MASTER PLAN SDM BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1
MASTER PLAN SDM BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

• Universitas Indonesia

Hafid Setiadi Triarko Nurlambang
2
Latar Belakang, Tujuan, Sasaran

• Latar Belakang
• Perubahan pengelolaan lembaga-lembaga pemerintah
  dan pelayanan publik sebagai akibat dari
  reformasi birokrasi dan otda
• Tuntutan pembangunan yang mengacu pada kebutuhan
  masyarakat
• Meningkatnya persoalan lingkungan hidup di
  Indonesia yang semakin kompleks yang memerlukan
  penanganan yang bersifat antisipatif
• Pentingya peran pemerintah sebagai parenting
  organization
• Perlunya skenario pengembangan SDM yang
  memperhatikan dinamika internal dan eksternal
  organisasi pemerintah

Tujuan Menyusun perencanaan SDM LH yang dapat
meningkatkan kualitas SDM pengelola lingkungan
hidup guna mendukung pembanguan berwawasan
lingkungan dalam kerangka otonomi daerah
Sasaran Tersusunnya Master Plan Pengembangan
SDM bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun
2005-2010
3
Permasalahan Ruang Lingkup

• Ruang Lingkup
• Mengkaji arah atau tren fenomena permasalahan
  lingkungan hidup di Indonesia sampai dengan 2010
• Mengkaji arah atau tren peran pemerintah di
  antara stakeholder pengelola lingkungan hidup di
  indonesia
• Mengkaji permasalahan instansi pemerintah
  pengelola LH
• Mengkaji tuntutan kinerja instansi pemerintah
  pengelola LH sampai dengan tahun 2010
• Mengkaji kelayakan struktur manejemen instansi
  pemerintah pengelola LH sesuai dengan tuntutan
  kinerja
• Merumuskan kebutuhan dan kualifikasi SDM pada
  instansi pemerintah pengelola LH
• Melakukan critical review terhadap Master Plan
  SDM LH 2005-2010 sebelumnya
• Merancang garis besar startegi (Master Plan)
  pengembangan SDM pada instansi pemerintah
  pengelola LH berdasarkan pendekatan skenario

• Permasalahan
• Bagaimana pemahaman kebutuhan pelaksanaan
  pembangunan berwawasan lingkungan hidup di
  Indonesia? Apa peran strategis instansi
  pemerintah pengelola lingkungan hidup?
• Apakah struktur organisasi dan manajemen yang ada
  saat ini telah selaras dengan tujuan pembangunan
  berwawasan lingkungan? Apakah telah sejalan
  dengan rencana strategis yang telah disusun?
• Bagaimana kinerja SDM pengelola LH pada instansi
  pemerintah saat ini baik di pusat maupun daerah?
• Apakah kendala pokok dalam manajemen SDM
  pengelola LH?
• Bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut?
• Apakah rencana aksi dan tahapan program bagi
  pengembangan SDM pengelola LH

4
KERANGKA BERPIKIR (1)
Pendekatan Birokrasi yang berorientasi pada
wirausaha.

• Ciri-cirinya adalah
• Sebagai katalis
• Milik masyarakat
• Kompetitif
• Berorientasi pada misi, hasil, dan kebutuhan
  publik
• Antisipatif
• Terdesentralisasi

• Good Governance
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Partisipatif
• Responsivitas
• Efektif efesien
• Kemitraan
• Komitmen pada LH
• Supremasi hukum
• Demokratis
• Visioner

5
KERANGKA BERPIKIR (2)

1. Perencanaan SDM harus berkaitan dengan tujuan
   yang hendak dicapai
2. Perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan
   datang
3. Perencanaan selalu meliputi keputusan tentang
   kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan
4. Perencanaan harus akurat, teruji, fleksible,
   dapat dipertanggungjawabkan, dan secara periodik
   dapat dievaluasi

6
Kerangka Berpikir (3)
Fokus Kajian

• Empat langkah pokok perencanaan SDM
• Untuk kebutuhan masa depan
• Untuk keseimbangan masa depan
• Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian
  pegawai
• Untuk pengembangan

7
Pergeseran Paradigma Pembangunan

• Dalam proses pengambilan keputusan
  TOP DOWN
  BOTTOM UP
• Peran pemerintah
  
  DOMINAN FASILITATOR,
  REGULATOR, ENABLER.
• Dari sisi pendekatan perencanaan
  SEKTORAL
  REGIONAL (MULTISEKTORAL)
• Dari sisi kepentingan masyarakat
  KEPENTINGAN ELITE
  KEPENTINGAN AKAR RUMPUT
• Dari pola pemanfaatan sumberdaya alam
  KEPENTINGAN
  EKONOMI JANGKA PENDEK KEPENTINGAN
  KESEIMBANGAN ALAM JANGKA PANJANG

