SISTEM POLITIK INDONESIA

1
SISTEM POLITIK INDONESIA

• FISIP Universitas Airlangga

2
Apakah sistem politik?

• Cara lain memandang fenomena yang sebelumnya
  digunakan konsep state, government, nation
  (legal and institutional) tetapi juga mencakup
  aspek baru dari politics. Kebutuhan akan
  comprehensive framework of analysis.

3
Apakah sistem politik?

• State berkonotasi institutional specificity,
  authority, and legitimacy
• Government mengacu pada formal-legal
  institutional yang lain
• Nation mengacu pada citizens share a sense of
  historic identity and destiny. Konsep-konsep ini
  tetap digunakan untuk mendiskusikan aspek
  spesifik sistem politik dan pembangunan politik.

4
Apakah sistem politik?

• Konsep ekologis, menekankan interaksi antara
  kehidupan politik dan lingkungan
• Sistem politik berkaitan dengan legitimate
  physical coercion. David Easton authoritative
  allocation of values. Lasswell and Kaplan
  severe deprivations. Robert Dahl power, rule
  and authority

5
Apakah sistem politik?
Semua mengandaikan, rightful power to punish, to
enforce, to compel. Pemegang otoritas politik,
hanya mereka, memiliki hak yang diterima dalam
suatu wilayah tertentu untuk menggunakan paksaan
(coercion) dan menuntut kepatuhan berdasarkan
otoritas itu.
6
Apakah sistem politik?

• Sistem politik mencakup semua interaksi yang
  mempengaruhi penggunaan paksaan fisik
  berlegitimasi. Tak sekadar mencakup
  institusi-institusi pemerintahan, seperti badan
  perwakilan, peradilan, kantor administrasi,
  melainkan semua struktur dalam aspek-aspek
  politiknya. Struktur tradisional, ikatan
  kekerabatan, fenomena anomik, NGO, parpol,
  kelompok kepentingan, media komunikasi.

7
SISTEM

• Mengandaikan some interdependence of parts and
  some kind of boundary between it and its
  environment.
• Interdependensi berarti bila satu komponen
  berubah, komponen-komponen lain dan sistem secara
  keseluruhan terpengaruh.

8
INDONESIA sebuah Sistem Politik?

• Merupakan satu kesatuan wilayah politik
• Ada otoritas berlegitimasi yang merangkaikan
  interaksi antarberbagai komponen pluralitas
  masyarakat Indonesia
• Ada saling pengaruh antara politik dan lingkungan
  domestik maupun internasional.

9
Aspek-aspek penting

• Legal framework konteks historis dan
  institusional, perkembangan konstitusi
• Sejarah dan karakteristik masyarakat Indonesia
  plural society, colonialism, modernization, etc
• Budaya politik pandangan tentang tertib sosial
  dan politik, sikap terhadap kekuasaan, pluralitas
  dan ketegangan kultural, pers, dll

10
Aspek-aspek penting

• Lingkungan internasional globalisasi,
  ketimpangan global, perang thd teror, dll
• Elite dan kepemimpinan politik karakteristik
  power and strategic elites, interaksi, sirkulasi,
  dll
• Organisasi dan kelompok politik sistem
  kepartaian, civil society organization,
  pembilahan sosial, politik kelas, partisipasi
  politik, dll

11
Aspek-aspek penting

• Kebijakan publik ekonomi politik pembangunan,
  kapabilitas politik, social empowering, dll
• Masalah-masalah pembangunan politik konsolidasi
  demokrasi, desentralisasi dan integrasi nasional,
  perlindungan HAM, multikulturalisme, jender dan
  politik, partisipasi dan kekerasan politik, dll

12
Tugas rumah untuk dipresentasikan di kelas

1. Cermati UUD 1945 dan seluruh hasil amandemennya,
   dan identifikasi prinsip dan nilai dasar apa saja
   yang menentukan sistem politik Indonesia
2. Konstruksikan secara skematik sistem politik
   Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan kondisi
   empirik yang melingkupinya!

