PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES

1
PROSES PEMBENTUKANRANCANGAN PERPU, PP, PERPRES
PERDA

• BY ISNAWATI
• PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
• UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

2
PENYUSUNAN RANCANGAN PERPU

• Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
  Presiden memerintahkan penyusuhan Perpu.
• Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Perpu
  kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
  meliputi materi yang akan diatur dalam Perpu
  tersebut.

3
SELANJUTNYA

• Dalam penyusunan Rancangan Perpu, menteri yang di
  tugasi Presiden, berkoordinasi dengan menteri
  yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
  peraturan perundang-undangan dan menteri/pimpinan
  lembaga terkait.
• Setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden, menteri
  yang ditugasi Presiden menyusun RUU mengenai
  penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.

4
PENYUSUNAN RANCANGAN PP

• Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah,
  menteri/pimpinan lembaga pemerintah non
  departemen (pemrakarsa) membentuk Panitia Antar
  departemen.
• Tata cara pembentukan panitia Antardepartemen,
  pengharmonisasian, penyusunan dan Penyampaian
  Rancangan Peraturan Pemerintah kepada presiden
  berlaku mutatis mutandis.

5
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

• Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
  adalah sama dengan penyusunan Rancangan Peraturan
  Pemerintah seperti tersebut di atas.

6
SUMBER PERATURAN DAERAH

• Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu
  ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan
  mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).
• Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua
  sumber
• Dari Perda otonomi adalah Perda yang bersumber
  dari atribusi
• Perda di bidang tugas pembantuan adalah perda
  yang bersumber dari kewenangan delegasi.

7
PRODUK HUKUM DAERAH

• Pengaturan, yakni Peraturan Daerah atau sebutan
  lain, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan
  bersama Kepala Daerah,
• Penetapan, yakni Keputusan Kepala Daerah dan
  lnstruksi Kepala Daerah.

8
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

• Pembentukan Perda merupakan kewenangan Kepala
  Daerah bersama-sama DPRD.
• lnisiatif Kepala Daerah,
• Inisiatif dari DPRD.

9
MEKANISME USULAN KEPALA DAERAH

• Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun
  Raperda. Penyusunan dapat didelegasikan kepada
  Biro Hukum atau Bagian Hukum.
• Dalam rangka penyusunan Raperda, dibentuk Tim
  Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai
  oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah
  pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala
  daerah dan sebagai sekretaris tim adalah kepala
  biro hukum atau kepala bagian hukum.

10
LANJUTAN

• Pembahasan Raperda dititikberatkan kepada
  permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek
  yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
• Ketua tim melaporkan perkembangan Raperda dan /
  atau permasalahannya kepada Sekretaris Daerah
  untuk memperoleh arahan.
• Raperda yang telah dibahas harus mendapatkan
  paraf koordinasi selanjutnya mengajukan Raperda
  tersebut kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
  Daerah.

11
LANJUTAN

• Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan /
  atau penyempurnaan terhadap Raperda. Hasil
  penyempurnaan Raperda disampaikan kembali kepada
  Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf
  koordinasi oleh kepala biro hukum atau kepala
  bagian hukum dan pimpinan satuan perangkat daerah
  terkait.
• Raperda selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk
  dilakukan pembahasan.
• Dalam rangka pembahasan Raperda bersama DPRD,
  dibentuk Tim Assistensi yang diketuai oleh
  Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh
  Kepala Daerah dengan sekretariat berada di biro
  hukum atau bagian hukum.

12
MEKANISME USULAN DPRD

• Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang
  berasal dari tiga fraksi dapat mengajukan suatu
  usul prakarsa Raperda.
• Usul pemrakarsa disampaikan kepada Pimpinan DPRD
  dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai
  penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor
  Pokok oleh Sekretariat DPRD.
• Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD
  disampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD setelah
  mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
• Dalam Rapat Paripuma para pengusul diberi
  kesempatan memberikan penjelasan atas usul
  pemrakarsa.

13
LANJUTAN

• Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa
  dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada
• a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan
  pandangan
• b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat
• c. Para pengusul memberikan jawaban atas
  pandangan para anggota dan pendapat Kepala
  Daerah.
• Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa
  DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan
  dan/atau mencabutnya kembali.
• Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang
  menerima atau menolak usul prakarsa menjadi
  prakarsa DPRD.
• Tata cara pembahasan Raperda atas prakarsa DPRD
  mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan
  Raperda atas prakarsa Kepala Daerah

14
PEMBAHASAN DI DPRD

• a. Pembicaraan tahap Pertama, meliputi
• 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat
  Paripurna tentang penyampaian Raperda yang
  berasal dari Kepala Daerah.
• 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh
  Pimpinan Komisi/ gabungan komisi atau pimpinan
  Pansus terhadap Raperda dan/ atau perubahan
  Perda atas usul, prakarsa DPRD.

15
TAHAP KEDUA

• 1) Dalam hal Raperda yang berasal dari Kepala
  Daerah
• a. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi
  terhadap Raperda yang berasal dari Kepala
  Daerah.
• b. Jawaban Kepala Daerah terhadap
  pemandangan umum fraksi-fraksi.
• 2) Dalam hal Raperda atas usul DPRD
• a. Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda atas
  usul DPRD.
• b. Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat
  Kepala Daerah.

16
TAHAP KETIGA

• Pembahasan dalam rapat komisi gabungan dan/ atau
• Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama
  dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

17
TAHAP KEEMPAT

• Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang
  didahului dengan
• a. Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga
• b. Pendapat akhir fraksi
• c. Pengambilan keputusan.
• Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap
  Pengambilan keputusan.
• Sebelum dilakukan pembicaraan diadakan rapat
  fraksi.
• Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat
  menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga
  dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam
  rapat Pansus.

18
TERIMA KASIH