KONSTITUSI TERTULIS DAN TAK TERTULIS (4)

1
KONSTITUSI TERTULIS DAN TAK TERTULIS (4)

• UNDANG-UNDANG LEBIH BESAR KEWIBAWAANNYA DARIPADA
  KONVENSI
• PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG LEBIH MUDAH
  DIKETAHUI DAN DAPAT DIAMBIL TINDAKAN LEBIH
  CEPAT. UNTUK SEORANG HAKIM LEBIH GAMPANG
  MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG DARIPADA KONVENSI YANG
  TAK TERTULIS
• UNDANG-UNDANG BIASANYA TERANG DAN TEGAS
  PERUMUSANNYA. KONVENSI BIASANYA TIMBUL DARI
  KEBIASAAN DAN KADANG-KADANG SUKAR MENETAPKAN
  KAPAN SUATU KEBIASAAN MENJADI KONVENSI
• KONSTITUSI TERTULIS (WRITTEN CONSTITUTION)
• UNDANG-UNDANG DASAR AMERIKA SERIKAT YANG DISUSUN
  PADA TAHUN 1787 DAN DIRESMIKAN TAHUN 1789
  MERUPAKAN NASKAH YANG TERTUA DI DUNIA. HAK AZASI
  WARGA NEGARA TERCANTUM DALAM SUATU NASKAH
  TERSENDIRI YANG DINAMAKAN BILL OF RIGHTS. DI
  SAMPING ITU ADA BEBERAPA KETENTUAN KETATANEGARAAN
  YANG TIDAK TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR,
  MISALNYA ADANYA PARTAI-PARTAI POLITIK ATAU
  WEWENANG MAHKAMAH AGUNG UNTUK MENGUJI
  UNDANG-UNDANG (JUDICIAL REVIEW)

2
KONSTITUSI TERTULIS DAN TAK TERTULIS (5)

• KETENTUAN-KETENTUAN KONSTITUSIONAL AMERIKA
  SERIKAT TERDAPAT DALAM
• NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR
• SEJUMLAH UNDANG-UNDANG
• SEJUMLAH KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN
  HAK UJI
• UNDANG-UNDANG DASAR AMERIKA SERIKAT TIDAK
  MENYEBUT ADANYA PARTAI POLITIK DAN HAL INI DIATUR
  DALAM UNDANG-UNDANG. SELAIN PARTAI-PARTAI POLITIK
  YANG TIDAK DISEBUT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR,
  JUGA ADANYA SEPULUH DEPARTEMEN, DASAR SERTA
  STRUKTUR DARI BADAN PENGADILAN FEDERAL DAN ADANYA
  BADAN-BADAN LAIN SEPERTI BUREAU OF THE BUDGET
  YANG MENYUSUN ANGGARAN BELANJA, TIDAK DISEBUT
  DALAM UNDANG-UNDANG DASAR, TETAPI DIATUR DENGAN
  UNDANG-UNDANG

3
UUD YANG FLEKSIBEL DAN KAKU

• UUD JUGA DIBAGI ANTARA YANG BERSIFAT FLEKSIBEL
  (FLEXIBLE) DAN YANG KAKU (FIXED / RIGID). DASAR
  PERBEDAAN INI MENURUT C.F.STRONG IALAH APAKAH
  PROSEDUR UNTUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR SAMA
  DENGAN PROSEDUR MEMBUAT UNDANG-UNDANG
• SUATU UNDANG-UNDANG DASAR YANG DAPAT DIUBAH
  DENGAN PROSEDUR MEMBUAT UNDANG-UNDANG DISEBUT
  FLEKSIBEL, SEPERTI DI INGGRIS, SELANDIA BARU DAN
  DI ITALIA SEBELUM PD-II
• UUD YANG HANYA DAPAT DIUBAH DENGAN PROSEDUR YANG
  BERBEDA DENGAN PROSEDUR MEMBUAT UNDANG-UNDANG
  DISEBUT KAKU, SEPERTI KONSTITUSI AMERIKA
  SERIKAT, CANADA
• UNDANG-UNDANG DASAR YANG FLEKSIBEL
• INGGRIS GAGASAN MENGENAI UNDANG-UNDANG DASAR
  YANG FLEKSIBEL BERDASARKAN KONSEP SUPREMASI
  PARLEMEN (PARLIAMENTARY SUPREMACY)
• PARLEMEN DIANGGAP SEBAGAI SATU-SATUNYA LEMBAGA
  YANG BOLEH MENGUBAH ATAU MEMBATALKAN
  UNDANG-UNDANG YANG PERNAH DIBUAT OLEH BADAN ITU

