Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia

1
Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di
indonesia
2
Apa itu konstitusi ?

• Menurut maknanya Konstitusi adalah dasar
  susunan badan politik yang bernama
  negara. Konstitusi menggambarkan seluruh
  sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu
  kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau
  memerintah negara.

3

• Pengertian arti luas Konstitusi berarti
  keseluruhan dari ketentuan ketentuan dasar atau
  hukum dasar (Droit Constitunelle). Hukum Dasar
  ada 2 yaitu Hukum Dasar yang tertulis (UUD) dan
  Hukum Dasar yang tidak tertulis (Konvensi)
• Pengertian sempit Konstitusi berarti piagam
  dasar atau Undang undang Dasar (Loi
  Constitunelle). Yaitu dokumen lengkap mengenai
  peraturan peraturan dasar negara. Di
  Indonesia contohnya adalah UUD 1945

4
PERANAN KONSTITUSI

• SEBAGAI SARANA / ALAT DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN
  KEBERADAAN SEBUAH NEGARA DARI PENGARUH BERBAGAI
  PERKEMBANGAN YANG TERUS BERGERAK DINAMIS.

5
UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA / HUKUM DASAR
YANG TERTULIS

• Bersifat mengikat pemerintah, lembaga negara,
  lembaga masyarakat, dan warga negara.
• Berisi norma norma , kaidah, aturan atau
  ketentuan yang harus dilaksanakan oleh semua
  pihak yang terikat dalam negara.
• Berfungsi sebagai sumber hukum setiap produk
  hukum.
• Menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan
  berbagai kebijakannya.
• Berfungsi sebagai alat kontrol dan alat untuk
  menguji atau mengecek kesesuaian norma hukum di
  bawahnya.

6
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN RI BERDASARKAN
UU. NO. 10 TAHUN 2004

1. UUD 1945
2. Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
   Undang Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah Perda Provinsi, Perda
   Kabupaten, Peraturan Desa

7
Konstitusi apa saja yang pernah berlaku di
indonesia ?
NAMA KONSTITUSI MASA BERLAKUNYA
UUD 1945 (Periode i) 18 8 1945 s/D 27 12 - 1949
Konstitusi ris 27 12 - 1949 s/d 17 8 - 1950
Uuds 1950 17 8 1950 s/d 5 7 - 1959
Uud 1945 (Orde lama) 5 7 1959 s/d 12 3 - 1966
Uud 1945 (orde baru) 12 3 1966 s/d 19 10 - 1999
Uud 1945 hasil amandemen (reformasi) 19 10 1999 s/d sekarang
8
MASA BERLAKUNYA UUD 1945 (PERIODE I) 18 8
1945 S/D 27 12 1949)

• PERLU DIKETAHUI
• BERLAKUNYA BERDASARKAN KETETAPAN HASIL SIDANG
  PPKI 18 8 1945.
• NASKAHNYA MERUPAKAN HASIL KERJA DARI BPUPKI
  TERDIRI DARI Pembukaan, batang tubuh uud 1945 dan
  penjelasan (dimuat dalam berita ri no.7 th.1945)
• Sifatnya masih sementara karena belum dibuat
  oleh badan yang sesuai dengan fungsinya sebagai
  wakil rakyat, disamping karena dalam pembuatannya
  dari perencanaan sampai dengan penetapannya
  dilakukan dengan tergesa-gesa.