13
Sistem Politik sebagai Perspektif

• Tiga fase input, conversion, and output
• Inputs dan outputs merupakan transaksi antara
  sistem dan lingkungannya
• Proses-proses konversi internal sistem politik

14
General System Theory David Easton
Lingkungan
Tuntutan
Sistem Politik
Keputusan atau Kebijakan
Outputs
Inputs
Dukungan
Lingkungan
Umpan-balik
15
Modifikasi Model Sistem Politik
Government Decision Makers
Social, Economic, and Political Environment
Decisions and actions
Results
Outputs
Inputs
Demands Apathy Support
Withinputs
Feedback
16
Sistem politik

• Identifikasi
• Unit-unit
• Batas
• Input dan Output
• Diferensiasi
• Integrasi

17
Perspektif sistem atas proses politik Gabriel A
Almond
Environmental Outcomes
Outputs into Environment
Inputs
Conversion
Extractions Distributions Regulations Symbols
Policy-Making Processes
Domestic and International Welfare and Security
Demands Participant Support Subject Support
Preceding Environmental States
Endogenous Changes in Environment
Feedback loops
Changes not caused by actions of political
system itself
18
Inputs demands

1. for distribution of goods and services upah,
   pendidikan, transportasi
2. for the regulation of behavior public safety
3. for resource extraction, taxation
4. for communication of information
5. for participation equity of representation,
   vote, hold office, organize political association
6. for stability and order

19
Inputs support

• Political resource supports, participant efforts
  leaders and groups
• Subject supports or compliance response to
  authoritative policies of the legitimate
  political system. (1) Material supports bayar
  pajak, wajib militer (2) Obedience to law and
  regulation, (3) attention paid to governmental
  communication

20
Structure and Culture

• Structure activities that have a certain
  regularity of behavior, intention, and
  expectation. A set of roles.
• Political culture kecenderungan yang mendasari
  perilaku dan actual performance (dimensi
  psikologis), sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan
  skills

21
Struktur politik

• Supra-struktur politik struktur-struktur
  kenegaraan/pemerintahan (mengelola kewenangan)
  menjalankan fungsi-fungsi outputs
• Infra-struktur politik struktur-struktur
  kemasyarakatan menjalankan fungsi-fungsi inputs
  kelompok kepentingan, pers, LSM, parpol, dsb.

22
Struktur dan Fungsi

• Satu struktur bisa menjalankan lebih dari satu
  fungsi
• Satu fungsi bisa dijalankan oleh lebih dari satu
  struktur
• Modernisasi sistem politik biasanya ditandai oleh
  kecenderungan diferensiasi struktural dan
  spesialisasi fungsional.

23
Fungsi-fungsi pokok

1. Sosialisasi politik dan rekrutmen,
2. Artikulasi kepentingan,
3. Agregasi kepentingan,
4. Komunikasi politik,
5. Pembuatan keputusan,
6. Implementasi keputusan, dan
7. Penghakiman (penegakan).

24
NEGARA HUKUM
MPR-RI
MAHKAMAH KONSTITUSI
PRESIDEN
DPR-RI
DPD-RI
BPK
MA
KONTESTASI PEMILU
PERS
Sistem multipartai dan Pluralisme perwakilan
kepentingan
Sistem multipartai dan Pluralisme perwakilan
kepentingan
Sistem multipartai dan Pluralisme perwakilan
kepentingan
Undang-undang
Judicial Review
JAMINAN HAK ASASI MANUSIA
Rakyat INDONESIA multietnik, ras, agama, dan
lain-lain BERDAULAT
25
Nilai Prinsip Dasar UUD 1945

• Nilai-nilai dasar kemanusiaan hak-hak dasar yang
  tak bisa dicabut
• Pluralisme politik kebebasan berorganisasi,
  multipartai politik
• Pers independen dan bebas
• Kontestasi politik terbuka, termasuk Presiden
  dipilih langsung
• Kelembagaan plural check and balances
• Desentralisasi atau otonomi daerah

26
Nilai Prinsip Dasar UUD 1945

• Pancasila, NKRI, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum
• Sistem Presidensial
• Pluralisme dan desentralisasi kekuasaan
• Pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan
  penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
• Akuntabilitas keuangan
• Pemanjuan kesejahteraan (affirmative policy?)

27
IDE/FILOSOFIKEBEBASANPERSAMAAN
PROSEDUR KONTESTASI POLITIK PARTISIPASI
DEMOKRASI PROSEDURAL MINIMALIS
Civil political liberties
PLURALITAS KEINDONESIAAN
ETNISITAS
AGAMA
GOLONGAN
GENDER
KELAS
DAERAH
LAIN-LAIN
28
Level analisis fungsi-fungsi

• Sistem fungsi-fungsi pemeliharaan dan adaptasi
• Proses artikulasi kepentingan, agregasi
  kepentingan, komunikasi politik, pembuatan
  kebijakan, implementasi
• Policy sistem politik secara keseluruhan dalam
  hubungan dengan sistem sosial lain dan
  lingkungan. Implementasi outputs, outcomes

29
Perkembangan Politik Indonesia

• Dari awal sejarahnya, atau sebaliknya dari
  deskripsi kondisi aktual (perkembangan terakhir)
  kemudian dilacak akar-akarnya
• Pra-kolonial periode kolonial pergerakan
  kemerdekaan pergulatan pasca kemerdekaan hingga
  reformasi

30
Transisi Kembar
MISKIN (transisi) KAYA
OTOKRASI Neg. ter-belakang Neg. Pem-bangunan
(transisi)
DEMOKRASI Demokrasi Miskin Neg. Maju
31
Posisi Strategis Indonesia

• Dari segi besaran (size), letak (location),
  maupun statusnya dalam perkembangan demokrasi
• Pasca Soeharto, negara demokrasi terbesar ketiga
  di dunia
• Penduduk muslim yg jumlahnya melebihi gabungan
  antara Iran, Irak, Mesir dan Arab Saudi
• Sepertiga barang perdagangan dunia diangkut
  melalui dan sepanjang wilayah laut Indonesia
• Separuh minyak dunia melewati jalur Selat Malaka

32
Posisi Perkembangan Strategis Indonesia

• Indonesia juga dipandang sebagai pemain kunci
  dalam pergulatan ideologi yang dominan
  Modernisasi Demokratis versus Islam Ekstrem.
  Indonesia sedang berusaha keras untuk menunjukkan
  kepada dunia bahwa demokrasi dan Islam sepenuhnya
  kompatibel (saling melengkapi).

33
Posisi Perkembangan Strategis Indonesia

• Tengah melakukan reformasi ekonomi ekonomi
  terbuka
• Menyelesaikan konflik secara damai, perbedaan
  politik diselesaikan lewat dialog
• Security service reform mengakhiri Dwi-fungsi
  ABRI, pemisahan polisi dan TNI, tak ada wakil
  TNI/Polri diangkat di parlemen, bahkan ada
  kontrol legislatif terhadap kepentingan bisnis
  militer
• dll

34
KAPITALISME GLOBAL
DEMOKRATISASI GLOBAL
STATE

• Efisiensi
• Privatisasi
• Re-Gov
• NPM

• Akuntabilitas
• Responsivitas
• Responsibilitas
• Keadilan

BIROKRASI
MARKET
CIVIL SOCIETY
Konsumen
Warga Negara/Pemilih
35
Karakteristik Pluralisme

1. Setiap kelompok masyarakat berhak membentuk
   asosiasi tanpa campur tangan pemerintah
2. Keanggotaan asosiasi bersifat suka rela
3. Pemerintah tak mencampuri urusan kelompok,
   melainkan menjaga aturan yang sehat bagi
   persaingan
4. Anggota berdaulat
5. Metode kerja berunding, dan kompromi.

36
Kepentingan Laten Manifes

• Kondisi sosial komunikasi antar-anggota
• Kondisi politik kebijakan dan toleransi thd
  kebebasan berorganisasi
• Kondisi teknis kepemimpinan dan agenda isu

37
Gabriel A. Almond

1. Kelompok kepentingan anomik
2. Kelompok kepentingan non-asosiasi
3. Kelompok kepentingan institusional
4. Kelompok kepentingan asosiasional.

