Diapositiva 1

1
Nico P. Mol and Johan A.M. de Kruijf
2
RatnawatyDian Shinta PNavik PuryantiniElisa
Nur SavitriMahirsyah PradanaHendy
KristiantoroArlin Zulkarnain

• .

3
OUTLINE
4
OUTLINE 1

• CONTENT JURNAL

• CONTENT JURNAL

1. Abstrak
2. Pendahuluan
3. Reformasi Akuntansi Pemerintah Pusat Belanda
4. Sistem Akuntansi
5. Konsumsi dan Produksi dlm Pemerintahan
6. Akrual dlm Anggaran Pemerintah Pusat Belanda

1. Evaluasi Reformasi
2. Penentuan Biaya Modal
3. Akuntansi untuk Sumber Daya Sebagai Konsep Akrual
4. Hibriditas yg belum terungkap
5. Hibriditas dlm Akuntansi Pemerintah
6. Kesimpulan dan Saran

5

• Berdasarkan Content Jurnal, dilakukan resume
  jurnal dengan poin-poin sbb
• Latar Belakang
• Rumusan Masalah
• Metodologi Penelitian
• Pembahasan
• Kesimpulan

6
.
7
.
8
.
9
.

• Pembahasan dalam jurnal ketiga ini terbagi dalam
  beberapa bagian, antara lain
• Reformasi Akuntansi Pemerintah Pusat Belanda
• Sistem Akuntansi
• Konsumsi dan Produksi dlm Pemerintahan
• Akrual dlm Anggaran Pemerintah Pusat Belanda
• Evaluasi Reformasi
• Penentuan Biaya Modal
• Akuntansi untuk Sumber Daya Sebagai Konsep Akrual
• Hibriditas yg belum terungkap
• Hibriditas dlm Akuntansi Pemerintah
• Kesimpulan dan Saran

10
Bagian 1 Reformasi Akuntansi Pemerintah Pusat
Belanda

• Tahun 1980, Belanda mengalami defisit anggaran,
  untuk mengatasi hal tersebut maka penganggaraan
  dan akuntansi pemerintah pusat sebagian besar
  digunakan untuk mengontrol pengeluaran, dengan
  menerapkan adanya batas anggaran pengeluaran.
• Tahun 1990, adanya kritisi terhadap kontrol
  pengeluaran, konsep efisiensi dan keefektifan
  kinerja pemerintah yaitu
• Persaingan investasi disebabkan oleh sistem
• Kurangnya informasi mengenai efisiensi pemerintah
  yang dilaksanakan.

11
1...

• Untuk menjawab kritisi diatas maka
• Pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk
  investasi dapat dianggarkan dari dana-dana
  tertentu atau dari anggaran umum.
• Untuk mengukur efisiensi, lembaga pemerintahan
  diikutkan dalam suplai barang dan jasa dan
  diwajibkan memberikan informasi biaya dan
  pendapatan.
• Tahun 2001 berdasarkan memorandum anggaran ,
  pengenalan akuntansi akrual government wide
  membuat solusi tersebut sedikit berlebihan.
  Karena nampak hanya sebagai kedok dan tidak
  menggambarkan hibriditas yang melekat dalam
  aktivitas-aktivitas pemerintahan.

12
Bagian 2 Sistem Akuntansi

• Akuntansi pengganggaran adalah tentang menjawab
  pertanyaan bagaimana saya melacak pengeluaran
  saya , saya dalam hal ini pemerintah.
• Pengeluaran harus selaras dengan pendapatan pajak
  yang dipungut dari masyarakat.
• Dalam hal ini fungsi akuntansi berperan dalam
  memberikan akuntabilitas pengeluaran, sehingga
  memastikan bahwa penggunaan pendapatan yang
  berasal dari pajak masyarakat digunakan secara
  efektif, efisien dan transparan.

13
2...

