PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI MELALUI DIPA DIREKTORAT P2TK DAN TRANSFER DAERAH

1
PETUNJUK TEKNISPEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
MELALUI DIPA DIREKTORAT P2TK DAN TRANSFER DAERAH

• KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
• 2014

2
PENGERTIAN TUNJANGAN PROFESI
DANA DIPA DIREKTORAT P2TK DANA TRANSFER DAERAH
Tunjangan yang diberikan bagi guru bukan PNS dan guru PLB serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta Telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun, Tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD, kecuali guru pendidikan agama. Telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun,
3
BESARAN TUNJANGAN PROFESI

• Bagi PNS, setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok,
  
• dikenakan PPh (UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
  Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
  2008).
• Bagi guru bukan PNS, setara dengan gaji pokok PNS
  per bulan sesuai dengan penetapan inpassing
  jabatan fungsional (Permendiknas Nomor 22 tahun
  2010).
• Bagi guru bukan PNS yang belum memiliki
  Keputusan inpassing jabatan fungsional dibayar
  sebesar Rp. 1.500.000,- (Permendiknas Nomor 72
  tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru
  Tetap Bukan PNS yang Belum Memiliki Jabatan
  Fungsional Guru).

4
SUMBER DANA TUNJANGAN PROFESI
Dana DIPA DIREKTORAT P2TK Dana Transfer Daerah
APBN Direktorat P2TK terkait Tahun 2014. APBN yang ditransfer ke APBD melalui mekanisme dana transfer daerah.
5
Pagu alokasi tunjangan profesi guru dana transfer
ke daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
61/PMK.07/2014 tahun 2014 tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah adalah sebesar Rp.
56.136.316.551.000,- dengan mekanisme sebagai
berikut
6

• Sisa dana tunjangan profesi tahun sebelumnya yang
  terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah dapat
  digunakan dan diperhitungkan sebagai bagian dari
  dana untuk membayar tunjangan profesi tahun
  berjalan dan membayar tunjangan profesi kurang
  bayar tahun-tahun sebelumnya.
• Dana akan ditransfer 4 kali dalam setahun (setiap
  triwulan) yang besaran tiap triwulan seperti pada
  lampiran I Peraturan Menteri Keuangan nomor
  61/PMK.07/2014 tahun 2014.

7

• Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
  Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
  membayar tunjangan profesi tahun berjalan
  triwulan 1 serta cukup untuk membayar kurang
  bayar (carry over) antara tahun 2010 sampai
  dengan 2013, maka transfer dana dari kementerian
  keuangan akan dilakukan hanya pada triwulan ke 2,
  3 , dan 4.
• Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
  Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
  membayar tunjangan profesi tahun berjalan
  triwulan 1 dan 2 serta cukup untuk membayar
  kurang bayar (carry over) antara tahun 2010
  sampai dengan 2013, maka transfer dana dari
  kementerian keuangan akan dilakukan hanya pada
  triwulan ke 3 dan 4

8

• Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
  Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
  membayar tunjangan profesi tahun berjalan
  triwulan 1, 2, dan 3, serta cukup untuk membayar
  kurang bayar (carry over) antara tahun 2010
  sampai dengan 2013, maka transfer dana dari
  kementerian keuangan akan dilakukan hanya pada
  triwulan ke 4.
• Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
  Rekening Kas Umum Daerah yang tidak mencukupi
  untuk membayar kurang bayar (carry over) antara
  tahun 2010 sampai dengan 2013, maka Kementerian
  Keuangan akan mentransfer dana pada triwulan 1
  sebesar kebutuhan triwulan 1 ditambah selisih
  kekurangan kurang bayar (carry over) antara tahun
  2010 sampai dengan 2013.

