KOMNAS HAM

1
KOMNAS HAM
2
TUJUAN

• Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
  pelaksanaan HAM.
• Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

3
KEANGGOTAAN

• Maksimal 35 orang.
• Diusulkan oleh Komnas HAM, dipilih DPR,
  diresmikan Presiden.
• 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua dipilih dari dan oleh
  anggota.
• Masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih kembali hanya
  untuk satu masa jabatan lagi.

4
FUNGSI KOMNAS HAM

• Pengkajian dan Penelitian, dengan tugas dan
  wewenang
• Pengkajian dan penelitian intrumen HAM
  internasional
• Pengkajian dan penelitian peraturan per-uu-an
• Penerbitan hasil kajian dan penelitian
• Studi kepustakaan, lapangan, dan perbandingan
• Pembahasan perlindungan, penegakan dan pemajuan
  HAM
• Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan pihak
  lain.

5
FUNGSI KOMNAS HAM

• Penyuluhan, dengan tugas dan wewenang
• Penyebarluasan wawasan mengenai HAM
• Peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM
  melalui lembaga pendidikan serta kalangan
  lainnya.
• Kerjasama dengan berbagai lembaga untuk melakukan
  penyuluhan.

6
FUNGSI KOMNAS HAM

• Fungsi Pemantauan, dengan tugas dan wewenang
• Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan
  laporan
• Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa
  yang diduga sebagai pelanggaran HAM
• Pemanggilan kepada pengadu, korban, serta pihak
  yang diadukan
• Pemanggilan saksi dan meminta bukti
• Peninjauan di tempat
• Pemanggilan pihak terkait untuk memberikan
  keterangan tertulis atau menyerahkan dokumen yang
  diperlukan
• Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan,
  bangunan dan tempat lain yang diduduki atau
  dimiliki pihak tertentu, dengan persetujuan Ketua
  Pengadilan
• Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua
  Pengadilan terhadap suatu perkara dalam proses
  pengadilan yang terdapat pelanggaran HAM.

7
FUNGSI KOMNAS HAM

• Fungsi Mediasi, dengan tugas dan wewenang
• Perdamaian kedua belah pihak
• Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan
  penilaian ahli
• Pemberian saran kepada para pihak
• Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus
  pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk
  ditindaklanjuti
• Penyampaian rekomendasi atas kasus pelanggaran
  HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

8
PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT

• PENYELIDIKAN
• Dilakukan oleh Komnas HAM
• Dapat membentuk Tim Ad Hoc terdiri atas anggota
  Komnas dan Unsur Masyarakat
• Pada saat memulai penyelidikan, memberitahukan
  kepada Penyidik.
• Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup,
  menyerahkan kesimpulan kepada Penyidik.

9
PENYIDIKAN

• Dilakukan oleh Jaksa Agung
• Tidak termasuk kewenangan menerima laporan
• Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc
• Harus diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak
  menerima hasil penyelidikan. Dapat diperpanjang
  90 hari dan 60 hari.

10
PENUNTUTAN

• Dilakukan oleh Jaksa Agung
• Dapat mengangkat penuntut ad hoc
• Harus dilaksanakan paling lambat 70 hari sejak
  hasil penyidikan diterima
• Komnas HAM dapat meminta keterangan secara
  tertulis dari Jaksa Agung mengenai perkembangan
  penyidikan dan penyelidikan.

11
PENGADILAN

• Dilakukan oleh pengadilan HAM
• Dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang
  berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang dari
  pengadilan HAM bersangkutan dan 3 orang hakim ad
  hoc
• Pemeriksaan pengadilan hingga putusan paling lama
  180 hari sejak dilimpahkan ke pengadilan
• Dalam hal banding, harus diputus dalam waktu 90
  hari
• Dalam hal kasasi, harus diputus dalam waktu 90
  hari

12
PENGADILAN HAM AD HOC

• Mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi
  sebelum adanya UU Pengadilan HAM
• Dibentuk atas usul DPR dengan Keputusan Presiden
• Berada di lingkungan Peradilan Umum.

13
MEKANISME PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC
PENYELIDIKAN KOMNAS HAM
PENYIDIKAN KEJAKSAAN AGUNG
PENUNTUTAN KEJAKSAAN AGUNG
PENGADILAN HAM AD HOC
USUL PEMBENTUKAN OLEH DPR
KEPUTUSAN PRESIDEN PEMBENTUKAN