8
Kelembagaan LH di Daerah

• Psl 112 ayat (1) UU No.22/1999
• PP No 8/2003
• SKB Men PAN Mendagri No 01/SKB/M.PAN/4/2003
  dan No 17/2003
• Surat edaran Mendagri kepada Gubernur dan
  Bupati/Walikota Nomor 660.1/1728/V/Bangda dan
  Nomor 660.1/102/V/Bangda

• Pertimbangan
• Yuridis
• Empiris
• Akomodatif

• Kelembagaan LH di daerah adalah berupa DINAS
  DAERAH
• Perumusan kebijakan teknis LH
• Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan
  umum
• Pembinaan pelaksanaan tugas LH

Harapan Kapasitas penyelenggaraan tugas dan
fungsi LH menjadi lebih luas, lebih kuat, dan
lebih akomodatif
9
Pembagian tugas kewenangan
Tugas
Pemerintahan
Kedudukan
Kewenangan
Bentuk Lembaga
Pemerintah pusat
Pembinaan dan Pengawasan
Departemen/ Kementerian
Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan,
pelatihan, supervisi, dan pengawasan represif
Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan
Pembinaan
Lintas Kab/Kota segala kewenangan yang belum
mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota
Propinsi
Daerah Otonom Wilayah Administrasi
Dinas LH Propinsi
Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan
Pembinaan
Kab./Kota
Daerah Otonom
Dinas LH Kab/Kota
Otonomi yang luas, utuh, dan bertanggung jawab
10
Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan dan Pengelolaan
Lingkungan
PRESIDEN
Departemen Sektoral
DEPDAGRI BANGDA
Instruksi
MEN. LH
Bimbingan dan Supervisi
Koordinasi
Koordinasi
GUBERNUR Pemda Provinsi
Instruksi
Instruksi
DINAS LH
INSTANSI LAIN
Koordinasi

• Potensi konflik
• Territorial conclict (konflik horisontal)
• Contiguity zone conflict (konflik vertikal)

BUPATI/WALIKOTA Pemda Kabupaten/Kota
Instruksi
Instruksi
DINAS Kabupaten
INSTANSI LAIN
KECAMATAN
DESA/ KELURAHAN
Masalah Lingkungan
11
Profil Umum Indonesia dalam sistem dunia
Profil Eksisting Indonesia

• Atribut Sumberdaya alam dan lingkungan hidup
• Mega diverse dunia
• Negara tropis
• Negara kepulauan
• Lokasi strategis
• Kaya akan bahan tambang

• Atribut sosial ekonomi
• Negara berkembang
• Wilayah pasar
• Produsen bahan mentah
• Beban utang LN
• Impor teknologi

• Atribut hukum/peraturan
• Orientasi sektoral
• Dominasi pemerintah
• Paradigma atur dan awasi

• Aset internasional

• Ketergantungan eksternal
• Eksploitasi SDA
• Konsumtif

• . Konflik kepentingan
• . Inkonsistensi kebijakan

1. Posisi tawar rendah
2. Tidak mampu berinisiatif dan berinovasi
3. Reaktif dan defensif

12
Posisi Indonesia dalam beberapa isu lingkungan
internasional
13
Kecenderungan Pengelolaan SDA dan LH di
Indonesia
14
Tantangan Pengelolaan LH di Indonesia

• Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia lebih
  dipandang sebagai permasalahan teknis yang
  dianggap akan dapat diselesaikan dengan penerapan
  teknologi dan penetapan standar baku mutu.
• Sumberdaya alam masih dipandang sebagai
  sumberdaya ekonomis daripada sumberdaya ekologis.
  Dalam hal ini sumberdaya alam merupakan sumber
  pendapatan negara, daya tarik investasi, dan
  sumber kehidupan penduduk miskin.
• Berbagai ukuran yang digunakan dalam pembangunan
  lebih berorientasi pada standar kehidupan
  material daripada kualitas kehidupan yang lebih
  holistik.
• Adanya kecenderungan untuk mereduksi
  bentuk-bentuk kehidupan alamiah melalui kemajuan
  teknologi dan industrialisasi.

