REFORMASI BIROKRASI DALAM REFORMASI PERADILAN DI INDONESIA

1
REFORMASI BIROKRASI DALAM
REFORMASI PERADILAN DI INDONESIA

Disampaikan pada rapat MA dengan TQA RB, Februari
2012
2
REFORMASI BIROKRASI DALAM REFORMASI PERADILAN DI
INDONESIA
Pembaruan dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi teknis peradilan.
REFORMASI PERADILAN
Untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta
Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang
terhormat dan dihormati
Pembaruan dilakukan berkaitan dengan perbaikan
dukungan terhadap Pengadilan dalam meningkatkan
kinerjanya.
REFORMASI BIROKRASI
3
(No Transcript)
4
PERJALANAN REFORMASI PERADILAN DAN BIROKRASI
CETAK BIRU PERADILAN 2004 - 2009
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035

• Manajemen SDM
• Manajemen Keuangan
• Manajemen Teknologi Informasi
• Manajemen Perkara
• Manajemen Pengawasan

• Visi, misi, nilai-nilai dan organisasi MA dan
  Pengadilan di bawahnya
• Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen
  perkara
• Arahan fungsi pendukung ( penelitian dan
  pengembangan pengelolaan SDM sistem diklat
  pengelolaan anggaran pengelolaan aset
  pengelolaal TI)
• Arahan pembaruan akuntabilitas (pengawasan dan
  keterbukaan informasi)

5
PERJALANAN REFORMASI PERADILAN DAN BIROKRASI
CETAK BIRU PERADILAN 2004 - 2009
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035

• Manajemen Perkara
• Manajemen Pengawasan
• Manajemen SDM
• Manajemen Keuangan
• Manajemen Teknologi Informasi

• Visi, misi, nilai-nilai dan organisasi MA dan
  Pengadilan di bawahnya
• Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen
  perkara
• Arahan fungsi pendukung ( penelitian dan
  pengembangan pengelolaan SDM sistem diklat
  pengelolaan anggaran pengelolaan aset
  pengelolaal TI)
• Arahan pembaruan akuntabilitas (pengawasan dan
  keterbukaan informasi)

6
SASARAN REFORMASI BIROKRASI ? REFORMASI PERADILAN
MANAJEMEN PENYELESAIAN PERKARA

• Program terstruktur pengikisan tunggakan perkara
• SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 Tentang Jangka
  Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI
• Penyempurnaan sistem pendataan perkara
• Redistribusi perkara dan percepatan minutasi
• Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan perkara
  di MA
• Penyempurnaan ketentuan mengenai peninjauan
  kembali
• Transparansi dan akuntabilitas publik terhadap
  informasi putusan dan perkara

CETAK BIRU PERADILAN 2004 - 2009
7
SASARAN REFORMASI BIROKRASI ? REFORMASI PERADILAN
AKUNTABILITABILITAS PUBLIK ? LAPORAN TAHUNAN
CETAK BIRU PERADILAN 2004 - 2009
8
SASARAN REFORMASI BIROKRASI ? REFORMASI PERADILAN
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
QUICK WINS

• TRANSPARANSI PUTUSAN/PERADILAN
• PENGEMBANGAN IT
• IMPLEMENTASI KODE ETIK
• PNBP
• ANALISA PEKERJAAN, EVALUASI PEKERJAAN DAN
  REMUNERASI (TUNJANGAN KINERJA)

CETAK BIRU PERADILAN 2004 - 2009
9
QUICK WINS KETERBUKAAN INFORMASI

• MEJA INFORMASI PENGADILAN
• Meja Informasi Mahkamah Agung
• Meja Informasi Pengadilan Tingkat Banding dan
  Tingkat Pertama (218 pengadilan telah memiliki
  meja informasi)
• SISTEM ON-LINE LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN
  PENGADUAN (24 JAM)
• SISTEM LAYANAN INFORMASI PERKARA
• INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

10
QUICK WINS PENGEMBANGAN IT

• Pemanfaatan Teknologi Informasi di MA dan
  Pengadilan di Bawahnya
• MANAJEMEN PERKARA
• PENGAWASAN DAN PENGADUAN
• PELAPORAN KEUANGAN PERKARA
• MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
• MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
• MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN
  DAN PELATIHAN
• WEBSITE MA DAN PENGADILAN DI BAWAHNYA (514
  Pengadilan Tingkat Pertama dan 51 Pengadilan
  Tingkat Banding telah memiliki website sendiri)
• LAYANAN E-MAIL (saat ini telah ada 256 pegawai
  terdiri dari pimpinan, pejabat eselon 1 sampai
  dengan eselon 3 telah memiliki akun email dengan
  domain mahkamahagung.go.id)
• TATA PERSURATAN

