HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

1
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

• Kurnia Toha
• Ditha Wiradiputra
• Bahan Mengajar Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha
  
• Fakultas Hukum Universitas indonesia
• 2009

2
Agenda

• Pendahuluan
• Dasar Hukum
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Proses Hukum di KPPU
• Proses Hukum di Pengadilan Negeri
• Proses Hukum di Mahkamah Agung

3
Pendahuluan

• Latar belakang lahirnya UU No.5/1999
• Latar belakang perlunya hukum acara tersendiri
  terhadap perkara Hukum Persaingan Usaha
• Proses penegakkan Hukum Persaingan Usaha sebelum
  UU No.5/1999

4
Gambar Proses Penegakkan Hukum Persaingan Usaha
MA
PT
PT
PN
Penuntut
Penyidik
KPPU
Individu
Perdata
Pidana
UU No.5/99
5
Agenda

• Pendahuluan
• Dasar Hukum
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Proses Hukum di KPPU
• Proses Hukum di Pengadilan Negeri
• Proses Hukum di Mahkamah Agung

6
Dasar Hukum

• Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Peraturan Perundang-undangan yang tidak
  bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun1999
• Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang
  Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang
  Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
  Terhadap Putusan KPPU
• Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
  Penanganan Perkara di KPPU

7
Agenda

• Pendahuluan
• Dasar Hukum
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Proses Hukum di KPPU
• Proses Hukum di Pengadilan Negeri
• Proses Hukum di Mahkamah Agung

8
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
UU No.5/1999

KPPU
Mengawasi menegakkan UU No.5/1999 di Seluruh
Wilayah Indonesia
9
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

• Tugas (Pasal 35 UU No.5/1999)
• Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang
  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
  dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
  diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
• Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan
  atau tindakan pelaku usaha yang dapat
  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
  atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
  diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
• Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak
  adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat
  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
  atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
  diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
• Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU
  sebagaimana diatur dalam Pasal 36
• Memberikan saran dan pertimbangan terhadap
  kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan
  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
  sehat
• Menyusun pedoman dan atau publikasi yang
  berkaitan dengan Undang-Undang ini
• Memberikan laporan secara berkala atas hasil
  kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan
  Rakyat.

10
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

• Wewenang (Pasal 36 UU No.5/1999)
• menerima laporan dari masyarakat dan atau dari
  pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek
  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
• melakukan penelitian tentang dugaan adanya
  kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha
  yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
• melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan
  terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau
  persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh
  masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
  ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari
  penelitiannya
• menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau
  pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek
  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
• memanggil pelaku usaha yang diduga telah
  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
  undang-undang ini

11
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

• Wewenang (Pasal 36 UU No.5/1999)
• memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan
  setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran
  terhadap ketentuan undang-undang ini
• meminta bantuan penyidik untuk meghadirkan pelaku
  usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang
  tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU
• meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam
  kaitannya dengan penyelidikan dan atau
  pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar
  ketentuan undang-undang ini
• mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat,
  dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan
  dan atau pemeriksaan
• memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
  kerugian di pihak pelaku usaha lain atau
  masyarakat
• memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha
  yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau
  persaingan usaha tidak sehat
• menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif
  kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
  Undang-undang ini.

12
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

• KPPU Berwenang menjatuhkan sanksi tindakan
  administratif, berupa
• Penetapan pembatalan perjanjian
• Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
  integrasi vertikal
• Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
  kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek
  monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha
  tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
• Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
  penyalahgunaan posisi dominan
• Penetapan pembatalan atas penggabungan atau
  peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
• Penetapan pembayaran ganti rugi
• Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp
  1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp
  25.000.000.000,00.
• (Pasal 47 UU No.5/1999)

13
Agenda

• Pendahuluan
• Dasar Hukum
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Proses Hukum di KPPU
• Proses Hukum di Pengadilan Negeri
• Proses Hukum di Mahkamah Agung

14
Proses Hukum di KPPU

• Laporan
• Pemeriksaan pendahuluan
• Pemeriksaan lanjutan
• Putusan
• Pasca putusan

15
Proses Hukum di KPPU
Inisiatif KPPU
Penyidikan
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Lanjutan
Laporan
Pembuatan Putusan
Pembacaan Putusan
Pelaksanaan Putusan
16
Proses Hukum di KPPU

• Sumber Perkara
• ? Laporan
• Setiap orang yg mengetahui terjadinya dugaan
  pelanggaran terhadap UU Pasal 38 ayat (1) UU
  No.5/1999
• Pihak yang dirugikan Pasal 38 ayat (2) UU
  No.5/1999
• ? Inisiatif KPPU Pasal 40 ayat (1) UU
  No.5/1999

17
Proses Hukum di KPPU

• Pemeriksaan Pendahuluan
• Jangka waktu 30 hari Pasal 39 ayat (1) UU
  No.5/1999
• Untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
  pemeriksaan lanjutan Pasal 39 ayat (1) UU
  No.5/1999

18
Proses Hukum di KPPU

• Pemeriksaan Lanjutan
• Jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang
  paling lama 30 hari Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU
  No.5/1999
• KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku
  usaha yg dilaporkan Pasal 39 ayat (2) UU
  No.5/1999
• KPPU wajib menjaga kerahasian informasi yg
  diperoleh dari pelaku usaha yg dikatagorikan
  rahasia perusahaan Pasal 39 ayat (3) UU
  No.5/1999
• KPPU dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi
  ahli atau pihak lain Pasal 39 ayat (4) UU
  No.5/1999