15
Driving force keguncangan LH

• Pertama, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan
  teknologi (iptek) yang tinggi yang berhasil
  diwujudkan oleh akal dan otak manusia
• Kedua, ledakan penduduk yang mengganggu
  keseimbangan SDA dan lingkungan
• Ketiga kurangnya etika dan perilaku yang berpihak
  pada kepentingan pelestarian lingkungan.

16
Menuju sustainable development....

• Dibentuknya instansi pemerintah yang menangani
  masalah lingkungan
• Munculnya berbagai kegiatan dan ornop di bidang
  lingkungan hidup
• Meningkatkan kesadaran masyarakat
• Acuan perencanaan LH Agenda 21 Indonesia,
  Agenda 21 Sektoral, Agenda 21 Lokal, Konferensi
  Nasional Pembangunan Berkelanjutan

• Mainstreaming.....
• Layak secara ekonomi
• Diterima secara sosial
• Ramah lingkungan
• Memperkuat negara kesatuan

• Paradigma....
• Keberlanjutan
• Keseimbangan
• Efisiensi lingkungan
• Harmonisasi dengan alam

17
Pembangunan Berkelanjutan.......Kesepakatan
Nasional Rencana Tindak

• Kesepakatan Nasional
• Membangun masyarakat adil makmur sesuai harkat
  kemanusiaan
• Mengintegrasikan prinsip pembangunan
  berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan
• Melaksanakan pembangunan berkelanjutan
• Melanjutkan proses reformasi
• Menyelenggarakan rencana tindak pembangunan
  berkelanjutan
• Meningkatkan kemandirian nasional
• Menjamin kekayaan dan keanekaragaman budaya
  sebagai perekat bangsa
• Menurunkan tingkat kemiskinan, mengubah pola
  konsumsi dan produksi, serta mengelola SDA secara
  berkelanjutan
• Mewujudkan SDM terdidik, cerdas, dan bermoral
• Mewujudkan komitmen dalam pencapaian pelaksaan
  pembanguna berkelanjutan

• Rencana Tindak
• Penurunan tingkat kemiskinan
• Kepemerintahan yang baik masyarakat madani
• Pendidikan
• Tata ruang
• Sumberdaya air
• Energi dan SD mineral
• Kesehatan
• Pertanian
• Keanekaragaman hayati
• Perlindungan dan pengelolaan LH
• Pola produksi dan konsumsi
• Pendanaan dan kelembagaan

18
Program Pembangunan (RKP 2005 Bappenas) Bid SDA
dan LH

1. Perlindungan dan konservasi SDA
2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
3. Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
4. Pengendalian pencemaran lingkungan
5. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan
   LH

19
Satu atau Beberapa Masa Depan?
Kita terbiasa melihat hanya satu masa depan.
Kita perlu mengubah mindset untuk membuka mata
terhadap beberapa masa depan.
Scenario 4
One official future (?)
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Saat ini
Masa depan
Sumber Tony Suyantono, 2004
20
Mengapa Kita Memandang Beberapa Masa Depan?

• Tak ada yang bisa memastikan 1 masa depan
• Ada beragam ketidakpastian, persepsi judgment
• Yang dilakukan sekarang mempengaruhi masa depan

Sumber Tony Suyantono, 2004
21
Keunggulan Scenario Planning

• Mempertimbangkan kepastian dan ketidakpastian
• Membuka mata akan struktur fenomena dan perilaku
  lingkungan
• Mengarahkan strategi yang tangguh untuk berbagai
  kemungkinan masa depan
• Mendorong upaya menciptakan atau mempengaruhi
  masa depan yang lebih baik
• Think the unthinkable, menyadarkan hal yang tak
  terpikirkan tapi mungkin terjadi
• Membentuk mindset yang antisipatif dan adaptif
• Wahana pembelajaran dan strategic conversation
  bagi perusahaan

Sumber Tony Suyantono, 2004
22
Model Scenario Planning
Interpretasi 1
Scenario 1
Implikasi 1
Ketidakpastian
Interpretasi 2
Scenario 2
Implikasi 2
Pre-determined (bisa diduga)
Interpretasi 3
Scenario 3
Implikasi 3
?
Kompetensi strategi/ kebijakan yang dibangun
saat ini
Sumber Tony Suyantono, 2004
23
Analisis Struktur
Analisis struktur terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi lingkungan (driving forces) akan
menunjukkan perilaku dan kemungkinan perubahan
lingkungan di masa depan. Beberapa kemungkinan
perubahan lingkungan ke depan akan ditangkap
sebagai beberapa scenario.
Perubahan lingkungan 1 scenario 1
Stabilitas politik
Lingkungan global
Kinerja pemerintah
Aktivitas ekonomi
Pendapatan masyarakat
Perubahan lingkungan 2 scenario 2
Penegakan hukum
Penjualan produk jasa
Perubahan lingkungan 3 scenario 3
Sumber Tony Suyantono, 2004
24
Skenario SDA LH 2025

