jurisdictio voluntaria).
• Di sini Hakim tidak melakukan peradilan, ia
  tidak membuat putusan melainkan beschikking,
  menetapkan secara resmi apa yang sudah ada.
  Misalnya penetapan ahli waris.

23
Norma-norma dalam Hukum Acara Perdata

• 4. Sifat isi putusan pengadilan dapat berupa
• Putusan yang bersifat deklarator yaitu putusan
  yang menjelaskan sesuatu. Contoh putusan yang
  berisikan penunjukkan sebagai ahli waris.
• Putusan yang bersifat konstitutif yaitu
  menciptakan atau menghapus suatu status hukum
  tertentu. Contoh bubarnya perkawinan, istri
  menjadi janda.
• Putusan yang bersifat kondemnator yaitu putusan
  yang memberi hukuman. Contoh menyerahkan
  barang, membayar biaya perkara.

24
Norma-norma dalam Hukum Acara Perdata

• 5. Untuk berperkara di Pengadilan pada asasnya
  dikenakan biaya yang meliputi
• Biaya pemanggilan para pihak.
• Biaya pemberitahuan kepada para pihak
• Biaya materai.
• Biaya Pengacara (bila memakai Pengacara merupakan
  biaya di luar biaya berperkara di Pengadilan).

25
HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

• Indonesia sejak tahun 1986 telah memiliki
  Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No.5
  Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No.9
  Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
  sebagai peradilan Administrasi yang berdiri
  sendiri lepas dan peradilan umum. Peradilan ini
  khusus untuk mengadili perkara adminstrasi ( dual
  system of court).
• Perubahan UUD 1945 kaitannya dengan Peradilan
  Tata Usaha Negara yang diatur dalam 24 ayat (2)
  perubahan ketiga yang berbunyi Kekuasaan
  kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
  dan bukan peradilan yang berada dibawahnya dalam
  lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
  agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan
  tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

26
HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

• Peradilan Administrasi negara adalah suatu
  peradilan yang menyelesaikan perselisihan/sengketa
  yang terjadi antara pihak-pihak yang satu pihak
  adalah aparat pemerintah dan warga masyarakat di
  pihak, atau antara sesama aparat pemerintah
  mengenai perbuatan/tindakan dalam rangka
  melaksanakan tugasnya di mana para pihak
  (terhadap siapa, perbuatan-perbuatan itu
  ditujukan) tidak menerimanya dengan alasan
  tindakan itu tidak sah atau dengan alasan lain.
• Perselisihan/sengketa tersebut timbul karena
  masalah kompetisi atau yuridiksi dan perbedaan
  interpretasi dalam melaksanakan suatu ketentuan
  perundang-undangan. Perselisihan/sengketa yang
  terjadi antara sesama aparat pemerintah disebut
  sengketa/intern. Sedangkan sengketa ekstern
  adalah sengketa/perselisihan yang terjadi antara
  aparat pemerintah dan warga masyarakat.

27
Penyelesaian sengketa administrasi

• Penyelesaian sengketa administrasi dengan cara
  pengaduan (administratieve beroep) maksudnya
  ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam
  lingkungan administrasi sendiri.
• Pengaduan ditujukan kepada atasan atau kepada
  atasan atau kepada instasi yang lebih tinggi.
• Misalnya warga A merasa dirugikan dengan
  terbitnya keputusan dari pejabat B Warga A dapat
  mengadukan halnya kepada atasan pejabat B.
  Berdasar pengaduan warga A maka atasan pejabat B
  dapat membatalkan, bisa juga memperkuat

28
Penyelesaian sengketa administrasi

• Penyelesaian sengketa administrasi melalui Badan
  Pengadilan Semu (Quasi).
• - Dikatakan semu karena Badan (Dewan) tersebut
  masih termasuk dalam lingkungan administrasi
  sendiri tetapi tata caranva sama dengan suatu
  badan peradilan.
• - Kegiatan peradilan dilakukan oleh Badan,
  Dewan, Komisi atau Panitia.
• - Cara kerjanya hampirr sama dengan peradilan
  umum, tetapi keputusannya rnasih dapat dibatalkan
  oleh Menteri yang bersangkutan.
• - Contoh Panitia Penyelesaian perselisihan
  Perburuhan (P4P) dan Panitia Penyelesaian
  Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)-Departemen
  Tenaga Kerja.