9

1. Belum dapat dilaksanakan dengan baik (sistem
   pemerintahan dan lembaga negara termasuk mpr dan
   Dpr sesuai dengan uud 1945 belum terbentuk),
   karena segala daya dan upaya dikerahkan untuk
   membela dan mempertahankan negara yang baru
   merdeka. Belaku aturan peralihan pasal iv
   (sebelum mpr,dpr dan dpa dibentuk menurut uud
   ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden
   dengan bantuan sebuah komite nasional) memberik
   an kekuasaan yang lebih luas kepada presiden.
2. Tanggal 16 oktober 1945 dikeluarkan maklumat
   wakil presiden no.x untuk membatasi kekuasaan
   presiden (usul knip) sehingga knip berperan
   sebagai lembaga legislasi (membentuk gbhn)

10

1. Tanggal 3 Nopember 1945 dikeluarkan maklumat
   pemerintah tentang pembentukan partai politik
   sebagai sarana demokrasi.
2. Tanggal 11 Nopember 1945 BPKNIP mengusulkan
   adanya perubahan sistem kabinet presidensiil
   menjadi sistem kabinet parlementer.usul disetujui
   presiden dan diumumkan tanggal 14 nopember 1945
3. Bentuk negara kesatuan (ps.1 ayat 1 Uud 1945
   negara indonesia adalah negara kesatuan yang
   berbentuk republik)

11

1. bentuk pemerintahan republik. Dasar hukumnya
   ps. 1 ayat 1, ps.6 ayat 2 dan ps.7 uud 1945.
2. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 (trias
   politika) yaitu kekuasaan legislatif (membuat dan
   menetapkan uu dipegang oleh presiden dan dpr),
   kekuasaan esekutif (melaksanakan uu /
   pemerintahan dipegang oleh presiden), dan
   kekuasaan yudikatif (menegakkan uu dipegang oleh
   badan peradilan)
3. Sistem pemerintahan sistem kabinet presidensiil
   (para menteri bertanggung jawab kepada Presiden).
   Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah
   tanggal 14 nopember 1945 berubah menjadi sistem
   kabinet parlementer (para menteri bertanggung
   jawab kepada parlemen). Akibatnya sering terjadi
   adanya pergantian kabinet.

12

• Alat alat kelengkapan negara yang ada
• 1).knip (pengganti mpr dan dpr)
• 2).presiden
• 3).WAKIL PRESIDEN
• 4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
• 5).MAHKAMAH AGUNG INDONESIA

13
MASA BERLAKUNYA konstitusi ris (27 - 12
1949 S/D 17 - 8 1950)

• PERLU DIKETAHUI
• BERLAKUNYA BERDASARKAN hasil konferensi meja
  bundar (kmb) tanggal 23 agustus 1949 s/d 2
  nopember 1949
• Bentuk negara negara serikat / federal (ps. 1
  ayat 1 republik indonesia serikat yang merdeka
  dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang
  demokrasi dan berbentuk federasi).
• Bentuk pemerintahan republik (ps.1 ayat 1, dan
  mukadimah konstitusi ris alinia iii ...
  menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam
  negara yang berbentuk republik federal ...)

14

1. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 yaitu
   kekuasaan legislatif (pemerintah, dpr, dan
   senat), esekutif (dewan menteri yang diketuai
   oleh perdana menteri), dan yudikatif (mahkamah
   agung indonesia).
2. Sistem pemerintahan parlementer artinya para
   menteri baik sendiri sendiri atau bersama
   sama bertanggung jawab kepada dpr. Kedudukan para
   menteri tergantung pada dpr. Sehingga pada saat
   berlakunya konstitusi ris, presiden tidak dapat
   diganggu gugat dalam pelaksanaan tugasnya.

15

• Alat alat kelengkapan negara yang ada
• 1).presiden.
• 2).menteri - menteri
• 3).senat
• 4).dewan perwakilan rakyat
• 5).mahkamah agung indonesia
• 6).dewan pengawa keuangan (dpk)

16
MASA BERLAKUNYA konstitusi uuds 1950 (17 8
1950 S/D 5 - 7 1959)

• PERLU DIKETAHUI
• BERLAKUNYA dilatarbelakangi oleh
• (a). kenyataan bahwa keadaan negara federal
  tidak dapat bertahan lama. Banyak negara
  bagian ris yang bergabung dengan negara ri.
• (b). BERDASARKAN hasil persetujuan antara
  pemerintah ri dengan ris yang diwakili oleh
  negara indonesia timur (nit) dan negara
  sumatra trimur (nst) yang sepakat untuk
  melaksanakan negara kesatuan dengan cara
  mengubah konstitusi ris menjadi uuds.