4
UUD YANG FLEKSIBEL DAN KAKU (1)

• PARLEMEN DAPAT MENYATAKAN BAHWA SUATU TAFSIRAN
  SEORANG HAKIM ADALAH SALAH DAN MENGGANTINYA
  DENGAN TAFSIRAN PARLEMEN SENDIRI. MISALNYA
  MENURUT PARLIAMENT ACT 1911, PARLEMEN HARUS
  DIBUBARKAN SETELAH LIMA TAHUN. TETAPI DALAM
  TAHUN1915, WAKTU PERANG SEDANG BERLANGSUNG,
  PARLEMEN SAMPAI LIMA KALI MENERIMA UNDANG-UNDANG
  YANG MEMPERPANJANG HIDUPNYA, SEHINGGA BARU
  DIBUBARKAN TAHUN 1918
• SELANDIA BARU PERUBAHAN DARI NEGARA FEDERAL
  MENJADI NEGARA KESATUAN DALAM TAHUN 1879,
  DILAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG BIASA BEGITU
  PULA PEMBUBARAN MAJELIS TINGGI TAHUN 1951
• DALAM UNDANG-UNDANG DASAR SELANDIA BARU YANG
  BERUPA NASKAH DIKATAKAN SECARA EKSPLISIT BAHWA
  PARLEMEN BOLEH BERTINDAK DENGAN LELUASA TERMASUK
  MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR

5
UUD YANG FLEKSIBEL DAN KAKU (2)

• UNDANG-UNDANG DASAR YANG KAKU
• UUD YANG KAKU BIASANYA MERUPAKAN HASIL KERJA
  DARI SUATU KONSTITUANTE YANG DIANGGAP LEBIH
  TINGGI KEKUASAANNYA DARIPADA PARLEMEN, KARENA
  MEMILIKI KEKUASAAN MEMBUAT UNDANG-UNDANG DASAR
  (POUVOIR CONSTITUANT)
• OLEH KARENA BIASANYA KONSTITUANTE DIBUBARKAN PADA
  SAAT TUGASNYA SELESAI, MAKA DIRASA PERLU UNTUK
  MEMBERI PEDOMAN BAGI GENERASI MENDATANG MENGENAI
  PROSEDUR MENGUBAH UUD YANG BARU DISUSUN ITU
• ADAKALANYA DICANTUMKAN KETENTUAN BAHWA ADA
  BEBERAPA HAL YANG TIDAK BOLEH DIUBAH. MISALNYA
  UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK PERANCIS IV (1946)
  DAN ITALIA (1947) MENGATAKAN BAHWA BENTUK
  REPUBLIK TIDAK BOLEH DIUBAH, SEDANGKAN UUD
  REPUBLIK FEDERASI JERMAN MELARANG DIADAKANNYA
  PERUBAHAN DALAM BENTUK FEDERALNYA