11
QUICK WINS IMPLEMENTASI KODE ETIK

• Agustus 2007 Desember 2008, sebanyak lebih dari
  2,000 hakim telah mengikuti pelatihan Pedoman
  Perilaku Hakim
• Pelatihan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia
  dalam 23 sesi

12
QUICK WINS IMPLEMENTASI KODE ETIK
Sejak September 2008 Oktober 2008 penyerahan
LHKPN dari MA mencapai 80
13
QUICK WINS PNBP

• BIAYA PERKARA HARUS LANGSUNG DISETOR KE KAS
  NEGARA
• Keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum
  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun
  2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada
  Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
  Bawahnya.
• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2
  Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya
  Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya
  pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
  Bawahnya
• Perma Nomor 04 /2008 tentang Pemungutan Biaya
  Perkara yang mewajibkan pembayaran biaya perkara
  harus melalui bank
• SEMA Nomor 09 Tahun 2008 tentang Laporan
  Penerimaan dan Pengeluaran Uang Perkara pada
  Pengadilan

14
QUICK WINS ANALISA DAN EVALUSI PEKERJAAN

• HASIL
• 875 URAIAN PEKERJAAN
• 26 TINGKATAN PEKERJAAN/GRADING
• STRUKTUR TUNJANGAN KINERJA
• ANALISA BEBAN KERJA

15
EVALUASI CETAK BIRU PERADILAN 2004 2009 DAN
PENGEMBANGAN CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010
- 2035
16
HASIL SURVEY TERHADAP INTERNATIONAL FRAMEWORK
COURT OF EXCELLENCE
NO PARAMATER TINGKATAN TINGKATAN TINGKATAN TINGKATAN TINGKATAN TINGKATAN
NO PARAMATER PERENCANAAN PERENCANAAN PENERAPAN PENERAPAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
NO PARAMATER INTERNAL EKSTERNAL INTERNAL EKSTERNAL INTERNAL EKSTERNAL
1 Manajemen dan Kepemimpinan 38,22 46,17 42,77
2 Kebijakan Peradilan 42,65 51,80 46,50
3 SDM, Keuangan, Sarana dan rasarana 37,83 47,46 44,10
4 Proses Peradilan 41,48 28,20 51,67 34,97 46,53 32,14
5 Kepuasan Pengguna Peradilan 33,90 22,73 41,78 26,19 38,78 26,77
6 Keterjangkaun Pelayanan Pengadilan 39,39 25,67 48,97 29,28 46,00 28,67
7 Kepercayaan Publik 37,95 28,78 48,57 33,09 44,79 29,61
17
TINGKAT KESIAPAN ORGANISASI UNTUK BERUBAH
NO TINGKATAN NILAI PENJELASAN
1 Organisasi secara umum (MA dan badan-badan peradilan di bawahnya) 67,9 Secara umum MA dan badan-badan peradilan di bawahnya pada semua tingkatan, dapat digolongkan sebagai siap untuk mendukung perubahan atau untuk berubah.
2 Mahkamah Agung 64,7 Secara umum MA dan badan-badan peradilan di bawahnya pada semua tingkatan, dapat digolongkan sebagai siap untuk mendukung perubahan atau untuk berubah.
3 Pengadilan tingkat banding 66,6 Secara umum MA dan badan-badan peradilan di bawahnya pada semua tingkatan, dapat digolongkan sebagai siap untuk mendukung perubahan atau untuk berubah.
4 Pengadilan tingkat pertama 68,5 Secara umum MA dan badan-badan peradilan di bawahnya pada semua tingkatan, dapat digolongkan sebagai siap untuk mendukung perubahan atau untuk berubah.
18
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035

• Visi, misi, nilai-nilai dan organisasi MA dan
  Pengadilan di bawahnya
• Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen
  perkara
• Arahan fungsi pendukung ( penelitian dan
  pengembangan pengelolaan SDM sistem diklat
  pengelolaan anggaran pengelolaan aset
  pengelolaan TI)
• Arahan pembaruan akuntabilitas (pengawasan dan
  keterbukaan informasi)

