Sengketa Pajak

1
Sengketa Pajak


2
Sengketa Pajak

• Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak
• sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
  antara WP atau penanggung Pajak dengan pejabat
  yang berwenang sbg akibat dikeluarkannya
  keputusan yg dapat diajukan Banding atau Gugatan
  kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
  perundang-undangan perpajakan

Flowchart
3
SENGKETA PAJAK
SETIAP KEPUTUSAN
WP/PP tidak puas?
PENGADILAN PAJAK
SENGKETA PAJAK
Sepanjang Dapat diajukan banding/gugatan
Bisa diselesaikan terlebih dulu di DJP
Upaya hukum luar biasa PK di MA
Penyelesaian di djp
3
4

• Pokok Bahasan
• Pembetulan
• Pengurangan sanksi atau pembatalan ketetapan
• Keberatan
• Banding / gugatan
• Peninjauan Kembali

Def sengketa
5
Wewenang Penyelesaian sengketa pajak di DJP
sebelum ke Pengadilan Pajak

• Pembetulan suatu keputusan
• Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
• Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang
  tidak benar
• Pengurangan atau pembatalan STP
• Pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp hasil
  pemeriksaan.

Pembetulan
6
Pengertian Pembetulan

• DASAR HUKUM Pasal 16 UU KUP
• Pasal 16 ayat UU KUP menyatakan bahwa
• Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
  jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat
  membetulkan
• surat ketetapan pajak,
• Surat Tagihan Pajak,
• Surat Keputusan Pembetulan,
• Surat Keputusan Keberatan,
• Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,
  
• Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
  
• Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
• Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
• Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
  Kelebihan Pajak, atau
• Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,
• yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
  tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
  penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
  perundang-undangan perpajakan.

Dlm rangka
7
Pembetulan

• Dilaksanakan dalam rangka
• Menjalankan tugas pemerintahan yang baik
• Apbl terdapat kekeliruan yg bersifat manusiawi
  perlu dilakukan pembetulan
• Sifat kesalahan/kekeliruan tsb tdk mengandung
  unsur sengketa antara fiskus dan WP

R lingkup
8
Ruang lingkup pembetulan

• kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat
  berupa
• nama,
• alamat,
• Nomor Pokok Wajib Pajak,
• nomor surat ketetapan pajak,
• jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak,
• dan tanggal jatuh tempo

Kes hit
9
Ruang lingkup pembetulan

• kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal
  dari
• penjumlahan dan/atau
• pengurangan dan/atau
• perkalian dan/atau
• pembagian suatu bilangan atau

Kes penerap
10
Ruang lingkup pembetulan

• kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
  dalam
• peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu
  -kekeliruan dalam penerapan tarif,
• kekeliruan penerapan persentase Norma
  Penghitungan Penghasilan Neto,
• Kekeliruan penerapan sanksi administrasi,
• kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak,
• kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam
  tahun berjalan, dan
• kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Jk waktu
11
Tata cara Pembetulan dan Jangka waktu

• Mengajukan permohonan pembetulan kepada Dirjen
  Pajak. Atau krn jabatan Dirjen Pajak melakukan
  pembetulan.
• Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
  lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
  permohonan pembetulan diterima, harus memberi
  keputusan atas permohonan pembetulan yang
  diajukan Wajib Pajak (Pasal 16 ayat 2).
• Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
  ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal
  Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan
  pembetulan yang diajukan tersebut dianggap
  dikabulkan (Pasal 16 ayat 3).

16 ay 4
12
Pasal 16 ayat 4

• Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur
  Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara
  tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar
  untuk menolak atau mengabulkan sebagian
  permohonan Wajib Pajak tersebut (Pasal 16 ayat
  4).