6
UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA

• DALAM SEJARAH KETATANEGARAAAN INDONESIA,
  DIKETEMUKAN BAHWA BANYAK KETENTUAN KONSTITUSIONAL
  TERDAPAT DI LUAR NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR YNG
  TERTULIS ITU, MALAHAN ADA PERATURN YANG SAMA
  SEKALI MENGUBAH NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR. HAL
  INI DISEBABKAN KARENA DAHSYATNYA PERKEMBANGAN
  REVOLUSI SERTA PERGOLAKAN-PERGOLAKAN YANG
  DIAKIBATKAN OLEHNYA. BEBERAPA KEJADIAN DAPAT
  DISEBUT DI BAWAH INI
• DARI AGUSTUS 1945 SAMPAI AKHIR 1949 BERLAKU UUD
  1945. MENURUT KETENTUAN UUD INI, SISTEM
  PEMERINTAHAN INDONESIA BERSIFAT PRESIDENSIIL
  DALAM ARTI BAHWA PARA MENTERI TIDAK BERTANGGUNG
  JAWAB KEPADA BADAN LEGISLATIF, TETAPI HANYA
  BERTINDAK SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN. PRESIDEN
  MERUPAKAN APA YANG KADANG-KADANG DISEBUT
  EKSEKUTIF TETAP (FIXED EXECUTIVE), OLEH KARENA
  ITU TIDAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH BADAN LEGISLATIF.
  AKAN TETAPI, MULAI NOVEMBER 1945, BERDASARKAN
  MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X, 16 OKTOBER 1945,
  PENGUMUMAN BADAN PEKERJA, 11 NOVEMBER 1945,
  TANGGUNG JAWAB POLITIK TERLETAK DI TANGAN PARA
  MENTERI. JADI HAL INI, MERUPAKAN AWAL DARI SUATU
  SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER YANG PRAKTIS
  DIPERTAHANKAN SAMPAI TAHUN 1959 PADA MASA UUD
  1945 DINYATAKAN BERLAKU KEMBALI MELALUI DEKRIT
  PRESIDEN TANGGAL 5 JULI 1959

7
UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA (1)

• DALAM PADA ITU, SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
  TERSEBUT DI ATAS DALAM PRAKTEKNYA TELAH TIGA KALI
  DISISIHKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMUSATKAN KEMBALI
  KEKUASAAN DI TANGAN PRESIDEN DAN DENGAN DEMIKIAN
  MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK
  MENANGGULANGI DENGAN CEPAT KEADAAN DARURAT YANG
  TELAH TIMBUL. HAL INI TERJADI TIGA KALI YAITU
• DENGAN MAKLUMAT PRESIDEN, PRESIDEN MENGAMBIL ALIH
  KEKUASAAN DARI MASA 28 JUNI SAMPAI 2 OKTOBER 1947
  UNTUK MENGATASI KEADAAN DARURAT YANG DIAKIBATKAN
  OLEH PENCULIKAN TERHADAP BEBERAPA ANGGOTA KABINET
  OLEH ORGANISASI PERSATUAN PERJUANGAN. ORGANISASI
  INI TIDAK MENYETUJUI PERUNDINGAN DENGAN PIHAK
  BELANDA
• DENGAN MAKLUMAT PRESIDEN, PRESIDEN MENGAMBIL ALIH
  KEKUASAAN DARI 27 JUNI 1947 SAMPAI 3 JULI 1947
  UNTUK MENGATASI KEADAAN DARURAT YANG TIMBUL
  SEBAGAI AKIBAT DARI PENANDATANGANAN PERSETUJUAN
  LINGGARJATI

8
UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA (2)

• DENGAN SUATU UNDANG-UNDANG BADAN LEGISLATIF
  (YAITU BADAN PEKERJA YANG BERTINDAK ATAS NAMA
  KPMITE NASIONAL), MEMBERI KEKUASAAN PENUH KEPADA
  PRESIDEN SELAMA TIGA BULAN MULAI 15 SEPTEMBER
  1948 (UNDANG-UNDANG NO. 20 SEPTEMBER 1948)
  PEMBERIAN KEKUASAAAN PENUH INI DIMAKSUD UNTUK
  MENGATASI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN
• BAIK UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MAUPUN
  UNDANG-UNDANG DASAR 1949 DAN 1950, TIDAK MENYEBUT
  ADANY PARTAI POLITIK, SEDANGKAN JUSTRU PADA MASA
  ITU (1945-1959) PARTAI-PARTAI POLITIK MEMAINKAN
  PERANAN PENTING DALAM PERKEMBANGAN INDONESIA
• MENURUT C.F.STRONG, BAIK UUD 1945 MAUPUN UUD 1949
  DAN UUD 1950 BOLEH DINAMAKAN UUD YANG KAKU,
  KARENA PROSEDUR MENGADAKAN PERUBAHAN ATAS
  UNDANG-UNDANG DASAR ITU BERBEDA DENGAN PROSEDUR
  MEMBUATNYA. HAL INI DAPAT KITA LIHAT DARI HAL-HAL
  BERIKUT
• MENURUT KETENTUAN UUD 1945 (PASAL 37), UNTUK
  MENGUBAH UDNAG-UNDANG DASAR, SEKURANG-KURANGNYA
  2/3 DARI JUMLAH ANGGOTA MPR HARUS HADIR DAN
  SEKURANG-KURANGNYA 2/3 DARI JUMLAH ANGGOTA MPR
  YANG HADIR HARUS MENYETUJUI USUL PERUBAHAN
  UNDANG-UNDANG DASAR ITU. SEDANGKAN PROSEDUR
  PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN
  DENGAN PERSETUJUAN DPR (PASAL 5)