9

• Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di
  Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk
  membayar tunjangan profesi tahun berjalan
  triwulan 1, 2, 3, dan 4, serta cukup untuk
  membayar kurang bayar (carry over) antara tahun
  2010 sampai dengan 2013, maka tidak ada transfer
  dana untuk kabupaten/kota tersebut pada tahun
  2014.
• Penerbitan SK Carry Over dan Pembayaran kurang
  bayar (carry over) antara tahun 2010 sampai
  dengan 2013 didasarkan atas berita acara hasil
  audit bersih BPKP tahun 2014

10
KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI

• Tunjangan Profesi melalui Dana DIPA Dit. P2TK
• Guru Tetap Bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar
  yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah
  binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
  diangkat oleh Pemerintah Daerah atau Yayasan
  kecuali guru pendidikan agama
• Guru PNS TKLB/SDLB/SMPLB/SMLB yang mengajar pada
  satuan pendidikan di bawah binaan Kemdikbud
• Pengawas satuan pendidikan di bawah binaan
  Kemdikbud.

11
KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI

• Tunjangan Profesi melalui Dana Transfer
• Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan
  di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.

12
KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PUSAT
TRANSFER

• Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang
  telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG)
  sebelum akhir Desember 2013 oleh Kementerian
  Pendidikan dan Kebudayaan
• Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
  yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan

13
Lanjutan...

• Mengajar pada satuan pendidikan dengan rasio guru
  siswa yang sesuai dengan Pasal 17 pada Peraturan
  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jika
  dalam satu satuan pendidikan hanya memiliki satu
  rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu
  maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari
  ketentuan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru, berlaku
  sampai dengan Desember 2015

14
Lanjutan...

1. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24
   (dua puluh empat) jam tatap muka dan
   sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap
   muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan
   sertifikat pendidik yang dimilikinya

15
Lanjutan...
Lanjutan...

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4
  dikecualikan apabila guru
• Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan
  pendidikan, mengajar paling sedikit 6 jam tatap
  muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh)
  peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang
  berasal dari guru bimbingan dan
  konseling/konselor
• Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala
  satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jam
  tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan
  puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan
  pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan
  konseling/konselor

16
Lanjutan...
Lanjutan...

• Mendapat tugas tambahan sebagai kepala
  perpustakaan, kepala laboratorium, ketua program
  keahlian, kepala bengkel, kepala unit produksi
  dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 jam
  tatap muka per minggu
• Bertugas sebagai pengawas harus melaksanakan
  tugas sesuai dengan Permenpan No. 21 Tahun 2010
• Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling
  sedikit mengampu 150 peserta didik pada satu atau
  lebih satuan pendidikan
• Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada
  satuan pendidikan yang menyelenggarakan
  pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling
  sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu

17
Lanjutan...
Lanjutan...

• Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di
  daerah khusus yang kriteria daerah khususnya
  sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri
  Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun 2012
  tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian
  Tunjangan Khusus Bagi Guru dan ditetapkan dengan
  SK gubernur/ bupati/walikota
• Bagi guru produktif yang berkeahlian
  khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan
  atau budaya khas daerah, untuk mengajarkan
  praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1
  (satu) orang dengan keahlian yang dibutuhkan

18
Lanjutan...
Lanjutan...

• Bertugas sebagai guru di sekolah Indonesia di
  luar negeri
• Bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadi
  guru di negara lain atas dasar kerjasama
  antarnegara.
• Belum pensiun
• Tidak beralih status dari guru atau pengawas
  sekolah dan
• Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif,
  atau legislatif.
• Berdasarkan Permendikbud No. 62/2013, guru yang
  mengajar tidak sesuai dgn sertifikat yg
  dimilikinya krn dipindah akibat dr dampak Perber
  5 Menteri (sampai akhir Desember 2013) msh berhak
  mendapatkan TP.

