Title: PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI MELALUI DIPA DIREKTORAT P2TK DAN TRANSFER DAERAH
1PETUNJUK TEKNISPEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
MELALUI DIPA DIREKTORAT P2TK DAN TRANSFER DAERAH
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 2014
2PENGERTIAN TUNJANGAN PROFESI
DANA DIPA DIREKTORAT P2TK DANA TRANSFER DAERAH
Tunjangan yang diberikan bagi guru bukan PNS dan guru PLB serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta Telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun, Tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD, kecuali guru pendidikan agama. Telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun,
3BESARAN TUNJANGAN PROFESI
- Bagi PNS, setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok,
- dikenakan PPh (UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008). - Bagi guru bukan PNS, setara dengan gaji pokok PNS
per bulan sesuai dengan penetapan inpassing
jabatan fungsional (Permendiknas Nomor 22 tahun
2010). - Bagi guru bukan PNS yang belum memiliki
Keputusan inpassing jabatan fungsional dibayar
sebesar Rp. 1.500.000,- (Permendiknas Nomor 72
tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru
Tetap Bukan PNS yang Belum Memiliki Jabatan
Fungsional Guru).
4SUMBER DANA TUNJANGAN PROFESI
Dana DIPA DIREKTORAT P2TK Dana Transfer Daerah
APBN Direktorat P2TK terkait Tahun 2014. APBN yang ditransfer ke APBD melalui mekanisme dana transfer daerah.
5Pagu alokasi tunjangan profesi guru dana transfer
ke daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
61/PMK.07/2014 tahun 2014 tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah adalah sebesar Rp.
56.136.316.551.000,- dengan mekanisme sebagai
berikut
6- Sisa dana tunjangan profesi tahun sebelumnya yang
terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah dapat
digunakan dan diperhitungkan sebagai bagian dari
dana untuk membayar tunjangan profesi tahun
berjalan dan membayar tunjangan profesi kurang
bayar tahun-tahun sebelumnya. - Dana akan ditransfer 4 kali dalam setahun (setiap
triwulan) yang besaran tiap triwulan seperti pada
lampiran I Peraturan Menteri Keuangan nomor
61/PMK.07/2014 tahun 2014.
7- Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
membayar tunjangan profesi tahun berjalan
triwulan 1 serta cukup untuk membayar kurang
bayar (carry over) antara tahun 2010 sampai
dengan 2013, maka transfer dana dari kementerian
keuangan akan dilakukan hanya pada triwulan ke 2,
3 , dan 4. - Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
membayar tunjangan profesi tahun berjalan
triwulan 1 dan 2 serta cukup untuk membayar
kurang bayar (carry over) antara tahun 2010
sampai dengan 2013, maka transfer dana dari
kementerian keuangan akan dilakukan hanya pada
triwulan ke 3 dan 4
8- Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
membayar tunjangan profesi tahun berjalan
triwulan 1, 2, dan 3, serta cukup untuk membayar
kurang bayar (carry over) antara tahun 2010
sampai dengan 2013, maka transfer dana dari
kementerian keuangan akan dilakukan hanya pada
triwulan ke 4. - Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak mencukupi
untuk membayar kurang bayar (carry over) antara
tahun 2010 sampai dengan 2013, maka Kementerian
Keuangan akan mentransfer dana pada triwulan 1
sebesar kebutuhan triwulan 1 ditambah selisih
kekurangan kurang bayar (carry over) antara tahun
2010 sampai dengan 2013.
9- Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
membayar tunjangan profesi tahun berjalan
triwulan 1, 2, 3, dan 4, serta cukup untuk
membayar kurang bayar (carry over) antara tahun
2010 sampai dengan 2013, maka tidak ada transfer
dana untuk kabupaten/kota tersebut pada tahun
2014. - Penerbitan SK Carry Over dan Pembayaran kurang
bayar (carry over) antara tahun 2010 sampai
dengan 2013 didasarkan atas berita acara hasil
audit bersih BPKP tahun 2014
10KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
- Tunjangan Profesi melalui Dana DIPA Dit. P2TK
- Guru Tetap Bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar
yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah
binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
diangkat oleh Pemerintah Daerah atau Yayasan
kecuali guru pendidikan agama - Guru PNS TKLB/SDLB/SMPLB/SMLB yang mengajar pada
satuan pendidikan di bawah binaan Kemdikbud - Pengawas satuan pendidikan di bawah binaan
Kemdikbud.
11KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
- Tunjangan Profesi melalui Dana Transfer
- Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan
di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.
12KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PUSAT
TRANSFER
- Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang
telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG)
sebelum akhir Desember 2013 oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan - Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
13Lanjutan...
- Mengajar pada satuan pendidikan dengan rasio guru
siswa yang sesuai dengan Pasal 17 pada Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jika
dalam satu satuan pendidikan hanya memiliki satu
rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu
maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari
ketentuan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru, berlaku
sampai dengan Desember 2015
14Lanjutan...
- Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24
(dua puluh empat) jam tatap muka dan
sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan
sertifikat pendidik yang dimilikinya
15Lanjutan...
Lanjutan...
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4
dikecualikan apabila guru - Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan
pendidikan, mengajar paling sedikit 6 jam tatap
muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh)
peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang
berasal dari guru bimbingan dan
konseling/konselor - Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala
satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jam
tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan
puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan
pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan
konseling/konselor
16Lanjutan...
Lanjutan...
- Mendapat tugas tambahan sebagai kepala
perpustakaan, kepala laboratorium, ketua program
keahlian, kepala bengkel, kepala unit produksi
dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 jam
tatap muka per minggu - Bertugas sebagai pengawas harus melaksanakan
tugas sesuai dengan Permenpan No. 21 Tahun 2010 - Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling
sedikit mengampu 150 peserta didik pada satu atau
lebih satuan pendidikan - Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada
satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling
sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu
17Lanjutan...
Lanjutan...
- Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di
daerah khusus yang kriteria daerah khususnya
sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun 2012
tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian
Tunjangan Khusus Bagi Guru dan ditetapkan dengan
SK gubernur/ bupati/walikota - Bagi guru produktif yang berkeahlian
khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan
atau budaya khas daerah, untuk mengajarkan
praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1
(satu) orang dengan keahlian yang dibutuhkan
18Lanjutan...
Lanjutan...
- Bertugas sebagai guru di sekolah Indonesia di
luar negeri - Bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadi
guru di negara lain atas dasar kerjasama
antarnegara. - Belum pensiun
- Tidak beralih status dari guru atau pengawas
sekolah dan - Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif,
atau legislatif. - Berdasarkan Permendikbud No. 62/2013, guru yang
mengajar tidak sesuai dgn sertifikat yg
dimilikinya krn dipindah akibat dr dampak Perber
5 Menteri (sampai akhir Desember 2013) msh berhak
mendapatkan TP.
19Lanjutan...
Lanjutan...
- Dinas kabupaten/Kota/Provinsi mengirimkan SK
alihtugas guru PNS yang memiliki sertifikat
pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada
Direktorat P2TK terkait dengan melampirkan SK
Bupati/Walikota/Gubernur. - Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011 terjadi perubahan nomor kode
dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun
2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi, dan Keputusan Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian
Pendidikan Menengah Kejuruan yang mulai
diimplementasikan pada tahun 2009, maka untuk
kelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya
penyesuaian (konversi) nomor kode dan nama bidang
studi sertifikasi guru dalam daftar Penyesuaian
(Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan
setelah tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh
Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan
dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud.
20- Bagi guru yang sudah memiliki serifikat pendidik
tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai
negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya
tidak dibayarkan sampai guru yang bersangkutan
menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya
21KETENTUAN PEMBAYARAN
- Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi
pada tahun 2014 bagi guru PNS atau guru bukan PNS
yang sudah disetarakan (inpassing) adalah sebagai
berikut - Besaran tunjangan profesi pada tahun 2014
dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor
22 tahun 2013 dan berdasarkan usulan dari Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir
tahun 2013.
22- Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang
kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2014,
kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP
tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud
setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta - Bagi guru PNS, besaran tunjangan profesi akibat
kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang
terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan
profesi akibat kenaikan dimaksud mulai
diberlakukan pada tahun berikutnya setelah
diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
23Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi
pada tahun 2014 bagi guru bukan PNS adalah
sebagai berikut
- SK Kesetaraan (inpassing) yang terbit berdasarkan
ketentuan Permendiknas Nomor 47 tahun 2007 dan
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
Inpassing, maka tunjangan profesinya dapat
dibayarkan terhitung Januari 2014 setelah
melaporkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota setempat atau dinas pendidikan
provinsi DKI Jakarta untuk diusulkan ke
Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar. - SK Kesetaraan (inpassing) yang terbit berdasarkan
peraturan yang baru tentang SK Pemberian
Kesetaraan Bagi Guru Bukan PNS, maka penyesuaian
tunjangan profesinya akan diberlakukan mulai
Januari tahun berikutnya
24Rencana Penyaluran Tunjangan 2014
KemenKeu menerbitan PMK Tentang Tunjangan Profesi
2014 (termasuk di dalamnya Carry Over 2010-2013)
BPSDPMPMP Menerbitkan Kelulusan Sertifikasi 2013
beserta dengan NRGnya
P2TK Menerbitkan SK Tunjangan Profesi, Tunjangan
Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, dan Bantuan
Peningkatan Kualifikasi
Satuan Pendidikan Input dan pemutakhiran data
dari sekolah ke dalam Sistem Dapodik sepanjang
tahun (2013 sd 2014)
2013
2014
JAN
FEB
MAR
APR
SEP
OKT
NOV
DES
P2TK KAB/KOTA Pada minggu ke 4 Maret sd minggu
ke 1 April Menyalurkan Tunjangan Profesi Triwulan
1
- BPKP
- BPKP melakukan Audit untuk
- menghasilkan data bersih mengenai Carry Over
Tunjangan Profesi 2010-2013 - BPKP Perwakilan (Tk. Prov)
- Dinas Pendidikan Kab/Kota
- DPKAD
- Satuan Pendidikan (Sampel)
Batas akhir terima SK Bupati penunjukan sekolah
di daerah khusus
Batas akhir penarikan data yg dikirim sekolah
dari server dapodik
- P2TK
- Rakor Dengan Kabupaten/ Kota untuk
- Penerbitan SK Tunjangan Profesi Carry Over
2010-2013 - Verifikasi Manual Tunjangan Khusus, Tunjangan
Fungsional, Peningkatan Kualifikasi, dan
Tunjangan Profesi 2007-2013
KemDagri Menerbitkan Surat Edaran penggunaan dan
SILPA 2010-2013 Tunjangan Profesi PNSD
25MEKANISME SKTP TERBIT PER SEMESTER
DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014
DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015
.....MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
3 bulan waktu untuk perbaikan data
5 bulan waktu untuk perbaikan data
SK Triwulan I dengan masa berlaku SK hanya 6
bulan (Jan Juni)
SK Triwulan II dengan masa berlaku SK hanya 6
bulan (Juli Des)
26PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
- Mekanisme Penerbitan SKTP
- Penerbitan SKTP dilakukan dengan 2 (dua) cara
- Secara Digital (Data Pokok Pendidik)
- Secara Manual
- Daftar Penerima TP Berdasarkan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang penerima tunjangan profesi guru - Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok
dan/atau gaji berkala - Keputusan inpassing bagi guru bukan PNS
27- Keputusan melaksanakan kegiatan mengajar bagi
guru satuan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
28PROSES DIGITAL (DAPODIK) TP DANA DIPA DIT. P2TK
29PROSES MANUAL TP DANA DIPA DIT. P2TK
30Mekanisme Penyaluran TP DIPA DIT. P2TK
- Umum
- Badan PSDMP dan PMP menyerahkan data kelulusan
dan NRG tahun 2013 ke Direktorat P2TK terkait
paling lambat akhir Desember 2013. - Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SKTP 2 (dua)
tahap dalam satu tahun. Tahap 1 berlaku untuk
semester satu, terhitung mulai bulan Januari
sampai dengan Juni (6 bulan), sedangkan tahap 2
berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan
Juli sampai dengan Desember (6 bulan) bagi calon
penerima tunjangan profesi yang memenuhi syarat.
31- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guru
yang tidak memenuhi beban kerja tatap muka 24
(dua puluh empat) jam per minggu dalam bulan yang
sama, tunjangan profesinya tidak dibayarkan. - Bagi guru yang mengikuti program Pengembangan
Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dengan pola
pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100
jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan
mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan
setempat, maka tunjangan profesinya tetap
dibayarkan
32- Apabila ada perubahan data individu penerima
tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP
baru pada semester berikutnya bagi jenjang guru
dikdas disertai bukti perubahan data dari dinas
pendidikan kabupaten/ kota dan dinas pendidikan
provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI
Jakarta . - Tunjangan profesi disalurkan kepada rekening
penerima per-tri wulan
33Lanjutan...
- Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan dan Perencanaan
Anggaran memperhatikan hal-hal berikut - Apabila terjadi kekurangan dana yang dialokasikan
dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan
pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan, dan apabila
terjadi kelebihan dana akan dikembalikan ke Kas
Negara (yg dibayarkan pusat) atau kas daerah
(melalui transfer). - Tunjangan profesi bagi guru PNS di bawah binaan
provinsi dan guru bukan PNS serta pengawas satuan
pendidikan dibayarkan melalui DIPA Direktorat
P2TK terkait sesuai terbitnya SK tunjangan
profesi pada tahun anggaran berjalan. - Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau
status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan,
antarjenis pendidikan dalam satu provinsi atau
antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas
kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah,
maka tunjangan profesi bagi guru PNS di bawah
binaan provinsi dan guru bukan PNS serta pengawas
satuan pendidikan tetap dibayarkan oleh
Direktorat P2TK terkait apabila penerima
tunjangan profesi yang bersangkutan masih
memenuhi persyaratan dan statusnya akan
disesuaikan pada SK tunjangan profesi tahun
berikutnya.
34Lanjutan...
- Apabila terjadi mutasi guru PNS Jenjang
Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan
guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar serta
pengawas menjadi pejabat struktural, fungsional
lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun
dini, maka pembayaran tunjangan profesinya akan
dihentikan bulan berikutnya, kecuali mutasi guru
PNS binaan provinsi menjadi pengawas satuan
pendidikan di bawah provinsi. - Apabila terjadi perubahan status guru bukan PNS
Jenjang Pendidikan Dasar menjadi CPNS, maka
tunjangan profesinya dihentikan sejak tanggal
SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) pada
satuan pendidikan yang dituju. Guru dimaksud
dapat diusulkan menerima tunjangan profesi
apabila telah menjadi PNS dan memenuhi
persyaratan untuk menerima tunjangan profesi.
35Lanjutan...
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembayaran tunjangan profesi dilakukan pada
periode antara bulan Mei sampai Desember tahun
berjalan dengan berkoordinasi dengan stakeholder
terkait.
36Lanjutan...
- DAPODIK
- Khusus untuk Direktorat Pembinaan PTK Dikdas
memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan
profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 201
maupun lulusan tahun 2013 (beban mengajar 24 jam,
rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji
pokok) secara digital sebelum SKTP diterbitkan. - Sebelum penerbitan SKTP, guru dapat melihat
kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk
menerima tunjangan profesi pada situs
www.kemdikbud.go.id - Bagi guru yang SKnya belum terbit karena datanya
belum memenuhi persyaratan pada penerbitan SK
sebelumnya, akan diterbitkan jika guru tersebut
memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan
Dapodik yang datanya sudah diperbaiki oleh guru
yang bersangkutan melalui operator sekolah. SK
tersebut mencakup seluruh hak guru jika guru
tersebut memenuhi persyaratan menerima tunjangan
profesi
37Lanjutan...
- Manual
- Bagi guru yang menambah pemenuhan jam mengajar
di Madrasah/SMA/SMK harus sesuai dengan ketentuan
perundangan dan wajib melampirkan surat
keterangan penugasan disertai jadwal mengajar
mingguan dari kepala satuan pendidikan yang
disahkan oleh kantor kementerian agama
provinsi/provinsi bagi yang mengajar di madrasah
atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
bagi yang mengajar di SMA/SMK. Surat keterangan
dan jadwal mengajar tersebut dikirim ke
kabupaten/kota sebagai dasar peng-entrian beban
kerja bagi guru yang menambah pemenuhan jam
mengajar di satuan pendidikan di luar jenjang
pendidikan dasar atau di bawah binaan kementerian
Agama
38PROSES TP PNSD MELALUI DANA TRANSFER DAERAH
39PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN
- Penghentian Pembayaran
- Meninggal dunia
- Mencapai batas usia pensiun
- Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas
pada satuan pendidikan - Sedang mengikuti tugas belajar
- Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan
sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali
bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB
Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru
PNS - Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan - Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional
lainnya - Pensiun dini atau
- Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. - Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat
resmi atau surat keterangan dari pihak yang
berwenang.
40PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN
- Pembatalan Pembayaran
- Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan
hukum - Menerima lebih dari satu tunjangan profesi
- Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang
dibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan
profesi guru kepada kas negara/daerah
41Lanjutan...
- Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan - Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional
lainnya - Pensiun dini atau
- Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. - Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat
resmi atau surat keterangan dari pihak yang
berwenang.
42- Alamat Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas
- Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 18, Jalan
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp/Fax. (021) 57853580 - Email subditprogramp2tkdikdas_at_gmail.com
- Website http//p2tkdikdas.kemdiknas.go.id
43