9
UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA (3)

• MENURUT PASAL 190NUUD 1949 (RIS), BAIK SENAT
  MAUPUN DPR MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENGADAKAN
  PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR, DENGAN KETENTUAN
  BAHWA SEKURANG-KURANGNYA 2/3 DARI JUMLAH ANGGOTA
  SIDANG HARUS HADIR, SEDANGKAN DARI JUMLAH ANGGOTA
  YANG HADIR 2/3 HARUS MENERIMA USUL PERUBAHAN
  UNDANG-UNDANG DASAR. SEDANGKAN PROSEDUR PEMBUATAN
  UNDANG-UNDANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
  BERSAMA-SAMA DENGAN DPR (DAN SENAT) TANPA
  DITENTUKAN SYARAT QUORUM SEPERTI DALAM HAL
  MENGADAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR (PASAL
  127)
• JADI JELASLAH BAHWA PROSEDUR UNTUK MENGADAKAN
  PERUBAHAN PADA UUD 1949 ADALAH TIDAK SAMA DENGAN
  PROSEDUR PEMBUATAN UNDANG-UNDANG, SEHINGGA OLEH
  KARENANYA UUD 1949 DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI
  UNDANG-UNDANG DASAR YANG KAKU KALAU DIPAKAI
  KLASIFIKASI C.F.STRONG.

10
AMANDEMEN UUD 1945

• UUD 1945 TELAH DIAMANDEMEN SEBANYAK 4 (EMPAT)
  KALI DARI TAHUN 1999-2002 OLEH MPR
• APA YANG DIKHAWATIRKAN OLEH BANYAK KALANGAN YAITU
  AKAN TERJADINYA PERUBAHAN TERHADAP PEMBUKAAN UUD
  1945, TIDAK TERJADI. ANGGOTA MPR BERSEPAKAT
  BAHWA PEMBUKAAN TIDAK PERLU DIUBAH, JUMLAH PASAL
  TETAP 37 PASAL, NAMUN TERJADI PENAMBAHAN
  AYAT-AYAT PADA HAMPIR SETIAP PASAL
• MPR MENGGUNAKAN SISTEM DUA KAMAR DAN MPR TIDAK
  LAGI MENJADI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, SEHINGGA
  KONSEKUENSINYA
• PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK LAGI DIANGKAT
  OLEH MPR TETAPI DIANGKAT MELALUI PEMILIHAN UMUM
  SECARA LANGSUNG
• MPR TIDAK LAGI MENETAPKAN GBHN YANG DIGUNAKAN
  OLEH PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
  MANDATARIS MPR. KINI DENGAN PEMILU PRESIDEN
  SECARA LANGSUNG, PRESIDEN BUKAN LAGI MANDATARIS
  MPR

11
AMANDEMEN UUD 1945 (1)

1. DIBENTUK BEBERAPA LEMBAGA NEGARA BARU YAITU
   MAHKAMAH KONSTITUSI, KOMISI JUDICIAL,
   SEDANGKAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DEWAN
   PERTIMBANGAN AGUNG, DITIADAKAN
2. BILA PADA UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
   TERDIRI DARI PEMBUKAAN, BATANG TUBUH, DAN
   PENJELAN UMUM, YANG KETIGANYA MERUPAKAN SATU
   KESATUAN, SETELAH AMANDEMEN PENJELASAN UMUM,
   TIDAK LAGI SECARA INTEGRATED MERUPAKAN SATU
   KESATUAN DARI UUD 1945
3. TAHUN 2007 ADA WACANA UNTUK MELAKUKAN AMANDEMEN
   YANG KELIMA KALINYA, TERUTAMA ADANYA PERMINTAAN
   BEBERAPA KALANGAN YANG MENGINGINKAN PERLUASAN
   TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA-ANGGOTA DPD YANG
   SEMENTARA INI DIANGGAP KURANG MEMADAI DALAM ERA
   OTONOMI DAERAH SEJAK TAHUN 2000.