36 ay 1 a
13
Pengertian Pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi

• Dasar hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

• Karena ketidaktelitian petugas pajak

• WP Tidak memahami peraturan perpajakan WP
  tidak bersalah

aturan
14
Aturan pelaksanaan

• PMK 21/PMK.03/2008 (6 Februari 2008)

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG
TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
Sanksi
15

• Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau
  dihapuskan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib
  Pajak atau bukan karena kesalahannya meliputi
  sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau
  kenaikan, yang tercantum dalam
• agt Surat Tagihan Pajak
• bgt Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  (SKPKB) atau
• cgt Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  Tambahan (SKPKBT).

batasan
16

• Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
  yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT, hanya
  dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak
  tersebut
• i. tidak diajukan keberatan
• ii. diajukan keberatan tetapi telah dicabut
  oleh Wajib Pajak atau
• iii. diajukan keberatan, tetapi tidak
  dipertimbangkan.

syarat
17

• Tata cara pengurangan dan persyaratan sbb

• 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan
  Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
• Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
  bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang
  mendukung permohonannya
• Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan
  Pajak tempat WP terdaftar
• Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang
  dan
• Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
  dan
• dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
  bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut
  harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Hal penting
18

• Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan di
  atas tidak dapat dipertimbangkan
• Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak
  paling banyak 2 (dua) kali
• Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
  kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam
  jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
  tangga keputusan Dirjen Pajak atas permohonan
  yang pertama dikirim
• Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
  lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan
  diterima, harus memberi keputusan atas permohonan
  yang diajukan
• Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi
  Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu
  keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap
  dikabulkan dan Dirjen Pajak harus menerbitkan
  keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan

Hal penting
19

• Keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
  dapat berupa mengabulkan sebagian atau
  seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak
• Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib
  memberikan keterangan secara tertulis hal-hal
  yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan
  sebagian permohonan WP.
• Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat
  mengurangkan atau menghapuskan sanksi
  administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang
  diterbitkan sebagai akibat dari
• i. diterbitkannya surat ketetapan pajak karena
  Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur
  pajak dan
• ii. penerapan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU KUP
  (bunga penagihan terlambat melunasi
  utang pajak)
• Pengurangan atau penghapusan sanksi
  administrasi tersebut dilakukan apabila
  diterbitkan SK Pembetulan, SK Pengurangan/Pembata
  lan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau SK
  Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
  Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak
  yang masih harus dibayar berkurang atau
  dibatalkan.

36 ayat 1 b
20
Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

• Pasal 36 ayat (1) huruf b, yang berbunyi
  Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
  permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
  membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak
  benar.

Unsur keadilan
21
Unsur keadilan

• Direktur Jenderal Pajak berlandaskan unsur
  keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan
  surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya
  Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya
  karena tidak memenuhi persyaratan formal
  (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya)
  meskipun persyaratan material terpenuhi.

kondisi
22
Kondisi

• Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau
  pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dapat
  diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal
• i. Wajib Pajak tidak mengajukan
  keberatan
• ii. Wajib Pajak mengajukan keberatan
  tetapi kemudian mencabut pengajuan
  keberatan tersebut atau
• iii. Wajib Pajak mengajukan keberatan,
  tetapi tidak dipertimbangkan.

persyaratan
23
Persyaratan

• 2. Permohonan harus memenuhi persyaratan sbb
• a) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat
  ketetapan pajak
• b) Diajukan secara tertulis dalam bahasa
  Indonesia
• c) Mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya
  terutang
• menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
  dengan alasan
• yang mendukung permohonannya
• d) Disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar
  dan
• e) Dalam hal surat permohonan
  ditandatangani oleh bukan
• Wajib Pajak surat permohonan harus
  dilampiri dengan surat
• kuasa khusus.
• 3. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan di
  atas tidak
• dapat dipertimbangkan
• 4. Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib
  Pajak paling
• banyak 2 (dua) kali
• 5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
  kedua,
• permohonan tersebut harus diajukan dalam
  jangka waktu paling
• lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan
  Dirjen Pajak atas
• permohonan yang pertama dikirim

24

• 6. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu
  paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
  permohonan diterima, harus memberi keputusan atas
  permohonan yang diajukan
• 7. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat
  tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi
  suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap
  dikabulkan dan Dirjen Pajak harus menerbitkan
  keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
• 8. Keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
  dapat berupa mengabulkan sebagian atau
  seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak
• 9. Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib
  memberikan keterangan secara tertulis hal-hal
  yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan
  sebagian permohonan WP.

