Kamis, 14 Juli 2005

1
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN
DALAM MEMPERKOKOH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
Oleh DIRJEN PENATAAN RUANG
Kantor Menko POLHUKHAM
Kamis, 14 Juli 2005
2
Bahan Pembahasan

1. Pulau Pulau Kecil Terluar Sebagai Kawasan
   Perbatasan
2. Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Tertentu
3. Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan
4. Jakstra Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan
5. Usulan Substansi Materi Yang Perlu Ada Dalam
   Pasal-pasal Perpres
6. Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke- PU an
7. Kegiatan Non-Spasial Dalam Pembangunan Kawasan
   Perbatasan

3
Pulau Pulau Kecil Terluar Sebagai Kawasan
Perbatasan

1. Kondisi geografis wilayah NKRI yang berbatasan
   dengan negara tetangga ada yang berbentuk fisik
   daratan dan pulau kecil kontinen dan ada dalam
   bentuk gugusan pulau pulau lautan dalam bentuk
   pulau-pulau kecil terluar.
2. Pulau-pulau kecil terluar dapat meliputi
   pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan
   berbatasan langsung dengan negara tetangga dan
   pulau-pulau kecil terluar yang tidak berhadapan
   dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
   Pulau-pulau kecil dan terluar yang merupakan
   titik garis pangkal wilayah teritorial negara
   adalah KAWASAN TERTENTU PERBATASAN NEGARA, sesuai
   dengan PP no. 38 tahun 2002 ttg Daftar Koordinat
   Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan
   Indonesia.
3. Pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan
   berbatasan langsung dengan negara tetangga
   (berjarak relatif lt 200 400 mil, yaitu jarak
   yang memiliki wilayah potensi ekonomi yang dapat
   dikelola dimasing-masing negara kepulauan)
   merupakan kawasan perbatasan antar negara.
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang bukan
   sebagai kawasan perbatasan ditangani berdasarkan
   prinsip penataan ruang bukan Kawasan Tertentu
   Perbatasan

4
Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Tertentu

• UU no. 24 tahun 1992 menyebutkan KAWASAN
  PERBATASAN NEGARA sebagai KAWASAN TERTENTU dari
  segi pertahanan, ekonomi dan lingkungan
  (penjelasan pasal 103).
• KAWASAN TERTENTU, menurut UU 24 tahun 1992,
  adalah Kawasan yang ditetapkan secara nasional
  mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya
  diprioritaskan (Pasal 1 dn pasal 23 2). Kawasan
  Tertentu perbatasan ini ditetapkan dalam RTRWN
  dengan Peraturan Presiden (Pasal 202,5). RTR
  Kawasan Tertentu Perbatasan ditetapkan oleh
  Presiden (pasal 232).
• RTR Kawasan Perbatasan disusun untuk sinergisitas
  kepentingan berbagai sektor dan wilayah untuk
  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
  kualitas lingkungan, melalui perwujudan Kebijakan
  dan Strategi Spasial Pemanfaatan Ruang Kawasan
  Perbatasan. RTR ini sebagai acuan spasial
  pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

5

• Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan,
  Pasal 65 PP 47/1997 tentang RTRWN memberikan
  kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur lebih
  lanjut pelaksanaan penataan ruang dengan
  Keputusan Presiden.
• RTR Kawasan Tertentu termasuk kawasan perbatasan
  disusun oleh Menteri yg membidangi Penataan Ruang
  (UU 24/92 dan Perpres no. 10 tahun 2005)
• RTR Kawasan pulau-pulau kecil terluar disusun
  untuk sinergisitas kepentingan berbagai sektor
  dan wilayah untuk meningkatkan keutuhan NKRI,
  kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan,
  melalui perwujudan Kebijakan dan Strategi Spasial
  Pemanfaatan Ruang. RTR ini sebagai acuan spasial
  pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

6
Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan

• Garis Batas yang Berada di Laut, Ditentukan
  dengan Keberadaan Pulau-Pulau Terluar yang
  Terpencil
• Penyebaran Penduduk di Wilayah Perbatasan umumnya
  Jarang dan Tidak Merata Bahkan di Pulau-Pulau
  Terluar Ada yang Tidak Berpenghuni dan letaknya
  Terpencil
• Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
  diperlihatkan dari Pendidikan Masyarakat dan
  Tingkat Kesehatan yang Masih Relatif Rendah
• Secara Etnis, Penduduk yang Berada di Perbatasan
  Memiliki Hubungan Keluarga dengan Saudaranya di
  Negara Tetangga
• Kesenjangan Wilayah Perbatasan Indonesia
  dibandingkan Wilayah Lainnya adalah Akibat
  Perbedaan Harga Jual Produk-Produk yang
  Dihasilkan Masing-masing.