12
HAK AZASI MANUSIA (HAM)

• PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN
• HAK AZASI MANUSIA (HAM) ADALAH HAK YANG DIMILIKI
  SETIAP MANUSIA YANG MELEKAT (INHERENT) PADA
  SETIAP MANUSIA. DALAM PEMBUKAAN PERJANJIAN
  INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK PBB
  DINYATAKAN THESE RIGHTS DERIVE FROM THE
  INHERENT DIGNITY OF THE HUMAN PERSON
  (HAK-HAK INI BERASAL DARI MARTABAT YANG
  INHEREN/MELEKAT DALAM MANUSIA)
• HAM SIFATNYA SANGAT MENDASAR DAN PELAKSANAANNYA
  MUTLAK AGAR MANUSIA DAPAT BERKEMBANG SESUAI
  DENGAN BAKAT, CITA-CITA SERTA MARTABATNYA. HAM
  DIANGGAP UNIVERSAL, DIMILIKI SETIAP MANUSIA
  TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, BANGSA DAN JENIS
  KELAMIN
• DALAM PROSES GLOBALISASI DIBEDAKAN TIGA GENERASI
  HAM YAITU
• GENERASI PERTAMA HAK-HAK POLITIK DAN SIPIL YANG
  SUDAH LAMA DIKENAL DAN SELALU DIASOSIASIKAN
  DENGAN PEMIKIRAN DI NEGARA-NEGARA BARAT
• GENERASI KEDUA HAK-HAK EKONOMI DAN SOSIAL YANG
  DIPERJUANGKAN NEGARA-NEGARA SOSIALIS / KOMUNIS DI
  PBB DENGAN DUKUNGAN NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA
• GENERASI KETIGA HAK ATAS PERDAMAIAN DAN
  PEMBANGUNAN YANG DIPENGARUHI KEPENTINGAN
  NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA

13
HAK AZASI MANUSIA (1)

• CIKAL BAKAL KONSEP HAM
• DIMULAI DARI MAGNA CHARTA TAHUN 1215 ANTARA RAJA
  JOHN DARI INGGRIS DENGAN SEJUMLAH BANGSAWAN YAITU
  HAK-HAK POLITIK DAN SIPIL YANG DIBERIKAN KEPADA
  PARA PANGERAN DAN BANGSAWAN YANG TELAH MEMBIAYAI
  PEMERINTAHAN DAN BERBAGAI PEPERANGAN. KEMUDIAN
  INI MENJADI BAGIAN DARI SISTEM KONSTITUSIONAL
  INGGRIS SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN SEMUA
  WARGA NEGARA
• KONSEP DEVINE RIGHTS OF KINGS (HAK SUCI RAJA)
  MULAI ABAD XVI YANG MEMBERI WARNA KEWAHYUAN
  KEPADA KEKUASAAN RAJA-RAJA. KARENA BANYAK
  RAJA-RAJA YANG BERTINDAK SEWENANG-WENANG, ABAD
  XVII DAN XVIII MULAI MENDAPATKAN TENTANGAN DENGAN
  MUNCULNYA MASA PENCERAHAN (ENLIGHTMENT) YAITU
  DENGAN ADANYA ALIRAN LIBERALISME KLASIK DARI
  THOMAS HOBBES (1588-1679), JOHN LOCKE
  (1632-1704), MONTESQUIEU (1689-1755) DAN ROUSSEAU
  (1712-1778). MEREKA MENGHENDAKI MANUSIA HARUS
  MEMILIKI HAK-HAK ALAMNYA BERDASARKAN KONTRAK
  SOSIAL
• DI PERANCIS KITA KENAL DECLARATION DES DROITS DE
  LHOMME ET DU CITOYEN (PERNYATAAN MENNGENAI
  HAK-HAK MANUSIA DAN WARGANEGARA) TAHUN 1789 YAITU
  YANG DIRUMUSKAN PADA AWAL REVOLUSI RAKYAT
  PERANCIS DENGAN MENCANANGKAN HAK KEBEBASAN
  (LIBERTE), KESAMAAN (EGALITE) DAN KESETIAKAWANAN
  (FRATERNITE)

