ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1
ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

• DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS
  PERBANTUAN

2
SEJARAH DESENTRALISASI

• Desentralisasi, terutama desentralisasi politik
  telah menjadi tren global. Menurut Catatan Manor
  (1998) negara-negara demokrasi, besar atau kecil,
  kaya atau miskin, telah melakukan devolusi
  politik, desentralisasi fiskal, dan
  desentralisasi administratif ke daerah-daerah
• di Indonesia konsep desentralisasi sebenarnya
  bukanlah hal baru. Ekspedisi Harian Kompas 2009
  menemukan bahwa desentralisasi, yang dalam hal
  ini swatantra telah dipraktikkan di beberapa
  tempat di Indonesia jauh sebelum negeri ini
  merdeka. Artinya, negeri ini memiliki pengalaman
  historis dalam berdesentralisasi.

3

• Rezim orba dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
  1974 tidak memperkenankan adanya pemerintahan
  daerah, tetapi pemerintahan di daerah.
• Kata di dapat ditafsirkan sebgai praktek
  hegemonik-eksploitatif pusat terhadap daerah.
  Untuk memperhalus hegemoni itu, pemerintah pusat
  mengkampanyekan citra Pusat adalah pusatnya
  Daerah Daerah adalah daerahnya Pusat.

4

• Politik desentralisasi dan otoda rezim orba
  telah membuat pemerintah daerah sangat tergantung
  kepada pemerintah pusat sebuah kondisi yang
  paradoks dengan makna konsep otonomi daerah.
• Selain ketergantungan, banyak daerah, khususnya
  pemilik sumberdaya alam, seperti hutan dan
  tambang, tidak puas terhadap pusat, akibat
  ketimpangan pembagian keuangan antara pusat dan
  daerah.
• Gerakan reformasi membantu bangsa ini untuk
  memahami konsep desentralisasi dengan lebih sehat
  dan adil, meski terus berusaha menyempurnakan
  konsep yang ideal dalam pola hubungan antara
  pusat dan daerah

5

• Pada masa penerapan UU No. 5/1974 (UU
  pokok-pokok pemerintahan) dinamika hubungan
  pusat-daerah didominasi oleh dinamika sentripetal
  (kekuasaan terpusat)
• Eforia reformasi melahirkan UU No. 22/1999. UU
  ini bergerak ke pendulum yang sangat ekstrim.
  Tata-kelola pemerintahan daerah di negeri ini
  mengalami lompatan kuantum dari yang
  serba-sentralistik menuju ke yang
  serba-desentralistik (sentrifugal)
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mencoba
  merevisi (membagi secara proporsional) dlm pola
  hub. Pusat dan daerah.

6
PENGERTIAN DESENTRALISASI

• Desentralisasi menurut UU No. 32 tahun 2004
  adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
  Pemerintah kepada daerah otonom untuk
  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
  dalam sistem Negara Kesatuan Republik
  Indonesia.
• Menurut Bird dan Vallaicort (2000) ada 3 variasai
  desentralisasi dalam kaitannya dengan derajat
  kemandirian pengambilan keputusan keputusan yang
  di lakukan daerah
• Pertama, desentralisasi berarti pelepasan
  tanggungjawab yang berada dalam lingkungan
  pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah

7

• Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi,
  yaitu daerah bertindak sebagai wakil pemerintah
  untuk mlaksanakan fungsi2 tertentu atas nama
  pemerintah.
• Ketiga, Devolusi (pelimpahan) berhubungan dg
  suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi
  juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu
  dikerjakan di daerah.

8
14 alasan perlunya desentralisasi pemerintahan
dalam sebuah Negara (Rondineli dan Cheema)

1. Alat utk mengatasi hambatan bawaan akibat
   perencanaan nasional yg terpusat.
2. Memotong rantai panjang prosedur birokrasi.
3. Meningkatkan kepekaan para pejabat ttg masalah
   dan kebutuhan masyarakat daerah.
4. Memberi peluang lebih baik pada Pemerintah Pusat
   utk melakukan campur tangan politik dan
   administrasi.
5. Memberi peluang lebih besar kpd perwakilan
   kelompok politik, agama, etnik, dll dalam membuat
   keputusan utk pembangunan.