PROGRAM PRIORITAS TAHUNAN MA DAN BADAN PERADILAN
DI BAWAHNYA
19
TIM REFORMASI PERADILAN TIM REFORMASI BIROKRASI
20
TIM REFORMASI PERADILAN TIM REFORMASI BIROKRASI
21
SASARAN RB SASARAN REFORMASI PERADILAN
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
LAPORAN TAHUNAN 2011
CETAK BIRU PERADILAN 2004 - 2009
22
APRESIASI PEMBARUAN PERADILAN 2011 DAMPAK
REFORMASI BIROKRASI 2011

• Pada September 2011 Komisi Informasi Pusat
  memberikan penghargaan kepada MA sebagai badan
  publik nomor 6 (dari 82 badan publik pusat)
  memberikan keterbukaan informasi melalui situs
  webnya.
• Survei integritas KPK yang dirilis November 2011
  terhadap 89 instansi - melibatkan 15.540
  responden pada total 507 jenis layanan juga
  menempatkan lembaga peradilan pada posisi yang
  cukup membanggakan
• Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks
  Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari
  Integritas 7 instansi vertikal
• Dari sisi jenis layanan, Peradilan Umum dan
  pelayanan sidang tilang berada pada posisi ke-6
  dan ke-8 dari total 43 jenis pelayanan yang
  diberikan oleh unit layanan pada instansi
  vertikal pemerintah (layanan peradilan umum dan
  pelayanan sidang tilang gagal)
• Dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 MA
  mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  (sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI
  selalu mendapat opini Disclaimer)
• Rapat Kerja Nasional 2011 merupakan rapat kerja
  pertama yang sepenuhnya berbasis teknologi dan
  informasi (paperless). Penggunaan teknologi
  informasi diarahkan untuk menekan secara
  signifikan biaya yang selama ini dikeluarkan
  untuk pencetakan materi, bahan persidangan serta
  kebutuhan transportasi dan penyimpanan dokumen
• MA menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan
  LHKPN. Keberhasilan ini diharapkan menjadi
  percontohan bagi instansi pemerintah lainnya
  dalam hal pelaporan harta kekayaan negara bagi
  pejabatnya

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
23
PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA
KINERJA PENANGANAN PERKARA

• Tingkat clearance rate yang berhasil dicatat
  sepanjang tahun 2011 mencapai 117,19. Dari
  12.990 perkara yang masuk, Mahkamah Agung
  berhasil mengirim kembali 15.223 perkara ke
  pengadilan pengaju.
• Catatan ini sangat baik, karena berarti tumpukan
  perkara di Mahkamah Agung terus berkurang,
  meskipun di saat yang sama laju pertambahan
  perkara masuk terus naik.
• Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya sistematis
  peningkatan metode minutasi, serta monitoring dan
  evaluasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
  sepanjang tahun 2011

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
24
PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA
IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR
Ketua Mahkamah Agung menandatangani Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor
142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar
di Mahkamah Agung.

• distribusi perkara akan dilakukan hanya kepada
  kamar-kamar tertentu, yang anggota memang
  memiliki latar belakang yang sesuai dan
  permasalahan yang ditangani.
• Kebijakan ini adalah perubahan yang signifikan
  dengan tiga alasan utama, yaitu
• Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung
  dalam memeriksa dan memutus perkara, karena Hakim
  Agung hanya memutus perkara yang sesuai dengan
  kompetensi dan keahliannya.
• Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan
  perkara, karena Hakim Agung hanya memeriksa
  perkara yang sejenis, dan pada akhirnya tercipta
  konsistensi.
• Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka
  menjaga kesatuan hukum. Bila kepastian hukum
  dapat ditingkatkan maka dalam jangka panjang
  diharapkan arus permohonan kasasi yang tidak
  beralasan dapat ditekan

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
25
PELAYANAN PUBLIK AKSES TERHADAP KEADILAN DAN
KETERBUKAAN INFORMASI