17

1. Bentuk negara negara kesatuan (mukadimah uuds
   1950 ... Menyusun kemerdekaan kami dalam suatu
   piagam negara yang berbentuk republik
   kesatuan..., dan ps. 1 ayat 1 uuds 1950
   republik indonesia yang merdeka dan berdaulat
   adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk
   kesatuan.)
2. Bentuk pemerintahan republik ( mukadimah alinea
   iv dan ps 1 ayat 1 uuds 1950)
3. Pembagian kekuasaan dibagi 3 yaitu legislatif,
   esekutif dan yudikatif.
4. Sistem pemerintahan sistem kabinet parlementer.

18

1. Dengan penerapan Sistem kabinet parlementer
   berarti para menteri baik sendiri sendiri atau
   bersama sama bertanggung jawab kepada dpr.
   Kedudukan para menteri tergantung pada dpr.
   presiden tidak dapat diganggu gugat dalam
   pelaksanaan tugasnya. Presiden apabila menganggab
   bahwa dpr tidak lagi representatif dapat
   dibubarkan oleh presiden dan memerintahkan
   pemiliahan dpr baru paling lambat 30 hari (pasal
   84)

19

1. Selama berlakunya uuds 1950 dengan penerapan
   sistem kabinet parlementer telah terjadi tujuh
   kali pergantian kabinet yaitu

No. Nama Kabinet Periode
1. Kabinet Natsir 6-9-1950 s/d 27-4-1951
2. Kabinet Sukiman 27-4-1951 s/d 3-4-1952
3. Kabinet Wilopo 3-4-1952 s/d 1-8-1953
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo 1-8-1953 s/d 12-8-1955
5. Kabinet Burhanudin Harahap 12-8-1955 s/d 24-3-1956
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo 24-3-1956 s/d 9-4-1957
7. Kabinet Djuanda 9-4-1957 s/d 10-7-1959
20

1. Penerapan sistem demokrasi liberal selama
   berlakunya uuds 1950 mengantarkan bangsa
   indonesia pada kehidupan yang lebih baik karena
   cenderung memberikan kebebasan individu atau
   kelompok liberal.
2. Dalam sidang kabinet karya muncul usulan untuk
   kembali ke uud 1945 yang dianggab lebih
   demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa
   indonesia. Termasuk Presiden soekarno dihadapan
   sidang pleno konstituante (22-4-1959) juga
   menganjurkan untuk kembali ke uud 1945.
3. Konstituante mengadakan sidang untuk menentukan
   sikap dengan mengadakan pemungutan suara,
   hasilnya Ternyata sampai 3 kali pemungutan suara
   (30-5-1959, 1-6-1959, dan 2-6-1959) tidak
   tercapai quorum bahkan ada anggota konstituante
   yang mogok sidang. Sehingga tanggal 5 juli 1959
   presiden mengeluarkan dekrit presiden.

21

• ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA WAKTU ITU
• 1).PRESIDEN
• 2).DEWAN MENTERI
• 3).DPR
• 4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
• 5).MEHKAMAH AGUNG INDONESIA
• 6).KONSTITUANTE

22
MASA BERLAKUNYA uud 1945 (orde lama) (5 7 -
1959 S/D 11 3 - 1966)

• PERLU DIKETAHUI
• BERLAKUNYA dilatarbelakangi oleh keluarnya
  dekrit presiden 5 juli 1959 yang isinya (a)
  bubarkan konstituante. (b) berlakunya kembali uud
  1945 dan tidak berlakunya kembali uuds 1950. (c)
  segera dibentuk mprs dan dpas.
• sebab dikeluarkannya dekrit presiden karena
  terbukti bahwa badan konstituante yang bertugas
  untuk menyusun uud yang bersifat tetap tidak
  berhasil menyusun uud yang diharapkan bahkan ada
  sebagian anggota yang mengancam mogok sidang,
  sehingga hal tersebut akan sangat membahayakan
  negara.

23

• Bentuk negara kesatuan
• Bentuk pemerintahan republik.
• Sistem pemerintahan sistem pemerintahan
  demokrasi terpimpin presiden bersikap otoriter
  sehingga sangat menyimpang dari konsep demokrasi
  itu sendiri.
• Telah terjadi banyak penyimpangan selama orde
  lama diantaranya
• 1).Penyimpangan ideologi konsepsi pancasila
  berubah menjadi konsepsi nasakom.
• 2).Pengangkatan ir.soekarno sebagai presiden
  seumur hidup oleh mprs (tap mprs no. Iii /
  mprs / 1963).
• 3).pembubaran dpr oleh presiden (1960) karena
  tidak menyetujui rapbn yang diajukan oleh
  presiden.

24

• 4).hak budget tidak berjalan karena pemerintah
  tidak pernah mengajukan ruu apbn untuk
  mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya
  tahun anggaran yang bersangkutan
• 5).pemimpin lembaga tertinggi negara dan tinggi
  negara dijadikan menteri negara.
• Peristiwa peristiwa yang terjadi salama orde
  lama
• 1).kedudukan presiden selain sebagai kepala
  negara juga berperan sebagai kepala
  pemerintahan.
• 2).dibentuk dprgr tanpa pemilu.
• 3).dibentuk mprs yang keanggotaannya ditetapkan
  presiden (penpres no. 2 /1959).
• 4).dibentuk dpas berdasarkan penpres no.
  3/1959.
• 5).dikumandangkannya trikora untuk membebaskan
  irian barat (19 12 1963).
• 6).ditandatanganinya perjanjian new york oleh
  pemerintah ri dan pihak belanda dalam rangka
  pengembalian irian barat kepada indonesia.

25

• ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA WAKTU ITU
• 1).MPRS
• 2).DPR-GR
• 3).PRESIDEN
• 4).DPAS
• 5).DPK
• 6).MA
• SELAMA ORDE LAMA TELAH TERJADI 4 KALI PERGANTIAN
  KABINET YAITU

No. Nama Kabinet Periode
1. Kabiet Kerja I 20-7-1959 s/d 18-2-1960
2. Kabinet Kerja II 18-2-1960 s/d 13-11-1963
3. Kabinet Kerja III 13-11-1963 s/d 27-8-1964
4. Kabinet Dwikora 27-8-1964 s/d 25-7-1966
26
MASA BERLAKUNYA uud 1945 (orde BARU) (11 3
- 1966 S/D 21 5 - 1998)

• PERLU DIKETAHUI
• BERLAKUNYA DIMULAI SEJAK DIKELUARKANNYA
  SUPERSEMAR (SURAT PERINTAH SEBELAS MARET) PADA
  TANGGAL 11 MARET 1966 OLEH PRESIDEN SOEKARNO
  KEPADA LETNAN JENDRAL SOEHARTO (PANGKOSTRAD).
• BENTUK NEGARA KESATUAN.
• BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK.
• SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL.

27

• PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE BARU
• ORDE BARU BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN LANGKAH
  KOREKSI SECARA KONSTITUSIONAL (MELALUI SIDANG
  SIDANG MPRS / MPR) TERHADAP SEGALA PENYIMPANGAN
  YANG TERJADI SELAMA ORDE LAMA.
• LEMBAGA NEGARA DILETAKKAN PADA FUNGSI SEBAGAIMANA
  MESTINYA (TAP MPRS NO.IX/MPRS/1966.
• TELAH DILAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM SECARA LUBER
  BEBERAPA KALI (1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
  1997) UNTUK MEMILIH DPR DAN MEMBANTUK MPR.
• PENARIKAN KEMBALI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PRESIDEN
  SEUMUR HIDUP (TAP MPRS NO. XVIII/MPRS/1966)