• Skenario optimis
• Menguatnya Green Consumerism
• Masyarakat madani yang mantap
• Good environmental governance
• Menguatnya peranan faktor lokal
• Kemajuan iptek mendorong standarisasi produk yang
  ramah lingkungan
• Redistribusi penduduk
• Reorientasi otonomi daerah
• Paradigma berkelanjutan keseimbangan

• Skenario pesimis
• Konsumerisme tak terkendali
• Fragmentasi kepentingan
• Apatis thd penegakkan hukum
• Lemahnya peranan faktor lokal
• Kemajuan iptek demi eksploitasi
• Tekanan penduduk perkotaan dan pesisir
• Disorientasi otonomi daerah
• Paradigma pertumbuhan profitabilitas

SDA dan LH sebagai the last resort bagi sumber
pembiayaan ekonomi pembangunan
SDA dan LH sebagai komoditi ekologis yang
berdimensi ekonomi, politik, dan sosial budaya
Timbul 4 krisis utama pangan, air, energi, dan
ruang
Optimasi pemanfaatan intangible resources,
selektif thd SDA terbarukan SDA tak terbarukan
Total recovery lebih dari 20 tahun
Total recovery kurang dari 20 tahun
25
Keterkaitan Kebijakan, organisasi dan SDM
Pengem bangan
Pergantian
Rekrutmen
Peran SDM dalam keputusan stratejik
Nilai, visi, tujuan dan strategi organisasi
Kultur dan suasana
Kompetensi
Reward
Struktur
Komunikasi


Kebijakan manajemen

(bidang
putih) Elemen administrative manajemen SDM
(bidang abu-abu muda)
26
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan SDM yang
berorientasi pada kebutuhan organisasi
Bagaimana situasi mempengaruhi SDM
Apa yang dibutuhkan organisasi
Apa kendala antara yang diperlukan dan yang
dimiliki
Apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah
ini
Apa yang telah dimiliki organisasi
Revisi kebijakan manajemen SDM
Rencana dan program
Monitor dan evaluasi
27
Siklus Proses Dalam Pelaksanaan Manajemen
Strategic
Hasil analisa kondisi makro dan mikro diarahkan
oleh adanya visi, misi, keyakinan dasar, nilai
dasar, tujuan dan strategi
Perumusan Strategi

• Rencana Strategic
• Sasaran strategic
• Target
• Inisiatif strategic

Perencanaan Strategi
Mental Creation Process
Program Jangka Panjang
Penyusunan program
Sistem Manajemen Strategic
Penyusunan Anggaran
Program jangka pendek
Pelaksanaan rencana
Physical Creation Process
Implementasi
Pemantauan
Pelaksanaan rencana Umpan balik
28
Skenario Kelembagaan LH(by area authority role
strategic sequence)

• By Role
• Role I Institusi LH sebagai katalisator dan
  integrator pembangunan berkelanjutan
  (multisectoral oriented)
• Role II Institusi LH sebagai perumus kebijakan
  di bidang LH (sectoral oriented)
• Role III Institusi LH sebagai pelaksana
  kebijakan di bidang LH (deep sectoral oriented)

• By area authority
• Nasional (pusat)
• Propinsi (regional)
• Kabupaten/kota (lokal)