• Akses terhadap Putusan Pengadilan
• Pada akhir tahun 2011, total putusan yang sudah
  tersedia dan dapat diunduh oleh publik saat ini
  berjumlah 150,000-an putusan (telah naik lebih
  dari 6 kali lipat dibanding tahun pertama-2007).
• Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan
  Kasasi/PK Mahkamah Agung saja, namun seluruh
  putusan pengadilan tingkat pertama dan banding
  pada empat lingkungan peradilan
• Keterbukaan Informasi
• Melakukan penyempurnaan terhadap SK KMA Nomor
  144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
  Pengadilan melalui SK KMA Nomor
  1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan
  Informasi di Pengadilan.
• Menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA)
  Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara
  Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di
  Pengadilan

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
26
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

• Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
  Miskin dan Marginal
• Pada tahun 2011 Mahkamah Agung mengalokasikan
  anggaran untuk Posbakum dan dana pendampingan
  bagi seluruh perkara jinayat di Mahkamah
  Syariyah di Aceh sebesar Rp4.152.000.000,-dan
  target penyelesaian 11.553 perkara melalui
  Posbakum.
• Ternyata pada Desember 2011 Pos Bantuan Hukum
  pada peradilan agama berhasil menangani 34.647
  pengguna, atau kelebihan target 300, dengan
  penyerapan Rp4.053.968.138.
• peradilan agama telah mulai menerapkan prosedur
  sidang keliling bagi Warga Negara Indonesia yang
  berada di luar negeri

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
27
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama
Palembang, Sumatera Selatan
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri
Menang Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
28
PEMBARUAN AKUNTABILITAS PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENEGAKAN KEHORMATAN PERILAKU

• Pengawasan Internal dan Penegakan Kehormatan
  Perilaku dan Rekrutmen
• Mengembangkan pengaduan online pada URL
  http//www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp..
  
• SMS pengaduan ditujukan ke Badan Pengawasan
  Mahkamah Agung RI.melalui nomor 0852-824.90.900
  dengan mengetik format namapelapornipsatkeribuk
  otapropinsiterlaporisipengaduan
• Pada tahun 2011 tercatat Mahkamah Agung dan
  Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis
  Kehormatan Hakim sebanyak empat kali.
• 1 orang hakim diberhentikan tidak hormat,
• 1 orang hakim diberhentikan dengan hormat tidak
  atas permintaan sendiri,

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
29
PEMBARUAN AKUNTABILITAS PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENEGAKAN KEHORMATAN PERILAKU

• Penyusunan Instrumen Audit Kinerja dan Audit
  Integritas
• pada tahun 2011 ini Badan Pengawasan berhasil
  melakukan audit di 105 satker dari target 100
  satker.
• Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Asistensi
• meningkatkan koordinasi pelaksanaan fungsi
  pengawasan bagi aparat peradilan, diperlukan
  suatu upaya untuk mensinergikan kegiatan
  pengawasan baik yang bersifat internal maupun
  eksternal
• Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Internal
  Pemerintah (APIP)
• Manajemen risiko merupakan salah satu unsur dalam
  pengendalian intern pemerintah, khususnya bagi
  aparat pengawas intern (sesuai Peraturan
  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)).
• Pengawasan Terhadap Tingkah Laku Hakim Pengadilan
  Pajak dan Tingkah Laku Pejabat Pengadilan Pajak
• Penyediaan tempat layanan pengaduan hakim dengan
  mengacu pada SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/2011
  tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan
  dan meja pengaduan
• Kegiatan pemeriksaan reguler, audit kinerja dan
  monitoring hasil pemeriksaan reguler pengadilan
  Pajak

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
30
PEMBARUAN FUNGSI PENDUKUNG PENGELOLAAN SDM

• Pembaruan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia
• penilaian kompetensi individu (individual
  assessment) dalam proses pemilihan dan penempatan
  pejabat struktural Eselon I. Sistem ini akan
  dilanjutkan untuk proses pemilihan
• Aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP)
• 34.229 (90) pegawai Mahkamah Agung dan empat
  lingkungan Peradilan di bawahnya terdaftar secara
  aktif dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
  Mahkamah Agung
• Mahkamah Agung RI termasuk dalam 10 besar
  instansi yang memiliki kecocokan data dengan BKN
• Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk tahapan
  tertentu dalam proses seleksi
• Sampai dengan akhir Desember 2011 tercatat
  sebanyak 90.14 pejabat di Mahkamah Agung yang
  telah melaporkan harta kekayaan atau sejumlah 256
  pejabat, sedangkan secara total keseluruhan
  sebanyak 87.68 atau 9.514 pejabat telah
  melaporkan harta kekayaan mereka ke negara