19
Lanjutan...
Lanjutan...

• Dinas kabupaten/Kota/Provinsi mengirimkan SK
  alihtugas guru PNS yang memiliki sertifikat
  pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada
  Direktorat P2TK terkait dengan melampirkan SK
  Bupati/Walikota/Gubernur.
• Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai
  dengan tahun 2011 terjadi perubahan nomor kode
  dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun
  2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri
  Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
  Standar Isi, dan Keputusan Direktorat Jenderal
  Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
  No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian
  Pendidikan Menengah Kejuruan yang mulai
  diimplementasikan pada tahun 2009, maka untuk
  kelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya
  penyesuaian (konversi) nomor kode dan nama bidang
  studi sertifikasi guru dalam daftar Penyesuaian
  (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan
  setelah tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh
  Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan
  dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud.

20

• Bagi guru yang sudah memiliki serifikat pendidik
  tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai
  negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya
  tidak dibayarkan sampai guru yang bersangkutan
  menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya

21
KETENTUAN PEMBAYARAN

• Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi
  pada tahun 2014 bagi guru PNS atau guru bukan PNS
  yang sudah disetarakan (inpassing) adalah sebagai
  berikut
• Besaran tunjangan profesi pada tahun 2014
  dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor
  22 tahun 2013 dan berdasarkan usulan dari Dinas
  Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir
  tahun 2013.

22

• Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang
  kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2014,
  kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP
  tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai
  dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud
  setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan
  Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI
  Jakarta
• Bagi guru PNS, besaran tunjangan profesi akibat
  kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang
  terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan
  profesi akibat kenaikan dimaksud mulai
  diberlakukan pada tahun berikutnya setelah
  diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
  dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

23
Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi
pada tahun 2014 bagi guru bukan PNS adalah
sebagai berikut

• SK Kesetaraan (inpassing) yang terbit berdasarkan
  ketentuan Permendiknas Nomor 47 tahun 2007 dan
  Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
  Inpassing, maka tunjangan profesinya dapat
  dibayarkan terhitung Januari 2014 setelah
  melaporkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan
  Kabupaten/Kota setempat atau dinas pendidikan
  provinsi DKI Jakarta untuk diusulkan ke
  Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar.
• SK Kesetaraan (inpassing) yang terbit berdasarkan
  peraturan yang baru tentang SK Pemberian
  Kesetaraan Bagi Guru Bukan PNS, maka penyesuaian
  tunjangan profesinya akan diberlakukan mulai
  Januari tahun berikutnya

24
Rencana Penyaluran Tunjangan 2014
KemenKeu menerbitan PMK Tentang Tunjangan Profesi
2014 (termasuk di dalamnya Carry Over 2010-2013)
BPSDPMPMP Menerbitkan Kelulusan Sertifikasi 2013
beserta dengan NRGnya
P2TK Menerbitkan SK Tunjangan Profesi, Tunjangan
Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, dan Bantuan
Peningkatan Kualifikasi
Satuan Pendidikan Input dan pemutakhiran data
dari sekolah ke dalam Sistem Dapodik sepanjang
tahun (2013 sd 2014)
2013
2014
JAN
FEB
MAR
APR
SEP
OKT
NOV
DES
P2TK KAB/KOTA Pada minggu ke 4 Maret sd minggu
ke 1 April Menyalurkan Tunjangan Profesi Triwulan
1

• BPKP
• BPKP melakukan Audit untuk
• menghasilkan data bersih mengenai Carry Over
  Tunjangan Profesi 2010-2013
• BPKP Perwakilan (Tk. Prov)
• Dinas Pendidikan Kab/Kota
• DPKAD
• Satuan Pendidikan (Sampel)

Batas akhir terima SK Bupati penunjukan sekolah
di daerah khusus
Batas akhir penarikan data yg dikirim sekolah
dari server dapodik

• P2TK
• Rakor Dengan Kabupaten/ Kota untuk
• Penerbitan SK Tunjangan Profesi Carry Over
  2010-2013
• Verifikasi Manual Tunjangan Khusus, Tunjangan
  Fungsional, Peningkatan Kualifikasi, dan
  Tunjangan Profesi 2007-2013