7
Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Potensi Sumberdaya Alam di Wilayah Perbatasan
   meliputi Potensi Pertambangan, Kehutanan,
   Perkebunan/Pertanian, Perikanan, dan Sumberdaya
   Air
2. Pengelolaan Sumberdaya Alam Relatif Kurang
   Terkendali terutama Eksploitasi Hutan dan Kawasan
   Lindung yang Illegal dan Penangkapan Ikan
   Illegal, serta perdagangan satwa langka lainnya
   secara illegal
3. Rawan terhadap Ancaman Langsung dari Luar dan
   Pengaruhnya
4. Lemahnya Sistem Informasi dan Komunikasi
   menyebabkan Masyarakat Perbatasan Mudah
   Terpengaruh oleh Informasi dari Luar
5. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung yang Rawan
   Terhadap Eksploitasi, terutama Illegal
   Logging/Fishing
6. Kawasan Budaya, umumnya masih bersifat Ekstraktif
   dengan Pengembangan Perkebunan Besar seperti
   Kelapa Sawit dan Karet serta di Wilayah Kepulauan
   dengan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

8
Kebijakan dan Strategi Spasial Pengembangan
Kawasan Perbatasan
A. KEBIJAKAN SPASIAL

1. Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai
   beranda depan negara dan pintu gerbang
   internasional ke negara tetangga
2. Pengembangan kawasan perbatasan menerapkan
   keserasian prinsip pertahanan keamanan,
   pembangunan kesejahteraan dan lingkungan hidup

9
B. STRATEGI SPASIAL

1. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda
   depan dengan mendorong kehidupan ekonomi dan
   sosial masyarakat setempat yang bermartabat dan
   tumbuh berkembang serasi, aman, harmonis dengan
   negara tetangga
2. Menjaga keamanan masyarakat dan kedaulatan NKRI
   yang serasi dengan peningkatan kesejahteraan
   masyarakat, serta mencegah ganguan aktivitas
   illegal seperti illegal logging, tradding,
   terorisme, dll
3. Peningkatan perlindungan kawasan konservasi
   nasional dan internasional seperti hutan tropis
   dunia, World herritage, taman nasional laut,
   taman nasional, dan habitat-habitat tertentu yang
   harus dilindungi.

10

• Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara
  selektif (contoh kluster Sangihe, dengan pusat
  pengembangan Kota Beo) yang terkait pusat
  pertumbuhan regional Manado, dan mendorong
  pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil di
  wilayah perbatasan, seperti P. Marore dan P.
  Miangas.
• Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana
  perhubungan darat/udara/laut untuk meningkatkan
  aksesibilitas di kawasan perbatasan beserta
  penentuan jalur perhubungan antar pulau-pulau
  kecil di kawasan perbatasan beserta fungsinya
  (outlet).
• Peningkatan kerjasama ekonomi sub regional,
  terutama dengan negara tetangga (Philipina dan
  Malaysia).

11
Usulan Substansi Materi Yang Perlu Ada Dalam
Pasal-Pasal PerPres

• 1. Pasal 3 dirubah menjadi
• Pulau-pulau kecil terluar meliputi pulau-pulau
  kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan
  langsung dengan negara tetangga dan pulau-pulau
  kecil terluar yang tidak berhadapan dan
  berbatasan langsung dengan negara tetangga.
• Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan
  secara terkoordinasi antara Pemerintah,
  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
  Kabupaten/Kota.
• Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana
  dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengacu
  pada rencana tata ruang pulau-pulau kecil terluar
  yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri
  yang membidangi penataan ruang.
• Ayat (2) lama.
• Ayat (3) lama.

12

• 2. Substansi Pasal 4 diganti dengan rumusan
  berikut
• Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar
  seagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3)
  merupakan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
  dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar
  sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3)
  berisi
• a. kebijakan dan strategi pengembangan
  pulau-pulau kecil terluar
• b. arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan
  ruang pulau- pulau kecil terluar
• c. indikasi program pengembangan pulau-pulau
  kecil terluar
• d. Rencana pengendalian pemanfaatan ruang

13

• 3. Substansi Pasal 5 diganti dengan rumusan
  berikut
• Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil
  terluar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
  (2) dilakukan penyusunan rencana tindak oleh
  instansi sektoral, Pemerintah Provinsi, dan
  Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengacu pada
  rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam
  pasal 4 ayat (2).
• Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan
  sektoral dan daerah masing-masing.
• Koordinasi penyusunan rencana tindak sebagaimana
  dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri
  Kelauatan dan Perikanan

14

• 4. Pasal 6 diusulkan berubah menjadi
• , dilakukan pengendalian terhadap
  pengelolaan pulau-pulau kecil terluar oleh
  instansi sektoral sesuai dengan kewenangannya.
• ayat (1) melalui pengawasan dan penertiban.
• Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  mencakup kegiatan pemantauan, pelaporan, dan
  evaluasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
• -- Ayat (3) lama --
• Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  dilakukan melalui kegiatan perijinan, penerapan
  mekanisme insentif dan disinsentif, serta
  pemberian sanksi sesuai peraturan
  perundang-undangan.

15
5. Pasal 7 diganti dengan rumusan berikut

• Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang
  berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara
  tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
  (1) dilaksanakan menurut ketentuan pengelolaan
  kawasan tertentu perbatasan negara berdasarkan
  peraturan perundang-undangan.
• Pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dan
  terluar dilakukan secara koordinatif oleh Menteri
  Koordinator sesuai bidangnya.