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
31
PEMBARUAN FUNGSI PENDUKUNG PENGELOLAAN ANGGARAN
Kerjasama yang dilakukan oleh mahkamah agung
dengan lembaga negara lain yaitu, majelis
permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,
dewan perwakilan daerah, badan pemeriksa
keuangan, komisi yudisial, dan mahkamah
konstitusi dalam hal menandatangani kesapakatan
mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem
informasi sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Manfaat yang diharapkan yaitu akan terbentuk
pusat data BPK dengan menggabungkan data
elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik
auditee (e-auditee), mempermudah pelaksanaan
pemeriksaan BPK, dan mendorong transparansi dan
akuntabilitas data auditee.
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
32
PEMBARUAN FUNGSI PENDUKUNG ASET, INFRASTRUKTUR
DAN FASILITAS TEKNOLOGI INFORMASI

• Pengembangan laboratorium sistem informasi
  administrasi perkara di direktorat jenderal badan
  peradilan agama dalam upaya mendorong kemandirian
  pengelolaan sistem dan teknologi informasi
• mengembangkan berbagai aplikasi seperti aplikasi
  SMS Pengaduan, aplikasi Persuratan, aplikasi
  Kearsipan, aplikasi database kepegawaian dan
  aplikasi Database Pemeriksaan Aset Tetap untuk
  badan pengawasan
• Saat ini telah terdapat 829 situs web pengadilan
  di seluruh Indonesia. Jumlah ini naik 3,625
  dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sejumlah
  800 situs web
• Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki alat bantu
  untuk memantau perkembangan jumlah situs web
  pengadilan di semua lingkungan peradilan
  sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.
• Alat bantu ini mampu memeriksa kondisi website
  dengan kategori Website Aktif, Tidak Aktif, dan
  Belum Ada

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
33
PEMBARUAN FUNGSI PENDUKUNG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN
PERADILAN