• Akuntansi komersial didukung oleh sistem
  akuntansi akrual karena dianggap akrual dapat
  memberikan kemungkinan untuk mencocokkan antara
  biaya dan pendapatan untuk mempertanggunggjawabkan
  perubahan nilai aset yang dimiliki oleh suatu
  organisasi.
• akuntansi penganggaran terkait dengan
  pengeluaran pendapatan sebagai aktivitas yang
  rlevan untuk diawasi.
• Akuntansi komersial fokus terhadap penghasilan
  pendapatan.

14
Bagian 3 Konsumsi dan Produksi dalam Pemerintah

• Anggaran untuk konsumsi public barang dan jasa
  masyarakat menggunakan pendapatan pajak
  pemerintah.
• Produksi dilakukan oleh sector swasta atau
  lembaga-lembaga otonomi pemerintah
• Hibriditas dapat timbul dalam 2 hal, yaitu
• jika konsumsi masyarakat diberikan melalui
  produksi pemerintah, efisien dlm produksi dapat
  sama relevannya pada wajib pajak dengan
  menggunakan uang mereka untuk barangjasa dlm
  paket masyarakat
• pemerintah dapat menyuplai produk yang diproduksi
  di bawah anggaranmekanisme pasar sec.
  bersamaan.

15
3...

• Relevansi actual dari hibriditas di Belanda
  dibedakan pada tingkat
• Supra-nasional Uni Eropa (UE)
• Tingkat nasional pemerintah pusat Belanda
• Tingkat sub nasional provinsi dan kotamadya

16
3...

• Supra-nasional Uni Eropa (UE)
• Pada tingkat Uni Eropa, pendapatan hampir secara
  ekslusif berasal dari hasil bagi pajak ke atas
  dan pengeluaran yang terdiri dari transfer
  pembayaran yang sangat banyak. oleh karenanya,
  efisiensi dalam produksi UE dapat dianggap kurang
  penting. Kebutuhan untuk memasukkan unsur
  akuntansi akrual pada tingkat pemerintahan ini
  dapat diabaikan. Sebaliknya, masalah dalam
  menegakkan ketaatan dalam pengeluaran pendapatan
  menuntut penguatan pada mekanisme kontrol
  penganggaran.

17
3...

• Tingkat nasional pemerintah pusat Belanda
• Lebih dari 80 pendapatan pemerintah lokal
  Belanda dihasilkan melalui transfer dari
  pemerintah nasional dan hanya 8 yang dihasilkan
  dari perpajakan (kebanyakan pajak properti
  perumahan). Bahkan, perpajakan lokal dikenai
  regulasi yang ketat yang diatur oleh pemerintah
  pusat. Konsekuensinya, hampir tidak mungkin untuk
  menutupi defisit dengan perpajakan tambahan.

18
3...

• Tingkat sub nasional provinsi dan kotamadya
• Secara umum, untuk organisasi-organisasi ini,
  pendapatan didasarkan pada kebijakan produk dan
  jasa untuk atau atas nama pemerintah pusat.
  Karena organisasi-organisasi otonomi pemerintahan
  ini biasanya tidak memiliki asas hukum untuk
  memungut pajak, mereka juga harus menggunakan
  sistem akuntansi akrual.

19
Bagian 4 Akrual dlm Anggaran Pemerintah Pusat
Belanda

• Dua tujuan utama dari akuntansi akrual yang
  dinyatakan dalam Memorandum Anggaran 2001
• untuk menghindari investasi pemerintah yang
  mendesak keluar karena konsumi
• untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi
  pemerintah

20
4...

• Sehubungan dengan tujuan-tujuan ini, kebutuhan
  untuk membedakan antara pengeluaran semasa dan
  modal ditekankan, begitu juga dengan relevansi
  dari kalkulasi biaya penuh termasuk biaya
  penyusutan dan modal.
• Pembatasan kas akan terus dibebankan dalam
  pandangan persyaratan defisit serta perencanaan
  likuiditas Persatuan Ekonomi dan Moneter (Eropa)
  (EMU).
• Laporan tersebut menganggap kira-kira sebanyak
  97 dari pengeluaran pemerintah pusat, persamaan
  kas biaya akan dipertahankan. Oleh karena
  itu, akuntansi akrual akan relevan hanya untuk
  sekitar 2 Milyar euro dalam anggaran tahunan.

21
Bagian 5 Evaluasi Reformasi

1. Kalkulasi biaya modal yang diajukan akan
   memberikan kemungkinan untuk menilai biaya penuh
   dari aktivitas-aktivitas pemerintahan.
2. Penentuan biaya penuh dianggap sebagai kunci
   pengemudi dalam reformasi untuk kedua tujuan
   yaitu peningkatan efisiensi dan penaikan
   investasi pemerintah. Relevansi dari biaya penuh
   terhadap tujuan-tujuan ini, akan tetapi,
   disalahpahami dan dibesar-besarkan.
3. Kesalahpahaman terjadi dalam argumen bahwa
   kalkulasi biaya modal akan memungkinkan penilaian
   terhadap biaya siklus hidup untuk pengajuan
   investasi.

22
5...

• penilaian investasi harus didasarkan pada (nilai
  yang berlaku dari) aliran biaya dan manfaat
  dibandingkan biaya tahunan untuk pengeluaran
  investasi awal.
• reformasi dapat memungkinkan kalkulasi biaya
  penuh produksi. Akan tetapi, dalam anggaran,
  hanya biaya sumber daya untuk kategori-kategori
  program yang diikutkan.
• produksi pemerintah yang termasuk dalam program
  tidak diukur dalam program hanya satu set
  indikator untuk hasil yang dimaksudkan yang akan
  diberikan.
• Kontribusi reformasi terhadap peningkatan
  efisiensijika adasemestinya akan dibatasi untuk
  kenaikan ekonomi yang diperoleh dari biaya
  tahunan dibandingkan perbandingan total
  pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran modal
  itu sendiri.

23
5...

• kalkulasi ini relevansinya akan terbatas untuk
  pengambilan keputusan karena dalam keputusan apa
  saja hanya biaya yang dapat dihindari terkait
  dengan masalah yang diputuskan saja yang
  dipertimbangkan. Sehingga dalam pengambilan
  keputusan penganggaran, biaya modal hanya akan
  dapat dihindari dalam keputusan awal pada
  investasi.
• Dalam reformasi, hanya akuntansi tunai yang
  dipertaruhkan, sistem akuntansi komitmen yang
  adatidak dikenali dalam akuntansi komersialakan
  diteruskan. Alokasi pengeluaran untuk tujuan
  investasi dan konsumsi, masing-masing, tidak akan
  ditentukan oleh biaya modal dalam anggaran
  tahunan, tetapi sebagian besar dari kewajiban
  timbul.

24
5...

• Menurut ESA, diharapkan modal dipisahkan dari
  pengeluaran karena ESA telah mendasari
  persyaratan EMU untuk penganggaran sektor publik.
  Karena rekening pemerintah diatur berdasarkan
  definisi ESA dan prinsip-prinsip untuk menilai
  surplus atau defisit dalam pandangan batasan
  defisit EMU, definisi yang sama dapat digunakan
  untuk menentukan investasi yang relevan dan
  prinsip-prinsip yang sama untuk menilai nilai
  aset untuk investasi tersebut.
• Penerapan ESAberbeda dengan Standar
  Internasional Akuntansi Sektor Publik (IPSAS)
  selanjutnya dipertahankan dalam laporan
  Penganggaran Mutakhir karena pedoman yang rinci
  yang ditetapkan dalam sistem. Untuk menjamin
  sifat anggaran yang sehat prinsip-prinsip yang
  sangat khusus untuk penilaian aset dibutuhkan.
  Dalam hal ini IPSAS dianggap terlalu kabur.