28

• TERJADI PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN (TAP MPRS NO.
  XXII / MPRS / 1966).
• TERJADI PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)
  DAN DINYATAKAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANGDI
  SELURUH NKRI (TAP MPRS NO. 25 / MPRS / 1966).
• TERLAKSANANYA MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL
  LIMA TAHUNAN.
• LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA TERBENTUK
  SESUAI DENGAN UUD 1945.
• LEMBAGA LEMBAGA NEGARA TELAH DAPAT MELAKSANAKAN
  TUGAS DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN UUD 1945.
• SISTEM KABINET PRESIDENSIIL TELAH BERJALAN DENGAN
  BAIK.
• PRESIDEN BERFUNGSI SEBAGAI KEPALA NEGARA JUGA
  SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN.

29

• MUNCULNYA KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) YANG
  SEMAKIN MELUAS
• MUNCULNYA KRISIS MULTIDIMENSIONAL YANG MENCAPAI
  PUNCAKNYA PADA TANGGAL 21 MEI 1998 YAITU TURUNNYA
  PRESIDEN SOEHARTO DARI JABATANNYA DAN DIGANTIKAN
  OLEH PRESIDEN HABIBIE (ERA REFORMASI).
• TERJADI SIDANG ISTIMEWA MPR (NOPEMBER 1998) YANG
  HASILNYA
• 1). MENCABUT TAP MPR TENTANG REFERENDUM (TAP MPR
  NO. VIII/MPR/1998.
• 2). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
  DARI KKN (TAP MPR NO. XI/MPR/1998).
• 3). PEMBATASAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL
  PRESIDEN RI (TAP.MPR NO. XIII/MPR/1998).
• 4). PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG
  BERKEADILAN (TAP MPR NO. XV / MPR / 1998).
• 5). KETETAPAN MPR TENTANG HAM (TAP MPR NO.
  XVII/MPR/1998).
• 6). PENCABUTAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
  PENGAMALAN PANCASILA (P4) TAP MPR NO.
  XVII/MPR/1998

30

• Alat kelengkapan negara yang ada waktu itu
• 1).mpr
• 2).dpr
• 3).presiden
• 4).dpa
• 5).bpk
• 6).ma

31
MASA BERLAKUNYA uud 1945 (orde REFORMASI) (21
5 - 1998 S/D SEKARANG)

• PERLU DIKETAHUI
• BERLAKUNYA DIMULAI SEJAK TURUNNYA PRESIDEN
  SOEHARTO DARI JABATANNYA DAN DIGANTIKAN OLEH
  PRESIDEN HABIBIE (21 MEI 1998).
• BENTUK NEGARA KESATUAN.
• BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK.
• SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL.

32

• PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE REFORMASI
• TERJADINYA GELOMBANG AKSI DEMONSTRASI YANG
  DIMOTORI OLEH PARA MAHASISWA DAN PEMUDA MENJELANG
  LENGSERNYA PRESIDEN SOEHARTO YANG MENUNTUT
  TERJADINYA REFORMASI SECARA TOTAL SEPERTI
  PERUBAHAN KONSTITUSI YANG LEBIH DEMOKRATIS,
  PEMBERDAYAAN RAKYAT DAN PENGHORMATAN HAM,
  PENGHAPUSAN DOKTRIN ABRI, PENEGAKAN SUPREMASI
  HUKUM, PEMBERANTASAN KKN, DESENTRALISASI DAN
  HUBUNGAN YANG ADIL ANTARA PUSAT DAN DAERAH,
  TERWUJUDNYA KEBEBASAN PERS, TERWUJUDNYA KEHIDUPAN
  YANG DEMOKRATIS.