KemDagri Menerbitkan Surat Edaran penggunaan dan
SILPA 2010-2013 Tunjangan Profesi PNSD
25
MEKANISME SKTP TERBIT PER SEMESTER
DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014
DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015
.....MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
3 bulan waktu untuk perbaikan data
5 bulan waktu untuk perbaikan data
SK Triwulan I dengan masa berlaku SK hanya 6
bulan (Jan Juni)
SK Triwulan II dengan masa berlaku SK hanya 6
bulan (Juli Des)
26
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

• Mekanisme Penerbitan SKTP
• Penerbitan SKTP dilakukan dengan 2 (dua) cara
• Secara Digital (Data Pokok Pendidik)
• Secara Manual
• Daftar Penerima TP Berdasarkan
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  tentang penerima tunjangan profesi guru
• Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok
  dan/atau gaji berkala
• Keputusan inpassing bagi guru bukan PNS

27

• Keputusan melaksanakan kegiatan mengajar bagi
  guru satuan pendidikan sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan

28
PROSES DIGITAL (DAPODIK) TP DANA DIPA DIT. P2TK
29
PROSES MANUAL TP DANA DIPA DIT. P2TK
30
Mekanisme Penyaluran TP DIPA DIT. P2TK

• Umum
• Badan PSDMP dan PMP menyerahkan data kelulusan
  dan NRG tahun 2013 ke Direktorat P2TK terkait
  paling lambat akhir Desember 2013.
• Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SKTP 2 (dua)
  tahap dalam satu tahun. Tahap 1 berlaku untuk
  semester satu, terhitung mulai bulan Januari
  sampai dengan Juni (6 bulan), sedangkan tahap 2
  berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan
  Juli sampai dengan Desember (6 bulan) bagi calon
  penerima tunjangan profesi yang memenuhi syarat.

31

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guru
   yang tidak memenuhi beban kerja tatap muka 24
   (dua puluh empat) jam per minggu dalam bulan yang
   sama, tunjangan profesinya tidak dibayarkan.
2. Bagi guru yang mengikuti program Pengembangan
   Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dengan pola
   pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100
   jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan
   mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan
   setempat, maka tunjangan profesinya tetap
   dibayarkan

32

1. Apabila ada perubahan data individu penerima
   tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP
   baru pada semester berikutnya bagi jenjang guru
   dikdas disertai bukti perubahan data dari dinas
   pendidikan kabupaten/ kota dan dinas pendidikan
   provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI
   Jakarta .
2. Tunjangan profesi disalurkan kepada rekening
   penerima per-tri wulan

33
Lanjutan...

• Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan dan Perencanaan
  Anggaran memperhatikan hal-hal berikut
• Apabila terjadi kekurangan dana yang dialokasikan
  dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan
  pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
  ketentuan peraturan perundangan, dan apabila
  terjadi kelebihan dana akan dikembalikan ke Kas
  Negara (yg dibayarkan pusat) atau kas daerah
  (melalui transfer).
• Tunjangan profesi bagi guru PNS di bawah binaan
  provinsi dan guru bukan PNS serta pengawas satuan
  pendidikan dibayarkan melalui DIPA Direktorat
  P2TK terkait sesuai terbitnya SK tunjangan
  profesi pada tahun anggaran berjalan.
• Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau
  status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan,
  antarjenis pendidikan dalam satu provinsi atau
  antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas
  kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah,
  maka tunjangan profesi bagi guru PNS di bawah
  binaan provinsi dan guru bukan PNS serta pengawas
  satuan pendidikan tetap dibayarkan oleh
  Direktorat P2TK terkait apabila penerima
  tunjangan profesi yang bersangkutan masih
  memenuhi persyaratan dan statusnya akan
  disesuaikan pada SK tunjangan profesi tahun
  berikutnya.