25
5...

• Secara umum, pedoman rinci yang diberikan oleh
  ESA tidak secara khusus disetel untuk
  karakteristik modal yang dimiliki pemerintah. Di
  masa lalu, Menteri Keuangan Belanda telah
  menekankan perbedaan karakteristik investasi
  pemerintah dalam infrastruktur fisik, ekonomi,
  dan sosial yang disediakan oleh pemerintah.
  Dalam menilai pengeluaran apapun sebagai sebuah
  investasi sosial, berbagai argumen dapat
  dikemukakan. Pada akhirnya, pelayanan sosial yang
  akan datang yang mendasari penciptaan modal
  sosial akan dipertimbangkan secara politis.

26
Bagian 6 Penentuan Biaya Modal

• Sesuai dengan ESA, biaya modal akan harus
  didasarkan pada beberapa nilai aktual penilaian
  aset, berbeda dengan IPSAS 17 dan GASB 34 yang
  menggunakan biaya historis sehingga menyebabkan
  kesulitan dalam hal penilaian aset pemerintah.
• Solusi kesulitan ini adalah dengan menggunakan
• Nilai aktual pasar kapanpun mereka dapat
  dinilai atau
• inflasi biaya historis yang disesuaikan
  (menunjukkan beragam akuntansi kekuatan daya beli
  saat ini)
• Solusi ini akan ditinjau dari dua perspektif
• Kesewenangan dan kebutuhan membangun otoritas
  pengawasan independen untuk memonitor
  penerapannya, dan
• Relevansi terkait pengambilan keputusan.

27
6...

• Penentuan biaya modal berdasarkan nilai aktual
  pasar dari perspektif pertama (kesewenangan dan
  kebutuhan pengawasan independen)
• Badan Pengawas Independen dianggap kurang
  independen karena bekerja atas nama Parlemen.
• Independensi yang dicari hanya dapat diberikan
  oleh pengawas akuntansi swasta, seperti yang
  ditetapkan di Selandia Baru dan Inggris (White
  Hollingworth, 2001, hal 52-53).
• Penilaian aset yang berdasarkan pada nilai-nilai
  aktual pasar yang tidak relevan akan mengganggu
  transparansi akun pada pengambil keputusan
  politis.
• Menurut Jones (1998, hal 13-14), tujuan akhir
  (akuntansi manajemen) adalah untuk menentukan
  biaya jasa yang disediakan, tetapi dibatasi
  kerangka IAS (akuntansi keuangan) dengan
  penilaian aset secara independen.

28
6....

• Penentuan biaya modal berdasarkan nilai aktual
  pasar dari perspektif kedua (relevansi terkait
  pengambilan keputusan)
• Robbinson (1998), berdasarkan teori aturan emas
  Musgrave (para wajib pajak di setiap periode
  waktu harus mendanai semua pengeluaran semasa dan
  harus berkontribusi terhadap pendanaan aset
  produktif yang diwariskan yang sepadan dengan
  keuntungkan yang mereka dapatkan dari aset-aset
  tersebut), berpendapat bahwa menyebarkan biaya
  dari aset-aset tersebut melebihi rentang hidupnya
  menunjukkan bahwa metodologi penilaian harus
  didasarkan pada biaya aktual (secara riil) dari
  aset-aset produktif.
• Penulis tidak sependapat dengan Robbinson, karena
  prinsipnya, generasi mendatang dapat memutuskan
  kembali jika mereka mau mengganti modal dan
  membebani diri mereka sendiri pada saat itu
  dengan mendanai penggantian tersebut. Penilaian
  sesuai dengan biaya historis akan memastikan
  bahwa aturan emas dipatuhi.

29
6...

