SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
2
Sistem Pendidikan Nasional

• Alenia ke-4 UUD 1945 amanat mencerdaskan
  kehidupan bangsa, pemerintah harus mengusahakan
  dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran
  nasional
• Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 amanat setiap warga
  negara berhak mendapatkan pendidikan
• UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor
  20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2 amanat setiap warga
  negara mempunyai hak sama memperoleh pendidikan
  bermutu
• UU nomor 14 tahun 2005 amanat tentang guru dan
  dosen

3
Desentralisasi Pendidikan

• UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor
  20 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 pemerintah dan
  pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan
  kemudahan serta menjamin terselenggaranya
  pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara
  tanpa diskriminasi
• PP nomor 25 tahun 2000 pasal 2 dan 3 amanat
  kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
  propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
• UU nomor 32 tahun 2004 pasal 13 amanat
  kewenangan pemerintah daerah propinsi pasal 14
  amanat kewenangan pemerintah daerah
  kabupaten/kota
• PP nomor 19 tahun 2005 amanat standar nasional
  pendidikan

4
Makna Desentralisasi Pendidikan

• Mendekatkan pengambilan keputusan
• Pembangunan pendidikan lebih sesuai dengan
  kekhasan daerah
• Potensi masyarakat dapat lebih didayagunakan pada
  mutu dan keunggulan sumberdaya insani (SDI)

5
Konsep Desentralisasi Pendidikan

• Desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan
  terwujudnya pemerintahan daerah yang otonom dalam
  pengelolaan pendidikan
• Desentralisasi pada satuan pendidikan
  terwujudnya lembaga atau satuan pendidikan yang
  mandiri dan professional
• Desentralisasi pada stakeholders pendidikan
  terwujudnya masyarakat yang demokratis dan
  lembaga yang peduli pendidikan secara mandiri dan
  professional

6
Standar Nasional Pelayanan Minimal Pendidikan
(SPM)

• Standar pengelolaan
• Standar tenaga pendidikan
• Standar isi, proses, penilaian
• Standar pembiayaan
• Standar sarana prasarana pendidikan
• Partisipasi masyarakat melalui mekanisme
• (UU nomor 20 tahun 2003 pasal 35)

7
School Based Management

• Self-managing school
• Collaborative school management
• Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
  (MPMBS)

8
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS)

• Pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang
  dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan
  melibatkan semua kelompok kepentingan yang
  terkait dengan sekolah (stakeholders) secara
  langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk
  memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk
  mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka
  kebijakan pendidikan nasional

9
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS)

• otonomi yang luas pada sekolah
• pendekatan profesional bukan pendekatan
  birokratik
• menekankan kemandirian dan kreativitas sekolah
  dalam mengelola / memberdayakan sumberdaya /
  potensi
• melibatkan semua pihak yang terkait dengan
  sekolah (stakeholder) / partisipasi masyarakat
  yang intensif dalam proses pengambilan keputusan
  bersifat partisipatif bukan terpusat untuk
  memenuhi kebutuhan mutu / mencapai tujuan mutu
  sekolah

10
Indikator Karakter Konsep Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)

• Lingkungan sekolah aman dan tertib
• Memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai
• Memiliki kepemimpinan yang kuat
• Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah
  (kepala sekolah, guru, staf, siswa) untuk
  berprestasi
• Adanya pengembangan staf sekolah yang kontinyu
  sesuai tuntutan iptek
• Adanya pelaksanaan evaluasi yang kontinyu
  terhadap berbagai aspek akademik dan
  administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk
  penyempurnaan mutu
• Adanya komunikasi dan dukungan insentif dari
  orangtua atau masyarakat

11
Manajemen pola baru MBS

• Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan,
  peluang dan ancaman (analisis SWOT) dan
  mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia untuk
  memajukan lembaganya
• Sekolah lebih mengetahui kebutuhan khususnya
  input pendidikan yang akan dikembangkan dan
  didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai
  tingkat perkembangan kebutuhan peserta didik
• Sekolah bertanggung jawab akan mutu pendidikan
  pada pemerintah, orangtua peserta didik, dan
  masyarakat, dan berupaya melaksanakan dan
  mencapai sasaran mutu pendidikan
• Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan
  sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan
  melalui upaya inovatif dengan dukungan orangtua
  peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah

12
Rancangan peningkatan mutu dalam konteks MBS

• Profil sekolah
• Visi, misi, tujuan dan sasaran
• Evaluasi diri (analisis SWOT)
• Rancangan anggaran untuk membiayai berbagai
  kegiatan

