Evidence Based Policy Making

1
Evidence Based Policy Making

• Dalam Konteks Kebijakan Askeskin

2
Daftar Isi

• Pengantar
• Bagian 1 Prinsip-prinsip Evidence Based Policy
  Making
• Bagian 2 Sejarah kebijakan untuk askeskin
• Bagian 3 Pembahasan dari perspektif Evidence
  Based Policy Making
• Bagian 4 Perbandingan dengan Thailand
• Penutup Diskusi tentang analisis stakeholder
  untuk prospek penggunaan Evidence Based Medicine
  di program askeskin.

3
Pengantar

• Di berbagai negara, proses keputusan kebijakan di
  sektor kesehatan diusahakan dilakukan berdasarkan
  kajian bukti yang tepat (evidence based policy
  making).
• Sementara itu di negara lain, keputusan dilakukan
  sebaliknya, lebih merupakan keputusan berdasarkan
  tekanan politik atau naluri belaka.
• Pengambilan kebijakan di Indonesia menunjukkan
  gejala yang belum memberikan tempat bagi evidence
  based policy making.

4
Pengantar (lanjutan)

• Contoh paling mencolok adalah kebijakan mengenai
  jaminan kesehatan untuk keluarga miskin.
• Sampai sekarang, sistem jaminan askeskin masih
  belum jelas dan belum banyak penelitian yang
  menjadi dasar keputusan.

5
Tujuan

• Metode

• Membahas prospek penggunaan prinsip Evidence
  Based Policy Making dalam kebijakan askeskin

Mempelajari kejadian di masa lalu

• Melakukan intepretasi

6
Bagian 1 Prinsip-prinsip Evidence Based Policy
Making

• Evidence Based Medicine

• Evidence Based Policy

• Sackett dkk mendefinisikan EBM sebagai The
  conscientious, explicit, and judicious use of
  current best evidence in making decisions about
  the case of individual patient.
• (Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA, Haynes
  RB, Richardson WS. Evidence-based medicine what
  it is and what it isnt. BMJ 1996 31271-2)

• Cookson memberikan definisi yang serupa, namun
  berfokus pada keputusan public tentang kelompok
  atau masyarakat, bukan sebuah keputusan tentang
  individu pasien
• (Cookson R. Evidence-based policy making in
  health care what it is and what it isnt.
  Journal of Health Service Research Policy. Vol 10
  No 2 April 2005).

7
Diagram 1. Evidence Based Policy MakingSumber
Cookson, 2005
8
Situasi pengambilan keputusan

• Berdasarkan konsep EBP saat ini ada dua golongan
  besar pengambilan keputusan
• (1) Pengambilan keputusan dilakukan tanpa
  tersedianya dukungan bukti ilmiah
• (2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam situasi
  tersedianya dukungan bukti ilmiah.

9
Situasi A Tidak Ada bukti Ilmiah.
10
Situasi tanpa bukti ilmiah,namun keputusan harus
dilakukan

• Contoh
• Alokasi anggaran kesehatan untuk propinsi dan
  kabupaten dari pemerintah pusat
• Penyebaran tenaga dokter di daerah-daerah
  terpencil dan sulit
• Kegiatan untuk pencegahan penyakit karena sistem
  surveillance tidak berjalan
• Kebijakan pembiayaan kesehatan..

11
Situasi B Ada Bukti Ilmiah.
12
Dalam situasi B ini ada beberapa kemungkinan

• B1. Ada Bukti Ilmiah dari riset dasar dan
  klinik, dan proses Evidence Based Policy
  dilakukan. Contohnya adalah
• Program TB DOTS
• Program IMCI
• B2. Ada Bukti Ilmiah dari Riset Dasar namun
  Proses Evidence based Policy tidak berjalan,
  misalnya
• Kebijakan penyemprotan DHF (fogging)
• Pembelian test diagnostic AIDS melalui saliva
  oleh Pemda DKI
• Pemberian makanan tambahan
• Kebijakan obat-obat kanker
• Kebijakan Obat AIDS.

13
Bagian 2 Sejarah Kebijakan Untuk Askeskin di
Tahun 80an sampai saat ini

• Kebijakan mengenai jaminan keluarga miskin sudah
  di mulai sejak adanya program Dana Sehat di tahun
  1980an sampai dengan sistem Askeskin di tahun
  2000an.
• Pada tahun 2006 dan 2007, program dilakukan
  melalui PT Askes Indonesia.

• Kepmenkes No 1241/Menkes/SK/XI/2004, 12 November
  2004

14
Program Askeskin

• Keadaan ekstrim terjadi pada tahun 2008. Terjadi
  keputusan yang menarik Program Askeskin tidak
  lagi menggunakan mekanisme asuransi. Di awal
  tahun ini Departemen Kesehatan memutuskan bahwa
  program dilakukan melalui mekanisme langsung,
  dengan nama baru Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  (JAMKESMAS).