• By Strategic sequence
• Strategic
• Tactic
• Program

By Role
Role 1
Role 2
Role 3
Nas.
Strategic
Kelembagaan 2
Kelembagaan 3
By Strategic seq.
By area authority
Kelembagaan 1
Prop.
Tactic
Kelembagaan 2
Kelembagaan 3
Kab./ Kota.
Program
Kelembagaan 1 well set mis. Nas.-
multisectoral-strategic
Kelembagaan 3
Kelembagaan 2
29
Tipologi Skenario
Skenario Kelembagaan LH
Kelembagaan 3 Kelembagaan 2 Kelembagaan 1
Pesimis P3 (Skenario 1) P2 P1
Optimis O3 O2 O1 (Skenario 3)
Skenario 2
Skenario SDA LH
Keterangan Kelembagaan 1 kondisi apabila semua
peran kelembagaan sesuai dan tepat (managed/
optimized mature
organization) Kelembagaan 2 kondisi apabila
sudah sekitar 50 atau lebih peran ideal
kelembagaan telah terpenuhi
(defined organization) Kelembagaan 3
kondisi apabila baru sebagian kecil peran
kelembagaan terpenuhi atau masih banyak yang
tumpang tindih peran antar
lembaga (vertikal dan horizontal) (Initial and
Repeatable
Organization) Skenario1 (P3) apabila
kelembagaan belum matang dan belum berhasil
mengatasi masalah lingkungan hidup Skenario 2
(P2/O2) apabila kelembagaan sudah siap sistemnya
dan kondis lingkungan mengarah membaik sesuai
dengan konvensi dunia Skenario 3 (O1) apabila
kondis kelembangaan sudah matang dan kondisi
lingkungan hidup di Indonesia sudah sesuai dengan
konvensi internasional
30
Orientasi kebijakan publik, Strategi/Master Plan
dan Garis Besar Program Pengembangan SDM
Skenario Kelembagaan LH
Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3
Kebijakan Reinventing peran strategis LH bagi pembangunan Restrukturisasi Organisasi dan SDM Kementerian ditingkatkan menjadi Departemen/ Menko Akselerasi peran organisasi dan SDM serta penerapan Good Governance Pemantapan/ optimalisasi peran organisasi dan SDM secara kontinyu Pemantapan Good Governance Inovasi pengembangan
Strategi Reposisi peran KLH Merumuskan Kepres/ PP kelembagaan LH (Interdep, Pusat-Daerah) Rekayasa organisasi kompetensi SDM Peniingkatan kapasitas peran KLH sebagai dinamisator/penggerak Penerapan best practice Good Governance (GG) Pemantapan posisi KLH sebagai gatekeeper aset SDA nasional -gt fs. kendali KLH sbg partner stakeholder KLH sebagai inisiator kebijkan LH
Program Identifikasi permasalahan kapasitas org./lembaga sesuai dengan perannya Membentuk budaya organisasi yang baru Penilaian kompetensi SDM Restruktur kelembagaan (right sizing) replacement/ recruitment SDM Pelatihan intensif Mendapatkan pengakuan internasional (semacam ISO 1400) Peningkatan kompetensi SDM di setiap lini dan tingkatan lembaga Dibentuk unit Compliance untuk menjaga best practice GG Aktualisasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM (melalui pelatihan intensif) secara kontinyu Prog. Right sizing (adjusting sesuai kebutuhan masalah LH) Best practice GG Peningkatan kemampuan partnership dengan mitra lokal dan posisi tawar dengan pihak internasional
Kebijakan, Strategi/ Master Plan dan Program SDM
31
Asumsi Dasar Pengembangan Organisasi SDM
Skenario 1 (Business as Usual/ BAU) Skenario 2 (LH sektor proritas) Skenario 3 (Deep ecology)
LH tetap dipandang dan diperlakukan sebagai salah satu sektor pembangunan semata oleh pusat kekuatan politik negara (eksekutif dan legislatif maupun yudikatif) Kontroversi dikotomi kepentingan ekonomi vs LH walau sama-sama berbasis untuk kesejahteraan masyarakat, terus berlanjut Dinamika perkembangan dan kebutuhan ekternal masalah lingkungan tidak terantisipasi oleh pengembangan kapasitas lembaga (internal) LH telah menjadi prioritas pembangunan Stakeholders telah bounding (mis. hasil pendekatan negative campaign yang gencar tentang unsustainable development dev. -gt tercipta histeria massal lingkungan hidup sehingga timbul rasa senasib diantara stakeholder) Kondisi kondusif untuk upaya percepatan peningkatan kapasitas kelembagaan LH -gt SDM tertata sesuai kebutuhan/tuntutan standar kompetensi dan aplikasi GG LH telah menjadi way of life dan way of thinking (a new paradigm) Kesejahteraan masyarakat mencapai minimal standar dunia Birokrasi telah berubah menjadi Enterpreneur Government yang berorientasi pada kekuatan kemandirian, keberlangsungan dan best practice GG (untuk kepentingan stakeholder)
32
Kerangka Master Plan SDM
Berdirinya KLH
Kapasitas lembaga SDM
2nd curve (peremajaan)
2004
2008
gt2010
S3
matang
S1 beban internal eksternal terlalu
berat kapasitas belum memadai S2 beban
internal lt beban eksternal S3 beban eksternal
mulai dpt dikendalikan
S2
tumbuh
Mulai berkembang
Saat ini
???
?
S1
Tahap pengembangan
Skenario 1
Skenario 2
Skenario 3
Ukuran relatif kapasitas lembaga SDM
(LH jadi prioritas Pemb.)
(Paradigma LH bg seluruh sektor Pemb. Organisasi
SDM optimal)
(Business As Usual /BAU)
33
Master Plan (Rencana Induk)SDM