14
HAK AZASI MANUSIA (2)

• PADA TAHUN YANG SAMA , TAHUN 1789, RAKYAT AMERIKA
  SERIKAT MENERIMA BILL OF RIGHTS (UNDANG-UNDANG
  HAK). NASKAH INI MERUMUSKAN HAK-HAK AZASI
  MANUSIA DALAM BENTUK SEPULUH AMANDEMEN YANG
  DITERIMA KONGRES TAHUN 1791
• DALAM ABAD XX YAITU TAHUN 1929-1934 TERJADI
  DEPRESSI BESAR (THE GREAT DEPRESSION) YANG
  MELANDA SEBAGIAN BESAR DUNIA YANG MEMPUNYAI
  DAMPAK YANG BESAR TERUTAMA BANYAKNYA ORANG YANG
  KEHILANGAN PEKERJAAN DAN MENGALAMI KELAPARAN.
  PRESIDEN AS, ROOSEVELT, MENCANANGKAN PROGRAM
  PEMBANGUNAN BESAR-BESARAN YAITU NEW DEAL.
  MASALAH EKONOMI MULAI MENDAPAT PERHATIAN DAN
  TEKANAN DAN TAHUN 1941 ROOSEVELT MERUMUSKAN THE
  FOUR FREEDOMS (EMPAT KEBEBASAN) YAITU
• KEBEBASAN UNTUK BERBICARA DAN MENYATAKAN PENDAPAT
  (FREEDOM OF SPEECH)
• KEBEBASAN BERAGAMA (FREEDOM OF RELIGION)
• KEBEBASAN DARI KETAKUTAN (FREEDOM FROM FEAR)
• KEBEBASAN DARI KEMISKINAN (FREEDOM FROM WANT)
• HAK-HAK EKONOMI MULAI MUNCUL DAN DI BARAT MULAI
  DISADARI PENTINGNYA

15
HAK AZASI MANUSIA (3)

• DI RUSIA STELAH REVOLUSI BOLSHEVIK TAHUN 1917
  BERHASIL MENGGULINGKAN CZAR, STALIN YANG
  MENGAMBIL ALIH TAMPUK PIMPINAN DARI LENIN
  (1870-1924) UNI SOVIET DI BAWAH PIMPINAN STALIN
  BERUSAHA MENGUBAH SOVIET DARI NEGARA AGRARIS YANG
  MISKIN MENJADI NEGARA INDUSTRI. MASALAH EKONOMI
  DI SINI DILAKSANAKAN MELALUI PENYEDIAAN
  KESEMPATAN KERJA, PERUMAHAN, SERTA PENDIDIKAN,
  DIANGGAP LEBIH SUBSTANTIF DARIPADA PEMENUHAN
  HAK-HAK POLITIK YANG DIANGGAP BORJUIS DAN HANYA
  PROSEDUR SAJA. HAK POLITIK DI SINI DIANGGAP
  DAPAT MENGGANGGU USAHA MENGKOSOLIDAI KOMUNISME.
• DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN
  HELSINKI ACCORD
• PADA TAHUN 1948, PBB SECARA AKLAMASI MENERIMA
  UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS YAITU 48
  NEGARA SETUJU DAN 8 NEGARA ANTARA LAIN UNI
  SOVIET, ARAB SAUDI DAN AFRIKA SELATAN MENOLAK.
  DEKLARASI INI SIFATNYA TIDAK MENGIKAT SECARA
  YURIDIS. DEKLARASI INI SEBAGAI PEDOMAN SEKALIGUS
  STANDARD MINIMUM YANG DICITA-CITAKAN OLEH UMAT
  MANUSIA UNTUK MENCPTAKAN DUNIA YANG LEBIH
  SEMPURNA, MERUMUSKAN BERBAGAI HAK SEOLAH-OLAH
  TANPA PEMBATASAN. SATU-SATUNYA PEMBATASAN YAITU
  PASAL 29 UNTUK MENGHORMATI HAK DAN KEBEBASAN
  ORANG LAIN DAN YANG PERLU UNTUK MORALITAS,
  KETERTIBAN DAN KESEJAHTERAAN UMUM