• Isu Penilaian Aset (asal mula penyusutan dan
  biaya modal dari nilai-nilai aset)
• Menurut Robbinson (1998), Biaya modal dianggap
  sebagai nominal yang murni atau biaya peluang
  yang terkait dengan penggunaan modal.
• Biaya untuk penggunaan modal tidak harus
  dikenakan untuk semua aset (secara hukum) yang
  dimiliki oleh pemerintah, tetapi hanya pada yang
  (sec.ekonomis) digunakan dlm produksi layanan
  pemerintahan.
• ESA secara eksplisit memisahkan aset atas dasar
  kepemilikan hukum. Maka biaya modal harus
  dianggarkan untuk partisipasi pemerintah yang
  dinilai sebagai aset pada akun administratif
  pemerintah.
• Nominal (yang ditentukan sec. administratif)
  biaya modal dlm anggaran menghalangi kewenangan
  yg pada akhirnya dibawa melalui anggaran
  tersebut. Mereka tidak menggambarkan obyek
  pengambilan keputusan dimana pembelanja eksekutif
  mungkin bertanggung jawab.

30
6...

• Isu Penilaian Aset (asal mula penyusutan dan
  biaya modal dari nilai-nilai aset)
• Biaya sumber daya ditentukan untuk masa pakai
  ekonomi aset ketika keputusan investasi dibuat,
  karena itu penganggaran pengeluaran modal harus
  menyampaikan pengeluaran modal sendiri.
• Kewenangan investasi kemudian dapat secara
  langsung ditujukan pada keputusan jangka panjang
  yang terlibat dengan memisahkan anggaran modal
  dari yang terkin, contoh dengan pembentukan dana
  investasi dalam anggaran pemerintah pusat Belanda
  saat ini.
• Penganggaran modal dibutuhkan sebagai kontrol
  pengeluaran.

31
.

• Dalam State of the Art Budgeting, penghitungan
  biaya akrual disederhanakan dengan ketat
  pengeluaran pada semua sumber daya personel dan
  non fixed material diidentifikasi sebagai
  biaya.
• Penyederhanaan ini dapat dikritisi secara
  mendasar dengan fokus pada konsepsi akrual yang
  diimplikasikan dalam pembedaan arus/modal.
• Karena pembedaan ini berlaku untuk sumber daya
  dan bukan untuk aktivitas, nilai yang diciptakan
  dan hilang melalui aktivitas ini tidak dapat
  diketahui.

32
7...

• Dasar-dasar pencocokan dan realisasi yang
  mengikat biaya sumber daya dan penerimaan tidak
  dapat diaplikasikan kepada current cost yang
  diperhitungkan di dalam sistem penganggaran yang
  ditujukan untuk sumber daya.
• Nilai tambah tidak dapat dinilai. Sehingga dapat
  dipertanyakan apakah label akuntansi akrual
  disalah arahkan ketikan diaplikasikan kepada
  pembaruan ini serta untuk sistem yang serupa dari
  penganggaran sumber daya di Australia, Selandia
  Baru dan Inggris.

33
7...

• Konsep biaya hanya dapat digunakan dalam sistem
  akuntansi sumber daya dalam lingkup yang
  terbatas. Akun biaya yang terlibat hanya akan
  menjawab sumber daya mereka sendiri (pengeluaran
  pada personil dan material), bukan biaya pada
  peroduksi yang diperoleh secepatnya.

34
.

• yaitu sistem kas dengan komitmen yang merupakan
  pengejawantahan dari basis akrual.

35
8...

• Prinsip penandingan (Matching) tidak dapat
  terpenuhi dalam mengaplikasikan penganggaran
  sumber daya. Beban tidak dapat ditandingkan
  dengan pendapatan (revenue/benefit) sehingga
  sulit untuk menilai efisiensi dalam penggunaan
  sumber daya.
• Kesulitan dalam mengukur efisiensi menyebabkan
  keraguan terhadap penerapan penganggaran akrual
  dengan mengaplikasikan penganggaran sumber daya.

