Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1
FOKUS STRATEGI PENATAAN KELEMBAGAAN MODEL
BALANCE SCORE CARD
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Goals
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan
Kepastian Hukum
Prespektif Stakeholder
Aparatur yg Amanah
Efisiensi dan Efektifitas Belanja Aparatur serta
Optimalisasi Belanja Publik
Objectives
Prespektif Keuangan Daerah
Reward Punishment
Regulasi
Pelayanan Publik

1. Pakta Integritas
2. Penyusunan instrumen pengukuran kinerja
3. Formulasi reward proporsional
4. Penegakan disiplin aparatur
5. Penyusunan pola karier (talent mapping)

1. Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang
   kelembagaan
2. Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang
   ketatalaksanaan
3. Evaluasi dan penataan produk hukum daerah dalam
   penyelenggaraan kewenangan

1. Perbaikan administrasi
2. Sertifikasi ISO 90012000
3. Pengembangan teknologi informasi
4. Penerapan pola satu pintu (OSS)
5. Penyusunan SOP
6. Pengukuran indeks kepuasan
7. Penanganan pengaduan masyarakat

Strategy and Policy
Prespektif Internal
Capacity Building
Tangible Asset
Sumber Daya Manusia
Kewenangan
Keuangan
Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Kompetensi dan Komitmen Sumber Daya Aparatur
Kewenangan berbasis potensi daerah
Ketepatan Alokasi pembiayaan program pembangunan
Intangible Asset
Sarana dan Prasarana Pendukung
2
FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG REGULASI
PERIZINAN MODEL BSC
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PELAYANAN CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN
HUKUM
KONDUSIF dalam berusaha? tenang dan lancar
Goals
Prespektif Stakeholder
PRODUK HUKUM - Mengatur - Mengayomi - HAM
TRANSPARANSI AKUNTABEL
Objectives
Prespektif Keuangan Daerah
REGULASI PERIJINAN
KEPATUHAN MASYARAKAT
SISDUR TATALAKSANA

• - adanya kejelasan definisi operasional
  perijinan.
• Peraturan tidak tumpang tindih.
• Jelas Obyek pengaturannya.
• Adanya Juklak dan Juknik yang jelas.

• Adanya pemahaman aturan di masyarakat.
• Penegakkan sanksi yang konsisten.

• Tersedianya sisdur pelaksa-naan produk hukum yang
  jelas.
• Tersedianya sisdur penegak-kan/ sanksi yang jelas.

Strategy and Policy
Prespektif Internal
Capacity Building
Tangible Asset
Sumber Daya Manusia
Organisasi
Sistem Informasi
Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

• Tersedianya SDM yang berkualitas, yang memenuhi
  teknis legal draft dari setiap SKPD
• Adanya role perseption yang optimal dari
  aparatur
• Tersedianya SDM penegakan hukum.

Jelasnya mekanisme penyusunan produk hukum pada
setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.
Tersedianya sistem informasi yang cepat, tepat
dan akurat.
Intangible Asset
Sarana dan Prasarana Pendukung
3
FOKUS STRATEGI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MODEL
BSC
Kesadaran WP/WR
Goals
Prespektif Stakeholder
Pelayanan Prima
Kesadaran Masy
OPTIMALISASI PAD
Objectives
Prespektif Keuangan Daerah
Kebijakan PAD
Peningkatan Kepatuhan
Pelayanan Pajak dan Retribusi

1. Intensifikasi Ekstensifikasi
2. Penyesuaian Tarif
3. Penyesuaian jenis pungutan
4. Koordinasi antar unit kerja
5. Transparansi tarif dan perhitungan pajak dan
   retribusi

1. Penyuluhan
2. Pembukuan pencatatan
3. Pemeriksaan kelayakan pembayaran pajak
4. Kelengkapan persyaratan
5. Pemberdayaan masyarakat

1. Perbaikan administrasi
2. Manajemen Pemeriksaan
3. Manajemen Penyidikan
4. Manajemen Pelayanan
5. Sistem informasi
6. Pelayanan secara online

Strategy and Policy
Prespektif Internal
Capacity Building
Tangible Asset
Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sumber Daya Manusia
Organisasi
Teknologi Informasi
Intangible Asset
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Sistem Administrasi Modern
Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi
Sarana dan Prasarana Pendukung
4
FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG E-GOVERNMENT
MODEL BSC
Citra Pelayanan Publik
Goals
Prespektif Stakeholder
Optimalisasi Pelayanan G2B, G2C,G2G,G2E
Optimalisasi Manfaat Ekonomis (Assets Awareness)
Transparansi Akuntabilitas
Objectives
Prespektif Keuangan Daerah
Kebijakan e-Gorvernment
Strategi e-Government

1. Teknologi yang berbasis sumber daya (Resource
   Base)
2. Integrasi Tindakan Sistem
3. Menggunakan Pendekatan Riset Integrasi-Pengembanga
   n
4. Menyesuaian dengan kondisi user

1. Infrastruktur informasi
2. Sistem Aplikasi
3. Kandungan Informasi
4. Pengembangan SDM dan Kelembagaan
5. Pengembangan Regulasi dan Standardisasi

Strategy and Policy
Prespektif Internal
Capacity Building
Tangible Asset
Sumber Daya Manusia
Teknologi Informasi
Organisasi
Kompetensi SDM dalam bidang Teknologi Informasi

• Infrastruktur
• Aplikasi/Aplikasi

Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak
internal dan eksternal dalam bidant IT
(e-Government)
Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Intangible Asset
Sarana dan Prasarana Pendukung
5
FOKUS STRATEGI PELAYANAN SATU PINTU MODEL BSC
GOOD GOVERNANCE
CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN HUKUM
Goals
KEMUDAHAN INVESTASI
Prespektif Stakeholder
BERORIENTASI PENGEMBANGAN INVESTASI
Objectives
Prespektif Keuangan Daerah
KEBIJAKAN PAD
KEPATUHAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN PROSEDUR

1. Intensifikasi Ekstensifikasi pendapatan Non
   Perijian
2. Kebijakan fiskal penghapusan dan/atau perubahan
   biaya perijinan tertentu
3. Tariff Bundling

• Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap
  peraturan perijinan
• 2.Tindakan tegas atas pelanggaran perijinan
• 3. Transparansi informasi RDTR

1. Pendelagasian wewenang
2. Penyusunan standar
3. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM)
4. Sustainable

Strategy and Policy
Prespektif Internal
Capacity Building
Tangible Asset
Sumber Daya Manusia
Organisasi
Teknologi Informasi
Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Profesional ditunjang pemberian reward dan
punishment proporsional
Kewenagan,kedudukan tugas fungsidan dan struktur
ideal
Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi
Intangible Asset
Sarana dan Prasarana Pendukung
6
(No Transcript)