36 1 c
25
Pengurangan/Pembatalan STP

• Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP yang berbunyi
  Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
  permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
  membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.

syarat
26
Persyaratan

• a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat
  ketetapan pajak
• b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa
  Indonesia
• c. Mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya
  terutang
• menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
  dengan alasan
• yang mendukung permohonannya
• d. Disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar dan
• e. Dalam hal surat permohonan ditandatangani
  oleh bukan
• Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri
  dengan surat
• kuasa khusus

hal
27
Hal penting lainnya

• Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan di
  atas tidak dapat dipertimbangkan
• Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak
  paling banyak 2 (dua) kali
• Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
  kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam
  jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
  tanggal keputusan Dirjen Pajak atas permohonan
  yang pertama dikirim
• Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
  lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan
  diterima, harus memberi keputusan atas permohonan
  yang diajukan
• Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi
  Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu
  keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap
  dikabulkan dan Dirjen Pajak harusmenerbitkan
  keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
• Keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
  dapat berupa mengabulkan sebagian atau
  seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak
• Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib
  memberikan keterangan secara tertulis hal-hal
  yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan
  sebagian permohonan WP.

36 1 d
28
Pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil
pemeriksaan

• Pasal 36 ayat (1) huruf d, yang berbunyi
  Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
  permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil
  pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari
  hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa
• 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil
  pemeriksaan
• atau
• 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan
  Wajib Pajak.

29
kondisi

• Permohonan untuk memperoleh pembatalan hasil
  pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari
  hasil pemeriksaan dapat diajukan oleh Wajib Pajak
  dalam hal
• i. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan
• ii. Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi
  kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut
  atau
• iii. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi
  tidak
• dipertimbangkan.

30
Persyaratan

• i. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat
  ketetapan pajak
• ii. Diajukan secara tertulis dalam bahasa
  Indonesia
• iii. Mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya
  terutang
• menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
  dengan alasan
• yang mendukung permohonannya
• iv. Disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar dan
• v. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
  bukan
• Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri
  dengan
• surat kuasa khusus.

31
Hal penting lainnya

• Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah
  dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah
  memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib
  Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib
  Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai
  dengan batas waktu yang ditentukan
• Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan di
  atas tidak dapat dipertimbangkan
• Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak
  paling banyak 1 (satu) kali.
• Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
  lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan
  diterima, harus memberi keputusan atas permohonan
  yang diajukan

32

• g. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat
  tetapi Direktur
• Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,
  permohonan
• Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Dirjen
  Pajak harus
• menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan
  yang
• diajukan
• h. Keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
  dapat berupa
• mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau
  menolak
• permohonan Wajib Pajak
• i. Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib
  memberikan
• keterangan secara tertulis hal-hal yang
  menjadi dasar untuk
• menolak atau mengabulkan sebagian permohonan
  WP.

33
Pengertian Keberatan

• WP merasa pemungutan pajak tidak sebagaimana
  mestinya mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen
  pajak.

34
Tata cara pengajuan keberatan

• Keberatan diajukan oleh WP dengan menyampaikan
  surat keberatan
• Surat keberatan disampaikan oleh WP ke KPP tempat
  WP terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan
  melalui
• Penyampaian langsung,
• Pos dengan bukti pengiriman surat atau
• Cara lain meliputi a) melalui perusahaan jasa
  ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti
  pengiriman surat.

35
Surat Keputusan Keberatan

• Pasal 25 ayat 3a Dalam hal WP mengajukan
  keberatan atas SKP, WP wajib melunasi pajak yang
  masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang
  telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil
  pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan
• Pasal 25 ayat 9 UU KUP Dalam hal keberatan WP
  ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenal
  sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 dari
  jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
  dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
  mengajukan keberatan

36
Pengertian BANDING

• Dasar Hukum
• Pasal 27 ayat 1 UU KUP bahwa Wajib Pajak dapat
  mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
  peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
• Pasal 1 angk 6 UU Pengadilan Pajak. Yang dapat
• diajukan banding oleh Wajib Pajak adalah
  Surat Keputusan Keberatan.

37
Permohonan Banding

• Diajukan
• hanya kepada badan peradilan pajak.
• terhadap SK Keberatan.
• secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. (dengan
  alasan yang jelas)
• 3 bulan sejak SK Keberatan diterima.
• dilampiri salinan SK Keberatan.