• Implementasi Program Pendidikan Calon Hakim
• Kerjasama dengan Studiecentrum Rechtspleging
  (SSR) Belanda
• Pelaksanaan Program Master Degree dengan Fakultas
  Hukum (FH) UI
• Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Penelitian
• Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 - 2035
34
HASIL KUESIONER
35
HASIL KUESIONER MANAJEMEN PERUBAHAN
Siapa yang biasanya terlibat dalam proses
sosialisasi?
Siapa saja yang ditunjuk oleh Ketua/Wakil Ketua
Pengadilan/Pansek
MANAJEMEN PERUBAHAN
Semua kegiatan berkaitan dengan reformasi
birokrasi atau pembaruan lainnya, seperti cetak
biru, surat-surat keputusan, sistem atau prosedur
yang baru selalu disosialisasikan ke seluruh
pengadilan tingkat pertama segera setelah
diperoleh informasi/ketrampilannya dari Mahkamah
Agung/Direktorat Jenderal terkait
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan/Pansek
Dilakukan kalau ada kesempatan
Dilakukan lt 3 bulan
Dalam bentuk apakah sosialisasi biasanya
diberikan?
Dilakukan lt 1 bulan
Rapat-rapat/sesi khusus yang diadakan untuk
pengarahan/pelatihan
36
HASIL KUESIONER PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
Bagaimana setiap hakim/pejabat/staf pengadilan
tingkat banding dan tingkat pertama bisa
mengetahui apa yang menjadi peran, tugas, dan
tanggungjawabnya?
Apakah pada pengadilan tingkat banding dimana
saudara berada dan pengadilan tingkat pertama
yang menjadi tanggungjawab saudara, telah ada
penanggungjawab untuk masing-masing tugas yang
menyangkut kepegawaian dan pelayanan publik?
mengetahui dari penjelasan yang disampaikan oleh
atasan masing-masing
Ada namun tidak secara khusus didedikasikan untuk
menangani tugas tersebut (masih ditangani oleh
staf yang juga mengerjakan tugas lain)
mengetahui dari uraian pekerjaan yang telah
dimiliki oleh Pengadilan
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan/Pansek
Ada dan didedikasikan untuk menangani tugas
tersebut (ditangani oleh staf yang berbeda)
37
HASIL KUESIONER PENATAAN TATALAKSANA
Apakah pada Pengadilan Tingkat Banding yang
saudara pimpin dan Pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab saudara telah tersedia
standar prosedur operasional (SOP) khususnya
untuk tugas-tugas teknis peradilan?
Tidak tersedia
Tersedia
38
HASIL KUESIONER PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
APARATUR
Apakah pengelolaan kepegawaian, baik di
Pengadilan Tingkat Banding yang saudara pimpin
dan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi
tanggungjawab saudara, menggunakan database
kepegawaian SIKEP?
Apakah ada mekanisme dan kriteria pengukuran
kinerja yang digunakan untuk memperkuat DP3,
selain absensi?
Dikelola secara manual
Belum ada
Ya
Tersedia
Ada namun masih uji coba dilakukan pada hakim
atau staf pengadilan
Menggunakan database namun bukan SIKEP melainkan
database yang dikembangkan oleh Dirjen
Ada dan sudah dilakukan oleh baik hakim, pejabat
dan staf pengadilan
39
HASIL KUESIONER PENGUATAN PENGAWASAN (1)
Menurut Saudara, sebarapa baik pemahaman para
hakim, pejabat dan staf pengadilan baik di
Pengadilan Tingkat Banding yang saudara pimpin
dan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi
tanggungjawab saudara terhadap semua
aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan, mekanisme
yang diberlakukan Mahkamah Agung terkait
pengawasan?
Bagaimana Saudara memperkenalkan dan memberikan
pemahaman mengenai semua aturan-aturan atau
kebijakan-kebijakan, mekanisme yang diberlakukan
Mahkamah Agung terkait pengawasan?
Membagikan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan,
mekanisme yang dimaksud kemudian membahasnya
dalam rapat formal saja
Semua sudah mengetahui dan betul-betul memahami
Ya
Tersedia
Semua sudah mengetahui namun baru sebagian yang
betul-betul memahaminya
Membagikan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan,
mekanisme yang dimaksud kemudian membahasnya
dalam sesi-sesi khusus untuk hal tersebut. Selain
itu juga mengingatkan dalam rapat-rapat rutin
40
HASIL KUESIONER PENGUATAN PENGAWASAN (2)
Bagaimanakah kondisi jumlah temuan pelanggaran
(semua jenis temuan) baik di Pengadilan Tingkat
Banding yang saudara pimpin dan Pengadilan
Tingkat Pertama yang menjadi tanggungjawab
saudara?
Apakah dari jumlah temuan pelanggaran (semua
jenis temuan) di atas, ditindaklanjuti?
bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
Hampir tidak ada (kurang 50) temuan yang
ditindaklanjuti
Ya
Tersedia
Tidak semua (diatas 50) temuan bisa/ sempat
ditindaklanjuti
relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya
berkurang atau menurun dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya
Ya, semua (100) temuan ditindaklanjuti
41
HASIL KUESIONER PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Bagaimanakah tingkat pengetahuan, pemahaman dan
ketrampilan penanggungjawab penyusunan materi
LAKIP baik di Pengadilan Tingkat Banding yang
Saudara pimpin maupun Pengadilan-pengadilan
Tingkat Pertama yang menjadi tanggungjawab
Saudara?
belum memiliki pengetahuan dan pemahaman serta
ketrampilan yang cukup dalam menyusun materi LAKIP
Bagaimanakah dukungan Pengadilan Tingkat Banding
yang Saudara pimpin dalam penyusunan LAKIP
Mahkamah Agung?
Berusaha mengarahkan dan mengkoordinir
pengumpulan materi LAKIP dari Pengadilan-pengadila
n Tingkat Pertama yang menjadi tanggungjawab saya
serta serta mengolahnya, lalu mengirimkan hasil