15
Diagram 2. Perubahan di awal tahun 2005

• Model Subsidi Langsung Model Melalui
  mekanisme Asuransi

Asuransi Kesehatan
16
Diagram 2. Perubahan di awal tahun 2005 dan 2008

• Model Subsidi Langsung Model Melalui
  mekanisme Asuransi

Asuransi Kesehatan

• Di tahun 2008 kembali Model Subsidi Langsung
  

17
Diagram 3. Perubahan di awal tahun 2008
18
Bagian 3 Pembahasan dari perspektif Evidence
Based Policy Making

• Program Dana Sehat tidak jelas evaluasinya
• Program JPKM di Klaten dekade 1990an berada dalam
  situasi yang berlayar sambil membangun kapal.
  Tertutup untuk studi.
• Periode Bapel JPKM,tidak banyak studi independen
  yang dipergunakan untuk menguji kelayakannya.

19
Periode Askeskin (2005-2007)

• Periode perubahan dari periode Bapel JPKM ke PT
  Askes Indonesia pada awal tahun 2005, sektor
  jaminan kesehatan di Indonesia merasa terkejut.
• Kebijakan Departemen Kesehatan yang berdasarkan
  Bapel JPKM dengan cepat diubah menjadi
  berdasarkan kerjasama dengan PT Askes Indonesia,
  tanpa ada studi yang bersifat sebagai pilot.
• Pada tahun 2008 terkesan perubahan dilakukan
  berdasarkan negosiasi, bukan berbasis bukti
  ilmiah.

20
Penafsiran Catatan sejarah menunjukkan bahwa
tidak ada bukti ilmiah untuk kebijakan askeskin
21
Bagian 4 Perbandingan dengan Thailand

• Sistem jaminan kesehatan bagi seluruh Thailand
  dikenal dengan nama sistem 30 Baht.
• Sistem 30 Baht berakar dari sebuah proyek yang
  disebut Ayyuddhaya Project di tahun 1989.
• Proyek ini merupakan kolaborasi antara pemerintah
  Thailand dan ahli-ahli dari Belgia.
• Proyek ini mempunyai 3 komponen utama yaitu
• (1) reformasi pembiayaan
• (2) reformasi pelayanan kesehatan dan
• (3) reformasi pada hubungan masyarakat dengan
  pemberi pelayanan.

22
Perbandingan dengan Thailand

• Dalam perjalanannya, proyek ini diperkuat oleh
  dua orang Doktor yaitu yaitu Dr. Viroj
  Tangcharoensathien dan Dr. Supasit Pannarunotai.
• Perkembangan selanjutnya di tahun 1993 adalah
  bergabungnya para ekonom dari Fakultas Ekonomi di
  Universitas Thammasat dan Chullalongkorn, serta
  akademisi dari National Economic and Social
  Development Board.

• Peranan akademisi sangat besar dalam perjalanan
  kebijakan 30 Baht

23
Rumus cerita sukses di Thailand

• (1) penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengatasi
  masalah
• (2) minat dan semangat masyarakat untuk membuat
  gerakan sosial agar masalah pelayanan kesehatan
  untuk semua dapat diperhatikan dan
• (3) dukungan politik di dalam arena legislatif
  untuk menyelesaikan masalah.
• Dalam konteks Evidence Based Policy, program
  30Baht dengan jelas telah menggunakan berbagai
  bukti ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan.
• Program 30Baht bukanlah keputusan sesaat.

24
Penutup Diskusi Tentang Analisis Stakeholder
Untuk Prospek Penggunaan Evidence Based Medicine
Di Program Askeskin.

• Pertanyaan praktis
• Apakah pemerintah mengalokasi anggaran untuk
  mencari bukti ilmiah dalam kebijakan askeskin?
• Apakah sistem saat ini terbuka untuk diteliti
  secara independen?
• Apakah para peneliti independen akan mendapatkan
  pekerjaan?

• Apakah Evidence Based Policy Making akan
  dipergunakan ataukah semakin tidak digunakan?

25
Perlu analisis stakeholder

• Keinginan untuk melakukan Evidence Based Policy
  Making dalam menetapkan kebijakan askeskin.
• Siapa Stakeholdernya?
• Pemerintah ??
• Masyarakat ??
• Swasta/Usaha ??
• Donor asing ??

26
Dimensi Sistem Pelayanan Kesehatan- Dimensi
mana yang menonjol?- Jika tidak seimbang apa
yang akan terjadi?- Bagaimana skenario di
Indonesia?

• Bahan Perenungan

• Sumber Mubasysyr Hasanbasri

27
TERIMA KASIH