13
Konseptual Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan
Pendidikan

• School based management (MBS)
• _
• competency based curriculum (KBK)
• (kompetensi dasar, hasil belajar, indikator,
  materi pokok)
• Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
• (standar kompetensi, kompetensi dasar)
• _
• active student learning (CBSA)

14
Program Pembangunan Nasional (Propenas)

• Pembentukan Dewan sekolah (school board) di
  setiap kabupaten dan kota
• Pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah
• (UU nomor 25 tahun 2000)

15
Kerangka Hubungan Pengelolaan Pendidikan
16
Dewan Pendidikan (Kepmen diknas nomor 044 tahun
2002)

• Badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam
  rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan
  efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten
  kota.

• Peran
• Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam
  penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
• Pendukung (supporting agency) finansial,
  pemikiran atau tenaga dalam penyelenggaraan
  pendidikan
• Pengontrol (controlling agency) dalam rangka
  transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
  dankeluaran pendidikan
• Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD
  dengan masyarakat

17
Hubungan Dewan Pendidikan dan Instansi terkait di
kabupaten/kota
18
Komite Sekolah (Kepmen diknas nomor 044 tahun
2002)

• Badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat
  dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan
  efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan
  pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah,
  jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan
  luar sekolah, peran
• pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam
  penentuan dan
• pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan
  pendidikan
• pendukung (supporting agency) finansial,
  pemikiran maupun tenaga
• dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan
  pendidikan
• pengontrol (controlling agency) dalam rangka
  transparansi dan
• akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran
  pendidikan di satuan
• pendidikan
• Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD
  dengan
• masyarakat di satuan pendidikan

19
Model Hubungan Komite Sekolah dengan Instansi Lain
20
Jalur Pendidikan (UU nomor 20 tahun 2003 pasal
13)

• Pendidikan formal
• (pasal 14)
• Pendidikan non formal
• (pasal 26)
• Pendidikan informal
• (pasal 27)

21
Jenis pendidikan (UU nomor 20 tahun 2003 pasal
15)

• Pendidikan umum
• Kejuruan
• Akademik
• Profesi
• Vokasi
• Keagamaan (pasal 30)
• Khusus (pasal 32)

22
Jenjang Pendidikan Formal (UU nomor 20 tahun
2003 pasal 14)

• Pendidikan pra-sekolah /
• anak usia dini (pasal 28)
• Pendidikan dasar (pasal 17)
• Pendidikan menengah (pasal 18)
• Pendidikan tinggi (pasal 19)

23
Satuan Pendidikan /Lembaga Pendidikan

• Penyelenggara atau pihak yang mempunyai tugas
  pokok dan fungsi melaksanakan proses pembelajaran

24
Penyelenggara Satuan Pendidikan

• Pemerintah (negeri)
• Departemen Pendidikan Nasional
• Departemen Agama
• Departemen Hankam
• Departemen Kesehatan
• Departemen Perhubungan
• Departemen teknis lain
• swasta / masyarakat

25
Organisasi Lembaga Pendidikan(Sebelum
pemberlakuan UU 22/1999)
Presiden
Depdikbud
Depdagri
Dep. lain
Perguruan Tinggi
Pemda Tk. I
Kantor Wilayah Depdikbud
Dinas Dikbud / P dan K
Pemda Tk. II
Kantor Depdikbud Kab. / Kodya
Cabang Dinas Dikbud / P dan K
Kecamatan
Kantor Depdikbud Kecamatan (Kancam)
Ranting Dinas Dikbud /P dan K
SLTP -SLTA
SD
26
Organisasi Lembaga Pendidikan(Sesudah
pemberlakuan UU 22/1999)
Pemerintah Kabupaten/Kota
Kantor Pengelola Pendidikan
SD-SLTP- SLTA
27

• Keterangan gambar
• Pemerintah Pusat sebagai pengarah, pembina dan
  penentu kebijakan nasional bidang pendidikan
• Pemerintah Propinsi sebagai pembina dan
  koordinator penyelenggaraan pendidikan lintas
  kabupaten / kota
• Pemerintah Kabupaten / Kota bertanggungjawab
  penuh dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai
  dengan arah kebijakan, standar nasional dan
  kebutuhan lokal. Nama instansi tidak selalu sama,
  sesuai SOT atau OTK pemerintah daerah setempat

28

• syukron