38

1. Pengajuan banding menunda jatuh tempo pelunasan
   pajak yang belum dibayar sampai 1 bulan sejak
   terbit putusan banding.
2. Jumlah pajak yang diajukan banding belum
   merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih
   dengan surat paksa.
3. Apabila permohonan banding ditolak, dikenai denda
   sebesar 100 dari pajak yang belum dilunasi.
4. Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara
   tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.

39
GUGATAN

• Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
  oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap
• pelaksanaan penagihan Pajak atau
• terhadap keputusan yang dapat diajukan
  Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  perpajakan yang berlaku (Pasal 1 angka 7 UU
  Pengadilan Pajak).

40
Pasal 23 ayat 2 UU KUP, thd

• a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
  Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
• b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan
  pajak
• c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
  keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan
  dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atau
• d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat
  Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya
  tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
  telah diatur dalam ketentuan peraturan
  perundang-undangan perpajakan

41
Pasal 37 PP 74 2011

• Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
  keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada
  badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam
  Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi
  keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
  Pajak selain
• a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya
  telah sesuai dengan prosedur atau tata cara
  penerbitan
• b. Surat Keputusan Pembetulan
• c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya
  telah sesuai dengan prosedur atau tata cara
  penerbitan
• d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
  Administrasi
• e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
  Administrasi
• f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
• g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
  dan
• h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
  Kelebihan Pajak.

42
Pasal 38

• Surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak
  sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan
  yang diatur dalam ketentuan peraturan
  perundang-undangan di bidang perpajakan dapat
  diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
  huruf d Undang-Undang.
• (2) Surat ketetapan pajak yang penerbitannya
  tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara
  penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  meliputi surat ketetapan pajak yang penerbitannya
  tidak berdasarkan pada
• a. hasil Verifikasi
• b. hasil Pemeriksaan
• c. hasil Pemeriksaan ulang atau
• d. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait
  dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A
  Undang-Undang.
• (3) Termasuk dalam pengertian surat ketetapan
  pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan
  prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan
  pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun
  Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuai dengan Masa
  Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang
  dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan
  ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

43
Pasal 39

• 1) Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya
  tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara
  penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan
  perundang-undangan di bidang perpajakan dapat
  diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
  huruf d
• Undang-Undang.
• (2) Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya
  tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara
  penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  meliputi Surat Keputusan Keberatan yang
  penerbitannya tidak didahului dengan penyampaian
  surat pemberitahuan untuk hadir kepada Wajib
  Pajak.

44
Permohonan PK

• Hanya dapat diajukan berdasarkan alasan
• Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada
  suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
  yang diketahui setelah perkaranya diputus atau
  didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh
  hakim pidana dinyatakan palsu
• Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting
  dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui
  pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan
  menghasilkan putusan yang berbeda
• Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak
  dituntut atau lebih dari pada yang dituntut,
  kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat
  (1) huruf b dan c
• Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum
  diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
  atau
• e. Apabila terdapat suatu putusan yang
  nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

45
Pengajuan Permohonan PK

• Diajukan
• Paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya
  kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan
  Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum
  tetap. (untuk huruf a di atas)
• Paling lambat 3 bulan sejak ditemukan surat-surat
  bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus
  dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh
  pejabat yang berwenang. (untuk huruf b di atas)
• Paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim.
  (untuk huruf d dan huruf e di atas)

46
Putusan PK

• 6 bulan sejak permohonon PK diterima, dalam hal
  pemeriksaan acara biasa.
• 1 bulan sejak permohonan PK diterima, dalam hal
  pemeriksaan acara cepat.

47
BAGAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
SETIAP KEPUTUSAN
WP/PP tidak puas?
WP dapat mengajukan Keberatan kepada Dirjen Pajak
melalui KPP
Kantor Pusat
Kantor Wilayah
Sepanjang Dapat diajukan banding/gugatan
Arestasi Penyelesaian KEP-297/PJ./2002
sebagaimana diubah terakhir dengan
KEP-183/PJ/2010
47