olahan materi tersebut mengirimkannya pada
Mahkamah Agung namun seringkali melewati batas
waktu yang ditetapkan
belum memiliki pengetahuan dan pemahaman serta
ketrampilan yang cukup dalam menyusun materi LAKIP
memiliki pengetahuan dan betul-betul memahami
serta memiliki ketrampilan yang baik dalam
menyusun materi LAKIP
Ya
Tersedia
Mengarahkan dan mengkoordinir pengumpulan materi
LAKIP dari Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab saya serta
mengolahnya, lalu mengirimkan hasil olahan materi
tersebut pada Mahkamah Agung sesuai batas waktu
yang ditetapkan
memiliki pengetahuan namun belum semuanya
betul-betul memahami dan memiliki ketrampilan
yang baik dalam menyusun materi LAKIP
42
HASIL KUESIONER PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (1)
Apakah Pengadilan Tingkat Banding yang Saudara
pimpin dan Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab Saudara telah memiliki
fasilitas-fasilitas atau mekanisme untuk menerima
pengaduan publik ?
belum memiliki pengetahuan dan pemahaman serta
ketrampilan yang cukup dalam menyusun materi LAKIP
Apakah Pengadilan Tingkat Banding yang Saudara
pimpin dan Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab Saudara, mengumumkan
jadwal sidang kepada masyarakat yang tersedia
dalam bentuk pengumuman pada papan, situs resmi
pengadilan dan media pengumuman lainnya yang
mudah dilihat masyarakat?
Ada tetapi belum seluruh pengadilan
Belum seluruhnya mengumumkan jadwal sidang kepada
masyarakat
Ya
Tersedia
Ada pada seluruh pengadilan
Ya seluruhnya telah mengumumkan jadwal sidang,
sebagian besar melalui papan pengumuman
43
HASIL KUESIONER PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (2)
Apakah Pengadilan Tingkat Banding yang Saudara
pimpin dan Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab Saudara, memberikan
informasi secara terbuka kepada masyarakat (dalam
bentuk pengumuman pada papan, situs resmi
pengadilan dan media pengumuman lainnya) mengenai
biaya perkara dan tatacara pembayarannya juga hak
dan kewajiban pengadilan dan masyarakat terkait
biaya perkara?
Apakah Pengadilan Tingkat Banding yang Saudara
pimpin dan Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab Saudara, menyediakan
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) beserta ruangan dan
sarana prasarananya yang mudah diakses oleh
pihak-pihak yang memerlukan?
Ya seluruhnya menyediakan Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) beserta ruangan dan sarana
prasarananya yang mudah diakses oleh pihak-pihak
yang memerlukan
Tidak ada yang menyediakan Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) beserta ruangan dan sarana
prasarananya yang mudah diakses oleh pihak-pihak
yang memerlukan
Belum seluruhnya memberikan informasi secara
terbuka kepada masyarakat mengenai biaya perkara
dan tatacara pembayarannya juga hak dan kewajiban
pengadilan dan masyarakat terkait biaya perkara
Ya
Ya seluruhnya telah memberikan informasi secara
terbuka kepada masyarakat mengenai biaya perkara
dan tatacara pembayarannya juga hak dan kewajiban
pengadilan dan masyarakat terkait biaya perkara,
sebagian besar melalui papan pengumuman
Belum seluruhnya menyediakan Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) beserta ruangan dan sarana
prasarananya yang mudah diakses oleh pihak-pihak
yang memerlukan
44
HASIL KUESIONER PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (3)
Apakah Pengadilan Tingkat Banding yang Saudara
pimpin dan Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab Saudara, menyediakan
Advokat Piket (bekerjasama dengan Lembaga
penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada
Posbakum dan memberikan layanan hukum?
Apakah Pengadilan Tingkat Banding yang Saudara
pimpin dan Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab Saudara, menyediakan
akses informasi terhadap putusan secara online
atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan
proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak
yang tercantum dalam putusan?
Ya seluruhnya menyediakan akses informasi
terhadap putusan secara online atau melalui situs
pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan
terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum
dalam putusan
Tidak ada yang menyediakan Advokat Piket
(bekerjasama dengan Lembaga penyedia bantuan
hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan
layanan hukum
Ya seluruhnya menyediakan Advokat Piket
(bekerjasama dengan Lembaga penyedia bantuan
hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan
layanan hukum
Ya
Tersedia
Belum seluruhnya menyediakan akses informasi
terhadap putusan secara online atau melalui situs
pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan
terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum
dalam putusan
Belum seluruhnya menyediakan Advokat Piket
(bekerjasama dengan Lembaga penyedia bantuan
hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan
layanan hukum
45
HASIL KUESIONER PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (4)
Apakah Pengadilan Tingkat Banding yang Saudara
pimpin dan Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama
yang menjadi tanggungjawab Saudara telah memiliki
standar/kriteria pelayanan publik?
belum memiliki pengetahuan dan pemahaman serta
ketrampilan yang cukup dalam menyusun materi LAKIP
Belum
Sudah
Ya
Tersedia
Sedang dikembangkan
46
TERIMA KASIH