29
Penyelesaian sengketa administrasi

• Penyelesaian melalui Badan Pengadilan
  Administrasi
• Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui Badan
  Peradilan Administrasi yang sebenarnya, artinya
  bahwa Badan Peradilan ini memenuhi syarat-syarat
  sebagai yang terdapat dalam Pengadilan biasa,
  yakni bahwa anggota badan peradilan ini
  benar-benar berkedudukan sebagai hakim. Putusan
  badan Peradilan ini tidak dapat dibatalkan atau
  dipengaruhi oleh Menteri ataupun oleh yang
  lainnya.
• Hakim adalah pejabat negara yang mempunyai 3
  (tiga) wewenang, yakni
• menilai fakta-fakta berdasarkan sarana-sarana
  bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang
• melakukan interpretasi yuridis terhadap
  undang-undang (interpretasi yang mempunyai
  kekuatan undang-undang)
• menjatuhkan putusan (Vonnis) yang pada waktunya
  mempunyai kekuatan hukum mutlak (kracht van
  gewijsde).
• Contoh Majelis Pertimbangan Pajak
• Ordonansi 27 Januari 1927.
• Keppres No.84/M 1980.
• Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Contoh
  Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997.

30
Penyelesaian Sengketa adminitrasi

• Penyelesaian Sengketa adminitrasi
• melalui Pengadilan Umum. Sengketa yang
• diputus oleh Badan Pengadian Umum
• termasuk ganti rugi berdasarkan Pasal 1365
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu
• mengenai Perbuatan Melawan Hukum
• Pejabat Pemerintah/Penguasa
• (onrechtmatige overheidsdaad).

31
Penyelesaian Sengketa adminitrasi

• Penyelesaian melalui Badan Pengadilan Tata Usaha
  Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
  1986 yang terdiri atas Pengadilan Tata Usaha,
  lalu dilanjutkan upaya banding ke Pengadilan
  Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah
  Agung.

32
Penyelesaian Sengketa adminitrasi

• Penyelesaian Sengketa oleh suatu Badan Arbitrase,
  misalnya Badan Administrasi Nasional Indonesia
  (BANI), atau oleh badan atau panitia arbitrase
  lain.
• Oleh suatu Badan Teknis atau Panitia Teknis
  atau Panitita Ad hoc atau Panitia Khusus yang
  dibentuk oleh Departemen atau Instansi lain.

33
Cara Pelaksanaan Peradilan Administrasi Di
Indonesia

• Berdasarkan Hukum Positif yang ada, pelaksanaan
  Peradilan Administrasi dilakukan oleh
• A.Hakim Perdata
• Pajak tidak langsung.
• Bea Balik Nama.
• Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (1365
  KUHPerdata)
• B.Badan Majelis
• M.P.P. Ordonansi 27 Januari 1927 jo. Keppres
  No.84/1980
• Panitia Panitia Urusan Tanah UU No.20 Th.
  1961.Inpres No.9 Th.1973.
• C. Menteri, Contohnya Menteri Dalam Negeri
• memutus perselisihan antar Pemda Tingkat I dan
  Daerah Tingkat II.
• D. Kepala Daerah Gubernur/kepala Daerah
  mengenai perselisihan antar Pemerintah Daerah
  Tingkat II yang terletak dalam Daerah Tingkat I
  yang sama. (Pasal 66 ayat (2) UU No. 5/74)

34
Putusan Peradilan Administrasi Negara dapat
berupa

• Pembatalan terhadap keputusan pejabat
  administrasi negara yang melanggar ketentuan
  perundang-undangan.
• Koreksi terhadap keputusan pejabat yang keliru.
• Membetulkan interpretasi yang salah.
• Perintah mengindahkan tata tertib.
• Perintah pembayaran ganti rugi

