PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1
PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI
2
Sumber Materi

• Sebagian besar diadopsi dari Rancangan
  Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi
  Informasi

3
KONSEP DASAR

• Teknologi Informasi, teknik untuk mengumpulkan,
  menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
  menganalisis, dan menyebarluaskan informasi.
• Akses, perbuatan memasuki, memberikan instruksi
  atau melakukan komunikasi dgn fungsi logika,
  aritmatika, atau memori dari komputer, sistem
  komputer atau jarkom
• TTD digital/TTD elektronik, tanda jati diri yang
  berfungsi sbg pengesahan oleh pengguna melalui
  metode elektronik/prsedur yg ditentukan

4
KONSEP DASAR

• Sertifikat tanda tangan, sertifikat yg
  dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi TTD digital
  berdasar ketentuan yg berlaku.
• Lembaga sertifikasi TTD digital, lembaga yang
  diberi kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat
  digital

5
KENAPA PERLU ATURAN PEMANFAATAN TI?

• Perkembangan TI yang pesat telah menyebabkan
  perubahan kegiatan kehidupan manusia dan
  melahirkan bentuk perbuatan hukum baru ?
  pencurian credit card.
• Adanya globalisasi menempatkan Indonesia sebagai
  bagian dari masy. Dunia.
• Pemanfaatan TI mempunyai peranan dalam
  meningkatkan perdagangan dan perekonomian.

6
PEMANFAATAN TI

1. Perdagangan Elektronik
2. TI dalam Perbankan
3. TI dalam Pemerintahan
4. TI dalam Bidang Kesehatan
5. Nama Domain
6. Ketentuan HAKI dalam TI
7. Cyber Law

7
Perdagangan Elektronik

• Perdagangan scr elektronik (PE) memiliki akibat
  hukum Perdagangan Konvensional (PK).
• Syarat multak PE ? jujur beritikat yang baik ?
  betul nggak?
• Dokmen dalam PE dokumen tertulis lainnya.

8
Perdagangan Elektronik

• Tanda Tangan Digital (TTD) tanda tangan biasa
  pada dokumen tertulis lainnya.
• Sementara ini ketentuan Dokumen Elektronik TTD
  tidak berlaku pada
• Pembuatan wasiat
• Surat-surat berharga selain saham yang
  diperdagangkan di bursa.
• Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang
  tidak bergerak.

9
SENGKETA DLM TI

• Masyarakat ? gugatan secara perwakilan terhadap
  pihak yang melakukan menyalahgunaan di bidang TI
  yang akibatnya dapat merugikan masy.
• Jika kerugian oleh masyarakat dapat mempengaruhi
  perikehidupan pokok masyarakat maka instansi
  pemerintah yang bertanggung jawab terhadap
  pemanfaatan TI dpt bertindak demi kepentingan
  masyarakat.
• Ketentuan ini akan diatur dlm Peraturan
  Pemerintah (PP)? di Indonesia belum ada

10
GUGATAN ATAS PELANGGARAN TI

1. Setiap orang/badan hukum/bukan badan hukum dapat
   mengajukan gugatan
2. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga
3. Pengadilan Niaga yang sudah ada yaitu di Jakarta,
   Surabaya, Medan, Makasar.
4. Selain itu masih menjadi satu dengan Pengadilan
   Negeri

11
TATA CARA GUGATAN

1. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga dlm wilayah
   hukum tempat tinggal tergugat.
2. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui
   mengacu ke hk perdata ? kejadian dimana?
3. Kalau pihak tergugat tinggal di luar wilayah RI
   maka diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta.

12
TATA CARA GUGATAN

1. Ketika mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan
   diterima oleh panitera dan diberi tanda terima.
2. Panitera menyampaikan ke ketua pengadilan dlm
   waktu 2 hari sejak gugatan didaftarkan
3. Pengadilan niaga mempelajari maksimal 3 hari
4. Sidang pemeriksaan paling lama 60 hari
5. Keputusan hrs diucapkan paling lama 90 hari dan
   dpt diperpanjang 30 hr atas persetujuan MA

13
TATA CARA GUGATAN

• Setiap putusan atas gugatan hrs memuat scr
  lengkap pertimbangan hukum
• Keputusan dpt dijalankan lebih dahulu meskipun
  masih ada upaya lain.
• Keputusan pengadilan niaga WAJIB disampaikan oleh
  juru sita paling lambat 14 hari sejak keputusan
  diucapkan

14
UPAYA HUKUM TRHD KEPUTUSAN

• Upaya hukum putusan pengadilan niaga hanya kasasi
  kepada MA
• Setelah ada keputusan MA maka upaya lain adalah
  Peninjauan Kembali (PK) MA
• PK dapat dilakukan bila
• Ada bukti baru yang penting
• Pengadilan niaga telah melakukan pelanggaran berat

15
UPAYA HUKUM TRHD KEPUTUSAN

1. Pengajuan PK waktunya 180 hari
2. Tata cara PK sama dengan tata cara gugatan

16
PENYELESAIAN DI LUAR PENG.

1. Dapat dilakukan dengan arbitrase/ penyelesaian
   sengketa alternatif.
2. Dilakukan dengan iktikat baik
3. Dilakukan oleh para pihak dan diberi waktu paling
   lama 14 hari
4. Hasil kesepakatan ditanda tangani para pihak
5. Apabila tidak mencapai sepakat para pihak boleh
   menunjuk seorang/lebih penasehat ahli
6. Apabila penasehat tdk dpt selesaikan dlm waktu 14
   hari para pihak dpt menunjuk seorang mediator

17
PENYELESAIAN DI LUAR PENG.

1. Mediator diberi waktu selama 7 hari
2. Mediator hrs memegang teguh rahasia yang telah
   disepakati dan hrs ditandatangani para pihak
   paling lama 30 hari.
3. Kesepakatan harus didaftarkan ke pengadilan
   negeri/niaga paling lama 30 hari dan harus
   dilaksanakan paling lama 30 hari
4. Jika tidak mencapai kesepakatan dalam
   penyelesaian alternatif maka dpt diajukan
   sengketa tersebut melalui arbitrase? independen
   (NGO) ? BANI

18
YURISDIKSI

1. Tempat berlakunya suatu peraturan
2. Di Indonesia
3. Akibatnya dirasakan di Indonesia
4. Akan lebih baik jika menggunakan teori yang ke-3
   dalam cyber law

19
KETENTUAN PIDANA

• Menggunakan nama domain yang melanggar HAKI orang
  lain dipidana penjara mak. 5 tahun dan atau denda
  maksimal 1 milyar
• Ketentuan di atas dapat dilaksanakan atas
  pengaduan dari orang

20
KETENTUAN PIDANA

• Dengan sengaja melawan hukum mengakses data
  melalui komputer/alat elektronik dengan / tanpa
  merusak sistem dipidana mak 2 tahun dan atau
  denda 500 juta
• Menahan atau mengintersepsi pengiriman data
  melalui komputer/alat elektronik dipidana mak 2
  tahun dan atau denda 500 juta
• Mengintersepsi pengiriman data melalui
  komputer/alat elektronik sehingga menghambat
  komunikasi dipidana mak 2 tahun dan atau denda
  500 juta

21
KETENTUAN PIDANA

• Apabila tindak pidana dilakukan milik pemerintah
  atau yang digunakan untuk kepentingan nasional
  pidananya ditambah 1/3
• Dengan sengaja/melawan hukum memasukan, mengubah,
  menambah, menghapus atau merusak data komputer,
  program komputer atau data elektronik lainnya
  dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta