J

1
Jürgen Habermas (18 Juni, 1929, Düsseldorf)
2
filsuf dan sosiolog yang berada di dalam tradisi
Critical Theory dan pragmatisme Amerika. Paling
dikenal dengan sebuah konsep ruang publik yang
didasarkan pada teori dan praktek 'aksi
komunikatif'.

• Karya-karyanya diberi label Neo-Marxisme,
• terfokus pada dasar-dasar pembentukan teori
  sosial dan epistemologi,
• analisa kapitalisme di masyarakat industrial dan
  demokratis kepastian hukum di dalam konteks
  evolusi sosiobudaya dan politik kontemporer,
  terutama terjadi di Jerman.
• Dia mengembangkan sistem teori yang diabdikan
  untuk menunjukkan kemungkinan penalaran,
  emansipasi dan komunikasi logis-kritis yang
  terdapat di dalam institusi liberal modern

3
Figure 1.Elements of governance asa process of
interaction
4
Konsep warga negara kembali muncul dalam
kaitannya dengan administrasi modern dari
perkembangan teori Birokrasi klasikTable 2. 2
Characteristics of changing public management
paradigms

•  
• Sumber Michael Hess and David Adams (2007)

Bureaucracy NPM Community Interface
Theory legal rational authority public choice Deliberative democracy
Orientation procedures market society
Organisational Structure Silo hub and spokes networks
Aim status efficiency co-production
Knowledge Type centralised authoritative Expert positivist local constructivist
Language rules numbers histories
Capital Political economic Social
People taxpayers consumers customers participants in communities.
5
Third Way Values

• Keadilan (equality)
• Perlindungan terhadap mereka yang lemah
• Kebebasan sebagai otonomi
• Tidak ada hak tanpa tanggung jawab
• Tidak ada otoritas tanpa demokarsi
• Pluralisme kosmopolitan
• Konservatisme filosofis

6
Kritik Terhadap The Third Way

• Diam terhadap ketidakadilan distribusi kekayaan
  dan kekuasaan
• Lebih merupakan rasionalisasi kompromi politik
  antar golongan kiri dan golongan kanan dimana
  pihak kiri bergerak lebih dekat ke kanan

7
NPM Model 4 Public Service Orientation

• A major concern with service quality
• Reflection of users than customers
• Stress on the development of societal learning
• Stress on securing on participation and
  accountability
• Perhatian utama dengan kwalitas pelayanan
• Cerminan para penguna dibanding pelanggan
• Penekanan pada pengembangan ttg pembelajaran
  masyarakat
• Penekanan atas pengamanan pada tanggung-jawab
  dan keikutsertaan

8
perkembangan paradigma administrasi publik
PARADIGM INDIKATOR OLD PUBLIC ADMINISTRATION NEW PUBLIC MANAGEMENT NEW PUBLIC SERVICE
Provider Birokrasi Birokrasi atau institusi lain Birokrasi atau institusi lain
Purposes Birokrasi dan masyarakat Masyarakat / konsumen Masyarakat / warga
Performance Tupoksi Birokrasi Menekankan pada fungsi Akuntabilitas / transparansi
Values Efektivitas dan efisiensi Efektivitas, efisiensi, dan ekonomis Efektivitas, efisiensi, demokrasi, partisipasi
9
Dimensi Kualitas Pelayanan dan Indikatornya
Product Dimensions Service Dimensions SERVQUAL Dimensions
Performance Time Tangibles
Features Timeliness Reliability
Reliability Completeness Responsiveness
Conformance Courtesy Competence
Durability Consistency Courtesy
Service ability Accessibility convenience Credibility
Aesthetics Accuracy Security
Perceived Responsiveness Access
Quality Communication
Understanding the customer
Source Denhardt Denhardt (2003)
10
Pengertian pelayanan prima

• Kegiatan membantu, menyiapkan, mengurus, dan
  menyediakan kebutuhan publik dalam bentuk barang
  ataupun jasa secara memuaskan
• Service quality can mean as activity of
  supporting, preparing, managing, and providing
  public requirement in the form of goods and or
  service by satisfying

11
MENGUKUR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PROVIDER
CITIZENS
STANDART PELAYANAN (SPM)
INDEKS KEPUASAN (IKM)
SERVICE QUALITY
KUALITAS PELAYANAN (PELAYANAN PRIMA)
12
Beberapa regulasi menyangkut kualitas pelayanan
publik

• Kepmenpan Nomor Kep/25/Menpan/2/2004 tentang
  Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
  Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
• Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang
  Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
  Pelayanan Minimal
• Permenpan Nomor Per/20/Menpan/04/2006 tentang
  Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
• Permenpan Nomor Per/25/Menpan/05/2006 tentang
  Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.
• Permenpan Nomor Per/26/Menpan/05/2006 tentang
  Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam
  rangka Pelaksanaan Kompetisi antar Kabupaten/Kota
• Pergub Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang
  Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur
  Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di
  Provinsi Jawa Timur.
• Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
  Pelayanan Publik

13
Barang dan jasa sebagai produk layanan

• Esensinya terdiri daribarang publik (public
  goods) dan barang privat (private goods)
• Istilah goods tidak hanya bersifat tangible
  tetapi juga bersifat intangible (service)

14
Beberapa prinsip UU No 25 Tahun 2009 (I)

• Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
  kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
  pelayanan bagi setiap warga yang disediakan oleh
  penyelenggara pelayanan publik.
• UU ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian
  hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
  penyelenggara dalam pelayanan publik.
• Pembina pelayanan publik terdiri atas
• a. pimpinan lembaga negara di tingkat pusat
• b. gubernur pada tingkat provinsi
• c. bupati pada tingkat kabupaten dan
• d. walikota pada tingkat kota.