ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

1
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

• Sebelum dikeluarkan UU No. 5 /1999, diatur
• a. Pasal 1365 KUH Perdata mengenai
  Perbuatan Melawan Hukum,
• b. Pasal 382 bis KUH Pidana mengenai
  Persaingan Curang.
• Tujuan UU No. 5/1999, agar mewujudkan iklim usaha
  yang kondusif, sehinggga menjamin adanya
  kepastian kesempatan berusaha antara pelaku usaha
  besar, menengah dan kecil.
• Kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999
• a. Monopoli
  f. Jabatan Rangkap
• b. Monopsoni
  g. Pemilikan Saham
• c. Penguasaan Pasar h.
  Penggabungan, Peleburan dan Pengambil-
• d. Persengkongkolan
  alihan.
• e. Posisi Dominan

2

• Perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5/1999
  yaitu
• a. Oligopoli
  g. Integrasi Vertikal
• b. Penetepan Harga
  h. Perjanjian Tertutup
• c. Pembagian Wilayah
  i. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
• d. Pemboikotan
  j. Trust
• e. Kartel
• f. Oligopsoni
• Hal-hal yang diperkecualikan dalam UU No. 5/1999,
  adalah
• a. berkaitan dengan Hak atas Kekayaan
  Intelektual,
• b. berkaitan dengan Waralaba,
• c. penetapan standar teknis produk barang,
• d. dalam rangka keagenan yang isinya tidak
  memuat ketentuan dengan harga yang
• diperjanjikan,
• e. perjanjian kerja sama dalam penelitian,
• f. perjanjian internasional yang tela
  diratifikasi oleh pemerintah

3

• Untuk mengawasi jalannya suatu perusahan agar
  tidak terjadi persaingan usaha, maka oleh
  pemerintah di bentuk Komisi Pengawasan Persaingan
  Usaha (KPPU).
• Tugas dari KPPU antara lain adalah
• a. Melakukan penelitian tentang dugaan
  adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan
• pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
  terjadinya praktek monopoli dan/atau
• persaingan usaha tidak sehat,
• b. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan
  administratif kepada pelaku usaha yang
• melanggar ketentuan undang-undang ini.
• Bagi pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/1999,
  dapat dikenakan sanksi administarsi dan sanksi
  pidana baik pokok maupun tambahan