16
Kawasan Perbatasan Negara
Kawasan Perbatasan Darat (Malaysia Timor Leste
Papua New Guinea)

1. Kawasan Perbatasan Kalimantan Sarawak/Sabah
   Malaysia
2. Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur Timor
   Leste
3. Kawasan Perbatasan Papua Papua New Guinea

Kawasan Perbatasan Laut ( Pulau-pulau Kecil
Terluar ) (Malaysia Timor Leste Papua New
Guinea Philipina Singapura Australia
Thailand - Vietnam India Palau)

1. Kawasan Perbatasan Sangihe Talaud - Philipina
2. Kawasan Perbatasan Maluku Timor Leste
3. Kawasan Perbatasan Maluku Utara/Papua
   Palau/Australia
4. Kawasan Perbatasan Riau (Kep. Natuna)
   Malaysia/Brunei Darusalam/Vietnam/Singapura
5. Kawasan Perbatasan NTT (Kep. Alor) Timor
   Leste/Australia
6. Kawasan Perbatasan NAD India/Thailand

17
Batas Wilayah Darat RI - Timor Leste di NTT
18
Batas Wilayah Laut RI - Philipina di Sulawesi
Utara
19
Batas Wilayah Darat RI - Malaysia di Kalimantan
PETA CAKUPAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN KASABA
20
Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Kasaba
21
Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke-PUan
Bidang Penataan Ruang Penyusunan 9 RTR Kawasan Perbatasan Penyusunan RDTR/RTR pada Kawasan Pusat Pengembangan Penyusunan mekanisme pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Bantuan dan Pembinaan teknis penatan ruang Sosialisasi rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Bidang Cipta Karya Pembangunan dan Pengelolaan sanitasi Pembangunan dan Pengelolaan sistem drainase dan persampahan Pengembangan sistem penyediaan air minum Pembangunan jalan desa Perbaikan lingkungan, Pembangunan perumahan dan permukiman desa dan kampung nelayan
22
Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke-PUan
(Lanjutan)
Bidang Jalan dan Jembatan (Bina Marga) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi lainnya
Sumberdaya Air Pengelolaan sumber air baku Pembinaan dan Perencanaan pembangunan irigasi Pembangunan Irigasi Pembangunan pembangkit listrik tenaga air
23
Kegiatan Non Spasial dalam Pembangunan Kawasan
Perbatasan

• Penetapan dan Pengesahan Garis Batas
  Internasional antara Indonesia dengan negara
  tetangga yang berbatasan
• Pengamanan Wilayah Perbatasan dengan peningkatan
  pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di
  pos pemeriksaan lintas batas, dan peningkatan
  patroli darat, laut dan udara.

24
Kegiatan Non Spasial dalam Pembangunan Kawasan
Perbatasan

• Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui
• peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
  masyarakat,
• peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dengan
  peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan,
• pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk
  meningkatkan kesejahteraan,
• pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah
  daerah/kawasan perbatasan dan kelembagaan,
• peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan

25
Sistem Perencanaan Tata Ruang
Strategic Development Framework
Hirarki
Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional
Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi
Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota
Rencana Umum TR
RTRWN
RTRWP
RTRWK
RTR Pulau, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan,
Kawasan Terpencil
Rencana Detail TR
Operasionalisasi/tingkat kedalaman
Renc. Detail TRWP
RDTR Kab/Kota
Renc. Teknik RWP
RTR
Rencana Teknik Ruang
RTR Kawasan
26
Sistem Penataan Ruang Nasional
RTRW Nasional

• RTR Pulau
• SISTEM NASIONAL
• Pengemb. Kaw. Prioritas (Kaw. Tertentu,
  Perbatasan, Terpencil, dll)
• Pengemb. Sistem Perkotaan
• Pengemb. Sistem Prasarana Strategis
• Pengembangan Sistem Perlindungan thd. Bencana
  Alam

Ditjen Penataan Ruang
Pereencanaan
Peninjauan RTR
Pengendalian
I P Strategis (5 Tahun)
Rencana Induk Jalan
Rencana Induk SDA
Rencana Induk Air Bersih
Pembangunan Perkotaan
Pembangunan Perkotaan
Rencana Induk Sektor Lain
Pemanfaatan
Sektor
P e r w u j u d a n
Pemantauan
27
Kerangka Pengembangan Strategis
Legenda
Pulau Besar
Pola Sebaran Permukiman
Gugus Pulau Samudra
Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional
Jalur Patahan dan Sesar
Gugus Pulau Pantai
Alur Pelayaran Internasional
Poros Pengembangan Strategis Sub Regional
Pegunungan Tinggi
Batas Teritorial
Kota PKN
Poros Pengembangan Strategis Nasional
Kawasan Andalan
Batas ZEE
28
Terima Kasih
29
LAMPIRAN PP NO. 38 Tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal
Kepulauan Indonesia
30
DAFTAR PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
(No Transcript)