19
Proses Hukum di KPPU

• Pemeriksaan Lanjutan
• Pelaku usaha dan atau pihak lain yg diperiksa
  wajib menyerahkan alat bukti yg diperlukan dalam
  penyelidikan pemeriksaan Pasal 41 ayat (1) UU
  No.5/1999
• Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa,
  memberikan informasi atau menghambat proses
  pemeriksaan Pasal 41 ayat (2) UU No.5/1999
• KPPU dapat menyerahkan kepada penyidik untuk
  dilakukan penyidikan sesuai dgn ketentuan yg
  berlaku apabila pelaku usaha melanggar ketentuan
  di atas Pasal 41 ayat (3) UU No.5/1999

20
Proses Hukum di KPPU

• Pemeriksaan lanjutan
• Alat bukti pemeriksaan KPPU berupa
• Keterangan saksi
• Keterangan ahli
• Surat dan atau dokumen
• Petunjuk
• Keterangan pelaku usaha
• (Pasal 42 UU No.5/1999)

21
Proses Hukum di KPPU

• Putusan
• Selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak
  selesainya pemeriksaan lanjutan Pasal 43 ayat
  (3) UU No.5/1999
• Harus dibacakan dalam suatu sidang yang
  dinyatakan terbuka untuk umum dan segera
  diberitahukan kepada pelaku usaha Pasal 43 ayat
  (4) UU No.5/1999

22
Proses Hukum di KPPU

• Pasca Putusan
• Pelaku usaha menerima dan melaksanakan putusan
  Pasal 44 ayat (1) UU No.5/1999
• Pelaku usaha tidak menerima dan mengajukan
  keberatan ke PN pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999
• Pelaku usaha tidak menerima dan tidak juga
  mengajukan keberatan ke PN maka KPPU menyerahkan
  putusan kepada Penyidik untuk melakukan
  penyidikan pasal 44 ayat (4) UU No.5/1999

23
Agenda

• Pendahuluan
• Dasar Hukum
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Proses Hukum di KPPU
• Proses Hukum di Pengadilan Negeri
• Proses Hukum di Mahkamah Agung

24
Proses Hukum di PN

• Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan
  pelaku usaha terlapor kepada PN ditempat
  kedudukan usaha pelaku usaha tersebut Pasal 2
  ayat (1) PERMA No.3/2005
• Jika Keberatan diajukan lebih dari 1 pelaku usaha
  untuk putusan KPPU yg sama, dan memiliki
  kedudukan hukum yg sama, perkara tersebut harus
  didaftar dengan nomor yg sama Pasal 4 ayat (3)
  PERMA No.3/2005
• Namun jika berbeda tempat kedudukan hukumnya,
  KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada
  MA untuk menunjuk salah satu PN disertai usulan
  Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan
  tersebut Pasal 4 ayat (4) PERMA No.3/2005

25
Proses Hukum di PN

• PN harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam
  waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan Pasal
  45 ayat (1) UU No.5/1999
• Ketua PN menunjuk hakim yg sedapat mungkin
  terdiri dari hakim yg mempunyai pengetahuan yg
  cukup di bidang hukum persaingan usaha Pasal 5
  ayat (1) PERMA No.3/2005
• KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas
  perkaranya kepada PN yg memeriksa perkara
  keberatan pada hari persidangan pertama Pasal 5
  ayat (2) PERMA No.3/2005
• Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses
  mediasi Pasal 5 ayat (3) PERMA No.3/2005

26
Proses Hukum di PN

• Dalam hal Majelis hakim berpendapat perlu
  pemeriksaan tambahan maka melalui putusan sela
  memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan
  pemeriksaan tambahan Pasal 6 ayat (1) PERMA
  No.3/2005
• Dalam hal perkara dikembalikan sisa waktu
  pemeriksaan keberatan ditangguhkan Pasal 6 ayat
  (3) PERMA No.3/2005
• PN harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari
  sejak dimulanya pemeriksaan keberatan Pasal 45
  ayat (2) UU No.5/1999

27
Agenda

• Pendahuluan
• Dasar Hukum
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Proses Hukum di KPPU
• Proses Hukum di Pengadilan Negeri
• Proses Hukum di Mahkamah Agung

28
Proses Hukum di MA

• KPPU (termohon keberatan) maupun pelaku usaha
  (pemohon keberatan) dapat mengajukan kasasi
  Pasal 45 ayat (3) UU No.5/1999
• MA harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari
  sejak permohonan kasasi diterima Pasal 45 ayat
  (4) UU No.5/1999

29
tambahan

• SANKSI PIDANA
• PIDANA POKOK
• Pasal 48
• (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,
  Pasal 9sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai
• dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan
  Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya
• Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
  miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.
• 100.000.000.000,00 (seratus milar rupiah),
  atau pidana kurungan pengganti denda
  selamalamanya 6 (enam) bulan.
• (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5
  sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai
• dengan Pasal 24, dan Pasal 26
  Undang-Undang ini diancam pidana denda
  serendahrendahnya
• Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah
  dan setinggi-tingginya
• Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima
  miliar rupiah) denda selama-lamanya 5 (lima)
  bulan.
• (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41
  Undang-Undang ini diancam pidana denda
• serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00
  (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya
• Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
  atau pidana kurungan pengganti denda selamalamya
• 3 (tiga) bulan.

30
tambahan

• PIDANA TAMBAHAN
• Pasal 49
• Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab
  Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana
  sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat
  dijatuhkan pidana tambahan berupa
• a. pencabutan izin usaha
• b. larangan kepada pelaku usaha yang telah
  terbukti melakukan pelanggaran terhadap
  Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan
  direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua)
  tahundan selama-lamanya 5 (lima) tahun atau
• c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu
  yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak
  lain.

31
Gambar Proses Hukum Acara Persaingan
Usaha Sumber www.kppu.go.id