34
Lanjutan...

• Apabila terjadi mutasi guru PNS Jenjang
  Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan
  guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar serta
  pengawas menjadi pejabat struktural, fungsional
  lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun
  dini, maka pembayaran tunjangan profesinya akan
  dihentikan bulan berikutnya, kecuali mutasi guru
  PNS binaan provinsi menjadi pengawas satuan
  pendidikan di bawah provinsi.
• Apabila terjadi perubahan status guru bukan PNS
  Jenjang Pendidikan Dasar menjadi CPNS, maka
  tunjangan profesinya dihentikan sejak tanggal
  SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) pada
  satuan pendidikan yang dituju. Guru dimaksud
  dapat diusulkan menerima tunjangan profesi
  apabila telah menjadi PNS dan memenuhi
  persyaratan untuk menerima tunjangan profesi.

35
Lanjutan...

• Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
  pembayaran tunjangan profesi dilakukan pada
  periode antara bulan Mei sampai Desember tahun
  berjalan dengan berkoordinasi dengan stakeholder
  terkait.

36
Lanjutan...

• DAPODIK
• Khusus untuk Direktorat Pembinaan PTK Dikdas
  memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan
  profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 201
  maupun lulusan tahun 2013 (beban mengajar 24 jam,
  rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji
  pokok) secara digital sebelum SKTP diterbitkan.
• Sebelum penerbitan SKTP, guru dapat melihat
  kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk
  menerima tunjangan profesi pada situs
  www.kemdikbud.go.id
• Bagi guru yang SKnya belum terbit karena datanya
  belum memenuhi persyaratan pada penerbitan SK
  sebelumnya, akan diterbitkan jika guru tersebut
  memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan
  Dapodik yang datanya sudah diperbaiki oleh guru
  yang bersangkutan melalui operator sekolah. SK
  tersebut mencakup seluruh hak guru jika guru
  tersebut memenuhi persyaratan menerima tunjangan
  profesi

37
Lanjutan...

• Manual
• Bagi guru yang menambah pemenuhan jam mengajar
  di Madrasah/SMA/SMK harus sesuai dengan ketentuan
  perundangan dan wajib melampirkan surat
  keterangan penugasan disertai jadwal mengajar
  mingguan dari kepala satuan pendidikan yang
  disahkan oleh kantor kementerian agama
  provinsi/provinsi bagi yang mengajar di madrasah
  atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
  bagi yang mengajar di SMA/SMK. Surat keterangan
  dan jadwal mengajar tersebut dikirim ke
  kabupaten/kota sebagai dasar peng-entrian beban
  kerja bagi guru yang menambah pemenuhan jam
  mengajar di satuan pendidikan di luar jenjang
  pendidikan dasar atau di bawah binaan kementerian
  Agama

38
PROSES TP PNSD MELALUI DANA TRANSFER DAERAH
39
PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN

• Penghentian Pembayaran
• Meninggal dunia
• Mencapai batas usia pensiun
• Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas
  pada satuan pendidikan
• Sedang mengikuti tugas belajar
• Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan
  sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali
  bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB
  Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru
  PNS
• Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan
• Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional
  lainnya
• Pensiun dini atau
• Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan.
• Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat
  resmi atau surat keterangan dari pihak yang
  berwenang.

40
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

• Pembatalan Pembayaran
• Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan
  hukum
• Menerima lebih dari satu tunjangan profesi
• Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang
  dibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan
  profesi guru kepada kas negara/daerah

41
Lanjutan...

• Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan
• Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional
  lainnya
• Pensiun dini atau
• Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan.
• Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat
  resmi atau surat keterangan dari pihak yang
  berwenang.

42

• Alamat Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas
• Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 18, Jalan
  Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
  Telp/Fax. [phone]
• Email subditprogramp2tkdikdas_at_gmail.com
• Website http//p2tkdikdas.kemdiknas.go.id

43

• TERIMA KASIH