36
8...

• Terdapat kendala penerapan dual system pada
  pemerintahan Belanda yang kontradiktif dengan
  Memorandum Budget 2001
• Untuk memudahkan tercapainya tujuan pengawasan
  (control) dan transparansi perlu adanya
  beberapa koreksi terhadap sistem penganggaran
  yang telah diaplikasikan.

37

• Terdapat dua solusi parsial yang diberikan dalam
  sistem akuntansi pemerintah Pusat Belanda untuk
  defisiensi akuntansi kas/komitmen, yaitu
• Penciptaan investment fund untuk mengcounter
  investasi yang diterima untuk konsumsidan
• pengaplikasian akuntansi akrual dalam organisasi
  pemerintah diberikan (oleh hukum) dengan sebuah
  status agensi

38
9...

• Dalam penganggaran sumberdaya, tidak ada
  informasi efisiensi tetapi hanya pengeluaran
  ekonomi dibandingkan pembelanjaan untuk tujuan
  produksi.

39
KESIMPULAN

• Penggantian penganggaran kas/komitmen saat ini
  dengan sistem penganggaran sumber daya sudah
  tepat dengan harapan adanya peningkatan alokasi
  penganggaran pada investasi dalam pembelanjaan
  pemerintah dan peningkatan efisiensi produksi
  pemerintah, namun terdapat syarat yang harus
  dipenuhi yaitu menghilangkan hibriditas dalam
  spending tax income dan menciptakan nilai tambah.
  
• Akuntansi untuk hibriditas ini memerlukan
  aplikasi kombinasi (ganda) untuk akuntansi
  penganggaran dan komersial dengan beberapa
  penyesuaian minor (?akuntansi kas/komitmen untuk
  departemen inti pemerintah dan akuntansi akrual
  untuk Executive Agencies)

40
KRITIK JURNAL

• Judul
• Pemilihan judul kami nilai baik karena sesuai
  dengan tema permasalahan yang diteliti, telah
  memuat objek penelitian yaitu In The Dutch
  Central Goverment, dan menggunakan istilah yang
  mampu membuat pembaca penasaran dan tertarik
  untuk mengetahui lebih dalam, yaitu pemilihan
  istilah Accounting for Hybridity
• Penulis
• Jurnal disusun peneliti tidak diikuti dengan
  institusi afiliasinya sehingga menyulitkan
  pembaca mengetahui asal institusi afiliasi
  peneliti.
• Abstrak
• Penyajian abstrak kami nilai belum optimal.
  Peneliti kurang memaparkan bagaimana hasil
  penelitian diperoleh, bagaimana metodologinya,
  bagaimana analisis datanya.
• Kata Kunci
• tidak ada kata kunci

• .

41

• Pendahuluan
• Pendahuluan disajikan dengan cukup baik, dimulai
  dengan hal yang melatarbelakangi penelitian ini,
  tujuan penelitian ini sampai apa saja yang akan
  dibahas dalam penelitian ini.
• Hasil Penelitian
• Hasil penelitian disajikan dalam bentuk
  pembahasan bagian-bagian yang menjadi pokok-pokok
  pikiran dalam jurnal
• Simpulan dan Saran
• Peneliti sudah memaparkan simpulan, keterbatasan
  dan saran penelitian.
• Referensi
• Referensi penelitian telah disajikan. Namun, ada
  beberapa referensi yang belum disajikan.

42
OUTLINE 3 PENGEMBANGAN PENELITIAN

• Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam mengukur
  tingkat efisiensi dan efektivitas accrual
  budgeting.
• Penelitian studi komparatif antara kondisi pra
  dan pasca accrual budgeting yang diterapkan di
  Belanda
• Penelitian Harmonisasi antara accrual budgeting
  dengan accrual reporting dalam rangka
  meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

43
Wassalamualaikum Wr. Wb.

• TERIMA KASIH