38
Kelemahan Pluralisme

1. Menekankan kelompok, mengabaikan individu dalam
   proses politik
2. Aktivis berjumlah sedikit
3. Pengaruh pemimpin lebih menonjol
4. Terjadi ketimpangan dalam perundingan
5. Mengabaikan peran pemerintah (penjaga kepentingan
   umum/nasional)

39

• NEO-LIBERALISME
• Homo Economicus ekonomi motif tunggal hubungan
  antarmanusia
• Free Capital Movement

• Advertisment
• Brand
• Logo
• Labeling

• Newly-made
• Rules
• WTO
• GATTS
• TRIPs
• TRIMs

BAGAIMANA Konsumerisme/ Ideologi
APA Praktik Bisnis Trans-nasional
GLOBALISASI
SIAPA Perusahaan Trans-nasional
World Bank, IMF, IFIs, MDBs
Market Power

• Deregulasi
• Liberalisasi
• Privatisasi

• Gaya Hidup Global
• Identitas Global
• Kultur Global

Provision of Public Needs Our Shared Life
Kebijakan Publik
Pilihan Individual
Community Power
State Power
40
PERGESERAN PEMERINTAHAN

• Dari RULING ke performing public authority
• Government to governance
• Potensi krisis legitimasi akut.

41
Governance in a broad sense social coordination Governance in a broad sense social coordination Governance in a broad sense social coordination Governance in a broad sense social coordination
Social coordination by political authority Social coordination by political authority Social coordination by political authority Social coordination by voluntary exchange
Bureaucracy (Hierarchy) Bureaucracy (Hierarchy) Democracy Market
?Bureaucratic Administration ?bureaucratic governance ?hierarchical governance ?NPM ?the New Governance ?Democratic Administration co-governing Heterarchy Network governance (interactive/institutional) Shared governance Co-steering ?emphasizes inter-organizational relations Expansion of democracy in political authority ?Self governing ?Neo-liberal governance ?Competition mechanism
?network governance (instrumental) ?steering ?NPM ?the New Governance ?Democratic Administration co-governing Heterarchy Network governance (interactive/institutional) Shared governance Co-steering ?emphasizes inter-organizational relations Expansion of democracy in political authority ?Self governing ?Neo-liberal governance ?Competition mechanism
?emphasizes -hierarchical control -top-down management ?emphasizes -internal management -deregulation (internal rules) -internal market ?the New Governance ?Democratic Administration co-governing Heterarchy Network governance (interactive/institutional) Shared governance Co-steering ?emphasizes inter-organizational relations Expansion of democracy in political authority ?emphasizes Expansion of voluntary exchange Reduction of political authority
Old Governance New Governance New Governance New Governance
42
Asumsi Kepentingan Publik

1. Harus memperhitungkan adanya kepentingan privat
2. Dikreasikan secara artifisial
3. Berada dalam relasi di antara pemerintah (ruler)
   dan rakyat (ruled)
4. Seringkali bukan dasar-dasar yang ideal,
   melainkan lebih the best possible.

43
Konflik Kepentingan Publik

• Tujuan pemerintahan demokratis (democratic
  governance) perlindungan kebebasan individu ya,
  tetapi bagaimana perlindungan bagi yang lemah
  untuk menjamin persamaan ekonomi, sosial, dan
  politik. Affirmative policy?
• Bentuk yang tepat pemerintahan demokratis
  majoritarian vs komunitarian.
• Keseimbangan klaim ilmiah dan klaim sentiment
  mayoritas?

44
Kepercayaan pada Pemerintahterus menurun

• Di Amerika Serikat 1964 tingkat kepercayaan 75,
  1995 merosot tinggal 15.
• Kemerosotan juga terjadi di tempat lain, tetapi
  juga tidak sebatas terhadap institusi
  pemerintahan universitas, perusahaan, jurnalis
  juga mengalami kemerosotan.

45
Sebab-sebab turunnya kepercayaan kpd Pemerintah

• Seringkali tidak terkait dengan kinerja
  pemerintahan
• Keterpurukan ekonomi
• Perbandingan dengan tetangga
• Harapan yang meningkat
• Perpecahan sosial
• Ketidakjujuran
• Pers

46
Bagaimana meningkatkan citra Pemerintah?

1. Kenali masalah dan tentukan penyebabnya, kemudian
   prioritas tindakannya
2. Beri jaminan pemerintahan yang terbuka
   informasikan sejujurnya
3. Buka ruang dan libatkan partisipasi warga
   masyarakat