35
Tuntutan Ganti Rugi

• Perbuatan Administrasi Negara yang menimbulkan
  kerugian bagi yang terkena keputusan sebagai
  pangkal sengketa dari dalam fungsinya melakukan
  servis publik. Administ-rasi dapat dituntut ganti
  rugi. Sebaliknya Administrasi dapat menuntut
  pihak yang terkena, apabila yang bersangkutan
  tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam
  Surat Keputusan.
• Perbuatan Administrasi Negara yang menimbulkan
  kerugian bagi yang terkena keputusan Adminitrasi
  Negara sehingga pihak yang dirugikan dapat
  menuntut ganti rugi, misalnya
• Perbuataan Administrasi Negara yang melawan hukum
  (onrechtmatige overheidsaad).
• Perbuatan Administrasi Negara yang
  menyalahgunakan wewenang (detounement de
  pouvoir).
• Perbuatan Administrasi Negara yang menyalah
  gunakan sewenang-wenang

36
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• Ciri utama yang membedakan Hukum Acara
• Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan
• Hukum Acara Perdata atau Hukum Acara Pidana
• adalah Hukum Acaranya secara bersama-sama diatur
• dengan hukum materielnya yaitu dalam Undang
• Undang Nomor 5 Tahun 1986.
• Selain ciri utama tersebut diatas, ada beberapa
  ciri
• khusus yang menjadi karakteristik hukum acara
• Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara lain
  sebagai
• berikut
• 1.Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani
  tugas untuk mencari kebenaran materiel. Keaktifan
  hakim dapat kita temukan antara lain dalam
  ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a, b, Pasal 80
  ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), Pasal 103
  ayat (1).

37
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 2. Kompensasi ketidak seimbangan antara
  kedudukan Penggugat dan Tergugat (Jabatan Tata
  Usaha Negara). Kompensasi perlu diberikan karena
  kedudukan Penggugat (orang atau Badan Hukum
  Perdata) diasumsikan dalam posisi yang lebih
  lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang
  kekuasaan Publik. Apalagi pada saat pembuktian,
  biasanya alat bukti yang diperlukan dalam proses
  persidangan tidak dimiliki oleh Penggugat (yang
  pada umumnya rakyat biasa), melainkan dimiliki
  oleh Tergugat.

38
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada
  pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas
  (Indroharto, 1996189). Menurut Pasal 107 UU
  PTUN hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,
  beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian,
  tetapi Pasal 100 UU PTUN menentukan secara
  limitatif mengenai alat-alat bukti yang boleh
  digunakan.

39
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 4. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat
  menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
  yang digugat (vide Pasal 67 UU PTUN).
• Hal ini sehubungan dengan dianutnya azas
  Presumptio justae Causa dalam Hukum Administrasi
  Negara, yang maksudnya adalah bahwa suatu
  Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap
  benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim
  belum membuktikan sebaliknya.

40
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 5.Putusan Hakim tidak boleh bersifat Ultra Petita
  (melebihi tuntutan Penggugat) tetapi dimungkinkan
  adanya reformatio in peius (membawa Penggugat
  dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur
  dalam perundang-undangan

41
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 6. Terhadap Putusan Hakim Tata Usaha Negara
  berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan
  itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang
  bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak
  lain yang terkait.

42
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 7. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlaku
  asas audi et alteram partem yaitu para pihak yang
  terlibat dalam sengketa harus didengar
  penjelasannya sebelum Hakim membuat putusan (L,
  Neville Brown dan John S. Bell, 1993217), asas
  ini merujuk pada hak asasi yang bersumber dari
  Hukum Tuhan (H.W.R. Wade, 1988500).

43
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan
  (Point dinteret, Point daction) atau bila tidak
  ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan
  gugatan (No interest, No action).

44
CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

• 9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran
  materil dengan tujuan menyelaraskan,
  menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan
  perseorangan dengan kepentingan umum.

45
Beberapa hal yg membedakan HAPER dan HAPTUN

1. Objek Gugatan
2. Subjek Gugatan
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan
4. Tahapan proses berperkara
5. Tuntutan
6. Putusan Verstek (vide pasal 72)
7. Rekonpensi
8. Peranan Pengadilan Tinggi (vide Pasal 48 jo Pasal
   5 ayat 3)
9. Juru Sita
10. Eksekusi (vide Pasal 116)

46
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha
• Negara dikenal dua macam proses
• penyelesaian yaitu
• Secara Administratif
• Secara Gugatan.
• a. Penyelesaian Secara Adminstratif
• Upaya adminstrasi adalah suatu prosedur yang
• dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah
• sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorangatau
• Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas
  terhadap
• suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam
• lingkungan adminstrasi atau pemerintah sendiri.

