STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Tinjauan)

1
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN(Tinjauan)

• ? Latar Belakang Terbitnya SAP
• ? Kerangka Konseptual SAP
• ? Pernyataan SAP

2
Latar Belakang Terbitnya Standar Akuntansi
Pemerintahan.

1. Terbitnya UU no 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah
   dengan fokus tujuan penyelenggaraan
   pemerintahan yang lebih efisien, efektif,dan
   akuntabel.
2. Terbitnya UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan
   Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan
   negara, APBN/APBD, hubungan keuangan antara
   Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia (Bank
   Sentral), Pemerintah Daerah, luar negeri
   (negara/lembaga), Perusahaan privat, dan
   organisasi nir laba. UU tsb menandai dimulainya
   Reformasi Keuangan Negara.
3. Terbitnya UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
   Daerah, dan UU No 33 Tahun 2004 tentang
   Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
   dengan Pemerintah Daerah. dengan fokus
   desentralisasi yang menekankan kepada efektifitas
   dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah dan
   good governance.

3
Lanjutan Latar Belakang ...

• Reformasi keuangan negara mendorong lahirnya
  Standar Akuntansi Pemerintahan
  melalui PP No 24 tahun 2005 yang diganti dengan
  PP No 71 Tahun 2010.
• Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut merupakan
  prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan
  penyajian laporan keuangan pemerintah.
• Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan
  Standar Akuntansi Pemerintahan.
• Sistem Akuntansi Pemerintahan diartikan sebagai
  serangkaian prosedur pengumpulan data,
  pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi
  serta operasi keuangan negara.
• Sejalan dengan otonomi daerah, sistem akuntansi
  pemerintahan pada tingkat Pemerintah Pusat diatur
  dengan peraturan Menteri Keuangan, sedangkan
  pada tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan
  peraturan Gubernur/Walikota/Bupati

4
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

• Karakteristik tujuan dan pelaporan keuangan
  negara dipengaruhi oleh lingkungan operasional
  organisasi pemerintahan. Lingkungan pemerintahan
  yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tujuan
  dan pelaporan keuangan negara adalah
• Struktur pemerintahan dan pelayanan yg diberikan,
  dgn ciri (1) bentuk umum pemerintahan dan
  pemisahan kekuasaan (2) sistem pemerintahan
  otonomi dan transfer pendapatan pemerintah (3)
  adanya pengaruh proses politik, dan (4)
  hubungan pembayar pajak dengan pelayanan
  pemerintah.
• Keuangan pemerintah, dengan ciri (1) anggaran
  sebagai pernyataan kebijakan publik, target
  fiskal, dan sebagai alat pengendalian (2)
  investasi dalam aset yang tidak langsung
  menghasilkan pendapatan (3) kemungkinan
  penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
  pengendalian.

5
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
  memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan
  informasi dari semua kelompok pengguna
  (masyarakat DPR/D Lembaga Pengawas Lembaga
  Pemeriksa Pihak yang berperan dalam proses
  donasi, investasi dan pinjaman Pemerintah).
• Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak
  dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari
  masing-masing pengguna.
• Pemerintah harus mempertimbangkan informasi yang
  disajikan dalam laporan keuangan bagi keperluan
  
• 1) perencanaan,
• 2) pengendalian, dan
• 3) pengambilan keputusan.

6
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan
  oleh entitas pelaporan, yaitu
• 1) Pemerintah Pusat,
• 2) Pemerintah Daerah,
• 3) Satuan Organisasi pada pemerintah
  pusat/daerah,
• 4) organisasi lain yang ditentukan oleh UU.
• Penetapan entitas pelaporan mempertimbangkan
  syarat pengelolaan, pengendalian, penguasaan
  aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan
  bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang
  terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Laporan keuangan terutama digunakan untuk
• membandingkan realisasi pendapatan, belanja,
  transfer dan pembiyaan dengan anggaran yang
  ditetapkan
• menilai kondisi keuangan
• mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas
  pelaporan,
• menentukan kepatuhannya kepada regulasi/hukum.
• Laporan keuangan tersebut disusun untuk
  kepentingan
• 1) Akuntabilitas
• 2) Manajemen
• 3) Transparansi
• 4) Keseimbangan antar generasi

8
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Tujuan pelaporan keuangan secara rinci
  menyediakan informasi mengenai
• Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
  membiayai seluruh pengeluaran.
• Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
  dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
  dan peraturan perundang-undangan.
• Jml sumber daya yang digunakan serta hasil yang
  dicapainya.
• Pendanaan seluruh kegiatan dan mencukupi
  kebutuhan kas.
• Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
  berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
  baik jangka pendek maupun jangka panjang,
  termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan
  pinjaman.
• Perubahan (kenaikan/penurunan) posisi keuangan
  entitas pelaporan sebagai akibat dari kegiatan
  yang dilakukan selama periode pelaporan..

9
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Asumsi dasar yang dibangun dalam pelaporan
  keuangan dengan maksud agar standar akuntansi
  pemerintahan dapat diterapkan adalah
• 1) Kemandirian entitas dlm pengelolaan anggaran,
• 2) Kesinambungan entitas,
• 3) Keterukuran dalam satuan uang.

10
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, yaitu
  
• Relevan, artinya bahwa laporan keuangan dapat
  dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, memiliki
  manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu dan
  lengkap.
• Andal, artinya laporan keuangan disajikan secara
  jujur, dapat diverifikasi, dan objektif.
• Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan
  dapat dibandingkan dengan laporan keuangan
  sebelumnya.
• Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan
  dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh users.

11
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
  merinci laporan keuangan yang harus disusun dan
  disajikan oleh entitas pelaporan keuangan, yaitu
  
• A. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary
  Reports)
• 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
• 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  (LP-SAL)
• B. Laporan Finansial (Financial Reports)
• 3) Neraca
• 4) Laporan Operasional (LO)
• 5) Laporan Arus Kas (LAK)
• 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
• 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

12
Lanjutan Kerangka Konseptual

• Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan laporan
  keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan
  dengan menggunakan Basis akuntansi Akrual untuk
  pemgakuan
• pendapatan dan beban (pada LO), aset, kewajiban,
  dan ekuitas (pada Neraca).
• Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan bila ada
  peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian,
  misalnya pada LRA.

13
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

• Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam
  rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban
  pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.
• Standar tersebut dikembangkan dengan mengacu
  kepada Kerangka Konseptual Akuntansi
  Pemerintahan.

14
Lanjutan Pernyataan SAP

• SAP Terdiri atas
• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
• PSAP 03 Laporan Arus Kas
• PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
• PSAP 05 Akuntansi Persediaan
• PSAP 06 Akuntansi Investasi
• PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
• PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
• PSAP10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
  Akuntansi
• dan Peristiwa Luar Biasa
• PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
• PSAP 12 Laporan Operasional