Legislasi keperawatan

1
Legislasi keperawatan issu pemberlakuaan
Kepmenkes 1239 Th.2001
2
Pendahuluan

• Pada era pasar bebas ini masyarakat semakin
  kritis dan tuntutan pelayanan profesionalpun
  semakin semakin meningkat, seiring dengan
  meningkatnya kesadaran masyarakat akan bentuk
  pelayanan yang professional dan kompeten pada
  bidangnya.
• Keperawatan sebagai salah satu tenaga kesehatan
  professional, diharapkan juga dapat memberikan
  pelayanan sesuai dengan kaidah-kaidah profesinya.
  Kemandirian profesi sangatlah penting baik dalam
  proses menghasilkan tenaga-tenaga keperawatan
  yang profesioanal maupun bentuk pelayanan
  keperawatan langsung kepada masyarakat.
• Dalam proses pengembangan ilmu keperawatan dan
  pengembangan tenaga keperawatan, pendidikan
  keperawatan harus menjalankan kaidah-kaidah
  sebagai pendidikan profesi yang berbasis pada
  kompetensi keperawatan yang independent.
• Pada proses-proses tersebut diatas tersebut,
  penting adannya proses regulasi profesi
  keperawatan yang independent yang mengikuti
  aturan-aturan yang dibuatnya sendiri oleh
  organisasi keperawatan. Proses regulasi dan
  kredensial inilah yang biasa disebut dengan
  legislasi keperawatan yang meliputi akreditasi,
  registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi tenaga
  keperawatan agar tetap terjamin mutu layanan dan
  perlindungan yang sesuai dengan aturan-aturan
  yang berlaku.

3
Beberapa issu dalam pemberlakukan Kepmenkes 1239
tahun 2001

• Kepmenkes 1239 Th. 2001 hanya merupakan
  registrasi administrasi yang tidak mempunyai
  kekuatan untuk meningkatkan mutu kompetensi
  perawat
• Batasan perawat yang belum jelas sesuai
  jenjangnya.
• Belum semua daerah memberlakukan secara benar dan
  menyeluruh untuk semua perawat yang bekerja atau
  akan bekerja dan tidak ada sanksi yang jelas,
  bagaimana bila tidak registrasi (SIP) dan bekerja
• Belum ada konsistensi antara aturan dan
  pelaksanaan dan bagaimana sanksi bagi institusi
  pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawata
  yang tanpa SIP
• Masih banyak aturan yang belum jelas baik tentang
  tindakan keperawatan, definisinya, seperti belum
  jelasnya definisi perawat yang seperti apa,
  praktek keperawatan yang bagaimana perorangan dan
  kelompok, kewenangan praktek keperawatan yang
  masih sempit, sistem pendelegasian belum ada
• sampai saat ini belum ada pengaruh pemberlakukan
  Kepmenkes ini terhadap perlindungan perawat dan
  masyarakat
• Belum maksimalnya pengawalan terhadap
  pemberlakuan Kepmenkes, karena dalam pelaksanaan
  dan pembinaan Kepmenkes tersebut tidak melibatkan
  organisasi profesi keperawatan yang notabene yang
  memiliki profesi keperawatan
• perlu suatu bentuk aturan yang lebih tinggi
  seperti Undang-Undang Praktek keperawatan, bila
  keperawatan merupakan profesi yang profesional.

4
Siapa seharusnya pemberi Lisensi

• Lisensi merupakan suatu bentuk yang khusus dari
  suatu sistem kredensial yang merupakan aspek
  legal, lisensi merupakan proses administrasi yang
  dilakukan oleh suatu badan independen (seperti
  organisasi profesi) berupa penerbitan/pembuatan
  surat ijin praktek bagi tenaga keperawatan yang
  akan melakukan praktek pelayanan keperawatan
  sesuai dengan standard profesi yang diharapkan
  diberbagai tatanan pelayanan kesehatan. Sehingga
  dikatakan pula sebagai pemberian kewenangan
  kepada seorang perawat yang sudah terregistrasi.
  Jadi yang harus memberikan lisensi adalah
  Organisasi profesi yang Independen (seperti PPNI).

5

• Sedangkan uji untuk memperoleh registrasi berlaku
  Lokal dan diberlakukan secara Nasional.
• Ini akan sangat beralasan bahwa dalam memperoleh
  registrasi adalah dimana tempat perawat
  berdomisili, hal ini untuk mempermudahkan proses
  memperoleh registrasi dengan cepat dan mudah,
• yang penting diperhatikan adalah bagaimana
  mempersiapkan bentuk acuan atau pedoman
  registrasi yang terstandar secara Nasional
• Pemberlakukan registrasi ini seharusnya diakuai
  secara Nasional karena semua bentuk standar
  kompetensi untuk menjadi perawat telah ada dan
  sama yaitu yang dibuat oleh organisasi profesi.

