ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL

1
ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL

• PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
• DAN
• PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
• Biro Hukum dan Humas

2
DASAR HUKUMPENANAMAN MODAL

• UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970
  tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
• UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970
  tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

3
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDI BIDANG PENANAMAN
MODAL

• PP NO.24/1986 jo No.9/1993 TENTANG JANGKA WAKTU
  IZIN PENANAMAN MODAL ASING
• PP NO.20/1994 jo No.83/2000 TENTANG PEMILIKAN
  SAHAN DALAM PERUSAHAAN PMA
• PP No. 20/2000 TENTANG FASILITAS FISKAL UNTUK
  KAPET (PPh)
• PP No.148/2000 dan SK MENKEU No.571/KMK.04 2000
  TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
  PENANAMAN MODAL DIBIDANG USAHA/DAERAH TERTENTU
• SK MENKEU No. 135/KMK.05/2000 jo. No.
  28/KMK.05/2001 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS
  IMPOR MESIN PERALATAN DAN BB/PENOLONG
• KEPPRES No. 34 TH 1992 TENTANG HGU HGB UNTUK
  PERUSAHAAN PMA
• KEPPRES No. 96/2000 jo No.118/2000 TENTANG BIDANG
  USAHA YANG TERTUTUP DAN TERBUKA BAGI PENANAMAN
  MODAL.

4
PENGERTIAN - PENGERTIAN

• MODAL ASING (Ps. 2 UU PMA)
• PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG DENGAN PERSETUJUAN
  PEMERINTAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PERUSAHAAN
• ALAT-ALAT PERUSAHAAN, TERMASUK PENEMUAN BARU
  MILIK ORANG ASING, BAHAN YANG DI IMPOR YANG TDK
  DIBIAYAI DG KEKAYAAN DEVISA IND.
• BAGIAN HASIL PERUSAHAAN YANG BERDASARKAN UNDANG
  PMA DIPERKENANKAN UNTUK DITRANSFER.
• MODAL DALAM NEGERI (Ps. 1 UU PMDN)
• BAGIAN KEKAYAAN MASYARAKAT IND,TERMASUK HAK DAN
  BENDA YANG DIMILIKI OLEH NEGARA SWASTA ASING
  DOMESTIK, YANG DIGNAKAN UNTUK MENJALANKAN USAHA.

5
PERBEDAAN POKOK PERUSAHAAN PMA DAN PMDN

• PMA
• SELURUH/SEBAGIAN SAHAM DIMILIKI PEMODAL ASING
• PERUSAHAAN HARUS BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
  (PT)
• WAKTU BERUSAHA 30 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 30
  TH
• TIDAK DIZINKAN MELAKUKAN PERDAGANGAN ECERAN
• USAHA DIBATASI SESUAI YANG DISETUJUI PEMERINTAH
• PENINGKATKAN PEMILIKAN SAHAM PADA PEMEGANG SAHAN
  TERUTAMA SAHAM NASIONAL
• TIDAK DAPAT PINJAMAN BANK PERINTAH KECUALI UNTUK
  MODAL KERJA
• AKTA PENDIRIAN DIBUAT SETELAH ADA PERSETUJUAN.

• PMDN
• SELURUH SAHAM DIMILIKI WNI/ PERUSAHAAN NASIONAL
• PERUSAHAAN TIDAK HARUS BERBENTUK PERSEROAN
  TERBATAS (PT)
• WAKTU BERUSAHA SELAMA BERSTATUS JADI PMDN
• DIIZINKAN MELAKUKAN PERDAGANGAN ECERAN
• DAPAT BERUSAHA SELAIN YANG DISETUJUI SEBAGAI
  PMDN
• TIDAK ADA KEWAJIBAN PENINGKATAN PEMILIKAN SAHAM
• DAPAT MENGGUNAKAN PINJAMAN DARI BANK PEMERINTAH
• AKTA PENDIRIAN DAPAT DIBUAT SEBELUM PERSETUJUAN.

6
PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL

• UU NO.1 TAHUN 1967
• JAMINAN TRANSFER ATAS KEUNTUNGAN BIAYA TKA
  PENYUSUTAN PERALATAN, KOMPENSASI ATAS
  NASIONALISASI DAN BIAYA LAINNYA Ps.19 (1)
• JAMINAN TDK MELAKUKAN NASIONALISASI, KECUALI DNG
  UU DINYATAKAN KRN KEPENTINGAN NEGARA Ps.21
• JIKA NASIONALISASI DILAKUKAN HRS BERDASAR UU DAN
  DIBERIKAN KOMPENSASI / GANTI RUGI YANG DISETUJUI
  KEDUA BELAH PIHAK Ps. 22

7

• PERJANJIAN MULTILATERAL
• INTERNASIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESMENT
  DISPUTES (ICID), U U No. 5/68 INDONESIA TELAH
  MERATIFIKASI
• MULTILATERAL INVESMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA),
  KEPRES No. 31/86 IND TELAH MENYETUJUI.
• PERJANJIAN BILATERAL
• PERSETUJUAN PENINGKATAN DAN PERLINDU- NGAN
  PENANAMAN MODAL ( P4M )/ INVESMENT GUARANTEE
  AGREEMENT (IGA), 55 NEGARA.

8
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Kebijakan Bidang Usaha (DNI)
2. Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Nasional
3. Kebijakan Kepemilikan Saham dalam Perusahaan PMA
4. Kebijakan Insentif Fiskal
5. Kebijakan Teknis.