47
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

• b. Penyelesaian secara gugatan
• Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan
  yang berlaku tidak ada kewajiban untuk
  penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut
  melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau
  Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan
  gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
• Yang dimaksud dengan Gugatan adalah permohonan
  yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat
  Tata Usaha Negara yang diajukan ke Pengadilan
  untuk mendapatkan putusan (Pasal 1 angka 5 UUD
  No. 5 tahun 1986).

48
Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

• Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
  memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan
  pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
  kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem
  ketatanegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD
  1945 dan perubahannya merupakan bagian dari
  kekuasaan kehakiman tetapi bukan bagian dari
  Mahkamah Agung (yang diatur dalam Pasal 24 ayat
  (2) UUD 1945.
• Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan
  Mahkamah Agung, keduanya merupakan penyelenggara
  tertinggi dari kekuasaan kehakiman.

49
Kewenangan Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai
• Empat kewenangan dan satu kewajiban,sebagaimana
• dimaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2)
• UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang
• mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
• putusannya bersifat final untuk
• Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
• Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara
  yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
• Memutuskan pembubaran partai politik, dan
• Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan
  umum.

50
Kewajiban Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas
  pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil
  presiden diduga
• Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
• Pengkhianatan terhadap negara
• Korupsi
• Penyuapan
• Tindak pidana berat lainnya.
• Atau perbuatan tercela, dan/atau.
• Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
  dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud
  dalam UUD 1945

51
Obyek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

• Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi
  disebut perkara permohonan bukan gugatan,
  karena perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi
  tidak bersifat Adversarial atau Contentious
  dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan
  kepentingan satu sama lain seperti dalam perkara
  Perdata ataupun Tata Usaha Negara.
• Kepentingan yang sedang digugat dalam pengujian
  adalah kepentingan yang luas dan menyangkut
  kepentingan semua orang dalam kehidupan bersama.
• Undang-undang yang digugat adalah undang-undang
  yang mengikat umum terhadap segenap warga negara.
• Perkara yang diajukan tidak dalam bentuk gugatan
  melainkan permohonan.

52
Subyek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

• a. Subyek hukum yang mengajukan disebut Pemohon
• b. Pemohon adalah subyek hukum yang memenuhi
  syarat menurut undang-undang untuk mengajukan
  permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi
  (Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
  Mahkamah Konstitusi.

53
Subyek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

• Pemohon adalah pihak yang menganggap hak
• dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh
  berlakunya
• undang-undang.
• Perorangan warga negara Indonesia termasuk
  kelompok orang Warga Negara Indonesia yang
  mempunyai kepentingan sama, asal nama-nama
  memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
  undang-undang Mahkamah Konstitusi.
• Kesatuan masyarakat Hukum Adat Pasal 18 B ayat
  (2) UUD 1945 Pasal 51 ayat (1) UU No. 23 Tahun
  2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sepanjang masih
  hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan
  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Badan Hukum
• Badan Hukum publik maupun Badan Hukum Perdata
  (Rechtspersoon)
• 4. Lembaga Negara
• Termasuk lembaga Pemerintahan Departemen, non
  Departemen.

54
Tahapan Proses Berperkara

• Mengajukan Permohonan yg ditulis dalam bahasa
  Indonesia, ditandatangani pemohon dan dibuat 12
  rangkap.
• Melakukan Pendaftaran ke panitera Mahkamah
  Konstitusi.
• Penjadwalan sidang yaitu 14 hari setelah
  pendaftaran.
• Pemeriksaan pendahuluan yg dilakukan dalam
  Majelis Hakim secara panel sebanyak minimal 3
  orang hakim, untuk melihat kelengkapan
  administratif perkara.
• Pemeriksaan persidangan secara pleno, minimal
  dilakukan oleh 7 orang hakim dan maksimal 9 orang
  hakim Mahkamah Konstitusi.
• Putusan, diberikan sesuai tenggang waktu bentuk
  perkara. Yaitu antara 14 hari s/d 90 hari setelah
  pendaftaran, tergantung perkaranya.

55
Penutup

• Terima Kasih
• Ada pertanyaan ??