16
HAK AZASI MANUSIA (4)

• UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 OLEH
  PBB, PADA TAHUN 1966 DIJABARKAN DALAM DUA
  PERJANJIAN DALAM SIDANG UMUM PBB YANG DISETUJUI
  SECARA AKLAMASI YAITU
• INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
  CULTURAL RIGHTS (PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG
  HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
• INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL
  RIGHTS (PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK
  SIPIL DAN POLITIK)
• OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT
  ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
• CATATAN
• KETIGA NASKAH INI BESRTA DEKLARASI UNIVERSAL,
  DISEBUT SEBAGAI INTERNATIONAL BILLL OF HUMAN
  RIGHTS (UNDANG-UNDANGINTERNASIONA MENGENAI
  HAK-HAK MANUSIA)
• KETIGA NASKAH TERSEBUT MULAI BERLAKU TAHUN 1976
  SETELAH DIRATIFIKASI OLEH 35 NEGARA

17
HAK AZASI MANUSIA (5)

• PADA TAHUN 1975 SUATU PERJANJIAN DI HELSINKI
  YAITU CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN
  EUROPE (CSCE), KONPERENSI KEAMANAN DAN
  KERJASAMA DI EROPA, DITANDATANGANI 35 NEGARA
  ANGGOTA NATO, PAKTA WARSAWA DAN DARI 13 NEGARA
  NETRAL DAN NON BLOK EROPA LAINNYA. HELSINKI
  ACCORD INI SELAIN MERUMUSKAN HAK-HAK AZASI
  MANUSIA, JUGA MENGATUR MASALAH KEAMANAN DI EROPA
  DAN PENGAKUAN TERHADAP BATAS-BATAS NEGARA EROPA
  PASCA PD-II
• HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK MENCAKUP ANTAR LAIN
• RIGHT TO LIFE (HAK ATAS HIDUP PASAL 6)
• RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY OF PERSON (HAK ATAS
  KEBEBASAN DAN KEAMANAN DIRI PASAL 9)
• RIGHT TO EQUALITY BEFORE THE COURTS AND TRIBUNALS
  (HAK ATAS KESAMAAN DI MUKA BADAN-BADAN PERADILAN
  PASAL 14)
• RIGHT TO FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE ANG
  RELIGION (HAK ATAS KEBEBASAN BERPIKIR, MEMPUNYAI
  CONSCIENCE, BERAGAMA PASAL 18)
• RIGHT TO HOLD OPINION WITHOUT INTERFERENCE (HAK
  UNTUK MEMPUNYAI PENDAPAT TANPA MENGALAMI GANGGUAN
  PASAL 19)
• RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY (HAK ATAS KEBEBASAN
  BERKUMPUL SECARA DAMAI PASAL 21)
• RIGHT TO FREEDOM OF ASSOCIATION (HAK UNTUK
  BERSERIKAT PASAL 22)

18
HAK AZASI MANUSIA (6)

• HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MENCAKUP
  ANTARA LAIN
• RIGHT TO WORK (HAK ATAS PEKERJAAN, PASAL 6)
• RIGHT TO FORM TRADE UNIONS (HAK UNTUK MEMBENTUK
  SERIKAT PEKERJA, PASAL 8)
• RIGHT TO SOCIAL SECURITY (HAK ATAS PENSIUN, PASAL
  9)
• RIGHT TO AN ADEQUATE STANDARD OF LIVING FOR
  HIMSELF AND HIS FAMILY, INCLUDING ADEQUATE FOOD,
  CLOTHING AND HOUSING (HAK ATAS TINGKAT KEHIDUPAN
  YANG LAYAK BAGI DIRINYA SERTA KELUARGANYA,
  TERMASUK PANGAN, PAKAIAN DAN PERUMAHAN YANG
  LAYAK, PASAL 11)
• RIGHT TO EDUCATION (HAK ATAS PENDIDIKAN, PASAL
  13)
• UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HAK-HAK
  POLITIK, DIDIRIKAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE
  (KOMITE HAK-HAK MANUSIA) YANG BERHAK SERTA
  MENYELIDIKI PENGADUAN DARI SUATU NEGARA PESERTA
  TERHADAP NEGARA PESERTA LAIN, JIKA TELAH TERJADI
  PELANGGARAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA YANG
  TERCANTUM DALAM PERJANJIAN