6

• Uji untuk memperoleh registrasi berlaku nasional.
  Dengan alasan untuk mengangkat citra
  profesionalisme perawat dimata profesi lain,
  semua perawat di Indonesia ini harus punya
  kompetensi yang sama. Dan dapat membantu perawat
  itu sendiri dalam hal kemudahan ( waktu, dana,
  stres ) mendapatkan pekerjaan jika berpindah
  tempat tinggal atau ingin mendapatkan pekerjaan
  di daerah lain.

7
Berapa lama waktu untuk perpanjangan registrasi?

• Waktu yang dibutuhkan untuk perpanjangan izin
  dewasa ini adalah 5 tahun, mengingat semua
  poroses perizinan membutuhkan biaya, apalagi bila
  ditambahlagi dengan ujian, maka beban biaya yang
  harus tanggung perawat menjadi berat dan tidak
  sebanding dengan reward atau pendapatan yang
  mereka peroleh.. Untuk tidak membebani perawat
  maka hendaknya ujian dan berbagai bentuk
  perizinan, pembiayaannya dibebankan kepada
  Negara.

8

• Untuk kedepannya sebaiknya registrasi perawat
  itu dilakukan setiap 2 tahun, dengan alasan
  pesatnya kemajuan tehnologi terutama di bidang
  kedokteran yang tentunya akan sangat berpengaruh
  kepada perawat sebagai mitra kerja dokter.
  Sebagai tenaga profesional tentu perawat tidak
  boleh ketinggalan dalam hal penguasaan terhadap
  perkambangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

9
Apa saja syarat melakukan perpanjangan registrasi?

• Untuk itu secara ideal ada beberapa syarat yang
  harus dipenuhi diantaranya
• Lulus ujian nasional untuk jenis registrasi dan
  lisensi tertentu.
• Memiliki sertifikat terbaru (6 bulan terakhir)
  yang mendukung dikeluakannya izin atau lisensi
  tertentu
• Memenuhi kum (SKP) tertentu yang telah
  ditetapkan, yang diperoleh berdasarkan kinerja,
  pendidikan dan latihan serta penelitian. ( PPNI
  perlu menetapkan SKP )
• Melengkapi persyaratan administrasi yang telah
  ditetapkan.
• Tidak pernah melakukan pelanggran standar
  praktek, kode etik dan pelanggaran
• hukum.

10
Rekomendasi

• Perlunya standar profesi dan standar kompetensi
  yang jelas dan berlaku secara Nasional
• Perlunya dibentuk suatu organisasi profesi yang
  independen, mandiri dan dapat menyerap aspirasi
  perawat profesional Indonesia
• Segera diproses dan disyahkan Undang-Undang
  Praktik keperawatan di Indonesia, sebagai bentuk
  legalitas tertinggi dan jelas bahwa perawat
  merupakan profesi yang profesional
• Seiring akan diterbitkannya Undang-Undang praktek
  keperawatan maka, perlu pengawalan secara baik
  dan benar terhadap arah dan perkembangan profesi
  keperawatan Indonesia

11
Penutup

• Kepmenkes 1239 Th. 2001 hanya merupakan
  registrasi administrasi yang tidak mempunyai
  kekuatan untuk meningkatkan mutu kompetensi
  perawat
• Batasan perawat yang belum jelas sesuai
  jenjangnya.
• Belum semua daerah memberlakukan secara benar dan
  menyeluruh untuk semua perawat yang bekerja atau
  akan bekerja dan tidak ada sanksi yang jelas,
  bagaimana bila tidak registrasi (SIP) dan bekerja
• Belum ada konsistensi antara aturan dan
  pelaksanaan dan bagaimana sanksi bagi institusi
  pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawata
  yang tanpa SIP

12

• Masih banyak aturan yang belum jelas baik tentang
  tindakan keperawatan, definisinya, seperti belum
  jelasnya definisi perawat yang seperti apa,
  praktek keperawatan yang bagaimana perorangan dan
  kelompok, kewenangan praktek keperawatan yang
  masih sempit, sistem pendelegasian belum ada
• sampai saat ini belum ada pengaruh pemberlakukan
  Kepmenkes ini terhadap perlindungan perawat dan
  masyarakat
• Belum maksimalnya pengawalan terhadap
  pemberlakuan Kepmenkes, karena dalam pelaksanaan
  dan pembinaan Kepmenkes tersebut tidak melibatkan
  organisasi profesi keperawatan yang notabene yang
  memiliki profesi keperawatan
• perlu suatu bentuk aturan yang lebih tinggi
  seperti Undang-Undang Praktek keperawatan, bila
  keperawatan merupakan profesi yang profesional.