PENDIDIKAN DEMOKRASI

1
PENDIDIKAN DEMOKRASI
DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS
UPI
2
Demokrasi berdasarkan Hukum

• Gerakan reformasi yang berlangsung sejak 1998,
  telah melahirkan perubahan yang sangat mendasar
  dalam tatanan dan kehidupan kenegaraan Indonesia.
  Bukan hanya rejim otoriter Orde Baru, tetapi
  sistem ketatanegaraan dan pemerintahanpun telah
  dirombak secara radikal menjadi sistem demokrasi
  berlandaskan hukum yg kokoh.

3
Perubahan UUD 1945

• Melalui 4 tahap Perubahan UUD 1945, kekuasaan
  pemerintahan negara yg sebelum-nya terpusat di
  tangan Presiden, telah didistribusikan secara
  berimbang antara Presiden dengan lembaga
  yudikatif ( MA, MK ) dan legislatif (DPR, DPD,
  MPR), sehingga terjadi checks balances antara
  lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam lembaga
  eksekutif sendiri, telah dilaksanakan otonomi
  luas melalui dilakukan desentralisasi
  pemerintahan, sehingga Gubernur Bupati/Walikota
  memiliki kedudukan yg kuat.
• Pemilu 2004 mengawali konsolidasi demokrasi lebih
  jauh. Anggota DPR dipilih melalui sistem multi
  member constituent dengan daftar calon terbuka.
  Presiden dipilih langsung, demikian juga
  Gubernur, Bupati dan Walikota.

4
Demokrasi dengan Kecerdasan

• Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis
  telah diletakkan dan mulai dijalankan. Namun
  setelah sewindu reformasi, setiap hari kita masih
  menghadapi berbagai kejadian yg belum
  mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan
  bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering
  melampau batas kepatutan dan hukum, serta bahkan
  ada yg mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan
  dan kepentingan masih sering disampaikan dg cara
  yg tidak berbudaya dan bahkan menggunakan
  kekerasan. Kekecewaan dan kemarahan karena
  kekalahan dalam suatu proses demokratis
  misal-nya Pilkada -- acap kali juga ditumpahkan
  dalam bentuk kekerasan.

5
Pendidikan yang Membebaskan

• Setelah hidup dan berkembang dalam sistem
  otoriter yang penuh penindasan, tidak mudah bagi
  semua orang untuk merubah tabiat perilaku.
  Paulo Freire mangatakan orang yang tertindas
  sering mengikuti tabiat perilaku para
  penindasnya. Suatu sistem otoriter akan
  menanamkan perilaku otoriter itu secara berantai,
  termasuk kepada para korban dari sistem itu
  sendiri. Demikianlah memang lazimnya suatu proses
  pembudayaan. Freire kemudian menyimpulkan
  perlunya pendidikan yg membebaskan bagi kaum yang
  tertindas. Perlunya dibentuk pulau-pulau
  kebebasan, sebagai pelopor dalam mengembangkan
  masyarakat yang merdeka dan demokratis tersebut.

6
Pedidikan Demokrasi yg Berkelanjutan

• Intinya untuk mewujudkan kehidupan yang
  demokratis, dibutuhkan pendidikan demokrasi yg
  berkelanjutan. Kita tidak lahir sebagai demokrat,
  pendidikan dan pembudayaanlah yang menjadikan
  kita demokrat. Bahkan di AS, yg telah menerapkan
  demokrasi lebih dari 200 tahun, pada tahun 2003
  y.l.100 tokoh terkemuka (termasuk Ketua Federasi
  Guru Amerika Sandra Feldman) menyerukan perlu
  ditingkatkannya pendidikan demokrasi di AS.

7
Negara hrs dipimpin otg berpendidikan

• Plato dan Dewey mempunyai persamaan pandangan
  bahwa negara harus dipimpin oleh orang yang
  berpendidikan. Tetapi kedua filosof itu berbeda
  dalam memandang siapa yang harus berpendidikan
  tersebut. Hidup pada jaman aristokrasi, bagi
  Plato cukup para elit penguasa (bangsawan) yang
  perlu dididik agar dapat memerintah dengan baik.
  Bagi Dewey, dalam alam demokrasi maka seluruh
  warganegara harus memperoleh pendidikan yg baik
  agar dapat bereranserta dalam proses politik.

8
Warganegara anggota penuh sistem politik
demokratis

• Dalam demokrasi semua sumber kewenangan (dasar
  legitimasi kekuasaan) berasal dari pelimpahan
  kedaulatan rakyat melalui lembaga kolektif rakyat
  atau warganegara. Warganegara adalah anggota
  penuh dan setara dalam suatu sistem politik
  demokratis, seperti negara-bangsa Indonesia yang
  kita miliki ini.

9
Inti Pendidikan Demokrasi

• Konsep kewarganegaraan merupakan inti dari
  pendidikan untuk demokrasi. Konsep
  kewarganegaraan adalah kunci pada pemahaman
  tentang prinsip dan cara bekerjanya demokrasi.
  Tentang yg diperoleh dan yg diberikan warganegara
  dalam berbagai sistem politik. Tentang hak,
  kewajiban dan tugas warganegara serta bagaimana
  hal-hal tersebut terkait dengan lembaga-lembaga
  negara.
• Ringkasnya, pendidikan demokrasi berintikan pada
  penanaman nilai, sikap dan perilaku seorang
  warganegara serta kaitannya dengan
  lembaga-lembaga negara yang ada.