• Skenario 2
• LH Prioritas Pembangunan
• Menetapkan LH menjadi koordinasi sektor kegiatan
  pembangunan (Dept/Menko?)
• Fokus pada masalah kritis LH (priority setting)
  dan konvensi internaional
• Merancang menerapkan best practice Good
  Governance (GG) dan sistem kendali operasional
  (bisa gunakan pendekatan Balance Scored Card)
• Rumuskan internalisasi peran vertikal dan
  horizontal kelembagaan LH
• Right-sizing kelembagaan dan SDM, baik pusat,
  propinsi dan daerah

• Skenario 1
• Business as Usual
• Kurangi penanganan masalah lingkungan dengan
  pendekatan ad-Hoc karena duplikatif dan inefisien
• Harus mulai ditetap sistem operasi standar
  pembangunan yang didukung oleh kekuatan hukum
  (min. Keppres/ PP) yang integratif/ komprehensif
  sesuai dengan sifat sistemik keruangan LH
• Dikembangkan sistem manajemen yang bersifat
  organik (bukan mekanistik) secara vertikal maupun
  horizontal. Kegiatan Inti dan pendukung jelas.
• Segera lakukan audit total (SDM) seluruh lembaga
  LH (pemerintah)

• Skenario 3
• LH a new paradigm
• Pengakuan dari stakeholder manfaat keberadaan
  lembaga LH (tercipta aliansi kelembagaan LH
  seluruh Indonesia) sesuai perannya
• Penerapan kontinyu best practice GG telah teruji
  untuk seluruh lembaga pemerintah dibid. LH
  (pusat, propinsi dan daerah)
• Penerapan cost effectiveness untuk mengukur
  kinerja operasional dan terus mampu akomodatif
  bahkan antisipatif dinamika masyarakat dan LH.
• Kontinyuitas pengembangan lembaga dan SDM sesuai
  tuntuan dinamika fenomena LH dan pemerintah
  Indonesia

34
Skenario Master Plan dan Strategi Pengembangan
SDM
Orientasi pada Skenario 1 cenderung pesimis
(BAU) dan butuh waktu lama untuk recovery
Orientasi pada Skenario 2 cenderung optimis dan
dapat diupayakan percepatan. Tergantung dari
komitmen pemerintah pusat. Pola Looping.
Orientasi pada Skenario 3 Optimis dan perlu
kebijakan dan tindakan revolusi jika ingin
dimulai saat ini. Namun dapat dicapai sebagai
bagian tahapan dari skenario 1 atau/dan skenario
2.
35
Implikasi Master Plan dan Strategi SDM

• Implikasi Program 1 (jabaran skenario 1)
• Menetapkan kembali prioritas pemb. LH
• Merumuskan dan menetapkan kembali fungsi peran
  lembaga LH (KLH, propinsi dan daerah) khususnya
  ditinjau dari aspek kekuatan hukum dan kapasitas
  pelaksana (manajemen). KLH dapat dikembangkan
  sebagai parenting organization dari
  lembaga-lembaga LH lainnya
• Audit total kinerja unit-unit kerja (terutama
  terkait dengan SDM)
• Menata kembali sistem kelembagaan dan hukum
  perundang-undangannya (interdep-
  pusat-propinsi-daerah)
• Menata kembali fs dan peran unit kerja berikut
  SDM yang ada , dilihat dari perannya inti/core
  atau pendukung/supporting per wilayah kerja
  (nasional, propinsi, daerah)
• Tetapkan sistem operasi yang mengacu pada best
  practice GG dan diukur dengan pendekatan sistem
  kendali yang mengacu pada perspektif BSC
  (Balanced Score Card), cost effectiveness dan
  Activity Based Budget/ Costing
• Beorientasi menjadi Learning Organization
  fleksibel, knowledge base organization dan
  terbuka serta driven by mission rather than by
  rule. Pelatihan intensif dan kontinyu menjadi
  agenda utama.
• Kompetensi yang dipentingkan adalah kemampuan
  critical thinking, berfikir sistemik dan
  synthesis sehingga mampu untuk menterjemahkan hal
  yang kompleks menjadi lebih sederhana untuk
  kemudian dijadikan bahan dasar regulasi,
  kebijakan dan kampanye kepada masyarakat. Dari
  sisi skill, diperlukan yang mampu menjalankannya
  instruksi secara secara cepat, tepat dan ada
  inisiatif.

Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan
Skenario 2
36
Implikasi Master Plan dan Strategi SDM

• Implikasi Program 2 (jabaran skenario 2)
• Sejalan dengan semakin sensitif dan pentingnya
  masalah LH bagi keberlangsungan pembangunan maka
  KLH dapat mulai dipersiapkan menjadi Dept./Menko
• Penerapan best practice GG, khususnya di KLH
  sehingga dapat dijadikan referensi bagi lembaga
  LH lainnya. Sejalan dengan itu, sistem insentif
  ditingkatkan untuk meningkatkan motivasi dan
  vitalitas kerja. Hal ini perlu untuk peningkatan
  kapasitas organisasi dan SDM
• Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara
  periodik dengan menggunakan pendekatan Balanced
  Score Card (BSC), cost effectiveness (CE) dan
  activity based costing (ABC)
• Mengembangkan secara intensif dan tepat guna
  unit yang penting dan relevan dengan tuntutan
  masa kini yaitu unit IT (guna pengembangan
  e-government) dan unit compliance (yang akan
  secara terus menerus menjaga, mengendalikan
  kegiatan secara teknis agar tetap sejalan dengan
  strategi pembangunan LH). KLH juga dapat
  dikembangkan sebagai pusat informasi LH Indonesia
  (sebagai public domain). Unit kerja lain yang
  juga penting dan strategis untuk upaya reposisi
  KLH adalah dibentuknya semacam Corporate
  Communication.
• Memperkuat aliansi strategis vertikal organisasi
  (pusat, propinsi dan daerah) dan horizontal
  (dengan stakeholder lainnya LSM, tokoh informal,
  PT, swasta, dll) dan jika diperlukan dibentuk
  badan semacam Board of Trustee untuk fungsi
  kendali dan konsultatif perumusan kebijakan
  (tidak lagi dilakukan secara ad-Hoc)
• Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut
  adalah kemampuan sebagai intrapreneurship dan PR
  (Public Relation) agar memperkuat orientasi
  sebagai lembaga pelayanan pada masyarakat dan
  persiapan untuk menjadi Menko

Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan
Skenario 3
37
Implikasi Master Plan dan Strategi SDM

• Implikasi Program 3 (jabaran skenario 3)
• Pelaksanaan program strategi aliansi yang lebih
  intensif dengan seluruh stakeholder.
• Berinisiatif dan menunjang secara riel perumusan
  kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis
  kepentingan LH (tugas koordinasi interdep)
• Memberikan pembinaan yang intensif akan
  pentingnya cara berpikir berbasis LH bagi
  pembangunan berkelanjutan. Menciptakan berbagai
  model praktis sistem kebijakan pembangunan
  berkelanjutan lintas sektoral dan antar daerah.
• Berperan sebagai advokasi bagi kepentingan
  pemulihan LH yang bermasalah, mempertahankan
  kualitas LH yang telah ada dan menjaga aset SDA.
• Penyelarasan manajemen/organisasi Lembaga LH dan
  penguatan kualifikasi SDM untuk kebutuhan peran
  di atas
• Terus menerus (secara periodik) menilai performa
  lembaga-lembaga LH (termasuk SDM). Dengan
  demikian peningkatan standar sebagai lembaga LH
  dapat pada akhirnya mempunyai reputasi dan
  kredibilitas kelas dunia. Kualifikasi SDM semakin
  diarahkan untuk juga memenuhi kualifikasi pribadi
  unggulan bukan semata-mata keahlian/ketrampilan
  keilmuan semata.
• Upaya Right Sizing organisasi harus diawasi terus
  menerus agar proses pengambilan keputusan tetap
  dapat cepat dan tepat guna serta mencapai
  tingkatan tertinggi kepuasan masyarakat.
• Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut
  adalah kemampuan leadership untuk semua pihak
  (pimpinan dan staf) dan juga isu/kasus/ilmu baru
  dari LH, Menciptakan sebanyak-banyak proyek
  percontohan atau prototyping kegiatan yang
  melibatkan stakeholder dan sekaligus bisa
  memenuhi aspek lingkungan dan ekonomi/bisnis.
  Hal ini diperlukan untuk terus menjaga kondisi
  (conditioning) yang kondusif.