33

• TERJADINYA AMADEMEN UUD 1945 OLEH MPR SEBANYAK 4
  KALI YAITU

AMANDEMEN KE FORUM PELAKSANAAN
I SIDANG UMUM 14 S/D 21 OKTOBER 1999
II SIDANG TAHUNAN 7 S/D 18 AGUSTUS 2000
III SIDANG TAHUNAN 1 S/D 9 NOPEMBER 2001
IV SIDANG TAHUNAN 1 S/D 14 AGUSTUS 2002
34

• Alat kelengkapan negara yang ada waktu itu
• 1).mpr
• 2).dpr
• 3).dpd
• 4).presiden
• 5).bpk
• 6).ma
• 7).ky (komisi yudisial)
• 8).MK(mahkamah konstitusi)
• 9).kpu (komisi pemilihan umum)
• 10).bank sentral

35
Amandemen uud 1945

• Apa amandemen itu ?
• amandemen adalah upaya yang dilakukan untuk
  mengadakan perubahan terhadap suatu aturan /
  ketentuan yang sudah ada sehingga menjadi lebih
  lengkap / baik.
• Mengapa diadakan amandemen terhadap uud 1945 ?
• untuk memenuhi tuntutan reformasi, dan
  mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih
  demokratis dengan menyempunrnakan aturan dasar
  dalam bernegara sekaligus untuk memantapkan usaha
  pencapaian cita cita proklamasi 17 agustus 1945
  sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud 1945.

36

• Siapa yang berwewenang mengadakan amandemen
  terhadap uud 1945 ?
• yang berwewenang adalah mpr (ps.3 ayat 1 uud
  1945majelis permusyawaratan rakyat berwewenang
  mengubah dan menetapkan undang undang dasar)
• Disamping mpr berhasil mengadakan perubahan
  terhadap uud 1945 adakah kesepakatan yang lain ?
• ada, yaitu (1). Tidak akan mengubah pembukaan
  uud 1945, (2). Tetap mempertahankan nkri, (3).
  Tetap mempertahankan pemerinthan presidensiil,
  (4). Penjelasan uud 1945 yang bersifat normatif
  dimasukkan ke dalam pasal pasal uud 1945, (5).
  Perubahan dilaksanakan secara addendum (6).
  Batang tubuh Uud 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal,
  170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal
  aturan tambahan

37

• Perubahan apa saja yang telah dilakukan oleh mpr
  dalam rangka pelaksanaan amandemen uud 1945 ?
• berbagai aturan dasar diantaranya
• 1).Tatanan kenegaraan.
• 2).Kedaulatan rakyat.
• 3).Hak asasi manusia.
• 4).Pembagian kekuasaan.
• 5).Kesejahtraan sosial.
• 6).Eksistensi negara demokrasi dan negara
  hukum.
• 7). Hal lain sesuai dengan perkembangan
  aspirasi dan kebutuhan bangsa.

38

• Terkait dengan amademen uud 1945 sikap positip
  apa yang mesti dikembangkan oleh setiap warga
  negara ?
• 1).disiplin menjunjung tinggi hukum / patuh.
• 2).tidak egois mendahulukan kepentingan umum.
• 3).kooperatif menjalin kerjasama untuk
  menegakkan kebenaran dan keadilan.
• 4).taat asas memiliki kesadaran yang tinggi
  akan perlunya aturan dan tidak menang sendiri.
• 5).DEMOKRATIS SELALU MENYEIMBANGKAN ANTARA HAK
  DAN KEWAJIBAN.
• 6).TERTIP BIASA BERBUAT SESUAI DENGAN
  PERATURAN.
• 7).KOMITMEN BERUSAHA MENGHARGAI PERJANJIAN
  YANG SUDAH DIBUAT.
• 8). INISIAtif suka memberikan alternatif
  pemecahan masalah.
• 9).berpandangan kedepan menyenangi kemajuan
  dan pembaharuan.
• 10).proaktif tanggap dan peduli terhadap
  lingkungan dan peraturan yang berlaku.