9

• Meningkatkan kemampuan Pemda dan Lembaga Swasta
  Daerah.
• Efisiensi pemerintahan, krn tugas rutin
  dilaksanakan oleh aparat di lapangan.
• Koordinasi lintas departemen menjadi efektif.
• Partisipasi masyarakat dapat dilembagakan secara
  efektif.
• Melibatkan elit lokal.
• Administrasi menjadi lebih luwes, inovatif, dan
  kreatif.
• Penempatan pelayanan dan fasilitas ke dalam
  komunitas lebih efektif.
• Meningkatkan stabilitas politik dan persatuan
  nasional.
• Efisiensi manajemen barang dan jasa publik.

10
Desentralisasi dan Otonomi Daerah

• Isu otonomi daerah tidak bisa di pisahkan dari
  konsep desentralisasi
• Otonomi daerah lahir dari kebijakan, implementasi
  dan komitmen mendesentralisasikan kebijakan pusat
  kepada daerah

11
IPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN
OTODA DI INDONESIA

• Implementasi Asas Desentralisasi dalam
  penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan
  antara pusat dan daerah sejatinya sudah
  berlangsung sejak lama
• Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bukti
  penerapan asas desentralisasi di Indonesia sudah
  ada sejak tahun 1957.
• Beberapa sistem yang sudah diterpkan dapat
  diiraikan sebagai berikut

12
I. Model Tiga tingkat dg otonomi luas pada unit
dasar.

• UU No 22 Th 1948, UU No 1 Th 1957, dan UU No 18
  Th 1965.
• Pemda terdiri 3 tingkat Pemda Tk I, Pemda Tk
  II, dan Pemda Tk III.

13
II. Model Dua Tingkat dg otonomi sangat terbatas.

• UU No 5 Th 1974.
• Dati I (otonom) sekaligus wilayah Provinsi
  (wilayah administrasi) dan Dati II sekaligus
  wilayah kaupaten/kota (wilayah administrasi)
• Asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada semua
  tingkat

14
III. Model Semi Dua Tingkat dg Otonomi luas pada
unit dasar

• UU No 22 Th 1999 jo UU 32 Th 2004.
• Pemda terbagi atas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
• Provinsi menganut asas Dekonsentrasi dan
  Desentralisasi terbatas.
• Kabupaten/Kota menganut asas desentralisasi.
• Provinsi merupakan wilayah administrasi sekaligus
  daerah otonom (terbatas).
• Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom penuh
  (luas).

15
KESIMPULAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI INDONESIA

• Dalam era reformasi kebijakan desentralisasi
  lebih berpihak pada kemandirian daerah dalam
  penyelenggaraan pemerintahan, atau
  penyelenggaraan pemerintahan cenderung bersifat
  desentralis. Hal ini ditandai dengan berlakunya
  UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
  Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32
  tahun 2004.
• Kebijakan ini tentunya sejalan dengan semangat
  reformasi, meskipun demikian dalam
  implementasinya ternyata belum benar-benar dapat
  mewujudkan otonomi daerah.

16

• Sebagian besar urusan pemerintahan telah
  diserahkan kepada daerah disertai dengan dukungan
  fiskalnya, tetapi pengelolaannya belum berdampak
  signifikan terhadap peningkatan kualitas
  pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
• Hal ini diantaranya terlihat dari fenomena
  tingginya political cost yang harus dikeluarkan
  untuk membiayai proses demokrasi di daerah,
  sementara di lain pihak terdapat fenomena masih
  rendahnya tingkat pendidikan pada sebagian besar
  lapisan masyarakat, tingginya angka kemiskinan di
  daerah-daerah, masih rendahnya indeks
  pembangunan manusia, dan terbatasnya penyediaan
  sarana dan prasarana pembangunan di berbagai
  daerah.

17
Sumber tulisan

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda
• UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke-2 pemda
• Crook, R.C. dan J. Manor. 1998. Democracy and
  Decentralization in South-East Asia and West
  Africa Participation, Accountability, and
  Performance. Cambridge University Press,
  Cambridge.
• Sadu Wasistiono,2003. Kapita Selecta MANAJEMEN
  PEMERINTAHAN DAERAH, Fokusmedia Bandung

18
Tugas mandiri

• 1. Baca Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun
  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  Daerah
• 2. Cari dari berbagai sumber (UU,PP dan
  literature) tentang konsep, prinsip, dan contoh
  implementasi pelaksanaan asas dekonsentrasi dan
  tugas perbantuan dalam sistem penyelenggaraan
  pemerinthan di indonesia
• Nim genap membahas tema dekonsentrasi
• Nim ganjil mengerjakan tema tugas perbantuan
• Tugas harus selesai pling lambat hari rabu jam
  09.00
• Hasil di jadikan satu folder oleh PK