38
Strategi Pengembangan SDM (keterkaitan Pusat -
Daerah)
Wilayah Tugas kewenangan Peran Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan SDM
Nasional/ Pusat (KLH) Tugas pembinaan dan pengawasan Kewenangan Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi dan pengawasan Visi, misi, strategi nasional Kompetensi (concept) perumusan konsep kebijakan, strategic thinking, strategic management, hukum (publik dan lingkungan), ekonomi SDA dan LH, environment specialist , evaluasi integrator
Propinsi (Dinas) Tugas Kebijakan, ijin kelayakan (lintas wilayah), layanan umum dan pembinaan Kewenangan Koordinasi lintas Kab/ Kota, kewenangan khusus yg belum mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota, pelatihan Taktik Pembangunan daerah Perencanaan wilayah (Koordinasi Wilayah/ Korwil) Desentralisasi Dekonsentrasi Kompetensi (planner) Perumusan perencanaan wilayah, kebijakan publik, monitoring-evaluasi, ekonomi SDA dan LH, sosbud, environmentalist/environment specialist , asset management, evaluasi integrator
Kab./ Kota (Dinas) Tugas Kebijakan, ijin operasi, layanan umum dan pembinaan Kewenangan Otonomi yg luas, utuh dan bertanggung jawab, pelatihan Program dan pelaksanaan pembangunan Dekonsentrasi Kompetensi (designer operator) Perumusan perencanaan daerah (s/d site plan), ekonomi - bisnis SDA-LH, Hukum Lingkungan, finance/akuntan, sipil engineer, social engineer, monitoring-evaluasi (laboran), environmentalist , asset management
Masalah Lingkungan Hidup
Tidak ada negara terbelakang (underdeveloped
country) yang ada adalah negara yang tidak
dikelaola dengan baik (undermanaged country),
(Peter F. Drucker)
39
Perencanaan Jangka Pendek dan Menengah dalam
konteks Perencanaan Skenario
40
Review Master Plan SDM KLH 2001 - 2005

• Tanggapan Utama
• misi, tujuan pembangunan LH tidak terdefinisi
  dengan baik sehingga ada kesulitan untuk dapat
  memberikan arah bagi perumusan master plan dan
  strategi pengembangan SDM bagi pengelolaan LH
• lebih dari itu cascading (atau operasionalisasi)
  sampai dengan tingkat program menjadi lemah,
  kurang konsisten dan kurang terstruktur dengan
  baik. Dapat dikaji dalam rumusan kebijakan antar
  pusat dan daerah atau antar sektoral
• Dengan demikian ada kesulitan untuk menggunakan
  Master Plan 2001- 2005 sebagai satu rangkaian
  Master Plan sampai tahun 2010.

• Tanggapan tambahan
• program lebih terkesan empiris dan normatif
  berdasar laporan resmi yang ada
• rekomendasi menjadi kurang operasional untuk
  dapat dijadikan program pengembangan pengelolaan
  SDM yang terukur

41
Apakah Kelembagaan LH kuat? Berperan sebagai
katalisator integrator pembangunan berkelanjutan
Skenario 1
Ya
Ya
Ya
Apakah kebijakan pembangunan berorientasi jangka
panjang
Bagaimanakah kondisi LH SDA
Tidak
Skenario 2
Tidak
Skenario 3
Tidak
Skenario 4
42
Orientasi penyelesaian akar masalah
Skenario Kelembagaan LH
Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral)
Skenario pesimis
Skenario optimis
Skenario SDA LH
43
Orientasi pengembangan SDM
Skenario Kelembagaan LH
Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral)
Skenario pesimis Leverage, Propietry Leverage Comodity, Leverage
Skenario optimis Leverage, Propietry Leverage Comodity, Leverage
Skenario SDA LH

1. Comodity kemampuan yang mudah dilatih dan
   sifatnya hampir sama untuk setiap lembaga.
   Pekerjaan bersifat rutin, repetitif, dan terikat
   pada SOP. Mudah diganti, sulit ditingkatkan.
   Strategi umum otomatisasi
2. Leverage kemampuan yang cenderung spesifik.
   Pekerjaan bersifat non rutin dan analitikal.
   Mudah digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi
   umum diferensiasi dan kapitalisasi
3. Propietry kemampuan yang sangat spesifik.
   Pekerjaan bersifat menyusun strategi dengan
   mengkombinasikan faktor-faktor. Sulit
   digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi umum
   kapitalisasi atau outsourcing